Connect with us
Advertisement

DAERAH

Ini Hasil ST2023 yang Didiseminasi BPS Sumut, Pemprov Selayaknya Memberi Perhatian

Published

on

DETAIL.ID, Medan – Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut saat ini sedang melakukan diseminasi terhadap hasil sensus pertanian (ST) 2023 kepada sejumlah instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Bertempat di Santika Dyandra Premierre Hotel, Medan, BPS Sumut menggelar kegiatan diseminasi itu mulai Rabu sampai Kamis, 20-21 Desember 2023.

Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dan dihadiri berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

Lalu, seperti apakah hasil ST2023 yang didiseminasi oleh pihak BPS Sumut tersebut?

Kepada para wartawan, Nurul Hasanudin mengatakan, dari hasil sensus pertanian (ST) yang dilakukan BPS Sumut, diketahui bahwa jumlah usaha pertanian hasil ST2023 sebanyak 1.517.141 unit.

Jumlah ini, kata dia, turun sebesar 11,25 persen dibanding tahun 2013 yang sebanyak 1.709.546 unit.

“Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) tercatat sebanyak 1.516.399 unit, turun 11,26% dari tahun 2013 yang sebanyak 1.708.766 unit,” kata dia.

Kemudian, ujarnya, jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 435 unit, naik 1,16% dari tahun 2013 yang sebanyak 430 unit

“Serta jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) tahun 2023 sebanyak 307 unit, turun 12,29% dari tahun 2013 yang sebanyak 350 unit,” ujar Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin.

Saat itu ia didampingi Statistisi Ahli Utama Misfarudin, Statistisi Ahli Madya Masta Juita Gurning, Muhammad Dani Iskandar, Prakom Ahli Madya Fadjar Wahyu Tridjono dan Joel Roy Perangin Angin.

Dijelaskannya, UTP mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, dimana UTP terbanyak terdapat di subsektor perkebunan yakni mencapai 811,06 ribu unit usaha.

Sementara, UPB terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 336 unit usaha serta UTL terbanyak juga terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 157 unit usaha.

“UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Langkat sebanyak 151.709 unit atau mencakup 10,00 persen dari total UTP di Sumut,” ujarnya.

Lalu, sambung Hasan, UTP paling sedikit terdapat di Kota Tebingtinggi sebanyak 3.164 unit atau mencakup 0,21 persen dari total UTP di Sumut. Lalu, jumlah UTP urban farming di Sumut tercatat sebanyak 494 unit.

Ia menyebut, UTP urban farming paling banyak terdapat di Kota Binjai sebanyak 137 unit atau mencakup 27,73 persen dari total urban farming di Sumut.

Sedangkan, UTP urban farming paling sedikit terdapat di Kota Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Sibolga, Tebingtinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Toba, Batubara, Labuhan Batu Selatan, dan Nias Utara.

Petani di Sumut, sambungnya, masih didominasi generasi X (43-58 tahun: 42%).

Diikuti generasi milenial (27-42 tahun: 29,50 persen), baby boomer (59-77 tahun: 24,87 persen), generasi Z (11-26 tahun: 2,07 persen) dan pre boomer (lebih dari 78 tahun: 1,56 persen).

“Jadi, di tahap I ini baru sebagian data yang kita sajikan. Ada 8 indikator yakni Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP),” ucapnya.

Berikutnya, kata dia, demografi pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai, gurem, petani milenial, urban farming, serta penggunaan pupuk dan komoditas.

“Data lengkap dan rinci lainnya akan didiseminasikan pada hasil pencacahan lengkap ST2023 tahap II pada 15 April 2024,” ucap Hasan.

Namun satu hal yang pasti, Hasan bilang ST2023 ini sangat berguna bagi Pemprov Sumut, khususnya dalam melihat kondisi pertanian dan jumlah petani saat ini.

“Semua data ini sangat layak jadi perhatian kita semua, termasuk dalam hal ini pihak terkait di Pemprovsu. Sebab, data ini bisa menggambarkan tentang kondisi pertanian kita,” kata dia.

“Termasuk tentang belum banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang menjadikan pertanian sebagai profesi utama. Rata-rata generasi milenial masih memilih menjadi ASN, atau karyawan perusahaan menjadi pilihan utama ketimbang menjadi petani,” tutur Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanuddin.

Reporter: Heno

Advertisement Advertisement

DAERAH

Target Serapan Bulog 2026 Dibahas di Pendopo, Pemkab Jember Siapkan Dukungan Dryer Panen Raya

DETAIL.ID

Published

on

Audiensi antara Pemkab Jember dan Bulog Jember, Kamis, 8 Januari 2026. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember membahas dukungan terhadap target penyerapan gabah, beras, dan jagung Perum Bulog Kancab Jember tahun 2026 dalam audiensi yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis, 8 Januari 2026.

Pertemuan tersebut memuat evaluasi penyerapan gabah dan beras sepanjang 2025 sekaligus pembahasan strategi teknis penyerapan komoditas pangan pada 2026 menuju swasembada pangan.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menerima jajaran Bulog Jember bersama organisasi perangkat daerah terkait, meliputi Dinas Pertanian, DKPP, Dinas Sosial, TP3D, serta unsur akademisi.

Dalam audiensi itu, Bupati Jember menyampaikan apresiasi atas capaian Bulog Jember yang meraih predikat kantor cabang terbaik pertama di Provinsi Jawa Timur.

Pemkab Jember kemudian menyiapkan dukungan lanjutan melalui kolaborasi dengan mitra penggilingan swasta dan KDMP, khususnya dalam penyediaan fasilitas pengering gabah bagi petani saat panen raya.

“Kami akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh mitra penggilingan swasta dan KDMP di Kabupaten Jember untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam hal penyediaan dryer (pengering) untuk memfasilitasi para petani pada saat panen raya,” kata Gus Fawait.

Kepala Bulog Jember Muhammad Ade Saputra menjelaskan target penyerapan nasional 2026 sesuai arahan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, yakni 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.

Bulog Jember juga menyampaikan hasil evaluasi penyerapan gabah 2025 sebagai dasar penyusunan kebijakan serapan pada tahun berikutnya.

Bulog Jember menyiapkan sejumlah ketentuan teknis, antara lain panen pada tingkat kematangan tanaman padi yang memenuhi syarat untuk menjaga rendemen giling, penggunaan timbangan gapoktan atau poktan yang telah terkalibrasi, harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, serta pengaturan waktu panen di atas pukul 09.00 guna mengurangi kadar air akibat penguapan dan kondensasi.

Untuk komoditas jagung, Bulog Jember menetapkan harga serapan jagung pipilan kering tingkat petani Rp5.500 per kilogram pada kadar air 18–20 persen dengan kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb.

Sementara harga serapan jagung hingga gudang Bulog ditetapkan Rp6.400 per kilogram dengan kadar air 14 persen dan kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb.

Ade menyampaikan target serapan 2026 memerlukan dukungan bersama dari berbagai pihak.

“Harapan kami dalam mengejar capaian target tahun 2026 ini agar bisa terwujud dan segala sesuatu untuk mendukung program swasembada pangan ini tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, baik Pemkab, TNI/POLRI, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta stakeholder lainnya yang memiliki peran serta visi maupun misi yang sama,” kata Ade.

Penulis: Dyah Kusuma

Continue Reading

DAERAH

Pemkab Merangin Resmi Tetapkan Lokasi Pasar Bedug dan Bazar Ramadhan 1447 Hijriah

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin secara resmi menetapkan lokasi pelaksanaan Pasar Bedug dan Bazar Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral pada Selasa, 10 Februari 2026, pemerintah memutuskan untuk memusatkan seluruh kegiatan niaga musiman tersebut di kawasan Pasar Bawah, Bangko.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kolonel H.M. Syukur, Kantor Bupati Merangin ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kadis DKUKMPP Andrie Fransusman, Kadis Perhubungan Shobraini, Kasat Pol PP M. Sayuti, serta jajaran kepala dinas terkait lainnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan, operasional Pasar Bedug akan menempati jalur eks pedagang yang baru saja direlokasi. Sementara itu, Bazar Ramadhan akan membentang di sepanjang jalan depan Bank Jambi hingga ke ujung Tanjung.

Untuk mengantisipasi kesemrawutan lalu lintas, pemerintah telah menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan Masjid Agung Al-Istiqomah sebagai titik sentral parkir kendaraan pengunjung.

Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tahun ini adalah menciptakan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Ia menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk mengawal ketat tata letak di lapangan.

“Kami akan menata lokasi ini serapi mungkin. Tujuannya jelas, agar tidak ada penumpukan kendaraan yang memicu kemacetan. Semuanya harus tertib sesuai plot yang sudah ditentukan,” ujar Zulhifni usai memimpin rapat.

Selain masalah kemacetan, Sekda juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan sampah selama bulan suci Ramadhan. Ia meminta para pedagang, terutama yang menempati lapak Bazar, untuk proaktif menjaga sanitasi di lingkungan tempat mereka berjualan.

“Kami memprioritaskan pedagang lokal untuk mengisi stan yang ada. Namun, kami minta komitmennya. Tolong jaga kebersihan. Jangan sampai setelah berjualan, sampah dibiarkan berserakan. Mari kita jaga wajah kota kita agar tetap asri meskipun aktivitas ekonomi meningkat,” tuturnya.

Continue Reading

DAERAH

Pasar Rakyat Merangin Bakal Dipercantik

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan penataan besar-besaran terhadap infrastruktur publik, termasuk Pasar Rakyat.

Bupati Merangin, M. Syukur, berencana mempercantik wajah Pasar Rakyat agar terlihat lebih representatif dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.

Rencana renovasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati saat meninjau kondisi pasar pada Selasa, 10 Februari 2025.

Dalam tinjauan tersebut, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi lisan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini, Pemkab Merangin akan membangun akses jalan menuju kios dibelakang Pasar Rakyat guna mempermudah akses kendaraan dan pengunjung menuju blok kios yang berada di bagian belakang pasar.

Seluruh kios dibelakang Pasar Rakyat juga tak luput dari perhatian. Kata Bupati M. Syukur, atap kios yang sudah usang akan diganti menggunakan genteng.

Pemilihan material ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo saat Rakor.

“Kita ingin menghidupkan kembali ekonomi di bagian belakang pasar dengan membuka akses jalan. Selain itu, penggunaan genteng tanah liat adalah wujud dukungan kita terhadap produk lokal sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Bupati M. Syukur.

Selain fokus pada pembangunan fisik, Bupati M. Syukur menitipkan pesan mendalam bagi seluruh warga Merangin, khususnya para pengguna pasar. Pembangunan yang megah tidak akan berarti tanpa kesadaran kolektif untuk merawatnya.

“Pemerintah membangun, namun masyarakatlah yang menjaga. Saya berharap jika pasar ini sudah cantik, tolong kebersihan lingkungannya dijaga ketat. Jangan buang sampah sembarangan,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya ketertiban pasar. Ia meminta para pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti aturan tata ruang yang ada agar pasar tidak terlihat semrawut.

Dengan pasar yang bersih dan tertata, diharapkan indeks kebahagiaan warga meningkat dan roda ekonomi berputar lebih cepat.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs