TEMUAN
Sudah Setengah Tahun Berlalu, Janji Bedah Rumah Buruh Hanya Tinggal Janji, Mustofa: Jangan Beri Kami Harapan!

DETAIL.ID, Jambi – Setengah tahun yang lalu, persisnya perayaan Mayday pada 1 Mei 2023 di Taman EV Garden di Kawasan Palmerah Kota Jambi. Wajah Mustofa bersama dua buruh lainnya sumringah. Mereka bertiga secara simbolis dihadiahi Gubernur Jambi, Al Haris, program bedah rumah.
Mereka hadir dan berfoto langsung dengan Gubernur Jambi, Al Haris. Turut hadir pula Kadisnakertrans Provinsi Jambi, Bahari Panjaitan selaku penanggung acara Mayday tersebut.
Mustofa adalah buruh di PT SGS di Muarojambi. Ia sangat berharap sekali rumahnya segera dibedah. Namun sudah setengah tahun lebih berlalu, janji program bedah rumah itu hanya tinggal janji. Hingga kini, rumah Mustofa dan buruh lainnya belum dibedah sama sekali.
“Pasca penyerahan bantuan secara simbolik pada peringatan Hari Buruh lalu di EV Garden, sampai kini belum ada kabar beritanya, Bang,” kata Mustofa kepada DETAIL.ID pada Senin, 20 November 2023.
Padahal, rumah Mustofa dan kedua rekannya sudah disurvei. Menurut Mustofa, Kadisnakertrans, Bahari Panjaitan datang langsung melakukan survei rumahnya.

Salah satu rumah buruh yang akan dibedah tetapi belum terealisasi hingga kini. (DETAIL/ist)
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Roida Pane juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya belum mendapat kabar progres dari hasil survei maupun kelanjutan program bedah rumah tersebut.
“Kami tidak tahu apakah hasil surveinya layak atau tidak layak, karena kami tidak dikabari,” kata Roida pada Senin, 20 November 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kadisnakertrans), Bahari Panjaitan tidak bisa dihubungi saat akan dimintai keterangan.
Diketahui pengadaan anggaran untuk bantuan ini melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jambi. Sebab, Kadisnakertrans yaitu Bahari Panjaitan memohon dana melalui proposal untuk membiayai bantuan bedah rumah ini.
“Kadisnakertrans mengajukan proposal kepada Baznas,” kata Ketua Baznas Provinsi Jambi, Hasan Basri kepada DETAIL.ID belum lama ini.
Anehnya, dia tidak ingat apakah dia sudah mencairkan dana ini atau belum dengan alasan lagi di luar kota. “Saya sedang di Tungkal. Nanti saya cek dulu datanya di kantor,” ujarnya.
Program bedah rumah untuk buruh di Jambi baru pertama kalinya akan dilakukan. Ironisnya, sudah setengah tahun berlalu, belum ada realisasinya. Padahal nilai bedah rumah itu dikabarkan berkisar Rp 25 juta per satu rumah. Nilai yang tak terlalu besar, bukan?
Dia meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Kadisnakertrans, Bahari Panjaitan segera menepati janjinya dan tidak membuat mereka yang direkomendasikan menerima bantuan hanya diberi harapan.
“Harapan saya supaya Pemprov dan Disnaker menepati janjinya. Ini saya jadi berharap terus. Apabila memang ada ya segera diturunkan materialnya. Kalau tidak ada ya seharusnya diberi informasi agar kami tidak terus berharap,” ujarnya.
Mana janjimu, Pak Gub?
Reporter: Ados Sianturi
TEMUAN
Pabrik Sawit yang Tengah Dibangun Ini Diduga Tak Kantongi Perizinan Lengkap

DETAIL.ID, Batanghari – Pembanguan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Rantau Kapas Tuo, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari menuai gejolak di kalangan masyarakat.
Pasalnya mobilitas truk pengangkut material bertonase besar yang belakangan banyak berlalu lalang menyebabkan warga sekitar khawatir dengan kondisi ruas jalan Desa Pelayangan menuju ke areal pembangunan pabrik di Desa Rantau Kapas Tuo.
Selain itu, pabrik kelapa sawit yang belum diketahui jelas namanya tersebut diduga belum melengkapi legalitas pendirian pabriknya. Kepala Desa Rantau Kapas Tuo Fitri Kurniawan dalam pemberitaan terbit di media massa bahkan mengaku belum tahu jelas nama dan empunya pabrik sawit tersebut.
“Perusahaan tersebut memang sudah pernah melapor kegiatannya. Meminta izin lokasi dan masyarakat setempat, tapi mengenai izin lainnya kami tidak tahu karena itu yang mengeluarkan adalah Pemda,” katanya.
Sementara Kepala DPMPTSP Batanghari, Hendri Jumiral dikonfirmasi perihal perizinan perusahaan pabrik tersebut mengarahkan kepada Kabid Perizinan.
Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Novery saat dikonfirmasi mengaku belum ada laporan mengenai izin dari perusahaan tersebut. Sementara Kabid Perizinan DPMPTSP Novery mengaku belum ada laporan izin yang masuk atas perusahaan pabrik sawit tersebut.
“Perusahaan yang mana itu, setahu saya belum ada laporan izin yang masuk,” katanya.
Lebih lanjut informasi dihimpun bahwa pihak perusahaan pabrik sawit tersebut telah tiga kali dipanggil oleh Satpol PP Batanghari terkait masalah perizinan pendirian pabriknya yang disinyalir tidak lengkap namun pihak perusahaan selalu mangkir.
Namun soal ini Kepala Satpol PP Batanghari, Adnan saat dikonfirmasi belum ada memberikan pernyataan.
Saat ini awak media masih terus menelusuri informasi lebih lanjut soal keberadaan dan pembangunan pabrik yang diduga tak berizin tersebut.
TEMUAN
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Berbagai temuan serta indikasi yang mencuat, kian menguatkan dugaan bahwa proyek pembangunan RS Pratama Rantau Rasau di Tanjungjabung Timur yang menelan duit Rp 43.8 miliar dari dana DAK, dikerjakan asal jadi.
Lihat saja kondisi fisiknya yang sudah banyak mengalami keretakan pada beberapa sisi gedung yang kemudian diperparah lagi dengan buruknya sanitasi di gedung pelayanan kesehatan tersebut, yang hanya berselang beberapa bulan pasca diresmikan.
Seakan minim perencanaan sebelum pekerjaan, gedung rumah sakit yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Belimbing Sriwijaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri dengan pengawasan PT Kalimanya Exspert Konsultan pun tak henti-henti menuai sorotan.
Informasi juga dihimpun bahwa dalam prosesnya, pelaksana disinyalir mengganti beberapa personel dari konsultan pengawas, dengan dalih menghalangi proses pekerjaan. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa banyak item pekerjaan bangunan gedung RSP Rantau Rasau yang tidak sesuai spesifikasi.
Soal ini, Binanga selaku PPTK proyek RSP Rantau Rasau dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons hingga berita ini tayang. Begitupula dengan pihak pengawas Joel Lubis — bos PT PT Kalimanya Exspert Konsultan. Kadinkes Tanjungjabung Timur, Ernawati juga nampak memilih tak merespons. Mereka tak mau ambil pusing.
Dengan respons minimnya keterbukaan informasi dari para pihak bertanggungjawab, angan-angan Rumah Sakit Pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun seolah kian jauh dari realita.
Pihak terkait didesak tanggung jawab atas proyeknya. Serta lembaga berwenang atau aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh atas proyek gede tersebut. Mengingat tujuan pembangunan RSP Pratama yang tak lain untuk menghadirkan pelayanan kesehatan prima bagi warga sekitar.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Diduga Asal Jadi, Proyek DAK Garapan PT Belimbing Sriwijaya RS Pratama Rantau Rasau Terus Jadi Sorotan

DETAIL.ID, Tanjungjabung Timur – Baru beberapa bulan beroperasi tepatnya November 2024, kondisi fisik gedung Rumah Sakit Pratama Rantau Rasau Tanjungjabung Timur sudah mengalami sejumlah kerusakan, hal ini pun menuai sorotan tajam dari publik luas.
Berbagai temuan lapangan pun kian menguatkan dugaan bahwa proyek garapan PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut dikerjakan asal, material tak sesuai spek, serta tanpa perencanaan matang.
Angan-angan untuk rumah sakit pramata senilai Rp 43,4 miliar dari dana DAK tersebut dapat menjadi pusat layanan kesehatan yang memadai dan nyaman bagi warga 4 kecamatan sekitar yakni Sadu, Nipah Panjang, Rantau Rasau, dan Berbak pun kian jauh dari realita.
Bayangkan saja informasi dihimpun bahwa terdapat banyak keretakan pada beberapa sisi dinding rumah sakit, sanitasi pun juga tak luput dari masalah. Alih-alih jadi tempat pelayanan kesehatan, gedung tersebut pun malah terkesan memprihatinkan.
Binanga Solih, selaku PPK proyek tersebut nampak tak mau ambil pusing. Dikonfirmasi via WhatsApp, dia tak merespons. Dalam pemberitaan pada beberapa media massa, dia malah lempar tangan dengan dalih tugasnya sudah selesai lantaran proyek tersebut sudah serah terima dengan PA atau pengelola.
Sementara itu Kadis Kesehatan Tanjungjabung Timur Ernawati dikonfirmasi lewat WhatsApp sama sekali tak merespons hingga berita ini terbit.
Kondisi tersebut pun semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam proyek milik Dinkes Tanjabtim yang digarap oleh PT Belimbing Sriwiaya bersama KSO PT Bukit Telaga Hasta Mandiri tersebut.
Menanggapi kondisi RS Pratama Rantau Rasau tersebut, sosok aktivis yang selama ini vokal terhadap berbagai perkembangan isu di Tanjabtim menilai Pemda atau Dinkes Tanjabtim harus bertanggungjawab.
“Harus tanggung jawab. Kalau perbaikan ga cukup itu cuman dicat-cat gitu aja. Kalau saya bilang itu dibongkar, baru bangun lagi. Karena kondisinya udah retak dimana-mana, sanitasi juga,” kata Arie Suryanto pada Jumat, 14 Februari 2025.
Arie juga menilai bahwa kondisi proyek tersebut kini menunjukkan bahwa tidak adanya landasaan perencanaan yang matang. Sehingga terkesan dipaksakan agar Pemda beroleh dana DAK.
“Harapannya ya diperbaiki betul. Jangan sampai masyarakat kesitu berobat mau sehat malah tambah sakit nantinya. Ini tanggung jawab Pemkab,” katanya.
Proyek RSP Rantau Rasau pun kini jadi sorotan publik, pihak terkait didesak betul-betul bertanggungjawab serta adanya audit menyeluruh atas gedung pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana DAK Pusat tersebut.
Reporter: Juan Ambarita