Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.

Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.

Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.

“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.

Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.

”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.

Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.

Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.

“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.

“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.

Advertisement

ADVERTORIAL

Letkol Sroedji Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Gus Fawait Ajak Warga Teladani Perjuangannya

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, berpidato dalam Bunga Desaku di Kecamatan Gumukmas, Senin (10/11/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Letkol Muhammad Sroedji disambut rasa bangga oleh warga Kabupaten Jember.

Kabar tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, ketika menghadiri kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Senin, 10 November 2026.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ia bersama masyarakat turut mengirimkan Surah Al-Fatihah sebagai bentuk syukur dan penghormatan bagi almarhum.

Gus Fawait menjelaskan bahwa pengakuan dari pemerintah pusat ini merupakan buah dari proses panjang yang dikawal bertahun-tahun.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga serta seluruh masyarakat Jember yang memiliki keterikatan sejarah dengan sang tokoh.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Perjuangan ini bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah lebih dari lima tahun. Hari ini Letkol Muhammad Sroedji akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal perjuangan beliau diterima Allah SWT dan semangatnya terus hidup di tengah masyarakat Jember,” ujar Gus Fawait.

Perjuangan Letkol Muhammad Sroedji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dinilai wajib menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Semangat pengabdian tersebut diharapkan terus terjaga untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen untuk terus mengawal pengusulan tokoh-tokoh pejuang lokal lainnya agar jasa mereka mendapatkan pengakuan yang layak dari negara.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam menjaga sejarah dan menghargai jasa para pendahulu.

Nilai kepahlawanan ini dipandang perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui dunia pendidikan.

Anak-anak Jember diharapkan mengenal para pejuang dari daerahnya sendiri demi menumbuhkan kebanggaan, kecintaan tanah air, serta semangat meneruskan pengabdian.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Fawait menerangkan bahwa kegiatan Bunga Desaku merupakan sarana pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada warga.

Berbagai program mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi seperti penguatan UMKM dan Mlijo Cinta turut disosialisasikan kepada masyarakat.

Gus Fawait berharap anugerah Pahlawan Nasional ini tidak sekadar tercatat dalam sejarah, melainkan mampu menghidupkan semangat pengabdian nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui pembangunan, pendidikan, dan kepedulian antarsesama. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Menjadi Peserta JKN Aktif, Cara Sederhana Menjadi Pahlawan bagi Sesama

DETAIL.ID

Published

on

Musripa menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kesadaran masyarakat untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif menjadi salah satu kunci utama dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang terjamin.

Pesan tersebut disampaikan Musripa (39), Kepala Desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, usai mengikuti kegiatan sosialisasi JKN melalui layanan BPJS Keliling.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memanfaatkan layanan digital dengan mengunduh aplikasi Mobile JKN sebagai sarana untuk memudahkan akses informasi kesehatan bagi peserta.

Bagi Musripa, program JKN bukan hanya sekadar jaminan pelayanan kesehatan, melainkan juga bentuk nyata semangat gotong royong yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi yang diikuti, ia mendapatkan berbagai informasi penting mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Melalui sosialisasi ini saya semakin memahami bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan dengan cara yang sederhana, yaitu memastikan dirinya menjadi peserta JKN yang aktif. Ketika kita aktif sebagai peserta, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga ikut mendukung semangat gotong royong untuk saling membantu antar peserta,” ujar Musripa, Selasa, 10 November 2026.

Sebagai Kepala Desa, Musripa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Ia berharap warga semakin sadar untuk rutin mengecek status kepesertaannya, baik melalui kanal layanan BPJS Kesehatan maupun melalui aplikasi Mobile JKN yang kini semakin mudah digunakan.

Menurutnya, kemudahan akses digital yang diberikan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan praktis.

Berbagai kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor, termasuk pengecekan status kepesertaan.

“Peserta jangan sampai menunggu saat sakit baru mengecek status JKN. Saya mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa kepesertaan mereka agar ada kepastian penjaminan ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan atau harus berobat. Dengan begitu masyarakat bisa lebih tenang karena perlindungan kesehatannya sudah terjamin,” katanya.

Musripa juga menyampaikan rasa syukurnya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).

Menurutnya, capaian tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kabupaten Jember sudah mencapai UHC. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah hadir memberikan perlindungan sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir menghadapi biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.

Musripa meyakini bahwa masyarakat yang sehat akan mampu menjalankan aktivitas dan pekerjaannya secara optimal.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Investasi terbesar suatu daerah bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Karena itu, ia berharap seluruh warga dapat memanfaatkan program JKN dengan sebaik-baiknya serta menjaga kepesertaan tetap aktif,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Samsul Apresiasi Inovasi BPJS Kesehatan, Ajak Masyarakat Jaga Keberlangsungan Program JKN

DETAIL.ID

Published

on

Samsul Arifin menunjukkan layanan Mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan KC Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi salah satu manfaat penting yang dirasakan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berbagai inovasi yang dihadirkan BPJS Kesehatan dinilai mampu memberikan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh informasi maupun mengakses layanan kesehatan.

Hal tersebut dirasakan Samsul Arifin (43), seorang perangkat desa asal Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang terdaftar sebagai peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) KP Desa.

Sebagai bagian dari masyarakat yang turut merasakan manfaat Program JKN, Samsul menilai berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta.

Menurutnya, transformasi layanan yang terus dilakukan menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Menurut saya, inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat. Sekarang sudah banyak kemudahan yang bisa dimanfaatkan peserta untuk mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait JKN. Harapannya, inovasi seperti ini terus dikembangkan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan,” ujar Samsul, Senin, 9 November 2026.

Ia memahami bahwa keberlangsungan Program JKN tidak terlepas dari kontribusi seluruh peserta.

Prinsip gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut memungkinkan peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik turut berkontribusi dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.

“Program JKN ini milik kita bersama. Karena itu, kita juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga keberlangsungannya. Kalau memang kondisi ekonomi kita sudah mampu membayar iuran secara mandiri, sebaiknya beralih ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Dengan begitu, bantuan iuran dari pemerintah bisa lebih tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Samsul menambahkan, kepedulian terhadap keberlangsungan JKN dapat dimulai dari kesadaran sederhana, yakni memahami hak dan kewajiban sebagai peserta.

Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mengingat pentingnya JKN ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi juga perlu memastikan kepesertaannya tetap terjaga dalam kondisi aktif.

“Jangan sampai kita baru mengecek status kepesertaan ketika sedang sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebaiknya rutin memastikan status JKN tetap aktif. Dengan begitu, ketika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, kita sudah memiliki perlindungan dan bisa mengakses layanan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Samsul.

Samsul berharap semangat gotong royong yang menjadi dasar penyelenggaraan Program JKN terus terpelihara di tengah masyarakat.

Ia mengapresiasi seluruh peserta yang telah berkontribusi menjaga keberlangsungan program, termasuk pemerintah yang memberikan dukungan melalui pembiayaan iuran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“JKN adalah program kita bersama. Mari saling peduli dan bergotong royong. Bagi yang mampu, mari berkontribusi melalui pembayaran iuran secara mandiri, dan bagi yang masih membutuhkan bantuan, semoga tetap mendapatkan perlindungan. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pengobatan,” tutur Samsul. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs