ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Meluncurkan Kenduri Swarnabhumi Tahun 2023
Jambi – Al Haris, selaku Gubernur Jambi bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Dr. Hilmat Farid, Ph.D secara resmi meluncurkan Kenduri Swarnabhumi tahun 2023, bertempat di Halaman GOS Kota Jambi pada Sabtu, 24 Juni 2023 malam.
“Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, karena pada malam hari ini cuaca cukup bersahabat, hal ini menandakan bahwa bumi Jambi menyambut gembira kembali diluncurkannya Kenduri Swarnabhumi pada tahun 2023. Tentu kehadiran Kenduri Swarnabhumi di Provinsi Jambi ini sangat memberikan dampak yang positif kepada kami seluruh masyarakat Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, Kenduri Swarnabhumi ini berdampak positif diantaranya di sisi kebudayaan yaitu Candi Muaro Jambi yang kaya akan budaya dan kaya akan sejarah. Dan kedua, Sungai Batanghari tidak kalah penting dan menjadi sejarah terhadap peradaban yang sudah ada.
“Candi Muaro Jambi dan Sungai Batanghari saling terkait karena tidak akan mungkin adanya Candi Muaro Jambi dan Budaya Batanghari tanpa adanya sungai yang kita cintai ini. Sungai itu adalah Sang Bengawan terpanjang di Pulau Sumatera ini, Sungai Batanghari tempat bernaung nya Warisan Budaya Nusantara, dari Kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya serta Melayu Kuno,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris menyampaikan, pelaksanaan Kenduri Swarnabhumi ini ada beberapa catatan penting yaitu Budaya dan Pendidikan bagi generasi muda kedapan supaya lebih cinta dengan budaya Jambi dan lingkungannya.
“Kami berharap pelaksanaan Kenduri Swarnabhumi ini dapat menjadi pesan moril untuk menjaga kelestarian sungai Batanghari tersebut, terutama kepada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Batanghari haruslah menjadi orang yang pertama mengawal sungai Batanghari,” ucapnya.
Lebih lanjut Gubernur Al Haris mengatakan, Provinsi Jambi memiliki potensi kekayaan alam untuk bisa masuk UNESCO yaitu Geopark Merangin dan Candi Muaro Jambi.
“Alhamdulillah Geopark Merangin sudah resmi masuk dalam UNESCO, dimana sertifikat nya akan diserahkan pada bulan September di Marocco. Tinggal lagi candi Muaro Jambi akan kita dorong untuk masuk UNESCO pada tahun 2025 nanti dibawah bimbingan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI. Jika sudah ada 2 warisan dunia di Provinsi Jambi, tidak ada alasan lagi Menteri Perhubungan RI menjadikan Bandara Sultan Thaha menjadi Bandara Internasional,” kata Gubernur Al Haris.
“Kami semua berharap Kenduri Swarnabhumi tahun 2023 akan semakin menguatkan keterikatan dan sinergisitas 2 provinsi serta para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam upaya menjaga dan melestarikan peradaban Sungai Batanghari,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolongi Hilmar Farid mengatakan, tahun 2023 Kenduri Swarnabhumi berfokus pada 3 kegiatan antara lain penguatan kapasitas masyarakat dalam berbagai pengetahuan tentang kebudayaan khususnya tentang menjaga lingkungan sungai sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan, festival daerah yang mengangkat budaya lokal sebagai identitas masyarakat, serta ekspedisi batanghari yang mengaktivasi Daerah Aliran Sungai dalam berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, penebaran benih ikan, pelibatan generasi muda dan masyarakat untuk membersihkan sungai, serta diskusi yang akan membahas tindak lanjut pelestarian DAS Batanghari.
Sementara itu juga, Koordinator Kenduri Swarnabhumi Tahun 2023 Ahmad Mahendra menyampaikan, Kenduri Swarnabhumi digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan 14 pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Pemprov Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, Pemkab Bungo, Pemkab Dharmasraya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Pemkab Kerinci, Pemkab Merangin, Pemkab Muarajambi, Pemkab Sarolangun, Pemkab Tebo, dan Pemkab Tanjung Jabung Barat.
ADVERTORIAL
Lautan Manusia Padati Alun-alun Jember, Gus Fawait: Event Besar Harus Kasih Efek Ekonomi Nyata!
DETAIL.ID, Jember – Kawasan Alun-Alun Jember mendadak berubah menjadi lautan manusia sepanjang akhir pekan ini.
Ribuan warga dari berbagai sudut daerah tumpah ruah memadati gelaran Karnaval SCTV 2026 yang digelar bertepatan dengan momen libur panjang.
Melihat antusiasme luar biasa ini, Bupati Jember, Muhammad Fawait, langsung pasang target tinggi.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa daerahnya memang butuh gebrakan acara berskala makro agar perputaran ekonomi lokal bisa langsung tancap gas.
“Kalau bikin acara jangan yang kecil-kecil karena tidak akan berdampak apa pun,” ujar Gus Fawait saat ditemui langsung di lokasi kegiatan pada Minggu, 17 Mei 2026.
Bagi Gus Fawait, panggung hiburan besar seperti ini bukan cuma sekadar ajang hura-hura atau formalitas kalender wisata tahunan.
Sektor riil seperti pelaku UMKM dan tingkat hunian hotel di Jember harus kecipratan berkah dari keramaian yang tercipta.
“Event seperti ini tidak boleh hanya jadi seremoni, tapi harus memberikan multiplier effect,” kata Gus Fawait.
Lonjakan penonton sendiri memang bukan kaleng-kaleng.
Berdasarkan data dari pihak panitia, area utama karnaval sudah diserbu oleh sekitar 17.564 pengunjung pada Sabtu malam saja.
Angka ini terus merangkak naik secara signifikan keesokan harinya.
“Hingga Minggu pukul 10.00, jumlah pengunjung sudah mencapai 19.948 orang,” ucapnya.
Mengingat arus warga yang terus mengalir masuk ke pusat kota hingga sore hari, Gus Fawait sangat optimistis angka kunjungan total bakal meledak dan memecahkan rekor baru pada penutupan acara nanti malam.
“Arus warga masih terus berdatangan. Kami optimistis malam nanti tembus 30 ribu pengunjung,” ucapnya.
Menariknya, magnet acara ini tidak hanya menarik warga kota saja, tapi juga sukses menggaet masyarakat dari wilayah pinggiran Jember untuk datang dan berbelanja di stand-stand UMKM yang berjejer di sekitar Alun-alun.
Hunian hotel pun dilaporkan penuh oleh kru produksi dan pelancong luar daerah.
“Warga dari Silo, Kalisat sampai Jombang berkumpul menikmati hiburan berkualitas tanpa perlu keluar kota,” katanya.
Pada akhirnya, momentum libur panjang kali ini dinilai sukses menahan uang masyarakat agar tetap berputar di dalam daerah sendiri.
Fenomena ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa warga Jember mulai bangga dengan potensi wisatanya sendiri.
“Masyarakat sekarang lebih memilih liburan di Jember sendiri. Ini karena rasa cinta terhadap daerah,” tutur Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Sekjen ATR/BPN: Perkuat Tata Kelola Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang pada Selasa, 12 Mei 2026 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Penandatanganan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan ini menjadi langkah awal penguatan tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh.
“MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun (tata kelola) agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.
Sebelum penandatangan yang dilakukan oleh Sekjen ATR/BPN hari ini berlangsung, dokumen kerja sama tersebut sudah ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh. Penandatanganan MoU ini menjadikan Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Dalu Agung Darmawan berharap, berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN di Aceh dapat dipercepat melalui sinergi ini, termasuk salah satunya penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat.
“Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dalam kesempatan ini, hadir sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi Aceh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar. Ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersama-sama melakukan pembahasan secara maraton hingga tercapainya proses finalisasi rancangan MoU bidang agraria, pertanahan dan tata ruang dengan Provinsi Aceh ini.
“Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” ujar Bob Mizwar.
Pada kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi serta sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN; Plh. Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Nizwar; serta Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan
DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, ingin transformasi dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat yang berlangsung secara daring pada Senin, 11 Mei 2026.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah dibangun dengan pendekatan tematik atau lebih dikenal dengan pembagian seksi berdasarkan jenis fungsi dan layanan atau hal teknisnya. Mulai dari Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Di tahap awal perumusan transformasi struktur organisasi ini, Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan juga responsif. Ke depannya, diharapkan Kantah bisa lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengesampingkan aspek teknisnya.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” ucap Wamen Ossy.
Kepada para Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran yang mengikuti pertemuan daring ini, Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat yang berpotensi diperoleh dengan diterapkannya OTK berbasis wilayah. Beberapa di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.
Terkait rencana perubahan OTK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi di Kementerian ATR/BPN hingga ke daerah di Kanwil dan Kantah, salah satunya berfokus pada spesialisasi kerja. Ia menegaskan, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur juga menjadi kunci dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yg terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” ujar Sekjen ATR/BPN. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000



