DAERAH
Ini Hasil ST2023 yang Didiseminasi BPS Sumut, Pemprov Selayaknya Memberi Perhatian
DETAIL.ID, Medan – Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut saat ini sedang melakukan diseminasi terhadap hasil sensus pertanian (ST) 2023 kepada sejumlah instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Bertempat di Santika Dyandra Premierre Hotel, Medan, BPS Sumut menggelar kegiatan diseminasi itu mulai Rabu sampai Kamis, 20-21 Desember 2023.
Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, dan dihadiri berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).
Lalu, seperti apakah hasil ST2023 yang didiseminasi oleh pihak BPS Sumut tersebut?
Kepada para wartawan, Nurul Hasanudin mengatakan, dari hasil sensus pertanian (ST) yang dilakukan BPS Sumut, diketahui bahwa jumlah usaha pertanian hasil ST2023 sebanyak 1.517.141 unit.
Jumlah ini, kata dia, turun sebesar 11,25 persen dibanding tahun 2013 yang sebanyak 1.709.546 unit.
“Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) tercatat sebanyak 1.516.399 unit, turun 11,26% dari tahun 2013 yang sebanyak 1.708.766 unit,” kata dia.
Kemudian, ujarnya, jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 435 unit, naik 1,16% dari tahun 2013 yang sebanyak 430 unit
“Serta jumlah Usaha Pertanian Lainnya (UTL) tahun 2023 sebanyak 307 unit, turun 12,29% dari tahun 2013 yang sebanyak 350 unit,” ujar Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin.
Saat itu ia didampingi Statistisi Ahli Utama Misfarudin, Statistisi Ahli Madya Masta Juita Gurning, Muhammad Dani Iskandar, Prakom Ahli Madya Fadjar Wahyu Tridjono dan Joel Roy Perangin Angin.
Dijelaskannya, UTP mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, dimana UTP terbanyak terdapat di subsektor perkebunan yakni mencapai 811,06 ribu unit usaha.
Sementara, UPB terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 336 unit usaha serta UTL terbanyak juga terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 157 unit usaha.
“UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Langkat sebanyak 151.709 unit atau mencakup 10,00 persen dari total UTP di Sumut,” ujarnya.
Lalu, sambung Hasan, UTP paling sedikit terdapat di Kota Tebingtinggi sebanyak 3.164 unit atau mencakup 0,21 persen dari total UTP di Sumut. Lalu, jumlah UTP urban farming di Sumut tercatat sebanyak 494 unit.
Ia menyebut, UTP urban farming paling banyak terdapat di Kota Binjai sebanyak 137 unit atau mencakup 27,73 persen dari total urban farming di Sumut.
Sedangkan, UTP urban farming paling sedikit terdapat di Kota Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Sibolga, Tebingtinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Toba, Batubara, Labuhan Batu Selatan, dan Nias Utara.
Petani di Sumut, sambungnya, masih didominasi generasi X (43-58 tahun: 42%).
Diikuti generasi milenial (27-42 tahun: 29,50 persen), baby boomer (59-77 tahun: 24,87 persen), generasi Z (11-26 tahun: 2,07 persen) dan pre boomer (lebih dari 78 tahun: 1,56 persen).
“Jadi, di tahap I ini baru sebagian data yang kita sajikan. Ada 8 indikator yakni Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP),” ucapnya.
Berikutnya, kata dia, demografi pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai, gurem, petani milenial, urban farming, serta penggunaan pupuk dan komoditas.
“Data lengkap dan rinci lainnya akan didiseminasikan pada hasil pencacahan lengkap ST2023 tahap II pada 15 April 2024,” ucap Hasan.
Namun satu hal yang pasti, Hasan bilang ST2023 ini sangat berguna bagi Pemprov Sumut, khususnya dalam melihat kondisi pertanian dan jumlah petani saat ini.
“Semua data ini sangat layak jadi perhatian kita semua, termasuk dalam hal ini pihak terkait di Pemprovsu. Sebab, data ini bisa menggambarkan tentang kondisi pertanian kita,” kata dia.
“Termasuk tentang belum banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang menjadikan pertanian sebagai profesi utama. Rata-rata generasi milenial masih memilih menjadi ASN, atau karyawan perusahaan menjadi pilihan utama ketimbang menjadi petani,” tutur Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanuddin.
Reporter: Heno
DAERAH
Imigrasi Jember Hadirkan SIBER OSING, WNA Terima Layanan Izin Tinggal dari Rumah
DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menghadirkan program Layanan Izin Tinggal di Rumah Ramah HAM (SIBER OSING) bagi Warga Negara Asing (WNA), guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Program ini menyasar pemohon izin tinggal yang mengalami keterbatasan akses, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, serta individu dengan kondisi kesehatan tertentu.
