Sengeti – DPRD Muarojambi kembali menggelar sidang paripurna, Senin, 8 Mei 2023.
Sidang paripurna ini beragendakan penyampaian rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2022.
Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bakti didamping unsur pimpinan DPRD Junaidi dan A Haikal.
ArtikelTerkait
Paripurna dihadiri Pj Bupati Muarojambi Bachyuni Deliansyah, Sekda Muarojambi Budhi Hartono, perwakilan Kodim 0415 Jambi, Kapolres, kejari, kepala OPD dan para camat se-Kabupaten Muarojambi.
Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bakti mengatakan, DPRD memberi rekomendasi tentang penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan peraturan daerah, peraturan dan kebijakan strategis oleh kepala daerah daerah.
Katanya, rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh jubir pansus masing-masing.
“Tanggapan akan disampaikan oleh masing-masing ketua pansus,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin dirinya dan anggota DPRD Muarojambi.
Sementara itu, Ketua Pansus I Ulil Amri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muarojambi yang telah berhasil meraih WTP sebanyak 9 kali dan 7 kali diantaranya didapat secara berturut turut.
“Sejak 2018 sampai 2022 ini, Muaro Jambi selalu sukses mempertahankan WTP. Itu sangat luar biasa,” katanya.
“Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, para Camat, bahwa Muarojambi atas kerja keras dan kerja sama yang telah berjalan baik telah memperoleh WTP 9 kali dan 7 Kali berturut-turut. Mudah-mudahan Muaro Jambi akan selalu lebih baik,” katanya.
Sementara itu, PJ Bupati Muarojambi Bachyuni Deliansyah mengatakan, rekomendasi dengan acuan undang-undang adalah 3 bulan sebelum berakhirnya 1 tahun itu wajib memberikan rekomendasi terkait laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten pengganti Tahun Anggaran 2022.
“Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dan koreksi untuk wajib yaitu adanya terkait adanya tanah sertifikat yang belum selesai ,saya minta itu untuk segera diperbaiki,” katanya.
Selain itu, untuk Dinas PUPR terkait anggaran yang masih kurang ke depan mungkin pemerintah dan DPRD sama-sama sepakat anggaran untuk ditambah, namun sesuai dengan kompetisi dan anggaran yang tersedia.
“Terkait pelayaan publik di rumah sakit dan di puskesmas sepakat tahun ini sudah kita rehab yang kedua penambahan untuk ambulans nanti akan dibahas antara tiap-tiap OPD dengan tim anggaran yang ada,” katanya.
Discussion about this post