ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Sinyal Kuat Pilgub Jatim, Gus Fawait Tegaskan Kesetiaan Pengabdian untuk Rakyat Jember
DETAIL.ID, Jember – Wacana pengusungan Bupati Jember, Gus Fawait, menuju panggung Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) oleh sejumlah legislator daerah direspon dengan nada santai.
Usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jember pada Senin, 14 September 2026 siang, ia memilih menepi sejenak dari hingar bingar bursa kepemimpinan provinsi demi menuntaskan janji politiknya di tingkat lokal.
Meskipun menghargai aspirasi yang mengemuka, Gus Fawait menegaskan bahwa konsentrasi utamanya saat ini tidak bergeser dari agenda penanganan kemiskinan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pendidikan di Jember.
“Semua doa baik tentu kami aminkan. Tetapi, soal pemilihan gubernur, izinkan saya fokus bekerja terlebih dahulu untuk mewujudkan program-program yang ada di Jember,” kata Gus Fawait.
Ia menekankan bahwa kalkulasi dan rekomendasi mengenai kontestasi Pilkada maupun Pilgub sepenuhnya merupakan ranah pengurus partai tingkat pusat di Jakarta, bukan kewenangannya sebagai pejabat daerah.
“Urusan Pilkada maupun Pilgub itu keputusan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Tugas saya sekarang adalah bekerja dan mengentaskan kemiskinan di Jember,” ujarnya.
Sebagai seorang politisi yang bernaung di dalam struktur partai, ia menyatakan siap tunduk pada perintah dan skenario politik apa pun yang ditetapkan pimpinan pusat di masa mendatang.
“Sebagai kader, kami siap ditempatkan di mana saja, baik diminta melanjutkan di Jember, ditugaskan di tempat lain, ataupun tidak mencalonkan diri lagi,” tutur Gus Fawait. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Perkuat Homecare hingga Pelosok
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember terus mengembangkan pola pelayanan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Program Homecare menjadi salah satu bentuk pelayanan langsung yang menyasar warga dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas.
Pada Jumat, 11 September 2026 siang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama Camat dan Kepala Puskesmas Jelbuk turun langsung menyambangi sejumlah warga di Kecamatan Jelbuk.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mendatangi sedikitnya empat hingga lima titik sasaran.
Warga yang menjadi sasaran layanan antara lain lansia, penyandang disabilitas mental, serta ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.
“Hari ini kami menyisir beberapa lokasi warga yang membutuhkan penanganan khusus, mulai lansia, warga dengan disabilitas mental, hingga ibu hamil risiko tinggi. Salah satunya adalah ibu yang sedang mengandung anak keempat. Harapannya, proses persalinannya nanti bisa berjalan lancar dan selamat,” ujar Helmi.
Menurut Helmi, kegiatan itu merupakan kunjungan tahap kedua di wilayah Jelbuk.
Setelah menyasar kawasan sekitar pusat kecamatan, pelayanan akan diperluas menuju kawasan yang lebih terpencil.
Pemkab Jember bersama Puskesmas dan masyarakat setempat juga menyiapkan langkah menghadapi persoalan akses.
Warga yang tinggal di lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat dapat dievakuasi menggunakan tandu menuju jalan utama atau fasilitas kesehatan terdekat.
Skema tersebut disiapkan terutama apabila terjadi kondisi darurat maupun terdapat ibu hamil yang membutuhkan penanganan untuk proses persalinan.
Selain menyiapkan akses evakuasi, pemerintah daerah juga merencanakan rumah singgah sementara.
Rumah warga yang kosong akan dikoordinasikan bersama pemerintah kecamatan dan Dinas Sosial untuk dimanfaatkan bagi pasien maupun ibu hamil dari wilayah pelosok.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Camat dan Dinas Sosial untuk memanfaatkan rumah warga yang kosong sebagai rumah singgah sementara. Langkah ini penting agar warga dari daerah jauh tidak perlu bolak-balik saat mendekati waktu persalinan,” kata Helmi.
Helmi juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta jajaran Puskesmas Jelbuk yang terus terlibat dalam pelayanan lapangan.
Ia menilai keberlangsungan layanan membutuhkan kerja bersama hingga tingkat lingkungan.
“Penghargaan itu hanya simbol. Yang paling utama adalah hakikat pelayanan itu sendiri, bagaimana kita hadir melayani masyarakat dengan niat ibadah. Saya berharap semangat dan ritme kerja sama antara Puskesmas, Kecamatan, hingga elemen RT/RW ini terus dipertahankan secara konsisten,” tutur Helmi.
Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan juga dilakukan dalam merespons persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Ketika antrean kendaraan terjadi di sejumlah titik pengisian bahan bakar, Pemkab Jember mengerahkan berbagai unsur pemerintahan untuk melakukan pemantauan dan penanganan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat harus direspons dengan langkah yang terukur sekaligus kehadiran langsung pemerintah.
“Masalah ini bukan cuma soal ketersediaan BBM, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi kesulitan di lapangan,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, jajaran OPD, camat hingga petugas SPPG dilibatkan dalam penanganan di lapangan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi secara langsung sekaligus mempercepat langkah penyelesaian.
Jember memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa.
Kondisi tersebut membuat pelayanan publik membutuhkan koordinasi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga wilayah paling dekat dengan masyarakat.
Pemkab Jember pun terus mendorong agar pelayanan tidak berhenti pada kebijakan administratif.
Melalui layanan yang mendatangi rumah warga dan keterlibatan langsung aparatur dalam menangani persoalan di lapangan, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meski berada di wilayah dengan tantangan akses maupun kondisi yang berbeda. (*)
ADVERTORIAL
Langkah Nyata Tekan Stunting, BPJS Kesehatan Jember Salurkan Bantuan Sanitasi Aman untuk Warga Desa Kamal
DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan Cabang Jember menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat hingga ke tingkat tapak.
Melalui penyaluran bantuan Program Organization Social Responsibility (OSR) BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, fasilitas sanitasi diserahkan secara langsung kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Penyerahan bantuan ini dipimpin oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Yessy Novita melalui Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi, Fuad Manar, serta dihadiri jajaran Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Bapperida Kabupaten Jember, dan Pemerintah Desa Kamal.
Langkah ini diambil mengingat penyediaan sanitasi yang layak menjadi intervensi lingkungan yang krusial untuk mencegah timbulnya penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menegaskan pentingnya faktor lingkungan dalam upaya pencegahan stunting pada generasi muda.
“Anak-anak yang tumbuh di lingkungan sehat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Karena itu, melalui Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman, kami ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting,” ujar Yessy.
Ia juga menambahkan bahwa semangat pencegahan ini berjalan beriringan dengan pelayanan yang diselenggarakan dalam cakupan JKN.
“Jika JKN hadir memberikan perlindungan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, maka program sanitasi ini hadir untuk membantu masyarakat tetap sehat. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat,” tuturnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Jember, Gini Wuryandari.
Menurutnya, pemenuhan sanitasi yang aman sangat sejalan dengan agenda prioritas pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Kami sangat mengapresiasi Program OSR BPJS Kesehatan Tanggap Kesehatan Sanitasi Aman ini. Bantuan yang diberikan selaras dengan upaya percepatan penurunan stunting yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Jember. Penyediaan sanitasi yang layak merupakan bagian dari intervensi sensitif stunting yang memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat,” kata Gini.
Gini juga berharap program ini memberi dampak positif yang berkelanjutan terhadap kebiasaan hidup bersih warga setempat.
“Program ini sejalan dengan salah satu pilar STBM, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat melalui akses sanitasi yang aman bagi seluruh masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Kamal. Semoga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga keberlanjutannya sehingga masyarakat semakin terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Jember sekaligus Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, Muhammad Zuhdi.
Ia menilai kolaborasi lintas sektor melalui program tanggung jawab sosial memegang peranan penting bagi kemajuan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kontribusinya melalui pembangunan sanitasi aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah desil satu di Desa Kamal. Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jember. Kami berharap apa yang telah diberikan melalui Program OSR BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat,” kata Zuhdi.
Lebih lanjut, Zuhdi menyuarakan harapan agar sinergi program sosial terus berlanjut ke depannya.
“Sebagai Sekretariat Forum CSR Kabupaten Jember, kami juga berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dapat terus terjalin pada program-program CSR berikutnya. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember,” ujarnya.
Rasa syukur turut dirasakan oleh para warga penerima bantuan. Salah seorang penerima manfaat di Desa Kamal, Saripa (63), menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian yang diberikan kepada keluarganya.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Jember atas bantuan ini. Fasilitas sanitasi yang lebih layak tentu sangat membantu keluarga kami untuk hidup lebih sehat. Kami berharap anak-anak kami dapat tumbuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kami juga merasa lebih tenang karena seluruh keluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN sehingga memiliki jaminan saat membutuhkan layanan kesehatan,” ucap Saripa. (*)