Petugas mendatangi langsung rumah pemohon untuk melakukan verifikasi dokumen, wawancara, pengambilan biometrik, hingga menyerahkan dokumen izin tinggal sesuai ketentuan.
Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Eko Santoso, menyebut layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses layanan yang setara tanpa hambatan fisik maupun sosial. Pendekatan ramah HAM menjadi prinsip utama dalam setiap proses pelayanan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, SIBER OSING mengedepankan beberapa prinsip utama, yakni:
- Pelayanan tanpa diskriminasi
- Transparansi prosedur dan biaya
- Perlindungan data pribadi pemohon
- Pendekatan humanis dan profesional oleh petugas
Program ini juga berjalan seiring reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui SIBER OSING, Kantor Imigrasi Jember memperluas akses layanan izin tinggal sekaligus memastikan setiap pemohon memperoleh pelayanan yang setara dan bermartabat.
DAERAH
Wabup A. Khafidh Awali Safari Ramadan di Tabir Barat, Prioritaskan Perbaikan Jalan
DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh secara resmi memulai rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1447 H di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Kegiatan perdana ini dipusatkan di Masjid Darul Hikmah pada Selasa, 24 Februari 2026.
Dalam sambutannya, Wabup menyoroti infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. Ia mengaku turut merasakan kesulitan yang dihadapi warga saat melintasi jalur tersebut.
Kata Wabup, keluhan masyarakat mengenai akses jalan akan segera ditindaklanjuti. Ia menyebutkan bahwa pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer untuk ruas Simpang Seling menuju Muaro Jernih akan dilaksanakan pada tahun ini.
“Saya sangat sedih, jalannya bergelombang dan berlubang. Insya Allah jalan Simpang Seling ke Muaro Jernih akan dibangun sepanjang 3 kilometer. Selanjutnya akan dilakukan secara bertahap, tidak bisa dibangun seluruhnya untuk tahun ini,” ujar Wabup di hadapan jamaah.
Wabub juga mengajak masyarakat untuk tidak segan menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa agar pemerintah dapat segera mencari solusinya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas ibadah, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui instansi terkait turut menyerahkan bantuan stimulan, di antaranya bantuan dari BAZNAS Merangin sebesar Rp 1,5 juta dan bantuan CSR Bank Jambi sebesar Rp 5 juta.
Kegiatan Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko beserta rombongan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, antara lain Kadis Sosial, Kadis Nakbun, Kadis BKPSDMD, Kadis PMD, Kadis Ketapang, Kabag Keuangan, Kabag Pemerintahan, Ketua MUI, Kepala PLN Bangko, Kepala Kantor Pajak Pratama, Kepala BPN, Ketua LAM, Sekretaris KPU, Baznas, Perwakilan Bangko 9 Jambi, Ketua FKPP, Staf Kesra dan Camat Tabir Barat.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Tiga Bulan Uang Insentif Relawan Pemadam Kebakaran Ogan Ilir Belum Dibayar, Wabup Akan Panggil Dinas Terkait
DETAIL.ID, Indralaya – Uang insentif Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir yang seharusnya diterima tiap tiga bulan sekali ternyata masih ada yang belum dibayar.
Informasi yang dikumpulkan menyebutkan, uang insentif yang belum dibayar tiga bulan di penghujung tahun 2025. Terhitung sejak Oktober – Desember 2025.
Informasi ini diperjelas oleh salah satu Relawan Pemadam Kebakaran di Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir yang tak mau disebutkan namanya. Ia mengeluhkan uang insentif belum dibayar pada Oktober – Desember 2025. Sebelumnya, ia mengaku insentif sebesar Rp 200 ribu dibayar lancar.
Relawan Pemadam kebakaran, ini terbentuk secara resmi dan dikukuhkan oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar sebanyak 2.410 relawan yang tersebar di 241 Desa/Kelurahan dalam 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir. Mereka dikukuhkan di Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai pada 2 Mei 2024 lalu.
Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani mengatakan, dirinya akan memanggil kepada dinas terkait untuk menyelesaikan masalah insentif Relawan Pemadam Kebakaran yang belum dibayar selama 3 bulan terakhir tahun 2025 (Oktober, November, Desember). “Nanti akan saya panggil kepala dinas yang bersangkutan,” katanya ketika ditemui di Masjid Agung An Nur Tanjung Senai pada Senin, 23 Februari 2026.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Ogan Ilir, Al Matiin Tiara Dika hingga kini belum memberikan tanggapan.
Reporter: Suhanda


