ADVERTORIAL
DPRD Tanjungjabung Timur Mengikuti Pidato Presiden Dalam Rangka Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75
Tanjungjabung Timur – Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 78, DPRD Kabupaten Tanjungjabung Timur menggelar rapat Paripurna mengikuti pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya, pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Rapat paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjungjabung Timur, Mahrup didampingi Wakil Ketua I, Saidina Hamzah dan dihadiri Bupati Tanjungjabung Timur Romi Hariyanto, Sekda Tanjungjabung Timur, Sapril, Kapolres Tanjungjabung Timur, AKBP Heri Supriawan, Dandim 0419/Tanjab, Ketua Pengadilan Negeri Tanjabtim, Ketua Pengadilan Agama Tanjungjabung Timur, serta Forkompinda lainnya dan para Kepala OPD serta tamu undangan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB berjalan dengan khidmad. Peserta Paripurna dengan seksama mendengarkan pidato Presiden RI, Joko Widodo hingga selesai.
Ketua DPRD Tanjungjabung Timur, Mahrup saat diwawancarai usai rapat Paripurna berharap di usia Indonesia ke 78 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur bisa lebih maju lagi sesuai dengan moto tahun 2023 ini ‘Terus Melaju Untuk Indonesia Maju’.
“Jika Kabupaten Tanjungjabung Timur maju, tentunya berdampak terhadap kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Untuk itu, Dia juga berharap Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur terus melaksanakan regulasi pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Jika dalam melaksanakan regulasi tidak berjalan dengan baik antara pemerintah dengan lembaga eksekutif yang tidak sebanding lurus dengan kebutuhan masyarakat, maka akan sulit untuk melaksanakan pembangunan.
“Tapi jika regulasi dilaksanakan dengan baik, Insya Allah dengan APBD yang terbatas akan tetap mampu melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Mahrup juga berharap untuk pembangunan melalui dana APBN, seperti dana Instruksi Presiden (Inpres) untuk jalan-jalan terpencil bisa terus dilakukan, bahkan kalau bisa dipercepat dan diperluas lagi. Karena jangkauan APBD Tanjungjabung Timur yang terbatas untuk infrastruktur sehingga butuh support dari dana APBN.
“Jangkauan pembangunan kita dengan APBD yang sedemikian yang tidak berbanding lurus tadi, itu tidak akan ketemu ujung dan pangkalnya, karena kalau hari ini dibangun 2 km, yang rusak sudah 2 km,” katanya.
“Tapi ketika percepatan pembangunan melalui infrastruktur berjalan, Insya Allah pembangunan dalam 1 tahun mungkin 10 kg, yang rusak 2 km, jadi ada saat ketemunya pembangunan di Tanjungjabung Timur akan mentas,” katanya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu
Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.
Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.
Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.
Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.


