DAERAH
Sudah 12 Tahun OJK di Indonesia, Ini Capaian yang Ditorehkan
DETAIL.ID, Medan – Tanpa terasa, ternyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah 12 tahun berada di Indonesia. Banyak prestasi dan catatan yang telah ditorehkan OJK untuk mengawal perekonomian Indonesia termasuk di Provinsi Sumut.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK KR 5, Wan Nuzul Fachri, kepada para wartawan di Medan, Selasa 5 Desember 2023, mengatakan bahwa 12 tahun kehadiran OJK ditandai dengan perjalanan panjang dalam perannya mengawasi dan memajukan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Kata dia, mengemban tugas selaku perwakilan OJK di Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara terus berupaya memberikan kontribusi signifikan selama 12 tahun terakhir dalam membangun ekonomi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah.
“Dengan berbagai inisiatif dan upaya yang progresif, OJK terus berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan, dan menjaga kinerja sektor jasa keuangan,” ujar Wan Nuzul Fachri.
Melalui pengawasan yang ketat, ia bilang OJK mengidentifikasi dan menangani risiko potensial yang dapat mengancam stabilitas keuangan di daerah.
“Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan daerah, terutama dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah kepada pelaku usaha lokal, termasuk sektor UMKM,” katanya.
Hingga September 2023, ujarnya, kredit perbankan yang disalurkan di Sumatera Utara menunjukkan pertumbuhan yang terbatas sebesar -0,89% secara year on year (yoy).
Namun kemudian hal itu mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,05% month to month (mtm).
“Risiko kredit masih terjaga dalam level yang aman dengan rasio NPL sebesar 2,03%, mengalami perbaikan dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 2,04%,” kata dia.
Selanjutnya, ia bilang, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun 2023 terpantau bertumbuh sebesar 1,31% yoy.
Upaya untuk memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyaluran kredit kepada UMKM di Sumatera Utara terus melanjutkan tren pertumbuhan hingga mencapai 12,77% yoy.
“Andil kredit UMKM terhadap total kredit juga sudah melewati target yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 30% (September 2023: 30,40%, meningkat cukup substansial dibandingkan September 2022 yang tercatat 26,71%),” katanya.
Dari sektor pembiayaan non bank, nilai piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada September 2023 sebesar 22,98% yoy.
Pertumbuhan tersebut juga didukung dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang masih terjaga sebesar 2,08%.
“Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending juga terus menunjukkan pertumbuhan outstanding pada September 2023 sebesar 28,39% yoy,” ucapnya.
Sementara itu, tingkat risiko pembiayaan secara keseluruhan (TWP90) berada dalam level yang aman sebesar 2,03%, di bawah NPL perbankan dan NPF perusahaan pembiayaan.
Perkembangan investor pasar modal telah mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke informasi keuangan.
Hingga September 2023, tercatat sebanyak 538.635 rekening investor di Sumatera utara dengan pertumbuhan 20,30% yoy.
Dari segi instrumen investasi, reksadana merupakan instrumen investasi dengan jumlah investor terbanyak, yaitu 505.995 dengan pertumbuhan sebesar 21,74% yoy.
Pencapaian kinerja sektor jasa keuangan tersebut menjadi bukti komitmen OJK dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan dapat beroperasi secara aman dan memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat.
Selama 12 tahun, OJK juga telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Salah satunya dengan mengembangkan Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) yang di-launching pada Januari 2021 yang lalu.
APPK (diakses melalui kontak157.ojk.go.id) merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh pihak secara daring.
Layanan Utama APPK yang dapat digunakan oleh konsumen dan masyarakat, yaitu layanan pertanyaan, informasi dan pengaduan.
Selama Januari hingga Oktober 2023, OJK telah menerima sebanyak 8.226 permintaan layanan yang berasal dari masyarakat di wilayah Sumatera Utara.
Permintaan ini terdiri dari 6.464 pertanyaan, 840 permohonan informasi, dan 922 pengaduan. OJK juga terus berupaya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Program edukasi keuangan yang proaktif diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko keuangan serta dalam mengelola keuangan.
Inisiatif ini juga turut memperkenalkan penggunaan layanan keuangan digital seperti digital banking dan financial technology (fintech) dalam rangka menciptakan suasana inklusif dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan sektor keuangan.
Bulan November sebagai bulan ulang tahun OJK diwarnai dengan roadshow literasi keuangan. Selama bulan November 2023, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara telah menggelar program edukasi keuangan.
Kegiatan ini mencakup berbagai wilayah di Sumatera Utara, melibatkan total 1400 peserta. Kabupaten Deli Serdang menjadi tuan rumah pertama.
Di sini OJK memberikan edukasi perencanaan keuangan dasar yang dihadiri oleh kalangan aparatur sipil negara (ASN), UMKM, dan ibu rumah tangga.
Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Dairi menyusul dengan fokus pada perencanaan keuangan dini untuk pelajar. Kota Medan menjadi tempat digelarnya edukasi terkait digitalisasi perbankan.
Selain itu, OJK juga menyoroti Kabupaten Tapanuli Selatan dengan program waspada investasi dan pinjaman online ilegal, khususnya untuk UMKM dan kelompok tani, sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang merugikan.
Selama 12 tahun, OJK turut berperan dalam memperkuat fondasi ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara nasional maupun regional, khususnya di Sumatera Utara.
Dengan berbagai upaya, OJK mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan, memberikan perlindungan konsumen, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Perjalanan ini mencerminkan komitmen OJK untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara terus berperan dalam membentuk perkembangan ekonomi di Sumatera Utara dan berkontribusi pada pembentukan sistem keuangan yang tangguh,” tegas Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Wan Nuzul Fachri.
Reporter: Heno
DAERAH
Sholat Id di Durian Lecah, Bupati M. Syukur Temukan Jembatan Rusak, Minta Dinas PU Segera Perbaiki
DETAIL.ID, Merangin — Bupati Merangin, M. Syukur melaksanakan sholat Iduladha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Pondok Pesantren, Desa Durian Lecah, Kecamatan Sungai Manau, Rabu, 27 Mei 2026.
Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh melaksanakan salat Id di Masjid Baitul Makmur kawasan Sungai Misang, Bangko.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan sejumlah komitmen penting terkait pembangunan infrastruktur, evaluasi kinerja pemerintahan, hingga sikap keterbukaannya dalam melayani masyarakat.
Hal paling menjadi sorotan adalah fasilitas publik. Dalam perjalanan menuju Masjid, Bupati M. Syukur melihat kondisi lantai jembatan gantung yang mulai rusak.
“Saya tadi lewat jembatan kita, saya lihat lantainya sudah agak sedikit rusak. Maka saya perintahkan Kadis PU untuk segera memperbaiki lantai jembatan demi keamanan masyarakat,” kata M. Syukur di hadapan jemaah.
Di hadapan para ulama, kiai, dan warga, Bupati yang telah menjabat selama satu tahun lebih ini secara berlapang dada menyampaikan permohonan maaf atas visi-misi pemerintahan yang belum terealisasi secara sempurna.
Ia mengajak pada momen Iduladha ini sebagai ajang untuk introspeksi diri dan saling berbagi. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menyerahkan bantuan hewan kurban.
“Ada enam ekor sapi yang kami serahkan, dan salah satunya ada di Desa Durian Lecah ini. Silakan panitia untuk membagikannya kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati M. Syukur juga menjamin tidak ada sekat birokrasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Rumah dinas bupati selalu terbuka untuk masyarakat. Dan nomor handphone saya enggak pernah diganti. Silakan kalau ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, mohon kiranya bisa disampaikan,” ucapnya sembari meminta doa agar tetap istiqomah dan amanah dalam memimpin Kabupaten Merangin.
Bupati yang sengaja datang lebih awal sejak pukul 06.30 WIB ini mengajak seluruh jemaah untuk menyambut Iduladha dengan penuh kegembiraan yang bermakna, sekaligus bersama-sama memakmurkan masjid. (*)
DAERAH
Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.
Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.
“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.
Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.
“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).
Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.
Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.
Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.
Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.
Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.
“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.
“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.
Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.
“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.
Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.
“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)



