ADVERTORIAL
DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum pada Setiap Fraksi Terhadap Ranperda TA 2022
Muara Sabak – DPRD Tanjab Timur gelar rapat paripurna Masa Persidangan III, penyampaian pandangan umum fraksi-ftaksi DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APPB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.
Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandang umumnya diantaranya dari Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tanjab Timur Muhammad Guntur.
Ia menyampaikan pandangan umum fraksi PDIP dimana pihaknya meminta dengan tegas kepada seluruh OPD untuk menyerahkan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) melalui pimpinan DPRD dan diteruskan kepada masing-masing anggota DPRD agar lembaga DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kemudian fraksi PDI Perjuangan tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh OPD untuk menyerahkan semua dokumen dan data pendukung untuk pembahasan paling lambat 3 hari sebelum proses pembahasan, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar, tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya pada Senin, 12 Juni 2023.
Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan, pada kesempatan ini Fraksi Golongan Karya juga memberikan pandangan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Dewi Julianti menyebut bahwa terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memperoleh WTP.
Fraksi Partai Golkar menilai bahwa seyogyanya berbanding lurus dengan fakta dan pembangunan di tengah-tengah masyarakat dalam segala bidang.
“Oleh karena itu, Fraksi Golkar menegaskan dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan tidaklah berdasarkan keinginan semata, tapi dengan mempertimbangkan azaz manfaat, kondisi riil dan target yang akan dicapai sehingga dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanjab timur,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) Yudi Hariyanto, memberikan pandangan umum terhadap nota pengantar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2022.
Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.
“Kepada pimpinan Dewan, untuk tidak menyimpan dan merahasiakan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang telah disetarakan kepada pimpinan, serta meminta penjelasan kenapa sampai hari ini, LHP tersebut belum diperbanyak dan diserahkan kepada kami anggota dewan, seperti pada tahun sebelumnya,” katanya.
Kegiatan Rapat Paripurna ini diakhir dengan pembacaan doa.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Amankan Bantuan Pusat Rp500 Miliar untuk Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.
Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.
Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.
“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.
Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.
Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.
Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.
Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.
“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.
Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.
Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Survei Akreditasi KARS RSUD HAMBA, Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Batanghari – Bupati Batanghari, Fadhil Arief mengikuti secara daring melalui zoom meeting pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA), Selasa, 27 Oktober 2026.
Kegiatan survei akreditasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memastikan penerapan standar pelayanan rumah sakit berjalan optimal, serta memperkuat keselamatan pasien.
Keikutsertaan Bupati Fadhil Arief menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui proses akreditasi, rumah sakit diharapkan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Peningkatan mutu pelayanan menjadi hal penting agar RSUD HAMBA mampu memberikan layanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Selain itu, survei akreditasi KARS diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat sistem tata kelola rumah sakit, serta memacu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mendorong RSUD HAMBA untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin dipercaya masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara optimal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan seluruh unsur terkait, peningkatan mutu layanan diharapkan dapat berjalan secara konsisten.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Batanghari.
Dengan pelaksanaan survei akreditasi ini, RSUD HAMBA diharapkan terus memperkuat standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. (*)
ADVERTORIAL
Bupati Fadhil Arief Ikuti Rakor Bersama Menteri Kehutanan, Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Jambi – Bupati Batanghari, Fadhil Arief ikut menghadiri rapat koordinasi tentang percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi.
Rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan karhutla dan penggunaan bantuan pemerintah pusat itu dipimpin Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Jambi, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Selain Bupati Batanghari Fadhil Arief, rapat tersebut dihadiri Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kapolda Jambi Irjen Widodo, unsur TNI, Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati Sarolangun Hurmin, dan instansi terkait lainnya.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan di Provinsi Jambi.
Ia meminta seluruh pihak mempercepat pemadaman titik api yang tersisa, mencegah munculnya titik api baru, meningkatkan patroli darat, serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Menteri Kehutanan juga menekankan agar bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari Presiden RI digunakan secara maksimal, transparan, dan akuntabel, dengan pengawasan yang baik serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan.
Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief bilang, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama dan komitmen semua pihak.
Pihaknya siap mendukung upaya pencegahan dan pemadaman, serta mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Bantuan pemerintah juga harus dimanfaatkan secara optimal agar penanganan karhutla berjalan efektif dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Fadhil Arief. (*)



