DAERAH
Sokong Kegiatan Tahun 2024, BPS Sumut Gelar Bimtek PJ Statistik
detail.id/, Medan – Untuk menguatkan pelaksanaan statistik sosial di kabupaten dan kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) PJ Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
Dari keterangan resmi yang diperoleh para wartawan di Medan pada Selasa, 21 November 2023, disebutkan bahwa kegiatan itu digelar di Emerald Garden Hotel, Medan, mulai 20-23 November 2023.
Bimtek ini juga merupakan persiapan untuk menyokong kegiatan BPS Sumut di tahun 2024 agar kualitas data statistik sosial lebih baik lagi.
“Jadi yang diundang adalah seluruh penanggung jawab statistik sosial di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ucap Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin.
Hal itu ia katakan saat berpidato di acara tersebut. Kata dia, ada 33 kabupaten dan kota yang di Sumut yang tersebar sangat luas.
Dengan demikian, kata dia, melalui kegiatan ini kita menyamakan frekuensi dan pemahaman agar standarisasi pelaksanaan lapangan nanti itu bisa lebih baik.
Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, mengatakan, di dalam standarisasi pendataan itu juga terdapat satu jaminan terkait dengan lahirnya kualitas data.
Kalau tidak ada standar, tidak berbanding dan masing-masing pemahamannya, ketika bersatu di satu data provinsi maka itu akan terjadi persoalan. Akan ada kelemahan di sana-sini.
“Jadi yang terpenting kegiatan ini adalah di mana petugas kami yang ada di daerah itu dikuatkan potensi dan pemahamannya dalam dalam tugas-tugas statistik sosial khususnya,” katanya.
Ia menambahkan, untuk peserta Bimtek dari 33 kabupaten/kota itu ada yang baru dan ada yang lama.
Jadi yang lama ada dari Nias Barat karena BPS belum ada di sana jadi direkrut dari Nias induk untuk bisa menguatkan agar bisa mengawal pelaksanaan lapangan sosial di sana.
Juga ada beberapa yang mutasi. Karena mutasi dia baru pindah antarkota dan itu dikuatkan di sini agar kemampuannya betul-betul sama.
Ditanya apakah ada ketimpangan yang sangat besar antara kabupaten/kota, dikatakan Hasan, sesungguhnya ketimpangan dari sisi kompetensi ada.
“Levelisasi pemahaman itu ada. Mungkin yang lebih paham provinsi karena sudah biasa melihat dan hasilnya sudah terlihat,” ujarnya.
“Jadi kegiatan ini memang menguatkan karena boleh jadi masalahnya misalnya di akses. Misalnya di Nias Selatan. Bagaimana mencapai kepulauan, itu punya kendala tersendiri,” kata Hasan lagi.
Jadi, ujarnya, untuk hal tersebut, tambahnya, strategi yang mereka bangun akan dilihat apakah sudah baik atau tidak.
Hal itu juga akan dikomunikasikan dalam kegiatan ini. Ia mencontohkan, untuk memantau rumah tangga yang mau disurvei, petugas harus ketok pintu jadi harus dilatih.
“Tidak bisa dihindari memang beberapa akses itu yang menjadi faktor apakah itu fakta terkait dengan kepulauan, jarak, termasuk daerah-daerah sulit,” kata dia.
“Ada seperti di Kepulauan Nias. Itu punya karakteristik jadi strateginya berbeda dengan di daerah tinggi misalnya di Danau Toba, termasuk di pantai barat dan pantai timur,” kata dia lagi.
Ia bilang hal itu ada perbedaan strategi untuk kita mengawal kualitas datanya terutama di dalam merekrut petugas.
“Kan petugas itu banyak yang direkrut dari masyarakat. Nah proses dan cara melatihnya harus disesuaikan seperti soal bahasa. Itu juga strategi kita untuk memudahkan pendataan di lapangan,” tutur Hasan
Ia pun berharap, petugas yang diundang di Bimtek ini bisa melakukan pelatihannya dengan baik. Karena ini proses untuk mengawal kualitas data sesungguhnya.
Hasan mengatakan, untuk poin-poin yang ditekankan untuk statistik sosial di setiap daerah sama karena kuesionernya sama.
Pertanyaan yang ditanyakan sama. Hanya bagaimana menyampaikan satu pertanyaan tapi dipersepsikan dengan sama.
“Saya contohkan pendataan pengeluaran makan. Ada yang digali dengan dalam. Ada yang masih permukaannya saja misalnya cuma jenis makanan,” ucapnya.
Tapi, kata dia, ada juga yang mendalam hingga menanyakan bumbunya. Jadi di sini, ujarnya, bagaimana juga menggali supaya petugas itu juga care di dalam data yang lengkap.
“Jadi bukan sekadar mendata, tapi harus lengkap sesuai fakta apa yang dikonsumsi. Karena itu nanti akan berdampak pada angka kemiskinan,” ujar Hasan.
Reporter: Heno
DAERAH
Sholat Id di Durian Lecah, Bupati M. Syukur Temukan Jembatan Rusak, Minta Dinas PU Segera Perbaiki
DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur melaksanakan sholat Iduladha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Pondok Pesantren, Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Rabu, 27 Mei 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh melaksanakan salat Id di Masjid Baitul Makmur kawasan Sungai Misang, Bangko.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait pembangunan infrastruktur, evaluasi kinerja pemerintahan, hingga sikap keterbukaannya dalam melayani masyarakat.
Hal paling menjadi sorotan adalah fasilitas publik. Dalam perjalanan menuju Masjid, Bupati M. Syukur melihat kondisi lantai jembatan gantung yang mulai rusak.
“Saya tadi lewat jembatan kita, saya lihat lantainya sudah agak sedikit rusak. Maka saya perintahkan Kadis PU untuk segera memperbaiki lantai jembatan demi keamanan masyarakat,” kata M. Syukur di hadapan jemaah.
Di hadapan para ulama, kiai, dan warga, Bupati yang telah menjabat selama satu tahun lebih ini secara berlapang dada menyampaikan permohonan maaf atas visi-misi pemerintahan yang belum terealisasi secara sempurna.
Ia mengajak pada momen Iduladha ini sebagai ajang untuk introspeksi diri dan saling berbagi. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan bantuan hewan kurban.
“Ada enam ekor sapi yang kami serahkan, dan salah satunya ada di Desa Durian Lecah ini. Silakan panitia untuk membagikannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati M. Syukur juga menjamin tidak ada sekat birokrasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Rumah dinas bupati selalu terbuka untuk masyarakat. Dan nomor handphone saya enggak pernah diganti. Silakan kalau ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mohon kiranya bisa disampaikan,” ucapnya sembari meminta doa agar tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin Kabupaten Merangin.
Bupati yang sengaja datang lebih awal sejak pukul 06.30 WIB ini mengajak seluruh jemaah untuk menyambut Iduladha dengan penuh kegembiraan yang bermakna, sekaligus bersama-sama memakmurkan masjid. (*)
DAERAH
Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.
Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.
“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.
Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.
“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).
Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.
Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.
Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.
Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.
Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.
“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.
“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.
Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.
“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.
Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.
“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)



