DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, membawa kabar perihal dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp500 miliar.

Kepastian alokasi dana untuk pembenahan sektor kesehatan, kelautan dan perikanan, serta peternakan tersebut diperoleh Gus Fawait usai menemui jajaran kementerian di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, bersamaan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Dari total dana tersebut, porsi terbesar senilai Rp400 miliar diarahkan untuk revitalisasi sarana kesehatan masyarakat.

Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 dengan menyasar 50 puskesmas di 31 kecamatan, serta tiga fasilitas medis milik pemkab yaitu RSD dr. Soebandi Patrang, RSD Balung, dan RSD Kalisat.

“Alhamdulillah, kami bisa memastikan bahwa tahun 2027 akan dimulai revitalisasi puskesmas dan juga revitalisasi rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.

Kesepakatan pembenahan infrastruktur medis ini tercapai dalam pertemuan Gus Fawait bersama dua Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus dan Dante Saksono Harbuwono.

Langkah ini melengkapi jangkauan Universal Health Coverage (UHC) Jember yang per 1 Oktober 2026 telah mencakup 98,69 persen atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.

Pemkab Jember sebelumnya telah mengoperasikan program home care dokter keluarga yang ditopang 50 unit kendaraan serta 1.200 tenaga kesehatan dengan skema tugas 24 jam.

Skema ini menyasar warga miskin, lansia sakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, penyandang disabilitas, dan anak stunting.

Tambahan pula, 38 armada Mobil Cinta disiagakan khusus untuk mengantar pulang pasien tidak mampu dan peserta UHC kelas III yang selesai menjalani perawatan.

Di luar urusan medis, Gus Fawait menjalin koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbuah alokasi bantuan peralatan tangkap dan budidaya senilai Rp100 miliar bagi nelayan laut serta pembudidaya air tawar.

“Ini adalah kado di Hari Sumpah Pemuda untuk Kabupaten Jember. Perhatian Presiden Prabowo kepada daerah tidak perlu diragukan lagi,” ujar Gus Fawait.

Sementara pada sektor peternakan, pertemuannya dengan Kementerian Pertanian menghasilkan komitmen bantuan bagi peternak unggas, domba, dan sapi untuk periode 2026–2027.

Program ini ditargetkan mampu meningkatkan skala ekonomi masyarakat perdesaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. (*)

DETAIL.ID, Jember – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memangkas rantai birokrasi lewat penyatuan ratusan akses layanan publik dalam satu atap membuahkan apresiasi langsung dari pusat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, meninjau langsung operasional Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jember, Senin, 26 Oktober 2026.

Kedatangan MenPAN-RB yang didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan anggota DPR RI Gus Khozin tersebut bertujuan untuk melihat dari dekat efektivitas integrasi ratusan jenis perizinan dan dokumen administrasi yang kini berpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Langkah Pemkab Jember yang memusatkan 279 jenis layanan dalam satu area dinilai Rini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemusatan ini menjadi cara paling praktis agar warga tak perlu lagi membuang waktu mendatangi deretan kantor dinas yang tersebar di berbagai lokasi.

“Saya mendapatkan informasi dari Pak Bupati bahwa saat ini ada 279 layanan dalam satu kantor. Artinya, ini sesuai dengan strategi dalam membangun Mal Pelayanan Publik,” kata Rini di sela-sela peninjauannya.

Di sela kunjungan, MenPAN-RB sempat berbincang langsung dengan sejumlah warga yang sedang mengurus dokumen.

Rini mengamati kepuasan masyarakat yang merasa terbantu oleh sistem baru ini, sekaligus mencermati terobosan penerapan penandatanganan pakta integritas sebelum proses pelayanan dimulai.

“Dengan menandatangani pakta integritas, kita bersama-sama menjaga integritas, baik penerima maupun pemberi layanan. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan secara transparan dan memudahkan masyarakat,” ujar Rini.

Perubahan sistem pelayanan publik di Jember juga tercermin dari naiknya indeks pelayanan publik daerah tersebut, dari skor 4,62 pada tahun 2024 menjadi 4,68 pada 2025.

Selain layanan tatap muka di MPP, Jember mengombinasikan konsep omnichannel seperti anjungan mandiri, penjemputan bola, hingga aplikasi daring melalui inovasi Peta Cinta dan Homecare.

Meski demikian, Rini mengingatkan agar warga yang keterbatasan akses digital tetap terlayani secara adil.

“Pada prinsipnya, semua layanan yang diberikan harus berorientasi kepada masyarakat atau citizen-centric, yaitu bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dalam setiap layanan yang diberikan pemerintah,” ucapnya.

Menanggapi catatan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengenang kondisi pelayanan publik daerahnya di masa lalu yang kerap diwarnai antrean panjang warga, salah satunya di kawasan Jalan Jawa.

Pembenahan jajaran ASN Pemkab Jember secara masif perlahan mengurai masalah penumpukan berkas kependudukan tersebut.

“Alhamdulillah, pada 2025 kita sudah bisa berikhtiar bersama-sama seluruh ASN di Kabupaten Jember. Akhirnya, tidak ada lagi antrean-antrean terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan,” kata Fawait.

Masalah kelangkaan blangko KTP yang sempat menahan hak administrasi sekitar 62.000 warga kini telah rampung dan terdistribusi.

Pemkab Jember juga memperluas jangkauan pencetakan dokumen ke kantor-kantor kecamatan serta memecah pemusatan MPP ke empat penjuru wilayah, yakni Jember bagian barat, utara, selatan, dan timur, demi asas keadilan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mengawal kualitas fasilitas tersebut, Pemkab Jember meluncurkan saluran aduan Wadul Guse yang terhubung ke Kementerian PANRB.

“Apabila ada masyarakat Jember yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, kami menyiapkan saluran Wadul Guse. Berbagai keluhan tersebut bisa disampaikan melalui saluran ini,” tutur Gus Fawait.

Sektor kesehatan dan perlindungan sosial tak luput dari pembenahan.

Selain program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Pemkab Jember mengoperasikan layanan Homecare bagi warga berpenyakit kronis dari keluarga miskin.

Petugas Homecare sekaligus memverifikasi kondisi kelayakan rumah dan kepemilikan dokumen warga di lapangan.

Sementara bagi pasien kurang mampu yang usai menjalani perawatan di tiga RSUD milik daerah, disediakan fasilitas penjemputan Mobil Cinta agar bisa pulang tanpa terbebani ongkos.

“Ke depan, Jember tidak hanya melayani di satu titik, tetapi harus melayani di banyak titik. Kami juga memohon arahan dan bimbingan dari Ibu Menteri beserta jajaran Komisi II DPR RI agar sinergi ini semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ucap Gus Fawait. (*)

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Batanghari periode 2026–2027, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kegiatan pelantikan berlangsung di ruang kantor Bupati Batanghari dengan mengusung tema “Meneguhkan Khidmat Organisasi, Menguatkan Kaderisasi, dan Mengawal Perubahan untuk Kemajuan Batanghari”.

Tema tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat pengabdian, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta mendorong peran mahasiswa dalam mengawal perubahan demi kemajuan daerah.

Kehadiran Bupati  Fadhil Arief dalam kegiatan tersebut turut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap aktivitas organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Kabupaten Batanghari.

Bupati Fadhil Arief berharap PMII dapat terus berperan dalam mencetak generasi muda yang berintegritas, memiliki wawasan luas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Menurut narasi tersebut, organisasi mahasiswa juga diharapkan menjadi ruang bagi kader untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat kepemimpinan, dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah demi kemajuan Kabupaten Batanghari.

Pelantikan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Batanghari, Asisten II Setda Batanghari, anggota DPRD Kabupaten Batanghari, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Melalui momentum pelantikan ini, diharapkan kepengurusan PC PMII Kabupaten Batanghari periode 2026–2027 dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat solidaritas antarkader, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Selain itu, organisasi mahasiswa diharapkan terus menjadi wadah pembinaan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan mampu mengambil peran dalam mendukung pembangunan serta kemajuan Kabupaten Batanghari. (*)