ADVERTORIAL
Wabup Meninjau Data Stunting Antara Pemerintah Pusat dengan Kondisi di Lapangan
Merangin – Wabup Merangin Nilwan Yahya pada kunjungan kerjanya ke Kecamatan Lembah Masurai, menemukan ketidaksinkronan data stunting antara data Pemerintah Pusat dengan kondisi di lapangan, di Desa Muara Kelukup, Selasa, 7 Februari 2023.
Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Pusat di Desa Muara Kelukup, tertera ada sebanyak lima orang anak kasus stunting.
Kelima anak itu, tiga orang anak kondisinya sangat pendek dan dua lagi pendek. Sedangkan dari data fakta di lapangan yang ditemukan Puskesmas setempat dan bidan Desa Muara Kelukup, hanya ada dua orang anak yang kondisi tubuhnya dikategorikan pendek, tidak ada anak yang kondisinya sangat pendek.
“Kategori anak pendek ini, nanti setelah umur tiga tahun dengan makanan tambahan dan asupan gizi yang cukup, Mudah-mudahan apa yang telah dikategorikan stunting bisa normal. Itu harapan kita kedepan,” ujar Wabup.
Wabup minta kepala Puskesmas, camat, pendamping desa, perangkat desa dan tenaga kesehatan yang ada di desa-desa, untuk segera mengecek data dari P3KE Pusat itu, di wilayah kerjanya masing-masing. Kendati demikian diakui wabup, data dari P3KE Pusat tersebut ada yang padan dengan data kondisi di lapangan.
Tapi wabup yakin sebagian dari data P3KE Pusat itu banyak tidak padan-nya.
“Saya minta semua petugas di desa, untuk mengecek betul fakta di lapangan. Apa ada balita atas nama yang tertera di P3KE Pusat itu, dengan kondisi sebenarnya di masyarakat,” ujar Wabup didampingi Wakil Ketua TP PKK Merangin Ny Juniarti Nilwan.
Selanjutnya, Kepala Puskesmas Lembah Masurai Jonefa Befandi menerangkan, data di lapangan itu belum di-update.
“Benar tadinya lima kasus stunting, tapi sampai Februari 2023 ini tinggal dua kasus. Ini merupakan tolak keberhasilan kita,” katanya.
Tampak bersama wabup, Kadis Sosial Merangin Elvis Suryadinata, Sekdin Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Merangin Dedy Candra, utusan dari Dinas PPKB Merangin, Bappeda Merangin, Dukcapil dan Camat Lembah Masurai sera para Kades.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu
Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.
Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.
Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.
Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.


