Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Jelaskan Permasalahan Batu Bara ke KPK

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi,  Al Haris mengatakan permasalahan batu bara kepada Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexsander Marwata, Ak, SH, MH, CFE, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK RI Aminudin, Ak, CA, CFE, saat Diskusi Terbuka Dunia Usaha Sektor Pertambangan batu bara tentang Titik Rawan Korupsi dan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jum’at, 15 September 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Al Haris mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Wakil Ketua KPK RI beserta rombongan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dalam rangkaian acara Kegiatan Roadshow Bus KPK 2023 di Provinsi Jambi.

“Disini saya sampaikan bahwa Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam batubara yang cukup besar. Berdasarkan data Rancangan Umum Energi Nasional 2015-2050 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, total sumber daya dan cadangan batubara Provinsi Jambi 2.224,9 juta ton yang terdiri dari cadangan terkira sebesar 17,8 juta ton dan terbukti sebesar 76,5 juta ton. Hal ini merupakan sumber daya alam yang harus kita kelola dengan baik, dengan potensi tersebut tentunya juga memunculkan investasi pada sektor pertambangan terutama perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara,” ucap Gubernur Al Haris.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris memberikan penjelasan kondisi aktual persoalan angkutan batubara, pertama, Ruas Jalan Nasional yang mengalami kemacetan adalah Ruas Jalan Sarolangun – Tembesi – Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer, kedua, Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi – Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V dan traffic light di Simpang BBC Bulian, ketiga, Jumlah angkutan batubara yang beroperasi 12.123 unit, keempat, Jumlah Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Pelabuhan Talang Duku untuk menampung batubara 11 TUKS ditambah 3 stockpile, kelima, Kapasitas masing-masing TUKS menampung batubara adalah 4.500 Ton atau sebanyak 720 sampai 1.000 unit angkutan batubara, keenam, Asumsinya 11 TUKS bisa menampung 11.000 unit angkutan batubara, namun kemacetan tidak dapat dihindarkan, karena dibutuhkan waktu bongkar muat, ketujuh, Provinsi Jambi mendapat kuota produksi sebanyak 36,5 juta ton.

Gubernur Al Haris mengatakan, pada Tahun 2022 laju pertumbuhan komulatif (c-to-c), sektor Pertambangan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,82%, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertambangan masih cukup menjanjikan, dengan kuota produksi batubara Provinsi Jambi sebesar 39,7 juta ton pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 17,5 juta ton dan pada tahun 2023 kuota produksi dari Kementerian ESDM RI sebesar 36,5 juta ton, dan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 realisasi produksi sebesar 11,6 juta ton.

“Dengan meningkatnya produksi batubara, selain berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan atau ekologi maupun sosial,” kata Gubernur Al Haris.

Selanjutnya Al Haris mengatakan bahwa permasalahan dalam proses pengangkutan atau transportasi batubara dari mulut tambang atau stockpile menuju pelabuhan, dengan banyaknya jumlah kendaraan atau truk pengangkut batu bara yang menyebabkan volume lalu lintas pada ruas jalan umum meningkat dan menimbulkan kemacetan, salain itu juga berdampak terhadap cepatnya laju kerusakan jalan di Provinsi Jambi.

“Adapun ruas jalan yang mengalami kemacetan meliputi ruas jalan nasional Sarolangun-Tembesi-Pelabuhan Talang Duku (Kota Jambi) sepanjang 223,3 Kilometer. Terdapat ruas paling rawan macet, yaitu Simpang Pal V Tembesi Simpang BBC Muaro Bulian, sepanjang 17 Kilometer, dengan sumber bottleneck adalah sempitnya Simpang Pal V, dan traffic (padatnya lalu lintas) di Simpang BBC Bulian,” kata Gubernur Al Haris lagi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berharap melalui diskusi ini akan memberikan solusi dalam percepatan progres pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi, sehingga permasalahan sistim logistik yang ada tidak terganggu dan juga aktifitas masyarakat juga tidak terganggu.

Pada sesi wawancara dengan para awak media Gubernur Al Haris menjelaskan, permasalahan batu bara harus ada koordinasi Kementerian SDM, PUPR dan Perhubungan, ketiga kementerian ini harus sepakat, izin pertambangan ada di Kementrian SDM, dan Jalan ada kementerian PU, dan tonase jalan ada di Perhubungan.

“Ini harus sinkron, semua ini milik negara yang harus dibangun, dan juga bagi pengusaha batubara harus kooperatif. Dulu kita coba minta sumbangan untuk menimbun lubang saja sampai 4 bulan, ini artinya kurang kooperatif, himbau pengusaha batubara harus cepat tanggap,” ujar Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK Republik Indonesia Alexander Marwata, Ak, SH, MH, CFE dalam sambutannya menjelaskan bahwa perusahaan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.

“Pada realitanya perusahaan kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran perusahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya,” ucap Alexander.

“Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Rakornas Penguatan Pembinaan Pengawasan dan Pengelolaan perusahaan melalui oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,”  katanya.

Alexsander Marwata juga sangat mendorong perusahaan batubara untuk mempercepat pembuatan jalan khusus batubara untuk menghindari membayar upeti-upeti yang tidak jelas, “Lebih baik jalan khusus batubara segera diselesaikan,” kata Alexander.

Advertisement

ADVERTORIAL

Lima Puluh Persen Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertifikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertifikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu, 10 Mei 2026. Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertifikat.

“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.

Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.

“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” kata Wamen ATR/Waka BPN.

Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.

“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” ucap Wamen Ossy.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. (SG/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Continue Reading

ADVERTORIAL

Geliat Sepak Bola Jember Kembali Membara, Piala Bupati 2026 Siap Digelar Gratis dengan Hadiah Puluhan Juta

DETAIL.ID

Published

on

Sosialisasi resmi Askab PSSI Jember di aula Pemkab Jember pada Selasa (12/5/2026). (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember bersiap menyambut pesta sepak bola rakyat melalui Turnamen Antar Kecamatan Piala Bupati Jember 2026.

Kepastian bergulirnya kompetisi bergengsi ini ditandai dengan sosialisasi resmi yang digelar Askab PSSI Jember di aula Pemkab Jember pada Selasa, 12 Mei 2026.

Memasuki edisi ketiga, turnamen ini ditegaskan sebagai pilar utama pembinaan atlet daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Mewakili Ketua Askab PSSI Jember, Deni Ariyanto menyampaikan bahwa ajang ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan berbagai kompetisi jenjang usia yang telah dilakukan sebelumnya.

“Turnamen ini merupakan Piala Bupati Jember yang ketiga. Sebelumnya kami juga sukses menggelar kompetisi tingkat SD, SMP, SMA hingga Liga Mahasiswa,” ujar Deni.

Ia menekankan bahwa misi utama dari gelaran ini adalah memastikan rantai pembinaan pemain di Jember tidak terputus.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Disporabudpar.

Sekretaris Disporabudpar Jember, Dendhy Radiant, menyoroti bahwa dampak turnamen ini melampaui batas lapangan hijau, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

“Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antar kecamatan. Kalau masyarakat ramai menonton, UMKM dan pedagang kecil juga ikut bergerak. Perputaran ekonomi masyarakat tentu akan semakin terasa,” tutur Dendhy.

Untuk memastikan partisipasi yang luas dari seluruh penjuru wilayah, Ketua Askab PSSI Jember Abdulah Waid menegaskan bahwa pendaftaran turnamen ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.

Meski tanpa biaya pendaftaran, gengsi kompetisi tetap tinggi dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp25 juta.

Dengan aturan teknis yang telah dipaparkan oleh Wakil Ketua Askab PSSI Jember Andik Slamet kepada perwakilan kecamatan, masyarakat kini tinggal menanti peluit pertama dibunyikan untuk menyaksikan bakat-bakat terbaik Jember berlaga demi kehormatan kecamatan masing-masing.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Titip Misi Pengentasan Kemiskinan ke Direksi Baru PDP Kahyangan

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media, Rabu (13/5/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melantik direksi baru Perumda Perkebunan Daerah (PDP) Kahyangan di Pendapa Wahyawibawagraha, pada Rabu, 13 Mei 2026 malam.

Dalam pelantikan tersebut, Gus Fawait menitipkan misi pengentasan kemiskinan kepada jajaran direksi baru melalui penguatan ekonomi masyarakat kawasan perkebunan.

Direksi baru yang dilantik terdiri dari Gogot Cahyo Baskoro sebagai Direktur Utama PDP Kahyangan, Dima Ahyar sebagai Direktur Umum dan Keuangan, serta Andrias Warsito sebagai pimpinan Perumdam Tirta Pandalungan.

Gus Fawait menyebut PDP Kahyangan memiliki peran besar karena aktivitas perusahaan berada di wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Jember.

Karena itu, ia meminta perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kebun.

“Sebagai aktivis, mereka tidak boleh ‘baperan’ dan tidak boleh anti terhadap kritik. Mereka harus mampu berpikir out of the box dan membuktikan kinerja mereka melalui per-angka-an,” ujar Gus Fawait.

Ia juga meminta seluruh program perusahaan diukur melalui indikator yang jelas dan berbasis data.

“Saya tidak ingin kinerja hanya dinilai berdasarkan persepsi atau adu kata-kata, kita harus ‘adu data’. Kita lihat data konkret mengenai penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Selain itu, Pemkab Jember mendorong PDP Kahyangan mengambil peluang dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai disiapkan melalui revisi Perda BUMD.

Direktur Utama PDP Kahyangan Gogot Cahyo Baskoro mengaku akan memulai kepemimpinannya dengan pembenahan tata kelola perusahaan agar lebih sehat dan kompetitif.

“Kami akan berupaya untuk mewujudkan perusahaan Perumda Perkebunan Kahyangan ini menjadi good clean corporate. Jadi, perusahaan yang sehat, yang bersih, dan memiliki daya saing,” kata Gogot.

Ia juga mengulas sejumlah tantangan perusahaan, mulai dari produktivitas tanaman yang belum maksimal hingga persoalan tenaga kerja yang belum mencapai status full employment.

Untuk memperkuat pendapatan perusahaan, PDP Kahyangan akan mengembangkan usaha baru melalui produk premium dan optimalisasi aset wisata.

Wisata Boma, Rimba Camp, dan Kampung Belgia menjadi beberapa lokasi yang disiapkan untuk pengembangan tersebut.

Gogot berharap keberadaan perusahaan mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar perkebunan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap aset perusahaan.

“Kalau masyarakat perkebunan yang tinggal di pinggir kebun itu merasakan manfaat dari keberadaan perkebunan, insyaallah tidak akan ada pencurian, tidak akan ada kebocoran. Karena mereka insyaallah akan saling menjaga,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs