ADVERTORIAL
DPRD Tanjungjabung Sampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024

Muara Sabak – DPRD Tanjungjabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 pada hari Rabu, 26 Juli 2023.
Rapat Paripurna ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan umum anggaran serta menentukan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Rapat tersebut juga dijadikan momen untuk menyatukan persepsi, visi, dan misi bersama dalam mewujudkan Tanjungjabung Timur yang lebih baik ke depan.
Dalam paripurna tersebut, beberapa hal mendasar dari dokumen rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 dihadirkan kepada dewan yang terhormat. Beberapa hal tersebut meliputi asumsi kebijakan umum anggaran dan kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
Asumsi kebijakan umum anggaran tahun 2024 menekankan pentingnya penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya yang harus ditetapkan secara terukur dan rasional untuk dapat terealisasi. Pihak pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta melakukan inovasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna mencapai proyeksi pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Pihaknya juga menyadari bahwa besaran pendapatan dan belanja daerah masih dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan terbitnya peraturan presiden tentang rincian APBN tahun 2024 yang akan ditetapkan.
Dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah telah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan cermat dan seksama. Beberapa prioritas utama yang diusung dalam KUA PPAS tersebut meliputi:
- Memastikan terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan berkeadilan dengan alokasi anggaran yang mencukupi untuk kelancaran proses pemilu dan ketersediaan fasilitas yang memadai.
- Meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.
- Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pengembangan sarana transportasi, pengelolaan air bersih, dan penguatan konektivitas wilayah.
- Mengedepankan program perlindungan lingkungan dan pengelolaan bencana guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam.
Pada bagian pendapatan daerah, rencana pendapatan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,81 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dengan total pendapatan sebesar Rp. 61.869.908.841 atau naik sebesar 1,48 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp. 923.483.824.000, mengalami penurunan sebesar 11,80 persen.
Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024, belanja daerah disusun sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengklasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jumlah keseluruhan anggaran belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 15,28 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.012.353.732.841 yang terdiri dari 198 Program, 575 Kegiatan, dan 1.516 Sub Kegiatan.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya dan diasumsikan sebesar Rp. 40.000.000.000. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 13.000.000.000 digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah guna menunjang pendapatan asli daerah kepada bank Jambi.
H.Robbi Nahliansyah menyampaikan bahwa KUA PPAS yang telah disusun akan menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di tahun anggaran 2024, terutama dalam pelaksanaan Pilkada. Pemerintah Daerah mengharapkan dukungan dan masukan dari dewan serta berkomitmen untuk menciptakan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Rapat Paripurna tersebut berjalan dengan lancar dan semangat partisipatif, dengan para anggota dewan dan pimpinan pemerintah daerah yang berkomitmen untuk bekerja bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
ADVERTORIAL
Buka Resmi Jambore Literasi Numerasi #1 Tingkat Kabupaten Batanghari Tahun 2025, Bupati Fadhil Arief: Literasi Itu Penting

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E hadiri dan membuka secara resmi acara Jambore Literasi Numerasi #1 tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2025 pada Kamis, 8 Mei 2025. Acara ini bertempat di Objek Wisata Aek Meliuk, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Kegiatan tersebut merupakan jambore literasi numerasi pertama yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari.
Jambore literasi tersebut diikuti oleh 48 sekolah, yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kabupaten Batanghari dan menghadiri 26 cabang perlombaan.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief mengatakan, literasi merujuk pada kemampuan individu untuk membaca, menulis, memahami, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini mencakup pemahaman teks, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Literasi melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi
Bupati menegaskan, bahwa literasi itu penting. Tanpa literasi, sulit untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Di sekolah, memiliki keterampilan literasi untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan sangat penting untuk meraih kesuksesan.
“Jika kita merasa hal-hal ini sulit, berarti kita kesulitan belajar. Hal ini memengaruhi kepercayaan diri dan harga diri kita,” ucapnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2025 ini menargetkan peningkatan literasi dan numerik di Kabupaten Batanghari.
“Literasi yang baik dapat membantu seseorang memahami dan mengolah informasi dengan efektif. Hal ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari,” katanya.
Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, literasi menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Orang yang cerdas dia akan bisa mengenali inti dari masalah tersebut, nah kata ibaratkan seorang dokternya, dan kita analogikan seorang dokter harus bisa mengenali penyakit pasiennya. Inti dari penyakit pasiennya dia tiakan membikin obat yang tepat,” katanya.
“Orang yang memiliki SDM yang baik, mereka juga memiliki literasi yang baik,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Cen Sui Lan Lantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna Masa Bhakti 2025-2030

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan secara resmi mengukuhkan dan melantik Ketua dan Pengurus TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030.
Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan kehadiran PKK sangat penting dalam mensosialisasikan program pemerintah daerah.
“Kita harus menyadari peran PKK ini adalah sangat penting, di mana dengan ada PKK ini turut membantu mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat,” ucapnya.
Beliau menekankan salah satu program pemerintah yang harus disosialisasikan, yaitu program stunting yang menjadi kewajiban.
“Di mana salah satunya adalah mensosialisasikan program pemerintah tentang penurut angka stunting, Natuna untuk saat ini angka stunting masih tergolong tinggi, oleh sebab itu PKK sebagai mitra pemerintah akan lebih mudah lagi dengan kewenangannya yang di miliki dapat lebih leluasa dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua TP. PKK Kabupaten Natuna masa bhakti 2025-2030 Syafartidah Jarmin meminta dukungan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan peluang PKK untuk ikut berkontribusi terhadap membantu mensosialisasikan program pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
“Mohon dukungan kepada pemangku kepentingan dengan kebijakan strategis, untuk memberikan peluang kepada kami melakukan kontribusi membantu pembangunan pembangunan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangan,” ucapnya.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Bupati Natuna Hadiri Rakor Percepatan Realisasi APBD 2025 Secara Virtual

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Boy Wijanarko dan sejumlah pimpinan OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting pada Kamis, 8 Mei 2025.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tantangan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada pembukaan rakor ini menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada percepatan realisasi APBD berorientasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung program strategis nasional.
Rapat ini juga membahas strategi percepatan realisasi anggaran, termasuk identifikasi hambatan yang mungkin muncul dan langkah-langkah mitigasinya. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.
Partisipasi aktif Bupati Natuna dan jajaran OPD dalam rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas pembangunan di Kabupaten Natuna.
Reporter: Saipul Bahari