ADVERTORIAL
Al Haris Katakan Pemerintah Provinsi Siap Berkolaborasi Dalam Memberantas Korupsi
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan persoalan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi. Penyataan ini dikatakannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi, bertempat di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis, 14 September 2023.
Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwara, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Gunawan Muhammad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Patoni, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH,MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sambutannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada pimpinan dan jajaran terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang secara berkelanjutan melaksanakan upaya penguatan pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi, terutama menekankan aspek pencegahan (preventif), yang tentunya dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif.
“Secara khusus, kami sangat mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK RI di Provinsi Jambi, sebagai suatu inovasi upaya KPK mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Saya berharap agar upaya ini bisa menanamkan dan meningkatkan kesadaran segenap penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas korupsi, demi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan daerah dan nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menuturkan, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mendukung dan bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal tersebut diantaranya dengan terus meningkatkan pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yaitu 1). Perencanaan dan Pengangaran APBD, 2). Pengadaan Barang dan Jasa, 3). Perizinan, 4). APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) 5). Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), 6). Optimalisasi Pajak Daerah, 7). Manajemen Aset Daerah, dan 8). Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi juga telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, dengan membentuk 7 (tujuh) Pokja untuk Provinsi dan 8 Pokja untuk Kabupaten/Kota, yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi pemerintah,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga mengapresiasi upaya KPK dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Kami sangat mendukung upaya tersebut agar seluruh tanah milik daerah memiliki sertifikat dan legalitas serta kejelasan status. Terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), saya berharap agar program ini berlangsung lancar dan bisa mencapai target yang ditetapkan/direncanakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah berusaha untuk terus meningkatkan pencegahan korupsi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta peningkatan tata kelola aset.
”Oleh karena itu, kami siap untuk menerima saran, masukan, arahan dan rekomendasi serta langkah-langkah supervisi dari KPK. Provinsi Jambi siap memperkuat kolaborasi pemberantasan korupsi, dengan penekanan pada aspek pencegahan (preventif), yang tentunya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan selanjutnya meningkatkan pembangunan, daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam wawancaranya dengan para awak media usai kegiatan, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan hari ini memiliki peran dan nilai yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan KPK bersama dengan Bupati/Walikota ini sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Dimana tadi dijelaskan ada 10 item yang menjadi perhatian yaitu diantaranya ada barang milik daerah, ada PTSL, dan lain sebagainya. Ini saya kira masih banyak yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan sekali,” kata Gubernur Al Haris.
Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya aset daerah yang belum tersertifikasi itu sangat mungkin sekali bisa jadi dijual atau bisa diklaim punya yang bersangkutan dan lain sebagainya.
“Kalau aset itu sudah menjadi milik Pemda, ada sertifikasinya, nah, ini bisa kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dan kita akan mendapatkan keuntungan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menambahkan bahwa dirinya bersama pemerintah kabupaten/kota akan menindaklanjuti arahan KPK dengan bekerjasama dengan BPN.
“Kerjasama ini untuk sertifikat akan kita lakukan disemua daerah. Yang pasti KPK sudah mengimbau kita dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara apa, pertama, adanya anggaran tambahan, kedua, telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset, kita telusuri sampai menjadi milik daerah,” tutur Gubernur Al Haris.
ADVERTORIAL
Prestasi Nasional! Pemkab Bondowoso Sabet Empat Penghargaan Sekaligus
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Pada 2026 ini, Pemkab Bondowoso berhasil meraih empat penghargaan nasional di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai apresiasi atas komitmen dan keberhasilannya menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.
Salah satu penghargaan diberikan kepada Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Prioritas Nasional.
Berbagai program, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B dinilai berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga di Bondowoso.
Selain itu, Pemkab Bondowoso juga meraih penghargaan atas keberhasilannya memperluas akses layanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).
Capaian peserta KB Baru Metode Operasi Wanita (MOW) sepanjang 2026 bahkan melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 100 persen.
Penghargaan berikutnya diberikan atas penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026.
Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah.
Apresiasi juga diterima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso atas peran aktif dan inovasinya dalam menggerakkan masyarakat menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional.
Kontribusi TP PKK dinilai mampu memperkuat implementasi program pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Bondowoso, bukan semata keberhasilan pemerintah daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, seluruh OPD, ASN, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bondowoso dalam mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurutnya, kolaborasi yang terbangun selama ini menjadi modal penting dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.
Ia berharap raihan empat penghargaan nasional tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Empat penghargaan nasional yang diraih semakin menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam mendukung pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. (*)
ADVERTORIAL
Pemkab Bondowoso Perluas Jangkauan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Target 365 Ribu Warga
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mencapai target pelayanan bagi 365 ribu warga, atau sekitar 46 persen dari total penduduk kabupaten.
Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Selasa, 28 Juli 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, capaian pemeriksaan telah menjangkau sekitar 166 ribu warga atau setara 45,53 persen dari target.
“Masih tersisa sekitar 200 ribu warga yang menjadi sasaran dalam lima bulan ke depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” ujarnya.
Masyarakat tidak perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan.
Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas kesehatan akan hadir langsung ke lokasi kegiatan: mulai dari pondok pesantren, posyandu, majelis pengajian, kegiatan sosial, hingga lingkungan RT dan masjid.
“Siapa saja yang ingin mengadakan pemeriksaan secara kolektif, cukup sampaikan permohonan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat. Kami siap turun ke lokasi. Tujuannya tentu agar semakin banyak warga yang mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan capaian pelayanan tertinggi.
Puskesmas Sempol menempati urutan pertama dengan capaian di atas 90 persen, disusul sejumlah puskesmas lain yang telah melampaui angka 70 persen.
Sementara itu, puskesmas dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus.
Pihaknya akan mengevaluasi strategi, menyusun jadwal pelayanan baru, hingga menentukan titik layanan di lapangan agar target akhir tahun dapat tercapai.
Jasin menambahkan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Bondowoso.
Pemeriksaan kesehatan dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk melahirkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat sakit.
“Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Yang kami dorong adalah kesadaran hidup sehat lewat upaya promotif dan preventif sejak dini,” ucapnya.
Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.
Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Bondowoso semakin meningkat. (*)
ADVERTORIAL
Luncurkan Gerakan ‘Mas Bocil’, Pemkab Bondowoso Ajak Semua Pihak Bangun Budaya Literasi Bersama
DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso meluncurkan gerakan ‘Mas Bocil’ (Masyarakat Bondowoso Cinta Literasi).
Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak budaya membaca yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik hingga masyarakat umum.
Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.
“Budaya membaca adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral. Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” ujar Bupati dalam acara pembukaan pameran Festival Literasi di Dinas Perpus dan Kearsipan pada Senin, 27 Juli 2026.
Bupati menegaskan, Pemkab Bondowoso terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui penguatan budaya literasi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pameran Literasi, Festival Literasi, Ngobrol Literasi Bersama Bupati dan Bunda Literasi Daerah Tahun 2026, yang menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat.
Bupati Hamid menuturkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan berkarakter.
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, masyarakat dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak serta terus belajar sepanjang hayat.
Budaya membaca, kata Bupati, adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berlandaskan nilai-nilai moral.
“Karena itu, literasi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, komunitas literasi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan ekosistem literasi yang kuat di Bondowoso.
“Rumah, sekolah, perpustakaan, dan ruang publik harus menjadi tempat tumbuhnya budaya membaca. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat melahirkan generasi Bondowoso yang semakin cerdas, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.
Kepada para pelajar dan generasi muda, Bupati mengajak agar memanfaatkan Festival Literasi yang berlangsung pada 27–31 Juli 2026 sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap membaca.
Reporter: Rehan



