Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Jelaskan Permasalahan Batu Bara ke KPK

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi,  Al Haris mengatakan permasalahan batu bara kepada Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexsander Marwata, Ak, SH, MH, CFE, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI Aminudin, Ak, CA, CFE, saat Diskusi Terbuka Dunia Usaha Sektor Pertambangan batu bara tentang Titik Rawan Korupsi dan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jum’at, 15 September 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Wakil Ketua KPK RI beserta rombongan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dalam rangkaian acara Kegiatan Roadshow Bus KPK 2023 di Provinsi Jambi.

“Disini saya sampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam batubara yang cukup besar. Berdasarkan data Rancangan Umum Energi Nasional 2015-2050 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, total sumber daya dan cadangan batubara Provinsi Jambi 2.224,9 juta ton yang terdiri dari cadangan terkira sebesar 17,8 juta ton dan terbukti sebesar 76,5 juta ton. Hal ini merupakan sumber daya alam yang harus kita kelola dengan baik, dengan potensi tersebut tentunya juga memunculkan investasi pada sektor pertambangan terutama perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara,” ucap Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris memberikan penjelasan kondisi aktual persoalan angkutan batubara, pertama, Ruas Jalan Nasional yang mengalami kemacetan adalah Ruas Jalan Sarolangun – Tembesi – Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer, kedua, Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi – Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V dan traffic light di Simpang BBC Bulian, ketiga, Jumlah angkutan batubara yang beroperasi 12.123 unit, keempat, Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Pelabuhan Talang Duku untuk menampung batubara 11 TUKS ditambah 3 stockpile, kelima, Kapasitas masing-masing TUKS menampung batubara adalah 4.500 Ton atau sebanyak 720 sampai 1.000 unit angkutan batubara, keenam, Asumsinya 11 TUKS bisa menampung 11.000 unit angkutan batubara, namun kemacetan tidak dapat dihindarkan, karena dibutuhkan waktu bongkar muat, ketujuh, Provinsi Jambi mendapat kuota produksi sebanyak 36,5 juta ton.

Gubernur Al Haris mengatakan, pada Tahun 2022 laju pertumbuhan komulatif (c-to-c), sektor Pertambangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,82%, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertambangan masih cukup menjanjikan, dengan kuota produksi batubara Provinsi Jambi sebesar 39,7 juta ton pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 17,5 juta ton dan pada tahun 2023 kuota produksi dari Kementerian ESDM RI sebesar 36,5 juta ton, dan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 realisasi produksi sebesar 11,6 juta ton.

“Dengan meningkatnya produksi batubara, selain berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan atau ekologi maupun sosial,” kata Gubernur Al Haris.

Selanjutnya Al Haris mengatakan bahwa permasalahan dalam proses pengangkutan atau transportasi batubara dari mulut tambang atau stockpile menuju pelabuhan, dengan banyaknya jumlah kendaraan atau truk pengangkut batu bara yang menyebabkan volume lalu lintas pada ruas jalan umum meningkat dan menimbulkan kemacetan, salain itu juga berdampak terhadap cepatnya laju kerusakan jalan di Provinsi Jambi.

“Adapun ruas jalan yang mengalami kemacetan meliputi ruas jalan nasional Sarolangun-Tembesi-Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer. Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V, dan traffic (padatnya lalu lintas) di Simpang BBC Bulian,” kata Gubernur Al Haris lagi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berharap melalui diskusi ini akan memberikan solusi dalam percepatan progres pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi, sehingga permasalahan sistim logistik yang ada tidak terganggu dan juga aktifitas masyarakat juga tidak terganggu.

Pada sesi wawancara dengan para awak media Gubernur Al Haris menjelaskan, permasalahan batu bara harus ada koordinasi Kementerian SDM, PUPR dan Perhubungan, ketiga kementerian ini harus sepakat, izin pertambangan ada di Kementrian SDM, dan Jalan ada kementerian PU, dan tonase jalan ada di Perhubungan.

“Ini harus sinkron, semua ini milik negara yang harus dibangun, dan juga bagi pengusaha batubara harus kooperatif. Dulu kita coba minta sumbangan untuk menimbun lubang saja sampai 4 bulan, ini artinya kurang kooperatif, himbau pengusaha batubara harus cepat tanggap,” ujar Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexander Marwata, Ak, SH, MH, CFE dalam sambutannya menjelaskan bahwa perusahaan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.

“Pada realitanya perusahaan kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran perusahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya,” ucap Alexander.

“Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan perusahaan melalui oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,”  katanya.

Alexsander Marwata juga sangat mendorong perusahaan batubara untuk mempercepat pembuatan jalan khusus batubara untuk menghindari membayar upeti-upeti yang tidak jelas, “Lebih baik jalan khusus batubara segera diselesaikan,” kata Alexander.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Gubernur dan Wali Kota Dampingi Menteri LH Turun Langsung Gotong Royong Bersihkan Danau Sipin

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kawasan wisata Danau Sipin, pada Sabtu, 11 April 2026 sore.

Aksi bersih-bersih ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, aparat kepolisian, jajaran Pemerintah Kota Jambi, hingga para siswa Pramuka yang antusias ikut ambil bagian.

Dalam keterangannya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menyebutkan, arahan langsung Presiden mengharuskan seluruh kepala daerah menggalakkan gerakan kebersihan secara nasional.

