Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Tandatangani Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas Korupsi

Published

on

Muara Bulian – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Batanghari pada Senin, 14 Agustus 2023.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief beserta Wabup H. Bakhtiar, para Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari, para Asisten, Kabag, Camat dan undangan lainnya.

Dilaksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Ja’afar, SH beserta Sekwan, M. Ali, SE.

Sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas korupsi, terlebih dahulu dibacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Batanghari oleh Anggota Dewan, Turisman.

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas dari korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin demi mewujudkan Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH),” kata Bupati Fadhil.

Dikatakannya, penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas Dari Korupsi pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain daripada itu kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023 yang mana telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 6 April 2023 yang lalu.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga selain merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023, sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya.

“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2022 dalam zona hijau atau tertinggi dengan perolehan Skor 100. Pencapaian ini bukan merupakan tujuan akhir dan jangan terlalu berpuas diri karena penilaian capaian ini dilakukan setiap tahun dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Namun yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat Kabupaten Batanghari terlayani secara optimal,” ujar Bupati.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan atas sinergi yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta budgeting dan kontrol guna mendorong transparansi pengelolaan keuangan. Serta apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batanghari melalui program pencegahan antikorupsi

“Kami berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan melakukan upaya kooperatif dan responsif, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK. Sinergi ini harus terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Fadhil Arief.

Untuk diketahui, Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Wakil Ketua I DPRD Batanghari, Sekwan DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda dan Kepala Baperida Batanghari.

Advertisement

ADVERTORIAL

Job Fair Jember Diserbu 4.800 Pencari Kerja

DETAIL.ID

Published

on

Para pencari kerja mengikuti Jember Job Fair 2026. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Ribuan pencari kerja memadati Balai Serba Guna Jember dalam pelaksanaan Jember Job Fair 2026, Kamis, 27 Agustus 2026.

Sekitar 4.800 orang tercatat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan puluhan perusahaan.

Sebanyak 59 perusahaan ambil bagian dalam Job Fair tersebut dengan menyediakan 2.873 lowongan pekerjaan.

Kesempatan kerja yang ditawarkan datang dari perusahaan di Jember, luar daerah, hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Jumlah peserta tahun ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi itu menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Drs. Hadi Mulyono, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini.

“Yang patut kita syukuri, jumlah peserta atau pencari kerja cukup banyak. Lebih dari dua kali lipat dari tahun kemarin, ada sekitar 4.800 sekian yang ikut mencari kerja,” ujar Hadi.

Untuk mengantisipasi jumlah peserta yang tinggi, panitia menyediakan pendaftaran secara daring maupun langsung di lokasi.

Pencari kerja kemudian mengikuti proses seleksi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan masing-masing.

Di sisi lain, angka pengangguran Jember tercatat mengalami penurunan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jember berada pada angka 3,06 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah tingkat nasional serta Jawa Timur.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Salah satu peserta Job Fair, Rasti Camelia, warga Tanggul Kulon, datang setelah menyelesaikan pendidikan manajemen perkantoran pada Mei lalu.

Ia mencari peluang kerja di bidang administrasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Adanya Job Fair ini bisa menjadi upaya bagi orang-orang yang masih belum bekerja untuk segera mendapatkan pekerjaan,” ujar Rasti.

Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menyebut Job Fair sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Menurutnya, keberadaan perusahaan dalam kegiatan tersebut membuka ruang bagi sumber daya manusia Jember untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Indra juga berharap dunia usaha terus berperan dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.

Pencari kerja diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius.

“Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, secara profesional dan berkualitas,” tutur Indra.

Continue Reading

ADVERTORIAL

PDP Kahyangan Jember Siapkan Lahan Perkebunan Masuk Pasar Ekspor

DETAIL.ID

Published

on

Direktur PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro (tengah), memimpin rapat koordinasi pengelolaan lahan. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – PDP Kahyangan Jember mulai mengubah strategi pengelolaan lahan perkebunan dengan memperluas komoditas dan membangun akses menuju pasar internasional.

Langkah itu ditempuh melalui kemitraan dengan PTPN I Regional 5.

Kemitraan tersebut menyasar lahan seluas 3.800 hektare yang dikelola PDP Kahyangan.

Selain meningkatkan produksi, kerja sama ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan melalui transfer pengetahuan dari PTPN I Regional 5.

Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, mengatakan pertemuan dengan PTPN I Regional 5 bersama Komisi C DPRD Jember menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk pengembangan perusahaan.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah memperluas tanaman tebu.

PDP Kahyangan saat ini baru memiliki sekitar 80 hektare lahan tebu.

Pengembangan komoditas tersebut akan memanfaatkan pengalaman PTPN I Regional 5 dalam pengelolaan perkebunan tebu.

