ADVERTORIAL
Wabup Bakhtiar Hadiri Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kepresidenan HUT Kemerdekaan RI Ke-78
Batanghari – Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar hadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka mendengarkan Pidato Kepresidenan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kabupaten Batanghari.
Agenda rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin.
Setelah mendengarkan pidato kepresidenan, agenda dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian RAPBN. Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden RI dalam RAPBN akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam menentukan RAPBD tahun 2024 mendatang.
Ia menjelaskan, beberapa catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti yakni terkait dengan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di Kabupaten Batanghari.
“Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan difokuskan tadi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem ini menjadi acuan kita dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2024 nanti,” ujar Wabup Bakhtiar.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin mengatakan bahwa mendekati tahun 2024 ini seluruh elemen harus membawa politik sejuk ditengah-tengah masyarakat.
“Tentunya dalam waktu dekat ini akan memasuki tahun politik, dan bapak Presiden juga menghimbau untuk tetap sejuk dalam menyikapi tahun politik ini,” tuturnya.
Ditahun politik ini diharapkan untuk tetap bijak didalam menggunakan media sosial (Medsos) guna mengantisipasi adanya gesekan-gesekan politik kedepannya. Kemudian di media sosial juga diharapkan tentunya untuk tetap kondusif dan tetap mengedepankan moral-moral kebangsaan sehingga tidak terjadinya gesekan politik ke depannya.
“Adanya bonus demografi di tahun 2030, kemudian juga tadi disampaikan beberapa hal lainnya yang memicu motivasi kita baik itu di daerah, maupun di kancah internasional,” katanya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekda Batanghari Muhamad Azan, SH., Wakil Ketua TP. PKK Batanghari, unsur forkopimda, para kepala OPD, serta para tamu undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Siapkan Bus Mudik Gratis 2026 Rute Jakarta, Bali, dan Madura
DETAIL.ID, Jember – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember membuka pendaftaran mudik gratis rute Jakarta, Bali, Madura, hingga Matraman Ponorogo mulai 25 Februari sampai 13 Maret 2026 pada jam kerja pukul 08.00 sampai 15.00 WIB menjelang Idulfitri.
Program bertajuk ‘Mudik Aman Berbagi Cinta 2026’ ini merupakan agenda tahunan Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, dalam mencakup arus mudik dan balik.
Dishub Jember menjadwalkan keberangkatan menuju Jember dari Bali pada 16 Maret dan dari Jakarta pada 18 Maret.
Untuk keberangkatan dari Jember menuju Madura dan kawasan Matraman Ponorogo berlangsung pada 19 Maret.
Layanan arus balik dari Madura dan Ponorogo menuju Jember mulai berjalan pada 24 Maret 2026.
“Pemberian fasilitas bus gratis ini diharapkan mampu mengalihkan minat masyarakat dari penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jauh yang memiliki risiko kecelakaan lebih tinggi,” kata Kepala Dishub Jember, Gatot Triyono.
Ia memastikan seluruh armada telah menjalani ramp check atau pemeriksaan kelayakan jalan sebelum melayani penumpang.
“Bagi warga yang berminat mengikuti program ini, periode pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 25 Februari hingga 13 Maret 2026 pada jam kerja, yakni pukul 08.00 sampai 15.00 WIB,” ucapnya.
Pendaftaran berlangsung secara digital melalui tautan bit.ly/jembermudik2026 atau pemindaian kode QR pada kanal resmi.
Warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Rifaldi di 085178927015 atau Haikal di 082143986380 melalui WhatsApp.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Flyover Mangli Didorong Tuntas, Gus Fawait dan Menteri PU Siapkan Empat Jalur untuk Jember 20 Tahun ke Depan
DETAIL.ID, Jember – Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, bersama Bupati Jember, Mohammad Fawait atau Gus Fawait, membahas rencana pembangunan flyover di kawasan Mangli saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, dengan target awal pelaksanaan pada 2026.
Flyover sepanjang kurang lebih 1,1 kilometer itu akan menghubungkan kawasan Mangli menuju pusat kota.
Estimasi anggaran berada pada kisaran Rp700–800 miliar, sementara Detail Engineering Design (DED) masih dalam tahap persiapan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU memaparkan bahwa secara teknis simpang Mangli masih bisa diatur melalui manajemen lalu lintas.
Namun, ia melihat proyeksi pertumbuhan kawasan dan arah industrialisasi Jember membutuhkan infrastruktur jangka panjang yang lebih kuat.
“Kalau kita bangun, sebaiknya sekalian empat jalur agar 20 tahun ke depan masih aman. Kalau hanya dua jalur, saya khawatir lima tahun sudah penuh lagi. Kemacetan di flyover jauh lebih berbahaya dibandingkan kemacetan di jalan biasa,” katanya menjelaskan.
Ia juga menyebutkan kesiapan lahan menjadi prasyarat utama agar proyek bisa berjalan.
Pemerintah pusat menargetkan kick-off pembangunan pada 2026 dengan estimasi waktu pengerjaan normal sekitar tiga tahun.
Atas permintaan Bupati, dua jalur awal diupayakan selesai lebih cepat.
Gus Fawait memandang proyek flyover Mangli sebagai langkah membuka ruang investasi di Jember.
Ia menilai kemacetan yang terjadi hampir setiap hari di simpang tersebut berpotensi menghambat minat investor.
“Kalau kemacetan dibiarkan, ini tidak menarik bagi investor. Industrialisasi membutuhkan infrastruktur yang memadai. Kita ingin Jember lebih maju, dan itu harus disiapkan dari sekarang,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban
DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.
Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.
Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.
“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.
Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.
“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.
“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.
Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.
“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.
Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:
- Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
- Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
- Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
- Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
- Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.
Reporter: Dyah Kusuma


