DETAIL.ID, Jakarta – Redistribusi tanah yang dilakukan melalui Reforma Agraria sejak tahun 1961 hingga 2026, totalnya mencapai 4,39 juta hektare. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mencatat, hingga tahun ini sudah ada 11.576 kepala keluarga yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria, yang telah merasakan manfaat dari penataan aset dan akses.

“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam Simposium bertemakan “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar saat HUT ke-15 NasDem pada Rabu, 4 November 2026, di Jakarta.

Wamen Ossy menekankan, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah dan legalisasi tanah saja. Program ini juga memberikan kemakmuran bagi masyarakat dalam jangka panjang melalui kegiatan penataan akses. “Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.

Arah pelaksanaan Reforma Agraria pada tahun ini akan lebih diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026 lalu, untuk memperkuat Reforma Agraria dibentuklah Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Untuk saat ini, tugas ATR/BPN dan BRAN memilki keterkaitan yang saling mendukung.

“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” kata Wamen Ossy.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, seperti survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum. “Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATRBPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” ucap Wamen Ossy.

Simposium yang dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda ini juga melibatkan sejumlah narasumber ahli. Narasumber tersebut, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana; serta DPP Petani NasDem, Nur Amalia. (*)

DETAIL.ID, ‎Jambi – Penyitaan puluhan kendaraan bermotor oleh tim Resmob Polda Jambi di kediaman Azar Pratama (AP) menuai protes dari pihak kuasa hukum. Mereka membantah seluruh kendaraan yang disita merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan menuding proses penggeledahan serta penyitaan tidak sesuai prosedur hukum.
‎
‎Kuasa hukum AP, Azhari menyebut pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap proses penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tim Jatanras dan Resmob Polda Jambi.
‎
‎Menurutnya, perkara yang menjadi dasar tindakan kepolisian tersebut bermula dari persoalan gadai kendaraan antara kliennya dengan seorang pria berinisial DK, bukan tindak pidana curanmor sebagaimana yang dipublikasikan.
‎
‎”Kami sudah verifikasi prosedur penggeledahan dan penyitaan oleh Jatanras dan Resmob Polda Jambi. Semua dilakukan tanpa prosedur. Tidak ada tersangka yang disebut sebanyak 11 orang, hanya satu orang berinisial DK dan itu pun bukan kejahatan, melainkan ingkar janji. Polda Jambi terlalu prematur melakukan publikasi,” ujar Azhari.
‎
‎Azhari juga mempersoalkan tidak adanya dokumen perizinan maupun administrasi penyitaan yang diperlihatkan petugas saat melakukan penggeledahan di kediaman kliennya.
‎
‎”Penggeledahan dan penyitaan oleh Polda Jambi tidak satu pun memenuhi syarat materiil. Kendaraan yang diangkut bukan hasil kejahatan. Secara formil pun tidak selembar surat yang ditunjukkan, utamanya izin pengadilan,” ujarnya.
‎
‎Dalam kronologi yang disampaikan kuasa hukum, Azar Pratama disebut menjalankan usaha penerimaan jaminan atau titipan kendaraan bermotor berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam uang dengan para pemilik kendaraan.
‎
‎Persoalan bermula ketika Dwiki menggadaikan 1 unit sepeda motor senilai Rp 5 juta kepada Azar. Keduanya disebut sepakat kendaraan tersebut dapat digadaikan kepada pihak ketiga apabila tidak ditebus dalam waktu dua bulan.
‎
‎Pada Jumat 30 Oktober 2026, Dwiki dilaporkan mengadukan Azar ke SPKT Polda Jambi atas dugaan pencurian kendaraan bermotor.
‎
‎Sekitar pukul 20.00 WIB, tim Resmob Polda Jambi yang dipimpin Aipda Dwi Sekti Ponco S mendatangi kediaman Azar. Dalam kegiatan tersebut, petugas disebut mengamankan 36 unit sepeda motor, 38 lembar STNK, dan satu unit mobil, serta membawa Azar ke Mapolda Jambi.
‎
‎Kuasa hukum menyebut penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan tanpa memperlihatkan izin pengadilan, surat tugas, maupun berita acara penyitaan kepada pihaknya.
‎
‎Persoalan kemudian berlanjut ketika kuasa hukum mendatangi penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi, Iptu Henry pada 2 November 2026 untuk meminta dokumen perkara.
‎
‎Namun, menurut Azhari, penyidik menolak surat kuasa serta tidak memberikan salinan BAP dan surat perintah dengan alasan perkara telah dilimpahkan ke Polsek Jelutung. Kuasa hukum kemudian diarahkan berkoordinasi dengan Katim Resmob Polda Jambi, Aipda Dwi Sekti Ponco S.
‎
‎Saat mendatangi Polsek Jelutung, pihak kuasa hukum mengaku justru mendapat keterangan berbeda. Kanit Polsek Jelutung disebut menyatakan tidak ada laporan polisi maupun pelimpahan perkara atas nama Dwiki di wilayah tersebut.
‎
‎Atas sejumlah keberatan itu, kuasa hukum menilai terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam tindakan penggeledahan, penyitaan, hingga pemenuhan hak pendampingan hukum.
‎
‎Mereka merujuk ketentuan KUHAP terkait prosedur penggeledahan dan penyitaan, serta hak advokat untuk memperoleh akses terhadap dokumen perkara guna kepentingan pembelaan klien.
‎
‎Kuasa hukum juga menyatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Divisi Propam Mabes Polri. Laporan itu disebut telah ditindaklanjuti oleh Divisi Propam.
‎
‎Azhari meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional. Ia juga mempersoalkan publikasi kepolisian yang menurutnya telah membentuk opini bahwa kliennya merupakan pelaku curanmor sebelum persoalan hukum tersebut diuji secara menyeluruh.

Reporter: Juan Ambarita 

DETAIL.ID, Jakarta – Program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan informasi secara interaktif kepada masyarakat melalui Live TikTok. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan, hanya dalam waktu satu bulan sejak MasNya diluncurkan, program tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu penonton.

“370.000 penonton dalam satu bulan ini menjadi hal positif bagi kami. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dikemas melalui MasNya ATR/BPN memiliki jangkauan dan mendapatkan respons dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini agar informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan mudah dipahami,” ujar Uunk Din Parunggi pada Selasa, 3 November 2026.

Berdasarkan rekapitulasi performa program dalam satu bulan, akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN pengikutnya bertambah 7.654 akun. Interaksi masyarakat terlihat aktif dari 44.911 komentar dan 1.264.800 tanda suka (likes) selama Live berlangsung.

Tingginya interaksi di Live MasNya ATR/BPN menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian informasi melalui format konten media sosial dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Melalui respons yang diberikan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan seputar informasi dan isu-isu pertanahan.

Uunk Din Parunggi mengatakan, pengembangan komunikasi publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang menonton, tetapi juga bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman dan manfaat. Kami ingin MasNya ATR/BPN menjadi salah satu kanal komunikasi yang dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh program dan layanan ATR/BPN,” kata Uunk Din Parunggi.

MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program yang dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN ini, dikemas dalam format dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat. (*)