“PDP Kahyangan berencana memperluas area tanam tebu yang saat ini baru berkisar 80 hektar,” kata Gogot.

Peluang lain terbuka dari sektor pemasaran.

PTPN I Regional 5 akan membantu menghubungkan PDP Kahyangan dengan jejaring buyer internasional.

Dengan begitu, komoditas yang dihasilkan perusahaan daerah tersebut berpeluang menembus pasar ekspor.

Penguatan pasar menjadi penting karena PDP Kahyangan masih mengandalkan komoditas utama seperti karet dan kopi.

Kedua komoditas itu kini memiliki prospek yang cukup baik dari sisi harga.

Di saat yang sama, perusahaan tidak hanya mengandalkan komoditas yang sudah berjalan.

Budidaya kayu gaharu mulai dijajaki sebagai alternatif pengembangan usaha, sementara tanaman kopi akan diremajakan untuk menjaga produktivitas perkebunan.

Kerja sama dengan PTPN I Regional 5 juga mencakup persoalan keamanan aset.

Sistem pengamanan terpadu disiapkan untuk kawasan perkebunan yang berbatasan langsung, salah satunya Kebun Sumber Pandan di Kecamatan Sumberbaru dan Kebun Sumber Tenggulun di Kecamatan Tanggul.

Bagi PDP Kahyangan, optimalisasi lahan tidak berhenti pada target peningkatan pendapatan perusahaan.

Kawasan perkebunan juga diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar melalui program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan karyawan.

“Selain mengejar profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan, optimalisasi ribuan hektar aset lahan ini juga mengemban misi sosial,” ujar Gogot.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Gelontor Rp91,1 Miliar untuk 11.237 Mahasiswa

DETAIL.ID

Published

on

Salah seorang mahasiswi menyampaikan gagasannya pada Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelontorkan anggaran sekitar Rp91,1 miliar untuk program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026.

Anggaran tersebut mencakup realisasi beasiswa 2025, pencairan tahap I dan II 2026, serta alokasi bagi penerima baru tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tyahyono, mengatakan program tersebut terus dievaluasi untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Pada 2025, jumlah pendaftar Beasiswa Cinta Bergema mencapai 17.351 orang.

Mereka berasal dari 103 perguruan tinggi, terdiri atas 20 kampus di Jember, 79 kampus di luar Jember, dan empat perguruan tinggi luar negeri.

Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi, sebanyak 7.161 mahasiswa dinyatakan lolos tahap akhir.

Namun, 124 peserta ditahan pencairannya sehingga jumlah penerima yang dananya direalisasikan mencapai 7.037 mahasiswa.

Realisasi anggaran beasiswa pada 2025 mencapai Rp31,99 miliar.

Memasuki 2026, Pemkab Jember kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima sebelumnya.

Hasilnya, sebanyak 6.562 mahasiswa masih memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai penerima, sementara 475 mahasiswa dinyatakan gugur.

Untuk penerima lama, pencairan tahap pertama 2026 mencapai Rp25 miliar. Sementara pencairan tahap kedua mencapai Rp18,9 miliar.

Di tahun yang sama, pendaftar baru Beasiswa Cinta Bergema tercatat sebanyak 11.469 orang dari 136 perguruan tinggi.

Rinciannya, 22 perguruan tinggi berada di Jember, 113 di luar Jember, dan satu perguruan tinggi luar negeri, yakni Al-Azhar Mesir.

Pemkab Jember menyiapkan kuota 4.200 penerima baru dengan anggaran sebesar Rp15,3 miliar.

Dengan akumulasi tersebut, total anggaran program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026 mencapai sekitar Rp91,19 miliar atau dibulatkan menjadi Rp91,1 miliar.

Arief menyebut jumlah penerima manfaat program tersebut hingga 2026 telah mencapai 11.237 mahasiswa.

Angka itu sudah melampaui separuh target RPJMD Jember yang menetapkan 20 ribu penerima manfaat.

“Program unggulan Beasiswa Cinta Bergema, telah menunjukkan progres signifikan. Hingga kurun waktu 2025–2026, penerima manfaat bantuan pendidikan ini sudah menembus angka 11.237 mahasiswa,” kata Arief.

Menurut dia, perhatian Pemkab Jember terhadap pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya kuliah.

Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.

Sepanjang 2025, sebanyak 124 satuan pendidikan telah menyelesaikan revitalisasi.

Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan 256 lembaga pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Arief mengatakan perbaikan fasilitas sekolah diperlukan agar siswa tidak hanya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga memperoleh lingkungan belajar yang layak.

“Pendidikan bukan sekadar membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan kuliah, melainkan juga memastikan mereka dapat mengenyam ilmu di lingkungan belajar yang jauh lebih baik. Kami ingin anak-anak Jember terus melangkah lebih jauh dan meraih masa depan mereka,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs