ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Lima Puluh Persen Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertifikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh
DETAIL.ID, Palu – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sejumlah sertifikat di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu, 10 Mei 2026. Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari capaian pendaftaran tanah di Sulteng yang tercatat sudah hampir 50% bidang tanah terdaftar dan bersertifikat.
“Patut kita apresiasi di mana sudah hampir 50% tanah sudah terdaftar dan juga hampir 50% bersertipikat. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulteng ini adalah provinsi yang terus tumbuh,” ujar Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyerahkan total 13 sertipikat yang terdiri dari Sertipikat Hak Pakai, Sertipikat Hak Guna Bangunan, sertipikat untuk tanah wakaf, serta sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tersebut diserahkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut Wamen Ossy, pertumbuhan jumlah bidang tanah yang terdaftar dan bersertipikat di Sulteng juga menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan pertanahan seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan tetap menjaga ketelitian dan kualitas data.
“Jangan sampai mengejar angka keberhasilan, tetapi meninggalkan masalah untuk masa depan. Pak Menteri Nusron selalu mengingatkan, cepat tetapi tetap teliti,” kata Wamen ATR/Waka BPN.
Di momen ini, Wamen Ossy mengapresiasi langsung semangat jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang tetap memberikan pelayanan di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.
“Saya melihat kegigihan dan juga keinginan kuat dari para unsur pimpinan di unit-unit kerja baik di Kantor Pertanahan (Kantah) maupun di Kanwil berupaya untuk melaksanakan pengabdian terbaik ini. Bukan untuk saya ataupun untuk Pak Menteri, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk masyarakat yang sama-sama kita cintai,” ucap Wamen Ossy.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Naim beserta jajarannya, dan para Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulteng. (SG/JR)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Geliat Sepak Bola Jember Kembali Membara, Piala Bupati 2026 Siap Digelar Gratis dengan Hadiah Puluhan Juta
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember bersiap menyambut pesta sepak bola rakyat melalui Turnamen Antar Kecamatan Piala Bupati Jember 2026.
Kepastian bergulirnya kompetisi bergengsi ini ditandai dengan sosialisasi resmi yang digelar Askab PSSI Jember di aula Pemkab Jember pada Selasa, 12 Mei 2026.
Memasuki edisi ketiga, turnamen ini ditegaskan sebagai pilar utama pembinaan atlet daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Mewakili Ketua Askab PSSI Jember, Deni Ariyanto menyampaikan bahwa ajang ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan berbagai kompetisi jenjang usia yang telah dilakukan sebelumnya.
“Turnamen ini merupakan Piala Bupati Jember yang ketiga. Sebelumnya kami juga sukses menggelar kompetisi tingkat SD, SMP, SMA hingga Liga Mahasiswa,” ujar Deni.
Ia menekankan bahwa misi utama dari gelaran ini adalah memastikan rantai pembinaan pemain di Jember tidak terputus.
Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Disporabudpar.
Sekretaris Disporabudpar Jember, Dendhy Radiant, menyoroti bahwa dampak turnamen ini melampaui batas lapangan hijau, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
“Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi antar kecamatan. Kalau masyarakat ramai menonton, UMKM dan pedagang kecil juga ikut bergerak. Perputaran ekonomi masyarakat tentu akan semakin terasa,” tutur Dendhy.
Untuk memastikan partisipasi yang luas dari seluruh penjuru wilayah, Ketua Askab PSSI Jember Abdulah Waid menegaskan bahwa pendaftaran turnamen ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.
Meski tanpa biaya pendaftaran, gengsi kompetisi tetap tinggi dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp25 juta.
Dengan aturan teknis yang telah dipaparkan oleh Wakil Ketua Askab PSSI Jember Andik Slamet kepada perwakilan kecamatan, masyarakat kini tinggal menanti peluit pertama dibunyikan untuk menyaksikan bakat-bakat terbaik Jember berlaga demi kehormatan kecamatan masing-masing.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Titip Misi Pengentasan Kemiskinan ke Direksi Baru PDP Kahyangan
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, melantik direksi baru Perumda Perkebunan Daerah (PDP) Kahyangan di Pendapa Wahyawibawagraha, pada Rabu, 13 Mei 2026 malam.
Dalam pelantikan tersebut, Gus Fawait menitipkan misi pengentasan kemiskinan kepada jajaran direksi baru melalui penguatan ekonomi masyarakat kawasan perkebunan.
Direksi baru yang dilantik terdiri dari Gogot Cahyo Baskoro sebagai Direktur Utama PDP Kahyangan, Dima Ahyar sebagai Direktur Umum dan Keuangan, serta Andrias Warsito sebagai pimpinan Perumdam Tirta Pandalungan.
Gus Fawait menyebut PDP Kahyangan memiliki peran besar karena aktivitas perusahaan berada di wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Jember.
Karena itu, ia meminta perusahaan daerah tidak hanya berorientasi pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kebun.
“Sebagai aktivis, mereka tidak boleh ‘baperan’ dan tidak boleh anti terhadap kritik. Mereka harus mampu berpikir out of the box dan membuktikan kinerja mereka melalui per-angka-an,” ujar Gus Fawait.
Ia juga meminta seluruh program perusahaan diukur melalui indikator yang jelas dan berbasis data.
“Saya tidak ingin kinerja hanya dinilai berdasarkan persepsi atau adu kata-kata, kita harus ‘adu data’. Kita lihat data konkret mengenai penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB), hingga pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Selain itu, Pemkab Jember mendorong PDP Kahyangan mengambil peluang dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini mulai disiapkan melalui revisi Perda BUMD.
Direktur Utama PDP Kahyangan Gogot Cahyo Baskoro mengaku akan memulai kepemimpinannya dengan pembenahan tata kelola perusahaan agar lebih sehat dan kompetitif.
“Kami akan berupaya untuk mewujudkan perusahaan Perumda Perkebunan Kahyangan ini menjadi good clean corporate. Jadi, perusahaan yang sehat, yang bersih, dan memiliki daya saing,” kata Gogot.
Ia juga mengulas sejumlah tantangan perusahaan, mulai dari produktivitas tanaman yang belum maksimal hingga persoalan tenaga kerja yang belum mencapai status full employment.
Untuk memperkuat pendapatan perusahaan, PDP Kahyangan akan mengembangkan usaha baru melalui produk premium dan optimalisasi aset wisata.
Wisata Boma, Rimba Camp, dan Kampung Belgia menjadi beberapa lokasi yang disiapkan untuk pengembangan tersebut.
Gogot berharap keberadaan perusahaan mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar perkebunan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap aset perusahaan.
“Kalau masyarakat perkebunan yang tinggal di pinggir kebun itu merasakan manfaat dari keberadaan perkebunan, insyaallah tidak akan ada pencurian, tidak akan ada kebocoran. Karena mereka insyaallah akan saling menjaga,” tuturnya.



