ADVERTORIAL
Al Haris Perkokoh Peran Camat di Masyarakat
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) tahun 2023 yang berlangsung di Ratu Convention Center (RCC) kamis, 11 Mei 2023.
Rakor ini dihadiri Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, Bupati/Walikota dan Camat se-Provinsi Jambi.
Gubernur Al Haris mengatakan pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan harus sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Hal ini dinilai sangat penting karena sinergitas sangat mendukung efektivitas dan efisiensi pencapain tujuan pembangunan, karena pada dasarnya pembangunan di Indonesia ini merupakan pembangunan integratif, yang tak terpisahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kita pemerintah daerah ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus saling bersinergi. Akumulasi kerja kita semua ini untuk kemajuan republik ini menuju lebih baik lagi. Dimulai dari bawah, Pak Camat perpanjangan tangan kami di daerah, perpanjangan tangan Mendagri, juga perpanjangan tangan Bupati Walikota,” katanya.
Al Haris menjelaskan Tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada serentak Nasional. Para pemangku kebijakan diminta berperan dengan maksimal untuk turut menyukseskan pesta demokrasi akbar tersebut, tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Untuk itu, saya minta perangkat daerah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Al Haris
Para Kepala Daerah dan Camat diminta menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak termakan dengan isu-isu liar yang menyatakan Pemilu akan ditunda.
“Pemilu sudah final Februari 2024, jika ada isu-isu penundaan Pemilu, itu tidak benar. Untuk itu saya minta kepada Bapak ibu semua terutama para Camat untuk menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Gubernur Al Haris meminta Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa, harus menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jangan sampai ada informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat.
“Saya berharap kita semua mampu menjalankan roda pemerintahan yang baik, kita mampu melakukan komunikasi yang baik di bawah, dengan siapa saja, termasuk lsm, wartawan. Jangan ada sumbatan informasi ditengah-tengah masyarakat. Tidak ada sumbatan informasi apapun antara Pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.
Al Haris berharap agar rapat koordinasi ini menghasilkan manfaat besar dalam mendukung terwujudnya GWPP secara maksimal. Dengan demikian, semua perangkat GWPP untuk melaksanakan fungsi GWPP secara efektif dan efisien.
ADVERTORIAL
THR PPPK Paruh Waktu di Jember Segera Cair, Gus Fawait: Ini Soal Hak dan Pengakuan ASN
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memaksimalkan kewenangan yang dimiliki untuk memperhatikan seluruh pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu.
Menurutnya, keputusan pemberian THR ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan hak para pegawai.
“Kami merupakan kabupaten yang mengusulkan besaran THR sebesar 100 persen. Namun, tadi setelah kami melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, maka baru disetujui sebesar 50 persen,” ujar Gus Fawait, Kamis, 12 Maret 2026 malam.
Meski demikian, Gus Fawait menegaskan bahwa Pemkab Jember akan terus berupaya memberikan keadilan bagi seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu.
Besaran THR yang diterima setiap PPPK Paruh Waktu nantinya diberikan secara proporsional.
Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni berdasarkan masa kerja yang dihitung dari Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kontrak masing-masing pegawai.
Bagi Gus Fawait, kebijakan tersebut tidak semata berkaitan dengan nominal tunjangan yang diterima pegawai.
Ia menilai keputusan tersebut juga merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
“Sebetulnya ini bukan hanya urusan angka bagi kawan-kawan PPPK Paruh Waktu, tapi hak dan pengakuan sebagai ASN. Kami berkomitmen Pemkab Jember akan memberikan hak dan pengakuan tanpa diskriminasi semampu kami,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Jember, Yuliana Harimurti, menjelaskan bahwa masa kerja yang berbeda menjadi dasar perhitungan besaran THR yang diterima.
“Besaran THR mengikuti Pasal 9 Angka 14, bahwa sesuai secara proporsional bulan sesuai TMT dari kontrak kerja masing-masing PPPK. Jadi ada yang 8 bulan, ada yang 12 bulan, ada juga yang 6 bulan, sehingga bisa diberikan sesuai dengan bulannya 50 persen untuk P3K Paruh Waktu,” tutur Yuliana.
