ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Fadhil Arief Tandatangani Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas Korupsi
Muara Bulian – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Batanghari pada Senin, 14 Agustus 2023.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief beserta Wabup H. Bakhtiar, para Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari, para Asisten, Kabag, Camat dan undangan lainnya.
Dilaksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Ja’afar, SH beserta Sekwan, M. Ali, SE.
Sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas korupsi, terlebih dahulu dibacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Batanghari oleh Anggota Dewan, Turisman.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas dari korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin demi mewujudkan Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH),” kata Bupati Fadhil.
Dikatakannya, penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas Dari Korupsi pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain daripada itu kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023 yang mana telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 6 April 2023 yang lalu.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga selain merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023, sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2022 dalam zona hijau atau tertinggi dengan perolehan Skor 100. Pencapaian ini bukan merupakan tujuan akhir dan jangan terlalu berpuas diri karena penilaian capaian ini dilakukan setiap tahun dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Namun yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat Kabupaten Batanghari terlayani secara optimal,” ujar Bupati.
Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan atas sinergi yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta budgeting dan kontrol guna mendorong transparansi pengelolaan keuangan. Serta apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batanghari melalui program pencegahan antikorupsi
“Kami berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan melakukan upaya kooperatif dan responsif, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK. Sinergi ini harus terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Fadhil Arief.
Untuk diketahui, Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Wakil Ketua I DPRD Batanghari, Sekwan DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda dan Kepala Baperida Batanghari.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Beri Karpet Merah Investor Tiongkok, Jember Dijajaki Jadi Sister City Kota Jinhua
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember kini kian santer dilirik oleh dunia internasional sebagai ramah investasi.
Komitmen tersebut dipertegas saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menerima kunjungan resmi dari Delegasi Kota Jinhua, Provinsi Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bersama Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, di Pendopo Wahyawibawagraha pada Rabu, 3 Juni 2026.
Pertemuan diplomatik lintas negara tersebut digelar secara khusus dalam rangka penjajakan kerja sama bilateral bertajuk Sister City (Kota Kembar).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengaku sangat bangga karena wilayah yang dipimpinnya mulai diperhitungkan di kancah global untuk berkolaborasi di berbagai sektor strategis.
Pria yang karib disapa Gus Fawait itu menegaskan, dirinya siap memberikan karpet merah bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya, dengan jaminan keamanan dan kenyamanan birokrasi sebagai prioritas utama.
“Ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Jember. Hari ini Jember tidak hanya mendapat perhatian di tingkat nasional, tetapi juga mulai dilirik oleh mitra internasional. Pertemuan ini menjadi tahapan awal menuju kerja sama Sister City yang akan terus kami tindak lanjuti,” kata Gus Fawait.
Kendati membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing, Gus Fawait memberikan catatan kritis bahwa setiap investasi yang masuk wajib mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi warga lokal.
“Kami terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama dan investasi. Yang terpenting adalah kerja sama tersebut memberikan manfaat bersama, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jember,” ucapnya.
Gayung bersambut, Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, Ye Su, memberikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Pemkab Jember.
Menurutnya, kerja sama di tingkat regional seperti ini memiliki peran yang semakin krusial dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.
“Hari ini menjadi momen yang penting bagi Tiongkok dan Kabupaten Jember. Saya sangat senang melihat kedua pihak dapat berkumpul dan menjajaki peluang kerja sama yang bermanfaat. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama di tingkat daerah memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung hubungan bilateral kedua negara,” tutur Ye Su.
Ye Su menaruh harapan besar agar penjajakan Sister City antara Kota Jinhua dan Jember bisa segera terealisasi ke dalam naskah perjanjian resmi demi mendongkrak perekonomian kedua wilayah.
“Saya berharap masyarakat Kota Jinhua dan Kabupaten Jember dapat bekerja sama membangun jembatan pertukaran budaya, kerja sama ekonomi dan industri antara kedua wilayah. Hal ini akan memberikan momentum baru bagi perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di masa mendatang,” ujarnya panjang lebar.
Sebagai informasi, Kabupaten Jember mencatatkan prestasi tersendiri dengan terpilih sebagai satu dari lima daerah di Jawa Timur yang dikunjungi oleh Delegasi Kota Jinhua, selain Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan Kabupaten Sidoarjo.
Pertemuan intensif tersebut secara spesifik mengupas rencana kolaborasi di sektor investasi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, hingga pengembangan SDM.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Jember turut memaparkan sejumlah potensi unggulan di sektor pertanian dan perkebunan, di mana komoditas kopi khas Jember menjadi salah satu produk prima yang paling dilirik untuk diekspor menembus pasar Tiongkok.
ADVERTORIAL
Kondusifitas Bulan Suro Jadi Atensi, Pemkab Jember Bersama TNI-Polri Siap Wadahi Prestasi Pendekar Silat
DETAIL.ID, Jember — Menjelang datangnya bulan Suro, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama jajaran Forkopimda bergerak cepat memetakan potensi kerawanan guna menjaga stabilitas wilayah.
Langkah taktis ini diwujudkan melalui gelaran Apel Kebangsaan yang melibatkan TNI, Polri, dan seluruh elemen Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Jember pada Rabu, 3 Juni 2026 pagi.
Sinergitas ini dibangun untuk memastikan agenda besar organisasi pencak silat di bulan Suro dapat berjalan dengan aman dan tertib.
Jajaran Forkopimda yang hadir, mulai dari Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Condroputra, Dandim 0824 Jember Letkol Inf. Rifqi Muhammad Syuhada, hingga Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi, berkomitmen penuh mengawal stabilitas keamanan di wilayah Tapal Kuda.
“Kami menghimbau agar PSHT Cabang Jember bersama seluruh perguruan silat di wilayah setempat mampu mengendalikan anggotanya secara maksimal. Langkah ini penting untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya gesekan atau konflik dengan masyarakat luas,” ucap Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Condroputra.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar gesekan yang terjadi di lapangan dipicu oleh masalah personal yang kemudian merembet dengan membawa-bawa nama besar organisasi.
Menyikapi hal tersebut, Forkopimda Jember menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi oknum anggota perguruan silat yang kedapatan melanggar hukum demi menjaga ketertiban masyarakat luas.
Meski demikian, jajaran pimpinan daerah mengapresiasi loyalitas Pasukan Pengamanan Terate (Pamter) yang selama ini aktif menjaga kondusifitas internal maupun eksternal.
“Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kepolisian dan Kodim 0824 Jember memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi aktif Pamter PSHT dalam menjaga stabilitas internal dan eksternal. Jajaran Forkopimda menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mengawal seluruh rangkaian kegiatan pengesahan warga baru PSHT agar dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib pada bulan Suro ini,” ujar AKBP Bobby.
Sebagai langkah jangka panjang untuk meredam potensi gesekan di akar rumput, Pemkab Jember bersama TNI-Polri berkomitmen untuk memfasilitasi organisasi masyarakat dan para pesilat asli Jember melalui ruang-ruang prestasi yang positif.
Melalui pembinaan ini, diharapkan para generasi muda dapat membawa dan mengharumkan nama Kabupaten Jember di kancah provinsi maupun nasional.
Melalui iklim keamanan yang kondusif, Pemkab Jember optimistis hal ini akan berdampak linier terhadap penguatan ekonomi daerah, memicu pertumbuhan investasi, menekan angka kemiskinan, serta memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jember.
ADVERTORIAL
Anak Dirawat Lima Hari di Puskesmas, Warga Patrang Jember Bersyukur Seluruh Biaya Dijamin JKN
DETAIL.ID, Jember – Ketakutan akan bayang-bayang biaya tebus obat dan sewa kamar rawat inap yang mahal seketika sirna dari benak Benny Satria Indra Cahyadi (34).
Warga Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ini mengaku sangat bersyukur karena status kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) miliknya menjadi penolong utama saat sang buah hati jatuh sakit.
Benny merupakan peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias peserta mandiri.
Manfaat nyata dari program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini ia rasakan langsung saat anaknya mendadak mengalami diare akut disertai dehidrasi.
Tanpa berpikir panjang, ia melarikan anaknya ke Puskesmas Sukorambi.
Akibat kondisi fisik yang lemas, sang anak harus menjalani rawat inap selama lima hari berturut-turut.
Beruntung, seluruh tindakan medis, fasilitas kamar, hingga obat-obatan dijamin penuh tanpa ada pungutan biaya tambahan sepeser pun.
“Menurut saya, manfaat Program JKN sudah terbukti dan nyata dirasakan oleh masyarakat. Selama mengikuti prosedur yang berlaku dan status kepesertaan aktif, pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa harus khawatir dengan biaya. Saya dan istri merasa lebih tenang karena telah terlindungi oleh Program JKN. Kehadiran program ini sangat membantu meringankan beban biaya pengobatan keluarga kami. Bahkan, saat ini anak kami telah menjalani rawat inap selama lima hari dan seluruh pelayanan yang dibutuhkan tetap dijamin sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Benny saat mendampingi anaknya.
Selama mendampingi buah hatinya di faskes, Benny juga mengapresiasi sistem pelayanan yang teratur.
Menurutnya, tidak ada sekat pembeda atau diskriminasi yang ia terima. Petugas medis memberikan penanganan yang setara, cepat, dan ramah seperti pasien umum lainnya.
Pengalaman berharga ini membuat Benny sadar bahwa program JKN merupakan bentuk nyata dari sistem gotong royong berskala nasional.
Ia pun mengetuk hati masyarakat Jember lainnya untuk tidak lalai dalam menunaikan kewajiban iuran bulanan demi menjaga status kepesertaan tetap aktif.
“Saya berharap masyarakat dapat terus menjaga kepesertaan JKN tetap aktif dengan membayar iuran secara rutin. Program JKN bukan hanya memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga menjadi wujud gotong royong. Ketika kita sehat, iuran yang kita bayarkan membantu peserta lain yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, ketika kita sakit, kita juga akan mendapatkan perlindungan yang sama,” tutur Benny.
Penulis: Tim Redaksi DETAIL.ID