“Bapak Presiden mengingatkan kita terhadap pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota agar bersih. Seluruh kepala daerah diminta melakukan gerakan asri secara nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri, dalam mendukung kegiatan kebersihan di berbagai wilayah. Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) diminta memulai aktivitas kerja dengan membersihkan lingkungan sekitar.

“ASN juga diminta sebelum masuk kantor melakukan pembersihan di lingkungannya, ini bertujuan menjaga pola hidup bersih,” katanya.

Meski fasilitas pengelolaan sampah di Jambi dinilai cukup memadai, Hanif mengakui capaian kebersihan daerah masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut produksi sampah di Jambi mencapai sekitar 500 ton per hari, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

Namun demikian, ia optimistis Jambi mampu bertransformasi menjadi daerah yang bersih dan tertata di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.

“Saya yakin di tahun 2026 Kota Jambi mampu menghadirkan kota yang bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif berharap seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Provinsi Jambi segera berbenah, termasuk menghentikan praktik open dumping yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa gerakan kebersihan atau “Gerakan Asri” akan terus digalakkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan ini mengajak semua pihak terlibat, karena sampah memberikan dampak bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memfokuskan penanganan sampah di area publik yang kerap menjadi titik penumpukan. Ke depan, pengelolaan sampah juga akan diarahkan menjadi produk bernilai ekonomi.

“Nanti sampah akan kita olah menjadi kerajinan tangan agar berguna kembali, tentu dengan proses pemilahan terlebih dahulu,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris: Pemprov Jambi Siap Dukung Penuh Percepatan Pembangunan PSEL

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy di wilayah Jambi Raya. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam penandatanganan kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Sabtu, 11 April 2026 malam.

Penandatanganan tersebut melibatkan sejumlah kepala daerah di Jambi Raya, mulai dari Wali Kota Jambi, Bupati Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Barat, hingga Tanjungjabung Timur. Kegiatan ini turut disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq.

Al Haris menegaskan, Pemprov Jambi siap mendukung penuh seluruh tahapan pembangunan, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi syarat utama proyek tersebut. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

“Kami siap mendukung penuh program ini, termasuk menyiapkan lahan. Ini bagian dari komitmen daerah dalam mengatasi persoalan sampah secara modern dan berkelanjutan,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, persoalan sampah di wilayah Jambi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selama ini, pengelolaan sampah masih didominasi cara konvensional, yaitu kumpul-angkut-buang. Menurutnya, pendekatan tersebut sudah tidak lagi relevan dan perlu diganti dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Melalui program ini, sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi bisa menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten/kota dalam mendukung program nasional tersebut.

Ia menyebut, pembangunan PSEL merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong energi terbarukan.

“Terima kasih atas komitmen yang kuat dari daerah. Ini langkah penting untuk menekan timbunan sampah dan mengubahnya menjadi energi listrik,” ujarnya.

Hanif menjelaskan, proyek ini akan dibiayai melalui APBN dan akan segera memasuki tahap lelang setelah penandatanganan kerja sama. Namun, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan volume sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat berkurang signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Ke depan, kita ingin tidak ada lagi darurat sampah. Justru sampah menjadi sumber energi yang memberi manfaat bagi daerah,” tutur Al Haris.(*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Sejarah Baru Kesehatan Jember! Gus Fawait Hapus Sekat Profesi dan Buka Karier Perawat

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait foto bersama para Nakes dalam acara halalbihalal dan HUT PPNI ke-52 di Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan visi “Jember Baru Jember Maju” melalui penguatan sektor kesehatan yang inklusif.

Saat menghadiri perayaan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-52 di Pendopo Wahyawibawagraha pada Sabtu, 11 April 2026, Gus Fawait menegaskan bahwa soliditas antar tenaga kesehatan (nakes) merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.

Salah satu kebijakan yang menjadi catatan sejarah adalah diberikannya akses jabatan Kepala Puskesmas bagi profesi perawat.

Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam menghargai kompetensi tanpa terbatas pada latar belakang profesi tertentu di lingkungan nakes Kabupaten Jember.

“Baru kali pertama dalam sejarah Jember, ada perawat yang diberi kesempatan menjadi Kepala Puskesmas. Ini adalah era Jember Baru Jember Maju. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkarir, asalkan kinerjanya bagus,” kata Gus Fawait.

Ia menambahkan bahwa seluruh elemen nakes, mulai dari dokter spesialis hingga perawat, harus bersinergi dalam menyukseskan program-program prioritas seperti UHC Prioritas, Program 1200 Nakes, dan launching Homecare.

Kekompakan tim medis dipandang sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemkab Jember ingin merangkul semua elemen nakes, mulai dokter spesialis, dokter umum, bidan, hingga perawat. Kita ingin kerja kompak agar kesehatan di Jember jauh lebih baik ke depannya,” ucapnya.

Gus Fawait juga memproyeksikan Jember menjadi pusat destinasi wisata medis.

Dengan kualitas layanan yang terstandarisasi, ia berharap Jember dapat meniru keberhasilan negara-negara maju yang mengunggulkan sektor kesehatan sebagai daya tarik wisatawan sekaligus penyedia layanan publik yang prima.

“Mudah-mudahan Jember juga bisa mengembangkan wisata medis. Kita ingin semua sektor kesehatan, mulai ASN hingga nakes, solid demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs