Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Jelaskan Permasalahan Batu Bara ke KPK

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi,  Al Haris mengatakan permasalahan batu bara kepada Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexsander Marwata, Ak, SH, MH, CFE, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI Aminudin, Ak, CA, CFE, saat Diskusi Terbuka Dunia Usaha Sektor Pertambangan batu bara tentang Titik Rawan Korupsi dan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jum’at, 15 September 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Wakil Ketua KPK RI beserta rombongan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dalam rangkaian acara Kegiatan Roadshow Bus KPK 2023 di Provinsi Jambi.

“Disini saya sampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam batubara yang cukup besar. Berdasarkan data Rancangan Umum Energi Nasional 2015-2050 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, total sumber daya dan cadangan batubara Provinsi Jambi 2.224,9 juta ton yang terdiri dari cadangan terkira sebesar 17,8 juta ton dan terbukti sebesar 76,5 juta ton. Hal ini merupakan sumber daya alam yang harus kita kelola dengan baik, dengan potensi tersebut tentunya juga memunculkan investasi pada sektor pertambangan terutama perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara,” ucap Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris memberikan penjelasan kondisi aktual persoalan angkutan batubara, pertama, Ruas Jalan Nasional yang mengalami kemacetan adalah Ruas Jalan Sarolangun – Tembesi – Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer, kedua, Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi – Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V dan traffic light di Simpang BBC Bulian, ketiga, Jumlah angkutan batubara yang beroperasi 12.123 unit, keempat, Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Pelabuhan Talang Duku untuk menampung batubara 11 TUKS ditambah 3 stockpile, kelima, Kapasitas masing-masing TUKS menampung batubara adalah 4.500 Ton atau sebanyak 720 sampai 1.000 unit angkutan batubara, keenam, Asumsinya 11 TUKS bisa menampung 11.000 unit angkutan batubara, namun kemacetan tidak dapat dihindarkan, karena dibutuhkan waktu bongkar muat, ketujuh, Provinsi Jambi mendapat kuota produksi sebanyak 36,5 juta ton.

Gubernur Al Haris mengatakan, pada Tahun 2022 laju pertumbuhan komulatif (c-to-c), sektor Pertambangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,82%, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertambangan masih cukup menjanjikan, dengan kuota produksi batubara Provinsi Jambi sebesar 39,7 juta ton pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 17,5 juta ton dan pada tahun 2023 kuota produksi dari Kementerian ESDM RI sebesar 36,5 juta ton, dan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 realisasi produksi sebesar 11,6 juta ton.

“Dengan meningkatnya produksi batubara, selain berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan atau ekologi maupun sosial,” kata Gubernur Al Haris.

Selanjutnya Al Haris mengatakan bahwa permasalahan dalam proses pengangkutan atau transportasi batubara dari mulut tambang atau stockpile menuju pelabuhan, dengan banyaknya jumlah kendaraan atau truk pengangkut batu bara yang menyebabkan volume lalu lintas pada ruas jalan umum meningkat dan menimbulkan kemacetan, salain itu juga berdampak terhadap cepatnya laju kerusakan jalan di Provinsi Jambi.

“Adapun ruas jalan yang mengalami kemacetan meliputi ruas jalan nasional Sarolangun-Tembesi-Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer. Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V, dan traffic (padatnya lalu lintas) di Simpang BBC Bulian,” kata Gubernur Al Haris lagi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berharap melalui diskusi ini akan memberikan solusi dalam percepatan progres pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi, sehingga permasalahan sistim logistik yang ada tidak terganggu dan juga aktifitas masyarakat juga tidak terganggu.

Pada sesi wawancara dengan para awak media Gubernur Al Haris menjelaskan, permasalahan batu bara harus ada koordinasi Kementerian SDM, PUPR dan Perhubungan, ketiga kementerian ini harus sepakat, izin pertambangan ada di Kementrian SDM, dan Jalan ada kementerian PU, dan tonase jalan ada di Perhubungan.

“Ini harus sinkron, semua ini milik negara yang harus dibangun, dan juga bagi pengusaha batubara harus kooperatif. Dulu kita coba minta sumbangan untuk menimbun lubang saja sampai 4 bulan, ini artinya kurang kooperatif, himbau pengusaha batubara harus cepat tanggap,” ujar Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexander Marwata, Ak, SH, MH, CFE dalam sambutannya menjelaskan bahwa perusahaan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.

“Pada realitanya perusahaan kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran perusahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya,” ucap Alexander.

“Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan perusahaan melalui oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,”  katanya.

Alexsander Marwata juga sangat mendorong perusahaan batubara untuk mempercepat pembuatan jalan khusus batubara untuk menghindari membayar upeti-upeti yang tidak jelas, “Lebih baik jalan khusus batubara segera diselesaikan,” kata Alexander.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Tinjau SPBU Bersama Pertamina, Stok BBM Dipastikan Aman

DETAIL.ID

Published

on

Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Luqman, diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, memimpin peninjauan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Jember guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman, Jumat, 6 Maret 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember Muhammad Fawait di tengah isu fluktuasi distribusi energi.

Tim pemantauan mendatangi empat SPBU di wilayah Jember, yakni SPBU Gebang, SPBU Ahmad Yani, SPBU Kaliwates, dan SPBU Tawang Alun.

Di setiap lokasi, tim mengecek kondisi stok BBM sekaligus berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna menjaga kelancaran distribusi energi hingga ke berbagai wilayah Kabupaten Jember.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi hambatan distribusi di tingkat pengecer agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketahanan stok saat ini berada pada level yang sangat baik, bahkan cenderung berlebih dari estimasi konsumsi harian normal,” kata Helmi.

Data dari Pertamina menunjukkan pasokan harian BBM di wilayah Kabupaten Jember turut meningkat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Pada hari yang sama, distribusi mencapai 580 ton Pertalite dan lebih dari 300 ton Pertamax.

“Angka ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas energi bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Jember,” ucap Helmi.

Helmi juga meneruskan arahan Bupati Jember Muhammad Fawait agar masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.

Pemerintah memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan Pertamina siap menyalurkan tambahan jika kebutuhan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Jember bersama aparat penegak hukum juga memperketat pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan BBM, termasuk pemantauan terhadap pedagang bensin eceran yang terindikasi melakukan penimbunan dalam jumlah besar.

“Melalui langkah-langkah preventif dan represif ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan BBM di Kabupaten Jember tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Jember,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Pastikan BBM Jember Aman di Tengah Isu Kelangkaan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memimpin rakor via zoom respons panic buying, Kamis (5/3/2026) malam. (Foto: Istimewa/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah ini tetap aman meski muncul kekhawatiran masyarakat yang memicu aksi panic buying di sejumlah wilayah.

Dalam rapat koordinasi, Gus Fawait menyampaikan kondisi pasokan BBM di Jember tidak mengalami gangguan.

Ia menyebut stok yang tersedia bahkan dalam kondisi melimpah sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.

“Kondisi BBM di Kabupaten Jember sangat aman bahkan melimpah. Masyarakat tidak perlu panik karena realitanya justru berbeda dengan kabar yang beredar,” ujarnya.

Ia menjelaskan situasi yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi beberapa bulan lalu ketika pasokan BBM sempat berkurang.

Pada saat itu, keterbatasan pasokan dipicu oleh faktor cuaca dan pembangunan infrastruktur.

Sementara isu yang berkembang saat ini muncul seiring ketidakstabilan kondisi global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi internasional.

Pemerintah daerah, kata Gus Fawait, juga menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan BBM meningkat.

Pertamina bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah siap melakukan penambahan pasokan bila diperlukan.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menerima informasi yang beredar terkait kondisi BBM di Jember.

“Saya berharap masyarakat lebih cermat dan bijak, tidak mudah percaya dengan kabar-kabar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait kondisi BBM di Jember,” katanya menegaskan.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan sisa Ramadan dengan kegiatan positif tanpa terpengaruh isu yang belum terbukti kebenarannya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs