Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Tandatangani Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas Korupsi

Published

on

Muara Bulian – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Batanghari pada Senin, 14 Agustus 2023.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief beserta Wabup H. Bakhtiar, para Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari, para Asisten, Kabag, Camat dan undangan lainnya.

Dilaksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Ja’afar, SH beserta Sekwan, M. Ali, SE.

Sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas korupsi, terlebih dahulu dibacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Batanghari oleh Anggota Dewan, Turisman.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas dari korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin demi mewujudkan Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH),” kata Bupati Fadhil.

Dikatakannya, penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas Dari Korupsi pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain daripada itu kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023 yang mana telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 6 April 2023 yang lalu.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga selain merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023, sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya.

“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2022 dalam zona hijau atau tertinggi dengan perolehan Skor 100. Pencapaian ini bukan merupakan tujuan akhir dan jangan terlalu berpuas diri karena penilaian capaian ini dilakukan setiap tahun dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Namun yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat Kabupaten Batanghari terlayani secara optimal,” ujar Bupati.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan atas sinergi yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta budgeting dan kontrol guna mendorong transparansi pengelolaan keuangan. Serta apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batanghari melalui program pencegahan antikorupsi

“Kami berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan melakukan upaya kooperatif dan responsif, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK. Sinergi ini harus terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Fadhil Arief.

Untuk diketahui, Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Wakil Ketua I DPRD Batanghari, Sekwan DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda dan Kepala Baperida Batanghari.

Advertisement

ADVERTORIAL

Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama

DETAIL.ID

Published

on

Musripa menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kesadaran masyarakat untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif menjadi salah satu kunci utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjamin.

Pesan tersebut disampaikan Musripa (39), Kepala Desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, usai mengikuti kegiatan sosialisasi JKN melalui layanan BPJS Keliling.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kesehatan bagi peserta.

Bagi Musripa, program JKN bukan hanya sekadar jaminan pelayanan kesehatan, melainkan juga bentuk nyata semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti, ia mendapatkan berbagai informasi penting mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Melalui sosialisasi ini saya semakin memahami bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, yaitu memastikan dirinya menjadi peserta JKN yang aktif. Ketika kita aktif sebagai peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga ikut mendukung semangat gotong royong untuk saling membantu antar peserta,” ujar Musripa, Selasa, 10 November 2026.

Sebagai Kepala Desa, Musripa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Ia berharap warga semakin sadar untuk rutin mengecek status kepesertaannya, baik melalui kanal layanan BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN yang kini semakin mudah digunakan.

Menurutnya, kemudahan akses digital yang diberikan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan praktis.

Berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengecekan status kepesertaan.

“Peserta jangan sampai menunggu saat sakit baru mengecek status JKN. Saya mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa kepesertaan mereka agar ada kepastian penjaminan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan atau harus berobat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang karena perlindungan kesehatannya sudah terjamin,” katanya.

Musripa juga menyampaikan rasa syukurnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kabupaten Jember sudah mencapai UHC. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.

Musripa meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan mampu menjalankan aktivitas dan pekerjaannya secara optimal.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Investasi terbesar suatu daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat memanfaatkan program JKN dengan sebaik-baiknya serta menjaga kepesertaan tetap aktif,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Samsul Apresiasi Inovasi BPJS Kesehatan, Ajak Masyarakat Jaga Keberlangsungan Program JKN

DETAIL.ID

Published

on

Samsul Arifin menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting yang dirasakan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan dinilai mampu memberikan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh informasi maupun mengakses layanan kesehatan.

Hal tersebut dirasakan Samsul Arifin (43), seorang perangkat desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) KP Desa.

Sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan manfaat Program JKN, Samsul menilai berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Menurutnya, transformasi layanan yang terus dilakukan menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Menurut saya, inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Sekarang sudah banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan peserta untuk mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait JKN. Harapannya, inovasi seperti ini terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan,” ujar Samsul, Senin, 9 November 2026.

Ia memahami bahwa keberlangsungan Program JKN tidak terlepas dari kontribusi seluruh peserta.

Prinsip gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut memungkinkan peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik turut berkontribusi dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.

“Program JKN ini milik kita bersama. Karena itu, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau memang kondisi ekonomi kita sudah mampu membayar iuran secara mandiri, sebaiknya beralih ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dengan begitu, bantuan iuran dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Samsul menambahkan, kepedulian terhadap keberlangsungan JKN dapat dimulai dari kesadaran sederhana, yakni memahami hak dan kewajiban sebagai peserta.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mengingat pentingnya JKN ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi juga perlu memastikan kepesertaannya tetap terjaga dalam kondisi aktif.

“Jangan sampai kita baru mengecek status kepesertaan ketika sedang sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaiknya rutin memastikan status JKN tetap aktif. Dengan begitu, ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, kita sudah memiliki perlindungan dan bisa mengakses layanan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Samsul.

Samsul berharap semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan Program JKN terus terpelihara di tengah masyarakat.

Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah berkontribusi menjaga keberlangsungan program, termasuk pemerintah yang memberikan dukungan melalui pembiayaan iuran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“JKN adalah program kita bersama. Mari saling peduli dan bergotong royong. Bagi yang mampu, mari berkontribusi melalui pembayaran iuran secara mandiri, dan bagi yang masih membutuhkan bantuan, semoga tetap mendapatkan perlindungan. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pengobatan,” tutur Samsul. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dewi Rasakan Kemudahan Layanan JKN, Dari Harus Datang ke Kantor Kini Cukup Lewat Genggaman

DETAIL.ID

Published

on

Dewi Sakti Harini menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Perkembangan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan.

Jika sebelumnya peserta harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan, kini tersedia beragam kanal layanan yang dapat diakses dengan lebih praktis.

Kemudahan tersebut dirasakan Dewi Sakti Harini (34), seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

Sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemda), Dewi mengaku merasakan perubahan positif dalam pelayanan BPJS Kesehatan dari waktu ke waktu.

Menurut Dewi, perkembangan layanan yang dihadirkan BPJS Kesehatan menjadi bukti bahwa penyelenggaraan Program JKN terus berupaya menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Ia merasakan bahwa berbagai urusan administrasi yang dahulu mengharuskannya datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, kini dapat dilakukan melalui sejumlah kanal layanan tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

“Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, pelayanannya sudah jauh lebih mudah. Dulu kalau mau mengurus administrasi harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang sudah banyak pilihan layanan, jadi bisa mengurus dari rumah melalui WhatsApp PANDAWA, aplikasi Mobile JKN, BPJS Online, maupun saat ada layanan BPJS Keliling,” kata Dewi, Senin, 9 November 2026.

Bagi Dewi, kemudahan administrasi tersebut semakin terasa manfaatnya ketika ia membutuhkan pelayanan kesehatan.

Selama menjadi peserta JKN, ia pernah memanfaatkan jaminan kesehatan untuk mendapatkan rujukan tindakan operasi terkait kehamilan serta pelayanan operasi ringan akibat gangguan kesehatan gigi.

“Alhamdulillah, selama menggunakan JKN saya merasakan pelayanannya sangat baik. Saya pernah mendapatkan rujukan untuk operasi kehamilan dan juga operasi ringan karena sakit gigi. Kalau tidak ada JKN, saya juga tidak bisa membayangkan harus membayar biaya pengobatan seperti itu menggunakan apa. Pastinya sangat membantu dan membuat saya merasa lebih tenang,” tuturnya.

Dewi menambahkan, keberadaan Program JKN bukan sekadar memberikan kemudahan ketika seseorang sedang sakit, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan finansial bagi masyarakat.

Menurutnya, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan akan membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, memiliki kepesertaan JKN yang aktif merupakan hal penting untuk dipersiapkan sejak dini.

“Pesan saya untuk masyarakat, jangan menunggu sakit dulu baru mengurus JKN. Pastikan kepesertaannya selalu aktif, karena kita tidak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalau sudah aktif, tentu kita akan lebih tenang ketika sewaktu-waktu harus berobat, baik di dekat rumah maupun saat berada di luar daerah,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs