ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Bagikan Sembako dan Masker ke 200 Ojek Terdampak Kabut Asap di Bungo
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak kabut asap di Kabupaten Bungo. Didampingi Bupati Bungo Dedi Putra dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, Al Haris membagikan bantuan sembako dan masker kepada 200 pengemudi ojek online dan ojek pangkalan pada Senin, 19 Oktober 2026.
Bantuan tersebut diberikan untuk membantu meringankan beban para pengemudi ojek yang penghasilannya ikut terdampak akibat kabut asap. Kondisi udara yang memburuk membuat aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang, sehingga jumlah penumpang ojek turut menurun.
Paket bantuan yang dibagikan berisi beras 10 kilogram, sarden, minyak goreng, gula, mi instan, teh, serta satu kotak masker untuk setiap penerima.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansyah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Lutfiah.
Al Haris mengatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap, terutama para pekerja sektor informal yang mengandalkan penghasilan harian.
“Kita membagikan bantuan ala kadarnya kepada teman-teman yang terdampak asap ini. Saya tahu banyak tukang ojek yang terganggu aktivitasnya. Banyak warga yang enggan keluar rumah, sehingga penumpang juga berkurang,” kata Al Haris.
Menurutnya, kabut asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian warga. Para pengemudi ojek menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak tersebut karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah penumpang setiap hari.
Karena itu, pemerintah memberikan bantuan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga sekaligus membagikan masker sebagai upaya perlindungan saat masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.
“Kalau pun naik ojek, mungkin penumpangnya tidak memakai masker. Nah, ini kita berikan masker, ada bantuan beras dan sembako. Paling tidak, pemerintah hadir karena ini musibah,” ujarnya.
Al Haris berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban para pengemudi ojek yang mengalami penurunan pendapatan selama kabut asap melanda wilayah Jambi, termasuk Kabupaten Bungo.
“Nilainya mungkin tidak seberapa, tetapi yang penting niat dan kepedulian kami untuk masyarakat yang terdampak asap. Kami ingin berbagi dengan para pelaku usaha yang selama ini ikut merasakan dampaknya,” ucapnya.
Sementara itu, Nofri, pengemudi ojek pangkalan di Pasar Atas Bungo, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi para pengemudi ojek yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi Al Haris yang telah memberikan bantuan bahan pangan. Tentu ini sangat membantu kami di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang,” kata Nofri.
Nofri mengungkapkan, kabut asap membuat aktivitas mencari penumpang menjadi terganggu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penghasilan para pengemudi ojek yang harus memenuhi kebutuhan keluarga setiap hari.
“Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik sehingga bisa kembali beraktivitas dengan nyaman kami ojek dapat bekerja seperti biasa,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Target Layanan Gratis 10.000 Pasien Jember di HUT ke-75 Presiden Prabowo
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target besar untuk melayani sebanyak 10.000 peserta melalui rangkaian program bakti sosial hingga penghujung Desember 2026.
Sasaran utama dari inisiatif ini difokuskan bagi masyarakat yang memerlukan tindakan medis khusus, di mana pelaksanaannya dikemas lewat program Jember Cinta Kesehatan serta pengembangan layanan bertajuk Salam Cinta dari Jember yang dipusatkan di RSD dr Soebandi Jember pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan wajib menyentuh warga yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh penanganan dari tenaga medis.
Pihak pemerintah daerah juga berupaya semaksimal mungkin agar manfaat program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat di luar batas wilayah kabupaten.
“Salam Cinta dari Jember untuk Jawa Timur jangan dimaknai yang lain-lain. Ini murni ungkapan cinta dari Kabupaten Jember untuk masyarakat Jawa Timur,” tutur sosok yang akrab disapa Gus Fawait tersebut selepas acara berlangsung.
Lebih lanjut, bupati menjelaskan bahwa program itu dirancang sebagai wujud kepedulian nyata bagi warga yang memerlukan tindakan medis khusus dan akan terus dilanjutkan secara bertahap.
Meskipun jangkauan saat ini masih berfokus di lingkup Jawa Timur, pemerintah daerah tetap menyimpan harapan agar pelayanan tersebut dapat membantu lebih banyak masyarakat luas yang membutuhkan pertolongan.
“Kami ingin bisa menjangkau seluruh Indonesia, tetapi saat ini kemampuan kami masih untuk wilayah Jawa Timur,” katanya.
Pada pelaksanaan bakti sosial yang memasuki tahun kedua ini, tim medis fokus menangani pasien dengan kelainan bawaan atau kongenital.
Berdasarkan hasil skrining, tercatat ada enam pasien yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan penanganan medis khusus berupa bibir sumbing dan celah langit-langit, di mana lima pasien merupakan warga asli Kabupaten Jember dan satu pasien lainnya datang dari Kabupaten Probolinggo.
Selain itu, tim kesehatan turut mengidentifikasi tiga pasien yang mengalami kelainan pada alat genitalia, serta tiga pasien lain yang menderita kelainan anggota gerak baik bagian atas maupun bawah yang seluruhnya tercatat berasal dari Kabupaten Jember.
Langkah penanganan medis tersebut diharapkan mampu mendongkrak kualitas hidup para pasien sekaligus menekan dampak sosial yang harus mereka hadapi.
Ketua panitia Bakti Sosial, dr Ulfa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan pelayanan kesehatan yang digagas Pemkab Jember dalam melengkapi jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang sudah berjalan karena keberadaan UHC saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga tanpa didukung oleh program penunjang lainnya.
“Dengan adanya UHC, masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan layanan. Perlu didukung program-program kesehatan lainnya sehingga UHC benar-benar menjadi program yang komprehensif,” ucap dr Ulfa.
Pemkab Jember sendiri telah mengembangkan sejumlah program pendukung lain, seperti pengerahan 1.200 tenaga kesehatan, layanan Home Care, hingga berbagai kegiatan bakti sosial medis demi memperluas akses bagi masyarakat.
Ulfa menambahkan bahwa penanganan kelainan bawaan memerlukan perhatian yang berkelanjutan, sehingga tim ahli bersama Dinas Kesehatan terus aktif mendata pasien agar kasus yang membutuhkan tindakan medis dapat segera tertangani dengan baik.
“Kami berharap melalui bakti sosial ini, anak-anak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” katanya.
Rangkaian kegiatan bakti sosial ini juga diisi dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di mana Pemerintah Kabupaten Jember memilih merayakannya lewat aksi sosial kemasyarakatan.
“Ini bentuk syukur kami atas ulang tahun Pak Prabowo. Tidak ada perintah dari beliau, ini inisiatif kami sebagai bentuk syukur agar beliau diberi kesehatan. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju,” ucap Gus Fawait melanjutkan keterangan Ulfa.
Bupati juga memastikan bahwa pembiayaan untuk pasien yang berasal dari luar daerah sama sekali tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember, setelah segala aspek yang berkaitan dengan regulasi serta mekanisme pembiayaan dibahas secara matang bersama pihak-pihak terkait sebelumnya.
Memasuki tahap lanjutan, jenis pelayanan medis yang diberikan akan semakin diperluas ke berbagai tindakan lain, mulai dari operasi katarak, penanganan kasus kebidanan dan kandungan, hingga ragam layanan kesehatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
Gus Fawait menilai bahwa jaminan kesehatan yang ada belum secara otomatis membuat seluruh warga dapat mengakses tindakan medis dengan mudah, sebab sebagian masyarakat masih terkendala oleh faktor informasi, akses pelayanan, hingga kondisi sosial ekonomi mereka.
“Selain UHC, pengobatan gratis juga perlu dilengkapi dengan kegiatan seperti bakti sosial. Ada masyarakat yang mungkin belum mengetahui atau belum bisa mengikuti pelayanan secara normal, sehingga kami berupaya menjangkau mereka,” ujar Gus Fawait.
Oleh karena itu, Pemkab Jember juga mengandalkan layanan pendukung seperti Home Care dan Mobil Cinta untuk membantu warga yang memerlukan pendampingan serta akses langsung ke fasilitas kesehatan.
Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, pemerintah daerah juga tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, sektor pendidikan lewat revitalisasi sekolah, serta program beasiswa sebagai prioritas utama.
Pada tahun berikutnya, Pemkab Jember bahkan merencanakan pemberian dukungan berupa seragam sekolah, dan setelah fondasi kebutuhan dasar tersebut diperkuat secara menyeluruh, pembenahan infrastruktur daerah juga dipastikan akan terus berlanjut. (*)
ADVERTORIAL
Aturan WFH bagi ASN Diterapkan Gus Fawait Akibat Antrean BBM
DETAIL.ID, Jember – Langkah cepat dan strategis kembali diambil oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dengan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara.
Kebijakan ini resmi dikeluarkan menyusul masuknya berbagai laporan mengenai fenomena antrean panjang kendaraan yang memenuhi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah setempat.
Permasalahan antrean panjang bahan bakar minyak tersebut terpantau tidak hanya terjadi di dalam batas teritorial Kabupaten Jember saja.
Berdasarkan laporan yang diterima, kendala serupa turut meluas dan melanda berbagai daerah lain di luar wilayah Provinsi Jawa Timur, bahkan hingga mencakup kawasan Pulau Pulau Bali.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan tanggapan bahwa proses distribusi energi secara prinsip memang merupakan kewenangan serta tanggung jawab utama dari pihak Pertamina.
Meskipun demikian, pemerintah kabupaten tetap terpanggil untuk ikut serta mengambil peran aktif dalam mencarikan solusi terbaik agar aktivitas pelayanan serta proses pembelian bahan bakar di masyarakat bisa segera kembali normal.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pimpinan daerah yang akrab disapa Gus Fawait ini mengumumkan secara langsung pemberlakuan aturan bekerja jarak jauh bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan daerah guna menekan tingkat mobilitas harian.
“Kami Pemerintah Kabupaten Jember memutuskan hari Jum’at ini, kemudian hari Senin minggu depan untuk para ASN Kabupaten Jember, kami putuskan untuk work from home. Untuk bekerja dari rumah,” ujar Gus Fawait, Jumat, 16 Oktober 2026 malam.
Penerapan kebijakan bekerja dari rumah ini secara khusus difokuskan untuk membantu mengurai tingkat kepadatannya serta memangkas antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai titik SPBU wilayah Kabupaten Jember.
Gus Fawait berharap langkah pembatasan sementara ini mampu memberikan ruang dan kelonggaran bagi arus lalu lintas maupun proses distribusi di lapangan.
“Mudah-mudahan bisa membantu Pertamina untuk memulihkan kembali distribusi BBM dan penjualan BBM di SPBU-SPBU Kabupaten Jember,” katanya.
Sebagai tahap tindak lanjut ke depan, pihak Pemkab Jember menyatakan masih akan terus mengamati perkembangan situasi riil yang terjadi di lapangan serta mengagendakan pembahasan bersama pihak manajemen Pertamina.
Sementara itu, klarifikasi resmi terkait faktor penyebab munculnya antrean panjang kendaraan di SPBU disampaikan langsung oleh Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.
Ia memaparkan bahwa kendala tersebut timbul sebagai dampak dari adanya dinamika geopolitik internasional yang mengganggu kestabilan rantai pasok energi global serta berdampak pada ketepatan jadwal kedatangan kapal tanker minyak.
Kendati demikian, pihak Pertamina memberikan penegasan kuat bahwa situasi pelik tersebut sama sekali tidak memicu adanya pengurangan jumlah pasokan bahan bakar minyak yang dialokasikan untuk pengiriman khusus ke wilayah Kabupaten Jember.
“Kami garis bawahi bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian pola distribusinya,” tutur Ahad Rahedi. (*)



