DAERAH
Inilah Manfaat Berinvestasi di ORI dan SUKRI

Medan – Pernah mendengar istilah ORI dan SUKRI? ORI adalah akronim dari Obligasi Ritel Indonesia, sementara SUKRI adalah Sukuk Ritel Indonesia.
“ORI dan SUKRI adalah bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Pemerintah untuk membiayai anggaran negara,” kata Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumut, Muhamad Pintor Nasution.
Hal itu ia katakan kepada para wartawan di Kota Medan, Jumat 18 Agustus 2023, terkait manfaat dan perkembangan ORI dan SUKRI yang telah beberapa kali diluncurkan Pemerintah.
Ia menjelaskan, SBN menjadi instrumen investasi bagi pemegangnya atau investor, dengan memberikan keuntungan atau imbal hasil.
SBN, kata Pintor, terdiri atas berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan mata uang dan target investornya, serta cara penawarannya.
Ia mengingatkan kalau belum lama ini sejumlah bank menawarkan ORI seri ORI 023 yang masa penawarannya sudah ditutup beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, kata Pintor, pemerintah juga melalui para agen penjual yaitu sejumlah bank dan perusahaan sekuritas juga menawarkan ORI seri sebelumnya dan Sukuk Ritel (SUKRI) atau ORI yang berbasis syariah.
ORI dan SUKRI, kata Pintor, dibuat untuk investor ritel atau individu dalam mata uang rupiah.
Sementara itu, ucapnya, jenis lainnya diterbitkan pula SBN untuk investor institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan dua jenis mata uang, SBN rupiah dan SBN valuta asing (valas).
“ORI pertama kali diterbitkan tahun 2006. Setiap tahun pemerintah bisa beberapa kali menerbitkan ORI. Itu sebabnya, sejak tahun 2006 hingga akhir Juli 2023, terdapat 23 seri ORI yang diterbitkan,” katanya.
Ia meyakinkan masyarakat kalau peluncuran ORI bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa membeli langsung obligasi negara (surat utang).
“Dan ORI dapat dijual kembali di pasar sekunder,” ucap Pintor.
Oleh karena itu, ujarnya, ketika investor menjual kepemilikan ORI, maka sang investor bisa mendapatkan potensi capital gain atau loss.
Akan tetapi, tambah Pintor, capital gain atau loss tidak akan terjadi kalau investor tidak menjual kepemilikan ORI, atau dengan kata lain terus memegang sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.
Karena dibuat khusus untuk investor individu, investor dapat membeli ORI dengan minimal denominasi yang relatif kecil, mulai dari Rp 1 juta hingga maksimal Rp 2 miliar.
“Sementara SBN untuk investor institusi umumnya ditawarkan dengan minimal pembelian Rp 1 miliar,” ujarnya.
Ia bilang kupon ORI bersifat tetap dan dibayar tiap bulan. Dan, ujarnya, sebagai instrumen investasi, ORI dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.
“Artinya, investor yang membeli ORI tidak harus memegangnya hingga jatuh tempo, tetapi bisa menjualnya di pasar,” kata dia.
Lalu mengenai SUKRI, Pintor katakan kalau secara umum memiliki kemiripan dengan ORI, akan tetapi berbasis syariah.
SUKRI dijual kepada investor individu melalui agen penjual dengan pembelian minimal Rp 5 juta dan imbalannya bersifat tetap yang dibayar tiap bulan.
Sebagai instrumen investasi, SUKRI juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. SUKRI pertama kali diterbitkan tahun 2009 dan saat ini sudah terbit sebanyak 18 seri.
Di sisa tahun 2023 ini, kata Pintor, Pemerintah berencana menerbitkan satu ORI dan satu SUKRI lagi, yakni Sukuk Ritel seri SR019 yang akan ditawarkan pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2023.
“Kemudian, ORI 024 pada awal Oktober sampai awal November 2023,” ujarnya.
Selain berpotensi meraih keuntungan dalam bentuk capital gain dan bagi hasil atau kupon bunga, ORI dan SUKRI tentu memiliki risiko investasi, seperti produk investasi lainnya.
“Salah satu risiko berinvestasi ORI dan SUKRI adalah risiko gagal bayar. Namun risiko ini hampir tidak ada karena pembayaran pokok dan imbalan dijamin oleh negara dan undang-undang,” tutur Pintor.
“Yang mungkin terjadi adalah risiko kerugian atau capital loss yang dapat terjadi apabila Investor menjual ORI atau SUKRI di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya,” ujar Pintor.
Nah, cara untuk memitigasi risiko ini adalah dengan tidak menjual ORI sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjualnya jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi.
Ketika harga pasar ORI dan SUKRI turun, Pintor menyarankan agar investor tetap mendapat kupon setiap bulan sampai kedua jenis surat utang negara ini jatuh tempo.
“Investor juga tetap menerima pelunasan pokok 100 persen ketika ORI dan SUKRI jatuh tempo,” kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan para investor bisa menjaminkan ORI dan SUKRI dalam pengajuan pinjaman ke bank umum, lembaga keuangan lainnya, sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal.
Reporter: Heno
DAERAH
Fadly Amran: 40 Hari Pertaman Jabat Wali Kota Padang Beberapa Program Unggulan Sudah Terealisasi

DETAIL.ID, Padang – Di momen Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran, menyampaikan kinerjanya bersama Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir selama 40 hari pertama menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Penyampaian ini dibacakan oleh Fadly Amran dalam kata sambutannya sesaat sebelum dimulainya Shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah, Senin, 31 Maret 2025.
Di hadapan seribuan jemaah shalat Idul Fitri 1446 H, dituturkan Fadly bahwa dalam 40 hari jalannya kepemimpinannya sebagai Wali Kota Padang, beberapa aktivasi Program Unggulan (Progul) sudah berhasil direalisasikan.
“Alhamdulillah atas izin Allah SWT, pada 40 hari pertama masa jabatan kami ini, beberapa aktivasi Progul sudah berhasil direalisasikan. Seperti dokter warga, BPJS Kesehatan Gratis, Dubalang Kota, Penataan Kawasan Pantai, perbaikan jalan dan drainase kota, dan segera diaktivasi juga pemberian seragam dan LKS gratis bagi siswa kurang mampu,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga menegaskan bahwa prestasi ini tidak akan bisa diraih tanpa adanya dukungan semua pihak.
“Semua raihan ini tidak terlepas dari peran semua stakeholders Kota Padang. Baik itu aparatur Pemko Padang, pelaku usaha dan swasta, unsur Forkopimda, BUMN dan BUMD, serta masyarakat Kota Padang,” katanya lagi.
Dalam kata sambutannya ini selain meminta dukungan, kritik dan saran yang konstruktif bagi kejayaan Kota Padang, Fadly juga menyinggung tentang perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Di hari yang fitri ini, mayoritas dari kita bergembira, tetapi tidak boleh kita lupakan perjuangan saudara seiman kita yang jauh di sana, di negeri para nabi, Palestina. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk mendukung perjuangan saudara-saudara kita di sana,” ujar Fadly lagi.
Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1446 H di Gelanggang Balai Kota Aie Pacah terasa semakin khusyuk dan istimewa karena Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, langsung bertindak sebagai penceramah.
Reporter: Diona
DAERAH
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Pantau Sejumlah Pos Pengamanan di Kota Padang

DETAIL.ID, Padang – Satu hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, mendampingi unsur Forkopimda Sumbar melakukan pemantauan ke sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) di Kota Padang pada Minggu, 30 Maret 2025.
Beberapa Pospam yang dikunjungi, seperti Pospam depan Masjid Al Hakim Pantai Padang, berlanjut ke Pospam Danau Cimpago dan diakhiri di Pospam depan Aroma Kitchen Parupuk Tabing.
Fadly Amran saat ditemui wartawan, menekankan pentingnya memastikan kesiapan petugas untuk menjaga ketertiban dan memberikan layanan terbaik kepada warga serta pengunjung selama liburan Lebaran.
“Keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran adalah prioritas kita. Melalui pos pengamanan ini, kita harapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta pengunjung yang datang ke Kota Padang,” ujarnya yang hadir bersama unsur Forkopimda Kota Padang dan sejumlah pimpinan OPD.
Lebih lanjut, Fadly juga menyampaikan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif selama perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Ia pun mengimbau masyarakat serta wisatawan senantiasa menjaga keamanan dan kenyamanan, serta melaporkan kepada petugas jika menemukan hal-hal yang tak diinginkan.
“Mari kita ciptakan libur Lebaran yang aman dan nyaman di Kota Padang. Semoga Lebaran kita tahun ini berkah dan penuh kebahagiaan,” kata Fadly Amran diamini Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan pihaknya siap mengawal arus mudik yang melintasi daerah Sumbar serta pelaksanaan Lebaran agar aman dan nyaman melalui Operasi Ketupat Singgalang 2025 yang berlangsung dari 26 Maret hingga 8 April 2025.
“Kami tekankan kepada seluruh personel yang bertugas di pos agar memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal kepada masyarakat,” tutur Jenderal bintang dua ini.
Reporter: Diona
NUSANTARA
Pro Kontra Silang Hangoluan di Titik Nol Habatahon, Campur Aduk Religi dan Identitas Batak

DETAIL.ID, Medan – Proyek akulturasi budaya dan religi yakni pembangunan Silang Hangoluan (Salib Kehidupan) di lokasi Titik Nol Habatahon (Batak) di Huta Parik Sabungan, Desa Simarrihit Limbong, Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, tak henti-hentinya menuai perbincangan.
Pro dan kontra bergulir dikalangan etnis Batak, yang terdiri dari beragam penganut agama, kepercayaan dan marga berbeda-beda. Selain masalah identitas budaya serta religi yang terkesan dipaksa campur aduk, proyek tersebut terkesan minim
kajian akademik serta musyawarah terbuka dalam penentuan titik nol peradaban suku Batak di daerah Limbong.
Namun ditengah peliknya ketidaksepahaman serta tak ada alasan yang dapat diterima akal sehat, Pemerintah Samosir bersama beberapa organisasi yang mengatasnamakan marga tetap tancap gas dalam proyek tersebut. Dan belakangan kian pelik dengan adanya pembangunan simbol salah satu agama.
Awal Maret lalu tepatnya pada 12 Maret 2025, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk bersama Ketua Parsadaan Pomparan Limbong Mulana Indonesia (PPLMI), Mayjen (Purn) Bernhard Limbong sudah meletakkan batu pertama pembangunan salib suci ‘Silang Hangoluan’ di Titik Nol Habatahon.
Ceritanya, salib Silang Hangoluan bakal dibangun dengan tinggi keseluruhan 52 meter, sekaligus menjadi ikon salib tertinggi di dunia. Kalau berdasarkan klaim Benhard sebagaimana tersebar dalam berbagai media massa, pembangunan salib tersebut menelan biaya Rp 52 Milliar dan bersumber dari dana pribadinya.
“Menjadi suatu ikon salib tertinggi di dunia. Ini bukan mimpi, saya tidak pemberi harapan palsu, sebelum saya dipanggil Tuhan, saya akan berbuat sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan,” kata Bernhard.
Namun Ketua PPLMI tersebut juga tak lupa menyinggung soal peran serta dari Pemkab Samosir. Ditengah efisiensi anggaran saat ini, Bernhard meminta Pemkab Samosir menjalin kerjasama agar dapat mencari PAD sehingga pembangunan dapat tetap berjalan.
Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk pun mengapresiasi pembangunan Salib Suci ‘Silang Hangoluan’. Menurut dia, Salib Suci yang berada di kawasan Titik Nol Habatahon itu bakal menjadi objek wisata religi baru yang berfokus pada spiritual. Seluruh masyarakat dihimbau mendukung pembangunan salib suci, karna diyakini bakal berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Saya tertegun dan sangat senang dalam acara ini. Masih ada putra daerah yang sangat peduli dengan daerah asalnya, mulai dari perencanaan sampai pembangunan. Saya yakin tempat ini akan menjadi salah satu ikon yang layak dikunjungi wisatawan dan menjadi suatu kebanggaan masyarakat Samosir,” ujar Ariston, saat itu.
Benhard dan Ariston bersepakat dan saling sanjung atas proyek gede tersebut. Banyak masyarakat juga menyambut baik, namun tak sedikit yang getol mengkritisi dan mempersoalkan proyek itu. Salah satunya tokoh masyarakat batak sekaligus Ketua Umum Ormas Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul.
Ketua Umum HBB tersebut secara vokal menolak pembangunan Salib Suci di areal Titik Nol Habatahon. Lantaran dinilai masalah kesukuan (Batak) sudah ditarik-tarik kedalam spritual (Agama). Video penolakannya pun beredar luas di media sosial.
“Kalau titik nol peradaban orang batak, bikin aja Titik Nol Habatahon. Kalau titik nol ha-kristenon, bikin aja titik nol ha-kristenon. Harus kita pisahkan lah. Jangan paksa. Orang batak itu ada yang muslim, mungkin Hindu, Budha dan kepercayaan lain,” ujar Lamsiang, di media sosialnya, belum lama ini.
Ketua Umum HBB tersebut pun mengajak agar etnis Batak pada umumnya baik di dalam pemerintahan atau diluar agar lebih bijak dalam memahami konteks. Sebab Batak sebagai identitas suku adat istiadat dan budaya jauh lebih dulu eksis sebelum agama konvensional masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia.
Disamping hal tersebut, pembangunan proyek yang berdiri atas nama kesukuan dan religi yang menelan dana miliaran rupiah tersebut juga tak luput dari sorotan atas segala ketertiban administrasi macam Amdal serta berbagai perizinan terkait lainnya hingga kejelasan sumber pendanaan.
Namun dengan segala gejolak pro kontra yang ditimbulkan, pembangunan tetap berlanjut. Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari pemerintah setempat yang dapat memecah persoalan yang ada.
Reporter: Juan Ambarita