ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Al Haris Melaporkan Kondisi Pertanahan di Provinsi Jambi kepada Menteri ATR/BPN RI
Muarojambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH,. melaporkan kondisi pertanahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP, diantaranya yaitu Bebas Lahan Komplek Candi Muarojambi, Bebas Lahan Tol Jambi-Betung dan Tol Jambi-Rengat, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jambi.
Laporan ini disampaikan Gubernur pada saat kunjungan Menteri ATR BPN dalam agenda penyerahan Sertifikat Hak Pakai Instansi, Program Strategis Nasional, Wakaf dan rumah ibadah, yang diselenggarakan di Kawasan Candi Kedaton, Komplek Candi Muarojambi, Kabupaten Muarojambi pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Selain penyerahan sertifikat, dalam acara juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi dan Universitas Muaro Bungo.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasinya kepada Menteri ATR/BPN yang telah melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Jambi.
“Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memberikan sertifikat Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jambi, baik sertifikat tanah untuk Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muarojambi dan sertifikat tanah untuk jalan tol, sertifikat wakaf untuk rumah ibadah, dan sertifikat tanah masyarakat, sebagai upaya akselerasi/percepatan realisasi Program Strategis Nasional di Provinsi Jambi, serta percepatan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, lahan Komplek Candi Muarojambi telah diurus oleh BPN Muaro Jambi dengan 130 hektar lahan yang telah dibebaskan. Kemudian tahun 2023/2024 Provinsi Jambi mendapatkan anggaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu sekitar Rp 850 Milyar.
“Terima kasih banyak Pak Menteri bahwa lahan Candi ini kemarin sudah diurus oleh BPN Muaro Jambi hampir 130 hektar sudah kita bebaskan dengan APBN 2022. Kemudian pada tahun anggaran 2023/2024 ini insya Allah nambah lagi Pak, dan sudah disepakati Bapak Menteri Pendidikan kemarin ada sekitar Rp 850 Milyar pak untuk Candi kita,” kata Gubernur Al Haris,
Kemudian, orang nomor satu di Provinsi Jambi ini juga melaporkan bahwa progres Tol Jambi-Betung tidak ada kendala, hanya saja ada penambahan lahan 4,5 hektar untuk exit tol. Kemudian progres Tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur, hanya saja pihak manajemen aset negara belum bisa membayar uang ganti rugi.
“Kami sampaikan juga Pak Menteri untuk progres Tol Jambi-Betung sudah tidak ada masalah, hanya ada penambahan lahan sebesar 4,5 hektar untuk exit tol. Dan Tol Jambi-Rengat lahannya sudah clear dan sudah diukur juga, hanya tinggal proses pembayaran ganti rugi oleh manajemen aset negara,” tutur Gubernur Al Haris.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sudah lengkap yaitu Kota Sungai Penuh, dan setelah ini Kota Jambi akan menyusul.
“PTSL yang sudah lengkap itu Kota Sungai Penuh, selanjutnya Kota Jambi. Kedepan kabupaten/kota yang lain segera menyusul. Kemudian kami ada sedikit permasalahan dilapangan terkait konflik lahan. Insya Allah kami akan terus mediasi bersama ketua DPR supaya cepat selesai permasalahan ini,” tutup Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Marsekal TNI (Purn) Dr. (HC) Hadi Tjahjanto, SIP dalam sambutannya mengatakan, Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat akan dideklarasikan menjadi Kota Lengkap dengan catatan akan di verifikasi terlebih dahulu supaya kedepan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan saling mencaplok, tidak akan ada sengketa dan semuanya sudah terdaftar serta bisa dibungkus secara elektronik antara data fisik dan data yuridisnya itu bisa akurat.
Menteri Hadi Tjahjanto juga menyampaikan, mengenai Panen Raya dengan maksud yaitu menyerahkan sertifikat sebanyak 13.366 sertifikat di Provinsi Jambi, dimana target Provinsi Jambi yaitu berjumlah 2,5 Juta sertifikat. Saat ini yang sudah terdaftar berjumlah 1,8 juta, hanya kurang 700 ribu sertifikat.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi harus bekerja keras, untuk rakyat kita harus bekerja Spartan habis-habisan, kita tidak lagi lari sprint, tapi kita lari marathon untuk menyelesaikan permasalahan rakyat,” ujar Menteri ATR/BPN RI.
