ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Tinjau SPBU Bersama Pertamina, Stok BBM Dipastikan Aman
DETAIL.ID, Jember – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, memimpin peninjauan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Jember guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman, Jumat, 6 Maret 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jember Muhammad Fawait di tengah isu fluktuasi distribusi energi.
Tim pemantauan mendatangi empat SPBU di wilayah Jember, yakni SPBU Gebang, SPBU Ahmad Yani, SPBU Kaliwates, dan SPBU Tawang Alun.
Di setiap lokasi, tim mengecek kondisi stok BBM sekaligus berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna menjaga kelancaran distribusi energi hingga ke berbagai wilayah Kabupaten Jember.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi hambatan distribusi di tingkat pengecer agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketahanan stok saat ini berada pada level yang sangat baik, bahkan cenderung berlebih dari estimasi konsumsi harian normal,” kata Helmi.
Data dari Pertamina menunjukkan pasokan harian BBM di wilayah Kabupaten Jember turut meningkat untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
Pada hari yang sama, distribusi mencapai 580 ton Pertalite dan lebih dari 300 ton Pertamax.
“Angka ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas energi bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Jember,” ucap Helmi.
Helmi juga meneruskan arahan Bupati Jember Muhammad Fawait agar masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Pemerintah memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan Pertamina siap menyalurkan tambahan jika kebutuhan meningkat.
Pemerintah Kabupaten Jember bersama aparat penegak hukum juga memperketat pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan BBM, termasuk pemantauan terhadap pedagang bensin eceran yang terindikasi melakukan penimbunan dalam jumlah besar.
“Melalui langkah-langkah preventif dan represif ini, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan BBM di Kabupaten Jember tetap terjaga. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Jember,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Gus Fawait Pastikan BBM Jember Aman di Tengah Isu Kelangkaan
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah ini tetap aman meski muncul kekhawatiran masyarakat yang memicu aksi panic buying di sejumlah wilayah.
Dalam rapat koordinasi, Gus Fawait menyampaikan kondisi pasokan BBM di Jember tidak mengalami gangguan.
Ia menyebut stok yang tersedia bahkan dalam kondisi melimpah sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan.
“Kondisi BBM di Kabupaten Jember sangat aman bahkan melimpah. Masyarakat tidak perlu panik karena realitanya justru berbeda dengan kabar yang beredar,” ujarnya.
Ia menjelaskan situasi yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi beberapa bulan lalu ketika pasokan BBM sempat berkurang.
Pada saat itu, keterbatasan pasokan dipicu oleh faktor cuaca dan pembangunan infrastruktur.
Sementara isu yang berkembang saat ini muncul seiring ketidakstabilan kondisi global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi internasional.
Pemerintah daerah, kata Gus Fawait, juga menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan BBM meningkat.
Pertamina bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah siap melakukan penambahan pasokan bila diperlukan.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih cermat menerima informasi yang beredar terkait kondisi BBM di Jember.
“Saya berharap masyarakat lebih cermat dan bijak, tidak mudah percaya dengan kabar-kabar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait kondisi BBM di Jember,” katanya menegaskan.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan sisa Ramadan dengan kegiatan positif tanpa terpengaruh isu yang belum terbukti kebenarannya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.
Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.
Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.
Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Fotokopi KTP Pemohon
- Surat Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
- Mengisi Formulir Pendaftaran
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.
“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.
Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.
“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.
Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.
Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.
Reporter: Dyah Kusuma


