ADVERTORIAL
Al Haris Secara Resmi Buka Pameran Koleksi Ethnografi Dalam Rangka Kenduri Swarnabhumi 2023
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris membuka secara resmi Pameran Koleksi Ethnografi dalam rangka Kenduri Swarnabhumi 2023, bertempat di Museum Siginjei Jambi, Senin, 18 September 2023.
Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Forkompimda Provinsi Jambi, para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, para Lembaga Adat dan organisasi wanita Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Al Haris juga mengatakan, museum sebagai ruang transformasi nilai warisan budaya bangsa dari generasi terdahulu kepada generasi sekarang harus mampu menata dan berbenah diri, beradaptasi dengan teknologi komunikasi dan publikasi kekinian sesuai kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan generasi muda dalam mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang ada di museum.
“Jambi sangat kaya dengan peninggalan budaya yang tersebar di berbagai daerah dan beragam bentuk, baik yang tangible maupun intangible yang sudah digali, ditemukenali dan yang masih terpendam di bumi maupun di bawah air. Peninggalan-peninggalan yang sudah ditemukenali tersebut sebagian disimpan, dilestarikan dan dipamerkan di museum,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengatakan bahwa dalam pameran ini akan dilihat koleksi yang ada dan sejauhmana koleksi sejarah tersebut dari masa ke masa sesuai peradabannya.
“Dari pameran ini kita melihat sejauh mana koleksi sejarah Jambi dari masa ke masa sesuai dengan peradabannya, agar kita kenal bahwa Jambi ini kaya dengan khasanah dan tidak hanya budaya tapi juga koleksi-koleksi sejarah yang menunjukkan pada zamannya,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, bahwa pemerintah menggelar agenda tertulis Kenduri Swarnabhumi yang ditujukan agar masyarakat kembali melihat peradaban termasuk juga Sungai Batanghari.
“Dimana dulu Sungai Batanghari yang dulu adalah perlintasan sejarah budaya, perdagangan, agama dan sebagainya. Oleh karena itu tujuan daripada Kenduri Swarnabhumi ini bertujuan agar anak-anak negeri ini kembali merevitalisasi, menjaga lingkungan Sungai Batanghari,” kata Gubernur Al Haris.
“Saya juga mengharapkan dengan adanya pengetahuan tentang sejarah ini akan menjadikan Sungai Batanghari ke depan adalah tempat seperti dulu tempat dimana adalah tempat sejarah budaya dan perdagangan dan transportasi,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan bahwa dirinya selaku Gubernur Kepala Daerah juga menyadari bahwa urusan kebudayaan saat ini masih menempati anggaran yang masih sangat kecil, salah satu penyebabnya adalah kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas sementara pembangunan sektor prioritas seperti infrastruktur, Pendidikan dan kesehatan harus segera diselesaikan.
“Benda-benda tinggalan yang berada di museum telah dikelola sebagai koleksi, maupun bahan-bahan kajian para pakar dalam mendalami perjalanan panjang proses kebudayaan dengan berbagai keilmuan yang bersifat akademik maupun kesejarahan masa lalu, dalam konteks masa kini dan masa datang, terhadap jati diri kita sebagai suatu bangsa yang berbudaya,” tutur Gubernur Al Haris.
Selanjutnya Al Haris juga menuturkan museum memiliki peran yang sangat strategis dan sering pula disebut sebagai jendela budaya dalam upaya membangun karakter dan identitas bangsa, melalui berbagai koleksi yang mempunyai nilai budaya, kesejarahan dan keilmuan.
“Dengan pendalaman berbagai koleksi museum yang sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya masyarakat, baik masa lalu ataupun masa sekarang, diharapkan dapat memperkuat jati diri bangsa, membangkitkan kebanggaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, membangun persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat menjadi benteng dalam menghadapi arus globalisasi yang tidak selalu positif,” tutur Gubernur Al Haris.
Orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengatakan bahwa museum yang komunikatif adalah museum yang koleksinya dipamerkan melalui teknik penyajian dan pameran sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dalam tema-tema terstruktur bersifat didaktif, interpretatif, dan emansipatoris.
“Oleh karena itu, pameran ini sangatlah tepat dalam upaya kita memperkenalkan dan menginformasikan tentang peradaban masyarakat Melayu Jambi melalui koleksi budaya (Ethnografi), agar masyarakat dan generasi muda kita khususnya dapat memahami peradaban masa lalu melalui bukti-bukti tinggalannya sebagai bahan kajian dan inspirasi bagi kita untuk melastarikan kebudayaan,” kata Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Keterbatasan Anggaran Daerah, Gus Fawait Ajak DPRD Jember Lobi Pemerintah Pusat
DETAIL.ID, Jember – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir melalui Rapat Paripurna I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin, 28 September 2026.
Rapat tersebut diikuti 32 dari total 49 anggota dewan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa seluruh program dalam APBD 2027 wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
“Program-program yang dirancang untuk APBD tahun 2027 tidak akan lepas dari Perda RPJMD yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” tutur Gus Fawait.
Mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, ia meminta para legislator ikut bergerak mengupayakan suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Saya mengajak anggota DPRD untuk terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, Jember kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara APBD dan APBN sangat krusial, terlebih dukungan dana pusat untuk Jember pada tahun ini tergolong signifikan.
“Alhamdulillah, tahun ini anggaran APBN yang masuk ke Kabupaten Jember jumlahnya cukup besar dan perlu kita syukuri,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Gus Fawait memaparkan penurunan angka pasien di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Kendati grafik kesehatan membaik, warga diimbau tetap menjalankan perlindungan diri sederhana.
“Tidak perlu panik karena kondisinya sudah menurun, tetapi tetap jaga kesehatan. Anak-anak sekolah yang mengalami gejala flu dianjurkan memakai masker,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Lobi Kemensos Soal Bansos dan Disabilitas
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)



