ADVERTORIAL
DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum pada Setiap Fraksi Terhadap Ranperda TA 2022
Muara Sabak – DPRD Tanjab Timur gelar rapat paripurna Masa Persidangan III, penyampaian pandangan umum fraksi-ftaksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.
Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandang umumnya diantaranya dari Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tanjab Timur Muhammad Guntur.
Ia menyampaikan pandangan umum fraksi PDIP dimana pihaknya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD untuk menyerahkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) melalui pimpinan DPRD dan diteruskan kepada masing-masing anggota DPRD agar lembaga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kemudian fraksi PDI Perjuangan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh OPD untuk menyerahkan semua dokumen dan data pendukung untuk pembahasan paling lambat 3 hari sebelum proses pembahasan, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya pada Senin, 12 Juni 2023.
Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan, pada kesempatan ini Fraksi Golongan Karya juga memberikan pandangan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Dewi Julianti menyebut bahwa terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memperoleh WTP.
Fraksi Partai Golkar menilai bahwa seyogyanya berbanding lurus dengan fakta dan pembangunan di tengah-tengah masyarakat dalam segala bidang.
“Oleh karena itu, Fraksi Golkar menegaskan dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan tidaklah berdasarkan keinginan semata, tapi dengan mempertimbangkan azaz manfaat, kondisi riil dan target yang akan dicapai sehingga dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanjab timur,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) Yudi Hariyanto, memberikan pandangan umum terhadap nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022.
Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.
“Kepada pimpinan Dewan, untuk tidak menyimpan dan merahasiakan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang telah disetarakan kepada pimpinan, serta meminta penjelasan kenapa sampai hari ini, LHP tersebut belum diperbanyak dan diserahkan kepada kami anggota dewan, seperti pada tahun sebelumnya,” katanya.
Kegiatan Rapat Paripurna ini diakhir dengan pembacaan doa.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Percepat Pemulihan Banjir Jember, Kebut Perbaikan Tanggul dan Drainase
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memfokuskan percepatan pemulihan pascabanjir yang merendam 23 desa di 10 kecamatan dengan total 7.445 kepala keluarga terdampak.
Bupati muda ini menyampaikan hal itu dalam program Jurnal Nusantara salah satu televisi nasional melalui sambungan daring, Senin, 16 Februari 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencatat ratusan warga sempat mengungsi ke tempat aman.
Satu warga meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumah dari genangan banjir.
Banjir merendam Desa Nogosari dan Rambipuji di Kecamatan Rambipuji serta Desa Glundengan di Kecamatan Wuluhan.
Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter akibat luapan Sungai Bedadung dan Sungai Dinoyo yang berhulu di Pegunungan Argopuro ketika curah hujan meningkat ekstrem.
Gus Fawait menetapkan status tanggap darurat sejak 12 hingga 26 Februari 2026.
Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan evakuasi warga, mendirikan posko, menyalurkan logistik, dan mengoordinasikan lintas instansi untuk menjaga keselamatan masyarakat.
“Status tanggap darurat kami tetapkan sejak tanggal 12 hingga 24 Februari. Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat penanganan di lapangan,” kata Gus Fawait.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Jember mempercepat normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penguatan sistem drainase.
Arus banjir merusak sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur sehingga pemerintah daerah mengarahkan langkah teknis agar kerusakan tidak meluas dan risiko banjir berulang dapat ditekan.
Gus Fawait memastikan kondisi lapangan terus membaik.
Air telah surut di sebagian besar wilayah dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa lumpur serta memulai kembali aktivitas.
“Alhamdulillah, saat ini kondisi relatif normal. Air sudah surut dan warga yang mengungsi sudah kembali. Kami terus mendampingi proses pemulihan agar masyarakat dapat bangkit secepatnya,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga sepekan ke depan.
Gus Fawait mengajak warga meningkatkan kewaspadaan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah bersama seluruh elemen akan terus siaga. Empati dan gotong royong menjadi kunci agar Jember dapat pulih secara perlahan namun pasti,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemprov Jatim Tinjau Sejumlah Jembatan Putus Pascabanjir, Pj Sekda Jember: Kita Petakan Skala Prioritas!
DETAIL.ID, Jember – Tim teknis Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur meninjau tiga jembatan putus akibat banjir di Kabupaten Jember pada Minggu, 15 Februari 2026, setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.
Peninjauan dilakukan di sejumlah titik terdampak.
Rombongan didampingi Penjabat (Pj) Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo, Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane Dealen Nangka, serta stakeholder terkait.
Lokasi pertama yang dicek yakni jembatan gantung di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi.
Jembatan sepanjang 105 meter dengan lebar 1,5 meter yang diresmikan pada 2005 itu kembali rusak setelah diterjang banjir tiga hari lalu.
Arus sungai menghantam konstruksi hingga empat kaki penyangga di sisi utara dan selatan hancur, menyisakan serpihan besi dan beton bercampur limbah sampah plastik maupun organik.
Akibatnya, jembatan tidak lagi dapat dilalui.
Warga yang hendak menuju wilayah seberang harus memutar lewat Mangli dengan jarak tempuh sekitar 5–10 kilometer.
Jembatan tersebut tercatat sudah dua kali rusak akibat banjir, dan perbaikan terakhir dilakukan sebulan lalu dengan dana swadaya masyarakat sekitar Rp10 juta.
Dampaknya dirasakan warga yang bekerja maupun pelajar, termasuk warga yang bekerja di Perumahan Griya Mangli Indah serta siswa SDN Jubung 01 dan SMKN 5 Jember.
Rombongan kemudian bergerak ke Jembatan Cempaka di Desa Pakis dan Jembatan Sentool di Kecamatan Panti.
Kedua jembatan tersebut ambruk diterjang banjir hingga terputus.
Jembatan di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, juga mengalami kerusakan parah.
Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Lukman menyampaikan banjir berdampak luas pada berbagai infrastruktur.
“Kami melihat beberapa titik yang terdampak. Banjir ini menyasar infrastruktur desa, kabupaten, hingga provinsi. Semuanya kita tinjau untuk dipetakan mana skala prioritas yang bisa segera diatasi oleh pihak provinsi maupun kabupaten,” katanya.
Ia juga menyebut data sementara kerusakan yang tercatat.
“Banyak infrastruktur yang rusak, ada dam, tiga jembatan, hingga sekitar 500 sampai 1.000 hektar lahan pertanian yang ikut terdampak,” ujarnya.
Kabid Pembangunan Jembatan dan Jalan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, menguraikan hasil pengamatan teknis di lapangan.
“Rata-rata jembatan yang tadi ditinjau tidak kuat jika diterjang banjir besar. Kalau ada banjir dengan ketinggian 2 meter saja, konstruksinya sudah tidak mampu menahan beban arus,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan rencana pembaruan struktur jembatan.
“Harapan kami, nantinya jembatan diperpanjang dan diperlebar, apalagi ini merupakan akses penghubung utama masyarakat,” katanya.
“Selanjutnya dari PU Provinsi masih akan mengkaji ulang serta melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten juga Provinsi agar penanganan ini tepat sasaran,” tuturnya.
Sebelumnya, Muhammad Fawait menjalin komunikasi langsung dengan Khofifah Indar Parawansa sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan tim teknis untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir.
Di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga, langkah tersebut dijalankan sebagai kerja senyap agar pemulihan berlangsung cepat dan terkoordinasi.
Penulis: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Kerja Senyap Bupati Fawait Percepat Respons Provinsi, Tim PU dan BPBD Jatim Cek Jembatan dan Jalan Rusak di Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait menggerakkan tim teknis Dinas PU Bina Marga Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur turun ke Jember untuk mengecek kerusakan infrastruktur pascabanjir, Minggu, 15 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.
Langkah ini ia tempuh melalui kerja senyap dan koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat di tengah dampak banjir yang masih dirasakan warga.
Tim teknis menjadwalkan peninjauan pada sejumlah titik kerusakan, terutama jembatan terdampak banjir.
Mereka juga mengecek ruas jalan provinsi yang melintasi Kecamatan Gumukmas, Kencong, hingga wilayah Jombang yang selama ini mengalami kerusakan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi langsung antara Bupati Jember dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada akhir pekan lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember Regar Jeane menyampaikan, kepala daerah memilih pendekatan kerja senyap selama penanganan bencana dengan fokus menggerakkan seluruh unsur di lapangan dan menetapkan status tanggap darurat agar penanganan lebih terkoordinasi.
“Bupati memastikan seluruh tim bergerak, mulai dari Dinsos, BPBD, camat hingga relawan. Alhamdulillah kesigapan itu dirasakan langsung masyarakat,” ujar Regar.
Ia juga menguraikan respons pemerintah provinsi atas komunikasi yang terjalin.
“Melalui komunikasi tersebut, gubernur merespons dengan memerintahkan tim turun mengecek jembatan yang rusak akibat banjir dan jalan provinsi yang rusak hingga menuai keluhan warga,” kata Regar.
Di tengah situasi bencana, pemerintah daerah menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan fokus pada penyelesaian persoalan di lapangan.
“Melainkan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di lapangan,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma


