Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Disambut Baik Dirjen OTDA Kemendagri, Pemkab Batanghari Jadi Penyelenggara Bimtek LPPD di Indonesia

Published

on

Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bersama Ditjen OTDA Kemendagri pada Rabu, 26 September 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil evaluasi kerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Tahun 2021-2022.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Daerah Ditjen OTDA Kemedagri RI, Imelda mengatakan, dari 419 kabupaten yang ada di Indonesia, Kabupaten Batanghari merupakan yang pertama kali menggelar kegiatan Bimtek tersebut.

Disela sambutan Imelda menyampaikan, biasanya kalau start-nya duluan hasil laporannya harus bagus, yang kita perlukan memang kepedulian Kepala Daerah, dimana kehadiran Bupatihari ini menunjukkan bahwa LPPD yang menjadi laporan wajib kepala daerah, dalam hal ini menjadi atensi yang tertinggi bagi Pak Bupati,” ujar Imelda.

Imelda pun menyampaikan, sebelum Covid -19 melanda, tepatnya di tahun 2019-2020, Kemendagri memang tidak merilis pencapaian status kinerja daerah.

“Karena memang pelaporan LPPD dari manual ke sistem itu memerlukan waktu dan cara yang tidak sebentar. Sehingga di tahun 2021, Mendagri baru menyampaikan dan merilis Permendagri terkait hasil peningkatan atau hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah,” tuturnya.

Lanjut Imelda, di tahun 2022, tim dari Kemendagri akan kembali merilis dan berharap tidak ada maslah di kemudian hari.

“Karena dari tim nasional hasil LPPD 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023 akan segera disampaikan ke Mendagri” katanya.

“Dan perlu kami sampaikan bahwa Direktorat EKPKD dalam hal ini Kemendagri juga usdah menyampaikan terkait hasil semua peningkatan kinerja daerah kepada Presiden RI,” ujar Imelda lagi.

Dalam waktu dekat ini, Kemendagri akan mengagendakan pertemuan dengan 10 daerah yang meraih peringkat terbaik dalam hasil pelaporan LPPD tersebut.

“Dalam hal ini, 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang akan menerima penghargaan Satya Lencana Tahun 2021-2022. Semoga di tahun 2022 Kabupaten Batanghari ada perubahan perbaikan,” kata dia.

“Perlu kami sampaikan, penghargaan Satya Lencana tersebut akan diserahkan langsung kepada Kepala Daerah yang menerima penghargaan. Secara by name, yang artinya atas nama pribadi Kepala Daerah,” ucapnya.

Kegiatan Bimtek diikuti oleh seluruh OPD dalam Kabupaten Batanghari dengan submateri pembahasan Ditjen OTDA Kemendagri antara lain Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Desk Penyusunan IKK LPPD Per-Urusan Pemerintahan, dan Percepatan Penyusunan LPPD.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting

DETAIL.ID

Published

on

Ketua TP-PKK Jember foto bersama ibu hamil. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.

Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.

“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.

“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs