ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Fadhil Arief Tandatangani Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas Korupsi
Muara Bulian – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Batanghari pada Senin, 14 Agustus 2023.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief beserta Wabup H. Bakhtiar, para Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari, para Asisten, Kabag, Camat dan undangan lainnya.
Dilaksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Ja’afar, SH beserta Sekwan, M. Ali, SE.
Sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas korupsi, terlebih dahulu dibacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Batanghari oleh Anggota Dewan, Turisman.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas dari korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin demi mewujudkan Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH),” kata Bupati Fadhil.
Dikatakannya, penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas Dari Korupsi pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain daripada itu kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023 yang mana telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 6 April 2023 yang lalu.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga selain merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023, sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2022 dalam zona hijau atau tertinggi dengan perolehan Skor 100. Pencapaian ini bukan merupakan tujuan akhir dan jangan terlalu berpuas diri karena penilaian capaian ini dilakukan setiap tahun dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Namun yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat Kabupaten Batanghari terlayani secara optimal,” ujar Bupati.
Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan atas sinergi yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta budgeting dan kontrol guna mendorong transparansi pengelolaan keuangan. Serta apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batanghari melalui program pencegahan antikorupsi
“Kami berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan melakukan upaya kooperatif dan responsif, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK. Sinergi ini harus terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Fadhil Arief.
Untuk diketahui, Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Wakil Ketua I DPRD Batanghari, Sekwan DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda dan Kepala Baperida Batanghari.
ADVERTORIAL
Kabupaten Jember Sabet Penghargaan Nasional Berkat Inovasi Pelayanan Publik
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional melalui program inovatif yang dicanangkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.
Penghargaan tersebut dianugerahkan oleh CNN Indonesia dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 bertajuk Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya pada Jumat, 6 November 2026 di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta.
Penghargaan bergengsi itu diberikan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
Penguatan tata kelola pemerintahan ini diwujudkan melalui efektivitas program Homecare serta layanan pengaduan Gerakan Nasional Pelayanan Publik bernama Wadul Gus’e.
Melalui terobosan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas kesehatan dasar serta layanan administrasi pemerintahan.
Selain itu, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara langsung tanpa bergantung pada pusat layanan konvensional.
Kendati Kabupaten Jember kerap meraih penghargaan tingkat nasional, pimpinan daerah sering menugaskan jajaran Pemkab Jember untuk mewakili penerimaannya.
Langkah itu dilakukan karena Gus Fawait memilih tetap berfokus menyelesaikan berbagai agenda kerja pelayanan masyarakat Kabupaten Jember.
Meskipun berhalangan hadir secara langsung, Gus Fawait menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengakuan skala nasional tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan semangat untuk terus melayani masyarakat secara selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Apresiasi tingkat nasional ini dinilai menjadi vitamin yang sangat berharga bagi Pemkab Jember. Semangat pelayanan terpadu ini akan terus dipacu agar dampak pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ucap Bupati Jember, Gus Fawait.
Pada prosesi penganugerahan di Jakarta, kehadiran Bupati Jember diwakili secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Kepala Diskominfo menerima piala penghargaan tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Jember.
Seremoni penyerahan penghargaan berjalan dengan khidmat sebagai bentuk pengakuan publik terhadap transformasi pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember, yang diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang responsif dan berdaya guna. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ungkap Pendidikan Agama Jadi Solusi Utama Tuntaskan Persoalan Kompleks di Jember
DETAIL.ID, Jember – Berbagai persoalan rumit di tingkat lokal hingga nasional diyakini dapat diatasi melalui penguatan sektor pendidikan dan penanaman nilai-nilai keagamaan.
Fondasi akhlak mulia ini dinilai mutlak untuk membentengi generasi penerus dari dampak buruk berbagai pengaruh negatif di era modern.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) di Kantor Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, pada Selasa, 3 November 2026.
Di hadapan para guru ngaji, tokoh agama, serta masyarakat, ia menegaskan bahwa ilmu yang berlandaskan agama adalah bekal utama pembentukan karakter.
Pemerintah Kabupaten Jember memberikan atensi khusus kepada para pendidik keagamaan dari beragam latar belakang keyakinan.
Kelompok pengajian, majelis taklim, dan kegiatan rohani lintas agama dinilai memiliki peran vital dalam melahirkan generasi bangsa yang saleh, salehah, dan berkualitas.
Komitmen kuat juga disampaikan pemkab untuk terus bersinergi bersama para guru ngaji demi menyemarakkan kegiatan rohani warga.
“Dengan semakin maraknya majelis ilmu dan pengajian, diharapkan Kabupaten Jember senantiasa dilimpahi keberkahan dan kemakmuran,” kata Gus Fawait.
Di samping fokus pada pembangunan sumber daya manusia daerah, ia turut mengajak warga untuk mendoakan para pemimpin bangsa, khususnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan pusat.
Persatuan dan kesatuan antarwarga dipandang sebagai landasan kokoh untuk mencapai cita-cita bersama.
“Semangat kebersamaan yang berakar dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan keagamaan diyakini menjadi kunci utama dalam membawa bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Jember, menjadi daerah yang semakin unggul dan disegani,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.
Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.
Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.
Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.
Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.
Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.
“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.
Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.
“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.
Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)