ADVERTORIAL
Ratusan Personel Gabungan Amankan Mudik di Jember, Gus Fawait Sinergikan Lintas Instansi
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Semeru 2026” di Alun-Alun Jember sebagai langkah pemerintah daerah mengerahkan 522 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idulfitri.
Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta instansi terkait dengan tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”.
Operasi ini menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah bersama aparat keamanan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa Lebaran.
Dalam kesempatan itu, Gus Fawait mengulas koordinasi lintas instansi yang selama ini berjalan dalam menjaga stabilitas distribusi energi di wilayah Jember.
“Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri mampu meredam pembelian bahan bakar secara berlebihan sehingga distribusi kembali stabil,” kata Muhammad Fawait.
Pemerintah Kabupaten Jember memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman menjelang hingga setelah Lebaran.
Selain itu, pasokan gas LPG juga tersedia setelah dilakukan penambahan kuota melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Selain pengamanan jalur mudik, pemerintah daerah juga memperhitungkan potensi lonjakan kunjungan wisata selama masa libur Lebaran.
“Peningkatan wisatawan telah diprediksi, terlebih setelah pengelolaan kawasan wisata Pantai Papuma dan Watu Ulo digabungkan sehingga dinilai mampu menarik lebih banyak pengunjung,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan rapat khusus untuk membahas pengamanan serta pengelolaan kawasan wisata tersebut.
Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputro menyampaikan Operasi Ketupat Semeru berlangsung selama 13 hari dengan melibatkan 522 personel gabungan.
Ia menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari 250 personel kepolisian dan sisanya berasal dari unsur instansi terkait.
Petugas ditempatkan di sejumlah pos pengamanan serta titik strategis, termasuk jalur utama lalu lintas dan kawasan wisata yang diperkirakan ramai selama masa libur Lebaran.
“Beberapa titik yang menjadi perhatian antara lain Simpang Empat Mangli sebagai akses utama keluar masuk kota, Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, serta kawasan sekitar Kampus Universitas Jember yang kerap dipadati aktivitas masyarakat pada sore hari,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Cek Kesiapan Bus Angkutan Mudik di Terminal Tawang Alun
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, memimpin pemeriksaan kelaikan bus angkutan umum di Terminal Tawang Alun, Kamis, 12 Maret 2026.
Pemeriksaan tersebut untuk memastikan armada yang mengangkut pemudik memenuhi standar keselamatan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Jember melakukan pemeriksaan kendaraan atau ramp check terhadap bus yang beroperasi menjelang arus mudik Lebaran.
Petugas memeriksa kelengkapan administrasi dan kondisi teknis kendaraan sebelum armada melayani perjalanan penumpang menuju berbagai daerah tujuan.
Pemeriksaan ini difokuskan pada komponen kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan, guna menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat kegagalan teknis.
“Kami tidak mau berkompromi dengan keselamatan. Setiap armada wajib melewati pemeriksaan pada sistem pengereman, kondisi ban, fungsi lampu, hingga ketersediaan alat pemecah kaca di dalam bus,” kata Gatot Triyono.
Dalam kegiatan tersebut, Dishub Jember memeriksa tiga unsur utama, yakni:
- Unsur administrasi meliputi STNK, BLU-e (Bukti Lulus Uji Elektronik), dan SIM pengemudi.
- Unsur teknis utama mencakup pemeriksaan fungsi rem, kemudi, serta kondisi ban yang tidak boleh gundul.
- Unsur teknis penunjang meliputi fungsi wiper, lampu kendaraan, dan sabuk pengaman bagi pengemudi.
Dishub memberi kesempatan kepada operator untuk memperbaiki armada yang mengalami kerusakan ringan.
Namun, petugas melarang kendaraan beroperasi apabila menemukan kerusakan berat yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.
“Jika ditemukan kendala teknis yang fatal, kami akan minta operator untuk mengganti armada tersebut dengan unit yang lebih layak. Intinya, hanya bus dengan kondisi prima yang boleh mengangkut pemudik,” ujar Gatot Triyono.
Dishub Jember juga mengingatkan para sopir bus agar menjaga kondisi fisik selama bertugas dan menghindari kelelahan agar perjalanan mudik berlangsung aman hingga tujuan.