Sementara itu juga sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jambi Drs. Agustin Iterson Samosir melaporkan, penyerahan sertifikat ini terdiri dari 368 sertifikat hak pakai instansi, dimana ada 18 sertifikat Candi Muaro Jambi. Sertifikat Wakaf sebanyak 480 diseluruh kabupaten/kota, Sertifikat Redis sebanyak 2 ribu sertifikat, Sertifikat Lintas Sektor sebanyak 500 sertifikat yang terdiri dari UKM Budidaya Ikan dan Nelayan tangkap di 8 kabupaten/kota dan yang terakhir ada 10 ribu sertifikat PTSL di 11 kabupaten/kota.
ADVERTORIAL
Peluang Kerja Luar Negeri Terbuka, 1.828 Warga Jember Jadi Pekerja Migran
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mencatat sebanyak 1.828 warga daerahnya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di berbagai negara hingga 7 Oktober 2026.
Angka tersebut disampaikan dalam kegiatan Edukasi Pelindungan dan Migran Aman untuk mendukung program SMK Go Global yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Inisiatif ini dirancang guna membuka jalan bagi para lulusan SMK negeri, swasta, hingga sekolah berbasis pondok pesantren agar mampu menembus pasar kerja internasional dengan berbekal keterampilan serta jaminan perlindungan yang memadai.
Bupati Jember Muhammad Fawait, yang hadir secara daring, menyebut peluang berkarier di mancanegara dapat menjadi opsi nyata bagi para lulusan sekolah kejuruan.
Ia menegaskan agar setiap calon PMI menempuh jalur resmi guna memastikan hadirnya perlindungan penuh dari negara selama mereka bekerja di luar negeri.
“Ketika prosedural, maka itu berangkat secara resmi. Ketika terjadi apa-apa, bisa dilakukan komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah,” tutur Gus Fawait.
Ia menambahkan, pembekalan berupa pelatihan dan pengawalan sejak awal sangat krusial agar proses penempatan berjalan sesuai aturan hukum.
“Diberi pelatihan, bahkan dikawal sampai keberangkatan untuk menjadi PMI yang prosedural,” ujarnya.
Upaya ini dipandang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja dunia dan mendongkrak kesejahteraan warga usia produktif, tetapi juga memberi rasa tenang bagi keluarga di rumah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP3MI Jawa Timur Kombes Pol Tyas Puji Rahadi mengingatkan bahwa para lulusan harus menyiapkan kapasitas diri secara matang sebelum melangkah ke pasar global.
Penguasaan bahasa, kepemilikan sertifikasi, keahlian teknis, pemahaman kultur lokal, hingga ketaatan pada regulasi ketenagakerjaan menjadi modal utama yang wajib dimiliki setiap calon pekerja.
“Peningkatan kapasitas perlu disusun berbasis kebutuhan riil pasar kerja luar negeri agar peserta pelatihan memiliki peluang yang lebih besar untuk ditempatkan,” kata Tyas.
Data KP2MI per 7 Oktober 2026 merekam mayoritas PMI asal Jember berada di kawasan Asia dengan jumlah 1.805 orang.
Sebanyak 16 orang tercatat bekerja di Eropa, sementara sisanya tersebar di benua Australia, Afrika, serta Amerika.
Mengenai program SMK Go Global sendiri, Jember telah menyumbang 76 pendaftar yang terbagi dalam dua gelombang awal.
“Harapan kami akan bertambah secara signifikan warga Jember yang akan bergabung dengan program SMK Go Global,” ucap Tyas.
Program SMK Go Global merupakan bagian dari instruksi Presiden yang menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 calon PMI atau PMI secara bertahap dalam rentang 2026 hingga 2029.
Khusus wilayah Jawa Timur, target sasaran pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.800 peserta.
Keberhasilan agenda ini mengandalkan sinergi erat antara pemerintah daerah, instansi pendidikan, dan lembaga pelatihan agar para lulusan tidak sekadar terserap di pasar kerja asing, namun juga mengantongi perlindungan menyeluruh sejak masa persiapan. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Dorong Hilirisasi Kopi dan Baksos Lewat Aksi Gowes Kebun Sumberwadung Jember
DETAIL.ID, Jember — Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memimpin aksi gowes bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Jember pada Senin, 5 Oktober 2026.
Menempuh rute dari Kebun Sumberwadung hingga Pendopo Wahyawibawagraha, kegiatan ini menggabungkan pemantauan ekonomi daerah dengan aksi sosial masyarakat.
Sepanjang rute perjalanan, rombongan menyalurkan bantuan sembako serta menyediakan layanan pengobatan gratis bagi warga setempat.
Gus Fawait menegaskan bahwa kegiatan lintas sektor ini menjadi sarana mempererat kebersamaan jajaran pemerintah daerah dalam membangun Jember.
Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawait memberikan perhatian khusus pada kinerja BUMD Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan.
Beliau mengapresiasi inovasi dan langkah hilirisasi produk perkebunan yang dinilai mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta mendorong pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan.
Langkah hilirisasi ini memperkuat rencana peluncuran branding “Jember Surga Kopi Indonesia”.
Potensi komoditas unggulan seperti kopi Liberika, Robusta, cerutu, hingga produk pangan sehat edamame dan cokelat menjadi modal kuat Jember sebagai pusat kopi nasional.
Selain sektor perkebunan, Gus Fawait juga menyoroti percepatan perbaikan sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan fasilitas sekolah yang rusak berat agar segera dijadikan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah,” kata Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Pastikan Kontrak PPPK Jember Aman dan Siapkan Layanan Mobil Cinta
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk tidak memutus kontrak tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu dalam penyusunan Rancangan APBD 2027 pada Senin, 5 Oktober 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait seusai Rapat Paripurna III DPRD Jember terkait jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut menyampaikan bahwa kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif menjadi modal penting untuk memperkuat ruang fiskal daerah, khususnya dalam menyokong sektor pelayanan dasar dan penanganan kemiskinan.
“Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa hampir keseluruhannya kita mempunyai pandangan yang sama antara legislatif dan eksekutif,” kata Gus Fawait.
Jika skema pembiayaan PPPK paruh waktu nantinya ditanggung pemerintah pusat, tambahan ruang fiskal daerah akan difokuskan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemkab Jember memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dan Home Care, serta menghadirkan operasional armada Mobil Cinta mulai Kamis mendatang untuk mengantar pasien kurang mampu pulang dari rumah sakit secara gratis.
Di sektor pendidikan, selain memetakan sekolah rusak berat untuk diajukan revitalisasinya ke pusat, Pemkab Jember menggandeng kelompok pengajian lintas agama guna menjalankan program kejar paket demi mendongkrak rata-rata lama sekolah.
“Ini tidak bisa kita lakukan secara biasa-biasa saja. Kita harus lakukan sebuah kebijakan yang out of the box, menggandeng semua pihak termasuk kelompok-kelompok pengajian,” ujarnya.
Layanan Home Care juga diintegrasikan langsung dengan petugas Dispenduk untuk penyelesaian dokumen kependudukan warga di tempat.
Sementara untuk program rumah tidak layak huni (RTLH), Pemkab Jember menargetkan perbaikan 2.000 rumah tahun ini dari total kebutuhan 7.000 hingga 12.000 unit berbasis kriteria Kementerian Perumahan.
Pendataan warga miskin turut diperketat dengan membagi kelompok desil 1 yang didata oleh ASN dan desil 2 oleh mahasiswa KKN kolaboratif.
Pemkab Jember membedakan penanganan antara warga tidak produktif yang disokong bantuan sosial dan pangan, dengan warga usia produktif yang didorong lewat pelatihan kerja.
Salah satu program unggulan bagi warga usia produktif adalah SMK Go Global yang disosialisasikan bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk membuka jalur kerja legal bagi siswa kurang mampu tingkat SMK, MA, dan SLTA sederajat.
“Bukan cuma rumahnya saja yang kita perbaiki, kalau usia produktif kita akan beri pelatihan. Kalau usia produktif, kita akan dorong supaya mereka punya pendapatan, salah satunya melalui program SMK Go Global,” tutur Gus Fawait.
Skema ini disiapkan agar upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember dapat berdampak jangka panjang dan berkelanjutan.
“Jember tidak ingin penanganan kemiskinan hanya berhenti pada bantuan, tetapi harus membuka jalan agar masyarakat produktif bisa bekerja dan meningkatkan pendapatannya,” ucapnya. (*)



