PERKARA
Sidang Penggelapan Usaha Kayu Berlanjut, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Kejanggalan Perkara
Jambi – Sidang perkara penggelapan dengan Nomor Perkara: 86/Pid.B/2023/PN Jmb kembali bergulir setelah beberapa kali ditunda karena JPU belum bisa menghadirkan saksi.
Dipimpin oleh Fahmi selaku Hakim Ketua, proses persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi secara daring bergulir dengan alot.
Pelapor yang turut hadir di persidangan saat dikonfirmasi usai sidang membantah tudingan penggelapan terhadap dirinya. Dugaan ia menjalankan bisnis dengan motif illegal logging, pun dibantah keras olehnya.
“Kok ilegal loging? Ada semua (perizinan). Itu kan beli dari pihak ke-5 udah,” ujarnya.
Dia lagi-lagi menegaskan bahwa illegal logging menurutnya merupakan pengambilan kayu bulat langsung dari hutan. Sementara pihaknya memperoleh kayu sudah dari tangan ke-5.
“Ini nota-notanya. Kalau kayu ilegal logging itu kan dari hutan tangan pertama kedua,” ujarnya.
Sementara itu, istri terdakwa dalam kasus penggelapan tersebut yakni Ike menceritakan bahwa awalnya dia beserta suaminya bekerja dengan pelapor.
“Sistemnya per hari dipanggil, disuruhlah menjual kayu. Ini kayu aku, kau juallah, mau jual berapo terserah,” kata Ike.
Dari hasil penjualan tersebut, Ike tak membantah jika suaminya ada mengambil keuntungan. Namun menurutnya semua hal tersebut sudah diselesaikan dengan pihak pelapor sebelumnya.
Ike juga menduga bahwa kasus yang menimpa suaminya, ada sangkut pautnya dengan sikap pelapor yang enggan membayar biaya santunan, tak lama setelah sepupu suaminya meninggal.
“Karna Depnaker suruh membayarkan Rp 158 juta. Karna dia tidak sangup, itukah difitnah suami aku Rp 113 juta dengan kasus penggelapan,” katanya.
Ike pun membantah tudingan penggelapan yang diarahkan pada suaminya, meburutnya pihaknya juga punya semua bukti-bukti. Tak hanya itu, terkait saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan, dia menyampaikan tak mengenalinya.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Ramos Hutabarat saat dikonfirmasi menyampaikan sejumlah keberatan terkait kasus kliennya itu. Menurutnya kayu jelas merupakan hasil hutan, namun dengan segala ketidaklengkapan berkas dalam kasus kliennya, masih juga bisa diproses.
“Seharusnya penyidik bertanya, mana dokumen hasil hutannya? Itu tidak ada dalam berkas perkara,” kata Ramos.
Sudah itu kan, lanjut dia, dalam hasil hutan juga ada pembayaran pajak, tidak ada juga dalam berkas.
“Tiba-tiba, ujuk-ujuk bilang ada penggelapan. Kayu itu legal atau ilegal?” ujarnya bertanya-tanya.
Lebih lanjut dia menyampaikan hal yang menjadi kekecewaan pihaknya yakni, penegak hukum menerima laporan tanpa adanya bukti awal yang kuat.
“Tidak bisa dibuktikan itu legal atau tidak dan jaksa juga menerima itu tanpa mempertanyakan itu sudah ada izinnya apa tidak? Sudah bayar pajak? Hakim juga tidak mengarah kesana bahwa seolah-olah itu memang barang legal.” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Waka I DPRD Jambi Gugat Mantan Adik Ipar Terkait Sengketa Lahan, Ivan Wirata: Ini Hak Saya Menggugat
DETAIL.ID, Muarojambi – Sengketa lahan seluas 242.590 meter persegi atau sekitar 24,259 hektare di RT 09 Km 35 (Pal 2), Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, bergulir ke pengadilan. Ivan Wirata bersama Karyani Ahmad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut teregister dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Snt pada 22 Desember 2025. Ivan dan Karyani menggugat Sri Wulandari serta Sri Mulyati sebagai tergugat. Kepala Desa Bukit Baling dan Kepala Kantor ATR/BPN Muarojambi turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan mereka sebagai pemilik sah atas objek tanah dimaksud. Mereka juga memohon agar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan peta bidang tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah demi hukum.
Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar dan kerugian materiil Rp 225 juta yang diklaim berasal dari kehilangan hasil panen serta biaya operasional dan pemeliharaan lahan. Mereka juga meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan (uitvoerbaar bij voorraad) serta menjatuhkan uang paksa (dwangsom) Rp 1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan.
Sidang perdana digelar pada 8 Januari 2026, namun ditunda karena turut tergugat tidak hadir. Pada sidang lanjutan 19 Januari 2026, para pihak dijadwalkan menempuh proses mediasi.
Ivan Wirata yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi menyatakan gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak anak-anaknya. Ia menilai kepemilikan harta yang diklaim pihak tergugat merupakan hak bersama yang diperuntukkan bagi anak-anaknya, meski dirinya dan Karyani Ahmad telah berpisah.
”Kalau itu hak saya untuk menggugat. Itu untuk anak-anak saya. Harta kami diklaim pihak lain, tentu kami tempuh jalur hukum. Biarlah pengadilan yang membuktikan,” ujar Ivan kepada DETAIL.ID pada Selasa, 17 Februari 2026.
Ivan juga mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian, termasuk dugaan penyerobotan dan pencurian hasil sawit di atas lahan yang disengketakan.
Diketahui, penggugat merupakan mantan pasangan suami istri. Sementara kedua tergugat disebut sebagai mantan adik ipar dari pihak penggugat. Proses mediasi akan menjadi tahapan lanjutan sebelum perkara memasuki agenda pembacaan jawaban tergugat.
Reporter: Jogi Sirait
DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari ke Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Informasi tersebut berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN Mbn dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Dalam data SIPP disebutkan, perkara didaftarkan pada Selasa, 10 Februari 2026, sementara tanggal surat gugatan tercatat pada Senin, 9 Februari 2026. Gugatan diajukan melalui kuasa hukum penggugat, Vernandus Hamonangan.
Tak hanya Sekda sebagai pihak tergugat, dua institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari turut tercantum dalam perkara tersebut, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Batanghari serta Inspektorat Daerah Batanghari.
Namun demikian, berdasarkan penelusuran di SIPP, rincian materi gugatan maupun petitum belum dapat diakses publik. Informasi yang tersedia baru sebatas identitas para pihak, klasifikasi perkara, serta jadwal persidangan.
Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di PN Muara Bulian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penggugat maupun tergugat terkait pokok perkara yang disengketakan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Muarojambi – Sengketa lahan seluas 242.590 meter persegi atau sekitar 24,259 hektare di RT 09 Km 35 (Pal 2) Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan bergulir ke meja hijau. Ivan Wirata dan Karyani Ahmad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Perkara tersebut teregister dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Snt pada 22 Desember 2025. Dalam gugatannya, Ivan Wirata dan Karyani Ahmad menggugat Sri Wulandari dan Sri Mulyati sebagai tergugat. Selain itu, Kepala Desa Bukit Baling serta Kepala Kantor ATR/BPN Muaro Jambi turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam petitum, penggugat meminta majelis hakim menyatakan mereka sebagai pemilik sah atas objek tanah yang terletak di RT 09 Km 35 (Pal 2) Desa Bukit Baling. Mereka juga meminta agar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan peta bidang tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah demi hukum.
Tak hanya itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar serta kerugian materiil sebesar Rp 225 juta, yang terdiri dari kehilangan hasil panen dan biaya operasional serta pemeliharaan lahan.
Penggugat juga meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, serta menjatuhkan uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan.
Sidang perdana digelar pada 8 Januari 2026, namun ditunda karena turut tergugat tidak hadir. Pada sidang lanjutan 19 Januari 2026, para pihak diagendakan menempuh proses mediasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ivan Wirata terkait pokok gugatan yang diajukan. Perkara saat ini masih dalam tahap persidangan dengan agenda mediasi yang bakal berlangsung pekan depan.
Reporter: Juan Ambarita
Keenan Tembus Top 13 Indonesian Idol, Gus Fawait Serukan Dukungan Warga Jember
Waka I DPRD Jambi Gugat Mantan Adik Ipar Terkait Sengketa Lahan, Ivan Wirata: Ini Hak Saya Menggugat
Hilal Tak Terlihat, 1 Ramadan 1447 H Berpotensi Jatuh 19 Februari 2026
Kunjungi Pospol Tambang Emas, Ini Janji Kapolres Merangin
Persid Jember Juara Tiga Liga 4 Jatim, Pemkab Siapkan Dukungan ke Level Nasional
Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian
Kompak! Ivan Wirata dan Karyani Ahmad Gugat Sengketa Lahan 24 Hektare ke PN Sengeti
Sambut Ramadhan, Pegawai Bersama Warga Binaan Lapas Solok Gelar Aksi Bersih Mushola
Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase
Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
