ADVERTORIAL
Al Haris Perkokoh Peran Camat di Masyarakat
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) tahun 2023 yang berlangsung di Ratu Convention Center (RCC) kamis, 11 Mei 2023.
Rakor ini dihadiri Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, Bupati/Walikota dan Camat se-Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris mengatakan pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan harus sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal ini dinilai sangat penting karena sinergitas sangat mendukung efektivitas dan efisiensi pencapain tujuan pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan di Indonesia ini merupakan pembangunan integratif, yang tak terpisahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita pemerintah daerah ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus saling bersinergi. Akumulasi kerja kita semua ini untuk kemajuan republik ini menuju lebih baik lagi. Dimulai dari bawah, Pak Camat perpanjangan tangan kami di daerah, perpanjangan tangan Mendagri, juga perpanjangan tangan Bupati Walikota,” katanya.
Al Haris menjelaskan Tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak Nasional. Para pemangku kebijakan diminta berperan dengan maksimal untuk turut menyukseskan pesta demokrasi akbar tersebut, tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Untuk itu, saya minta perangkat daerah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Al Haris
Para Kepala Daerah dan Camat diminta menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak termakan dengan isu-isu liar yang menyatakan Pemilu akan ditunda.
“Pemilu sudah final Februari 2024, jika ada isu-isu penundaan Pemilu, itu tidak benar. Untuk itu saya minta kepada Bapak ibu semua terutama para Camat untuk menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Gubernur Al Haris meminta Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa, harus menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jangan sampai ada informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat.
“Saya berharap kita semua mampu menjalankan roda pemerintahan yang baik, kita mampu melakukan komunikasi yang baik di bawah, dengan siapa saja, termasuk lsm, wartawan. Jangan ada sumbatan informasi ditengah-tengah masyarakat. Tidak ada sumbatan informasi apapun antara Pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.
Al Haris berharap agar rapat koordinasi ini menghasilkan manfaat besar dalam mendukung terwujudnya GWPP secara maksimal. Dengan demikian, semua perangkat GWPP untuk melaksanakan fungsi GWPP secara efektif dan efisien.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.
Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.
Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.
Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.
Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.
Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.
Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.
Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Survei Akreditasi KARS RSUD HAMBA, Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Batanghari – Bupati Batanghari, Fadhil Arief mengikuti secara daring melalui zoom meeting pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA), Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan survei akreditasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan penerapan standar pelayanan rumah sakit berjalan optimal, serta memperkuat keselamatan pasien.
Keikutsertaan Bupati Fadhil Arief menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui proses akreditasi, rumah sakit diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal penting agar RSUD HAMBA mampu memberikan layanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Selain itu, survei akreditasi KARS diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem tata kelola rumah sakit, serta memacu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mendorong RSUD HAMBA untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin dipercaya masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari.
Dengan pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD HAMBA diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut menghadiri rapat koordinasi tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.
Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan karhutla dan penggunaan bantuan pemerintah pusat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain Bupati Batanghari Fadhil Arief, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kapolda Jambi Irjen Widodo, unsur TNI, Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun Hurmin, dan instansi terkait lainnya.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan di Provinsi Jambi.
Ia meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman titik api yang tersisa, mencegah munculnya titik api baru, meningkatkan patroli darat, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan juga menekankan agar bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Presiden RI digunakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan yang baik serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.
Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief bilang, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak.
Pihaknya siap mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Bantuan pemerintah juga harus dimanfaatkan secara optimal agar penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Fadhil Arief. (*)



