ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Warga Jember Rasakan Manfaat Nyata Layanan JKN, Berobat Jadi Lebih Tenang
DETAIL.ID, Jember – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai kalangan sebagai bentuk perlindungan saat membutuhkan layanan medis.
Hal tersebut dialami Fatimah (45), seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, yang telah lama terdaftar sebagai peserta JKN.
Bagi dirinya, program ini menghadirkan rasa tenang bagi keluarga manakala harus menjalani proses pengobatan di fasilitas kesehatan.
Sebagai bagian dari peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, Fatimah menceritakan pengalamannya ketika menghadapi gangguan kesehatan pada saluran kemih atau urologi.
Kondisi tersebut memaruskannya memperoleh penanganan medis secara komprehensif hingga harus dirujuk ke rumah sakit.
Situasi itu membuatnya menyadari bahwa ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mengantisipasi besarnya biaya pemeriksaan lanjutan maupun tindakan medis di rumah sakit.
“Bagi saya, Program JKN ini sangat membantu. Kita tidak pernah tahu kapan akan sakit dan membutuhkan pengobatan. Dengan adanya JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, saya merasa lebih tenang karena ketika saya atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu terlalu khawatir memikirkan biaya pengobatannya,” ujar Fatimah, Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain aspek pembiayaan, kemudahan akses serta mutu pelayanan di fasilitas kesehatan turut mendatangkan kesan positif baginya selama menjalani rangkaian perawatan.
Ia menilai pihak fasilitas kesehatan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik demi kenyamanan pasien.
“Selama menggunakan JKN, saya merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Ketika membutuhkan pengobatan, kami bisa mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Saya juga melihat rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya agar pasien merasa lebih nyaman,” tuturnya.
Di akhir pengalamannya, Fatimah menyampaikan harapan agar Program JKN dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.
Menurutnya, program ini merefleksikan semangat gotong royong dalam memenuhi hak dasar kesehatan bagi masyarakat luas.
“Menurut saya, JKN sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya jaminan kesehatan ketika sudah sakit. Saya berharap program ini terus ada dan semakin baik pelayanannya, karena manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti kami,” ucapnya. (*)
ADVERTORIAL
Dokter Puskesmas Semboro Jember Rasakan Dampak Nyata JKN Lewat Semangat Gotong Royong
DETAIL.ID, Jember – Setiap hari, Puskesmas Semboro di Kabupaten Jember kedatangan warga yang ingin berobat dengan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu dokter umum di puskesmas tersebut, dr. Ignatius Yuli Sugiarto (50), menyaksikan langsung bagaimana program ini membantu masyarakat memperoleh layanan medis tanpa beban biaya pengobatan yang besar.
Bagi dr. Sugiarto, kemudahan akses tersebut memberikan rasa aman bagi peserta ketika membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan medis.
Situasi ini membuat pasien bisa lebih fokus menjalani proses pengobatan dan pemulihan tanpa dihantui kecemasan finansial.
“Setiap hari saya melayani peserta JKN di Puskesmas Semboro. Banyak masyarakat yang menyampaikan rasa syukur karena dengan adanya BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan biaya pengobatan yang cukup besar. Sebagai dokter, saya merasa senang melihat program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dr. Sugiarto, Jumat, 30 Oktober 2026.
Komitmen untuk memberikan layanan terbaik terus dipegang teguh oleh jajaran tenaga kesehatan di puskesmas tersebut.
Melihat warga terbantu menjadi kepuasan tersendiri sekaligus dorongan untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima.
“Kami di Puskesmas Semboro berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN. Bagi kami, melihat masyarakat terbantu dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan merupakan kepuasan tersendiri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dr. Ignatius.
Di luar aspek pembiayaan medis, ia menilai Program JKN menyimpan nilai sosial mendalam yang sejalan dengan karakter bangsa, yakni gotong royong.
Sistem iuran rutin yang dibayarkan peserta menjadi wadah kolektif untuk saling menolong tatkala ada yang jatuh sakit.
Melalui mekanisme tersebut, peserta yang berada dalam kondisi sehat turut menopang mereka yang membutuhkan pertolongan medis.
“Menurut saya, Program JKN mengajarkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Saat ini kita sehat dan rutin membayar iuran, berarti kita ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Suatu saat ketika kita membutuhkan, sistem ini juga akan memberikan manfaat bagi kita,” katanya.
Menjelang akhir keterangannya, dr. Ignatius mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat keberlangsungan program ini dengan menjaga keaktifan kepesertaan serta memenuhi kewajiban iuran.
Kolaborasi antara kepatuhan peserta dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan diyakini mampu menghadirkan perlindungan kesehatan yang merata.
“JKN ini merupakan program yang sangat baik karena mengedepankan kepedulian dan kebersamaan. Mari kita jaga bersama, karena melalui semangat gotong royong, kita bisa saling membantu agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tuturnya. (*)
ADVERTORIAL
Pengawasan BPJS Kesehatan Sasar Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Kutakulon Bondowoso
DETAIL.ID, Bondowoso – Tim Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melakukan pengawasan lapangan ke Puskesmas Kutakulon, Kabupaten Bondowoso, Rabu, 28 Oktober 2026.
Langkah ini berfokus pada pemantauan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional serta memastikan program promotif dan preventif berjalan sesuai aturan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sunarto, M.Kes., bersama rombongan.
Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, menerima langsung kedatangan rombongan sebelum mereka bergerak meninjau loket pendaftaran, ruang pemeriksaan, layanan rawat jalan, serta unit kefarmasian.
Rombongan juga mengamati alur Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Program Rujuk Balik.
“Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan upaya promotif dan preventif berjalan optimal di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk pelayanan bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Hal ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ujar Sunarto.
Sunarto memaparkan bahwa pencegahan penyakit sejak dini memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan stabilitas finansial program.
Penerapan pola hidup sehat memperbesar peluang masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh secara jangka panjang.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif ini menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, sehingga manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip gotong royong yang menjadi landasan penyelenggaraan Program JKN, yaitu peserta yang sehat membantu peserta yang sakit dan peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu,” tutur Sunarto.
Menanggapi hal itu, Kepala Puskesmas Kutakulon, drg. Ahmad Mansur, mengapresiasi kehadiran jajaran pengawas.
Ia memandang langkah ini memberi dorongan moral bagi para tenaga medis di lapangan.
“Kunjungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dukungan serta perhatian dari BPJS Kesehatan semakin memotivasi seluruh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta JKN,” kata Mansur.
Mansur menyebut pihak puskesmas menjalankan pencegahan penyakit lewat edukasi rutin, pemantauan kondisi warga, skrining kesehatan, dan pengelolaan pasien penyakit kronis.
“Melalui berbagai program tersebut, kami berharap faktor risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjaga kondisi kesehatannya agar tetap sehat dan produktif,” ujar Mansur. (*)



