ADVERTORIAL
Bupati Batanghari Fadhil Arief Tandatangani Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A 2024 Bebas Korupsi
Muara Bulian – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Batanghari pada Senin, 14 Agustus 2023.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief beserta Wabup H. Bakhtiar, para Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Batanghari, para Asisten, Kabag, Camat dan undangan lainnya.
Dilaksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, SE, didampingi Wakil Ketua I DPRD Batanghari, M Ja’afar, SH beserta Sekwan, M. Ali, SE.
Sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas korupsi, terlebih dahulu dibacakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Batanghari oleh Anggota Dewan, Turisman.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas dari korupsi dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2024 pada hari ini.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus terjalin demi mewujudkan Batanghari yang Terdepan, Agamis, Nyaman, Gotong Royong, Bermutu dan Harmonis (TANGGUH),” kata Bupati Fadhil.
Dikatakannya, penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD T.A. 2024 Bebas Dari Korupsi pada hari ini merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain daripada itu kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023 yang mana telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) terkait Perencanaan dan Penganggaran APBD se-Provinsi Jambi dan penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 6 April 2023 yang lalu.
Penandatanganan Pakta Integritas ini juga selain merupakan tindak lanjut pelaksanaan Program Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2023, sekaligus bukti komitmen eksekutif dan legislatif untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, bebas dari benturan kepentingan dan tidak melakukan praktik korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi atau pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
“Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi Tahun 2022 dalam zona hijau atau tertinggi dengan perolehan Skor 100. Pencapaian ini bukan merupakan tujuan akhir dan jangan terlalu berpuas diri karena penilaian capaian ini dilakukan setiap tahun dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Namun yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat Kabupaten Batanghari terlayani secara optimal,” ujar Bupati.
Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota dewan atas sinergi yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta budgeting dan kontrol guna mendorong transparansi pengelolaan keuangan. Serta apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah mengawal pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batanghari melalui program pencegahan antikorupsi
“Kami berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan melakukan upaya kooperatif dan responsif, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari KPK. Sinergi ini harus terus ditingkatkan pada masa yang akan datang,” tutur Fadhil Arief.
Untuk diketahui, Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan dan Pengesahan APBD tahun anggaran 2024 bebas dari korupsi ini ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Wakil Ketua I DPRD Batanghari, Sekwan DPRD Batanghari, Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari, Kepala Bakeuda dan Kepala Baperida Batanghari.
ADVERTORIAL
Miliki Cita-cita Membangun Daerah Asal, Putra Papua Pilih Timba Ilmu di Politeknik Agraria STPN
DETAIL.ID, Yogyakarta – Keinginan untuk kembali dan berkontribusi membangun daerah asal menjadi motivasi kuat bagi sejumlah generasi muda Papua dalam menentukan pilihan pendidikan tinggi. Berangkat dari harapan tersebut, mereka memilih menimba ilmu di Politeknik Agraria STPN, perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanahan serta tata ruang.
Salah satunya Alfando Almendo, Taruna Tingkat II asal Manokwari, Papua Barat. Ia menilai Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang memahami persoalan agraria untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan.
“Yang saya pikirkan ketika memutuskan berkuliah di Politeknik Agraria STPN sederhana saja, nantinya saya ingin terlibat membangun daerah saya. Papua masih membutuhkan banyak pembangunan dan tentu membutuhkan sumber daya manusia yang memahami bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Alfando Almendo.
Menurut Alfando, berbagai persoalan pertanahan yang masih ditemui di Papua menjadi alasan dirinya tertarik mendalami ilmu agraria. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat menjadi bekal untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut ketika kembali ke daerah asal.
Selain bidang keilmuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, Alfando juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman melalui sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Politeknik Agraria STPN. Baginya, lingkungan pendidikan tersebut turut membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemampuan kepemimpinan.
“Di sini kami tidak hanya belajar akademik, tetapi juga belajar disiplin, kepemimpinan, dan hidup bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Ini menjadi modal penting untuk bisa bersinergi dengan teman-teman dari banyak daerah untuk membangun Papua,” ucapnya.
Semangat serupa dimiliki Rafael Korwa, Taruna Tingkat II asal Merauke, Papua Selatan. Ketertarikannya terhadap peta sejak kecil membawanya mengenal dunia survei dan pertanahan. Namun, selama menjalani pendidikan, ia menyadari bahwa bidang tersebut memiliki peran yang jauh lebih luas dalam kehidupan masyarakat.
“Dari kecil saya memang suka melihat peta. Setelah mengetahui dan mempelajari bidang pertanahan, saya jadi tahu bahwa ilmu ini sangat penting untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat, termasuk masalah sengketa tanah yang sering terjadi di lingkungan saya,” kata Rafael Korwa.
Menurut Rafael, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak atas tanah maupun aspek hukum pertanahan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan generasi muda yang memiliki kompetensi di bidang agraria menjadi semakin penting, khususnya di wilayah dengan karakteristik pertanahan yang kompleks seperti Papua.
“Harapannya setelah lulus nanti saya bisa kembali dan membagikan ilmu yang saya dapatkan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih memahami hak-haknya dan tidak mudah dirugikan dalam urusan pertanahan,” tuturnya.
Bagi Alfando dan Rafael, pendidikan di Politeknik Agraria STPN bukan sekadar sarana untuk meraih gelar, tetapi juga jalan untuk mempersiapkan diri menjadi bagian dari pembangunan daerah asal. Keduanya berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.
Kisah mereka menunjukkan bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami bidang agraria tidak hanya hadir di pusat-pusat pembangunan, tetapi juga di daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, kesempatan untuk mempelajari bidang ini terbuka bagi generasi muda yang ingin mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui jalur pendidikan.
Bagi lulusan SMA/sederajat yang tertarik mendalami bidang pertanahan dan tata ruang, pendaftaran Taruna/Taruni Politeknik Agraria STPN masih dibuka hingga 18 Juni 2026. Informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Bondowoso Perkuat Tatanan Ekonomi Pesantren Lewat ZISWAF
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus memperkuat peran pesantren sebagai pilar pembangunan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pembiayaan pesantren berbasis komunitas melalui pengelolaan ZISWAF produktif guna menciptakan kemandirian ekonomi pesantren yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, saat membuka Seminar Sinergi Membangun Ekosistem ZISWAF Produktif Pesantren yang Mandiri dan Berkelanjutan di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Sabtu, 20 Juni 2026.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember.
Dalam sambutannya, Bupati Hamid menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Jember yang selama ini konsisten membangun sinergi bersama pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren.
Ia menyampaikan penghargaan tinggi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember atas sinergi dan kolaborasi yang terus dibangun bersama Pemkab Bondowoso dalam mendorong penguatan ekonomi syariah dan pemberdayaan pesantren.
Menurut Bupati, pesantren merupakan institusi strategis yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
“Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter, dakwah, pemberdayaan masyarakat, hingga benteng moral dan sosial,” ujar Bupati Hamid.
Lebih lanjut Bupati Hamid mengungkapkan, pesantren telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat.
Berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya tumbuh serta berkembang di lingkungan pesantren sehingga masa depan pesantren tidak dapat dipisahkan dari masa depan pembangunan daerah.
Bupati Hamid juga mengakui pesantren saat ini menghadapi berbagai tantangan baru.
“Mulai dari kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, penguatan kompetensi santri, hingga tuntutan digitalisasi tata kelola yang semakin tidak terelakkan.” tuturmya.
Selain itu, perubahan ekonomi global dan dinamika sosial juga menuntut pesantren mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas serta nilai-nilai keislamannya.
Karena itu, kata Bupati, diperlukan sistem pembiayaan yang kuat agar pesantren dapat terus berkembang.
Karena, pembiayaan bukan sekadar persoalan uang, melainkan instrumen strategis untuk membangun masa depan pesantren.
“Pesantren membutuhkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan mandiri,” katanya.
Hamid menjelaskan selama ini sebagian besar pesantren masih mengandalkan iuran santri, donasi masyarakat, dan bantuan pemerintah.
Model tersebut dinilai tetap penting, namun belum cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi pesantren secara jangka panjang.
Oleh karenanya, Pemkab Bondowoso mendorong lahirnya paradigma baru berupa pembiayaan pesantren berbasis komunitas.
Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pembangunan ekonomi pesantren karena pada hakikatnya pesantren tumbuh dari masyarakat, berkembang bersama masyarakat, dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat
Menurut Hamid, keterlibatan berbagai pihak mulai dari alumni, jamaah, pelaku usaha, pemerintah, perbankan syariah, lembaga zakat, akademisi, hingga komunitas sosial akan memperkuat fondasi ekonomi pesantren.
Dalam kesempatan itu, Hamid juga menyoroti pentingnya pengelolaan ZISWAF produktif sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya bagaimana menghimpun ZISWAF, tetapi bagaimana mengelolanya secara produktif. Kita harus menggeser orientasi dari pola konsumtif menuju pola produktif,” katanya.
Selain ZISWAF, Hamid menilai alumni pesantren merupakan aset besar yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Alumni yang tersebar di berbagai daerah dan profesi dapat menjadi sumber dukungan finansial, jejaring usaha, transfer pengetahuan, hingga akses kemitraan strategis bagi pesantren.
Tidak hanya itu, pesantren juga didorong untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri kreatif, ekonomi digital, hingga pengembangan produk halal.
“Pesantren perlu didorong menjadi pusat kewirausahaan sosial yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ucapnya.
Reporter: Rehan
ADVERTORIAL
Perkuat Ekonomi Syariah, Pemkab Bondowoso Buka Festival Muharram 1448 H Road to Fesyar SAMARA
DETAIL.ID, Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, secara resmi membuka Festival Muharram 1448 Hijriah Road to Fesyar SAMARA (Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang).
Kegiatan tersebut hasil kolaborasi Pemkab Bondowoso dengan Bank Indonesia (BI) Jember yang diselenggarakan di Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso pada Jumat, 19 Juni 2026 malam.
Bupati Abdul Hamid mengatakan, acara ini menjadi momentum dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Festival Muharram yang dipadukan dengan Road to Fesyar SAMARA bukan sekadar perayaan tahun baru Islam, tetapi menjadi ikhtiar bersama dalam membangun ekonomi masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan berkeadilan,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, berbagai program yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat luas.
Hal itu tercermin dari sejumlah agenda utama yang digelar, mulai dari pengukuhan HEBITREN, penyerahan mock-up business matching pembiayaan syariah, hingga penyerahan sertifikat halal kepada pelaku UMKM dan Rumah Potong Hewan (RPH).
Langkah tersebut menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan usaha lokal agar semakin berdaya saing dan memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah.
“Fondasi ekonomi umat akan semakin kuat ketika pelaku usaha mendapatkan pendampingan, akses pembiayaan yang tepat, dan legalitas usaha yang memadai. Inilah yang sedang kita bangun bersama,” ucap Abdul Hamid Wahid.
Menurutnya, sertifikasi halal dan pembiayaan berbasis syariah bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas peluang pasar bagi UMKM Bondowoso.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan Bulan Pembiayaan Syariah sebagai sarana meningkatkan literasi keuangan dan mengembangkan usaha yang produktif.
Ia berharap semangat hijrah yang terkandung dalam Tahun Baru Islam dapat menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Tak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, Festival Muharram juga menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan masyarakat.
Melalui Tabligh Akbar yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan, masyarakat diajak mempererat persaudaraan serta menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.
“Mari kita jadikan momentum Muharram ini sebagai penguat persatuan, semangat bekerja, dan semangat membangun Bondowoso yang lebih maju serta penuh keberkahan,” tuturnya.
Reporter: Rehan



