ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Resmikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sarolangun
Sarolangun – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH meresmikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sarolangun yang bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sarolangun, Selasa, 9 Januari 2024.
“Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan Launching Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sarolangun, ini merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang mengharuskan semua pemerintah kabupaten/kota mempunyai mall pelayanan publik ini. Tentu mall pelayanan publik ini bertujuan untuk mempermudah akses dalam melayani masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menuturkan, Launching Pelayanan Terpadu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sarolangun ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sarolangun menjadi jauh lebih baik. Pelayanan yang optimal hendaknya juga diiringi peningkatan mutu pelayanan dari sumber daya manusianya.
Kemudian Gubernur Al Haris menuturkan, Mall Pelayanan Publik sebagai wujud reformasi birokrasi tak hanya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terkait administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sehingga akan berdampak positif bagi laju perekonomian masyarakat dan daerah.
“Saya berharap MPP Kabupaten Sarolangun dan juga pelayanan di bidang lainnya, terus berupaya mengembangkan pelayanannya, seperti memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pengembangan pelayanan dan pemerintahan yang berbasis elektronik. Digitalisasi pelayanan akan menjadikan pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan terjangkau,” tutur Gubernur Al Haris.
“Saya berharap MPP Kabupaten Sarolangun ini akan terus mengembangkan manajemen dan pelayanannya secara maksimal. Terus berinovasi dan berkreasi melakukan pembenahan manajeman pelayanan dan penambahan berbagai izin pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik dan maksimal bagi masyarakat, serta diharapkan akan menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M.A.P melaporkan bahwa ada 16 pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, diantaranya yaitu pelayanan kepegawaian, pelayanan pajak, pelayanan bpjs, pelayanan kartu Indonesia Pintar hingga pelayanan setoran Bank Jambi.
“Seluruh pelayanan yang ada di Sarolangun hanya berada disini. Ada 16 pelayanan didalam itu, mulai dari BKPSDM, BPRD, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas PUPR, penanaman modal dan perizinan terpadu, BPN, Kemenag haji dan sertifikat halal, pajak Pratama, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Samsat, PDAM, Dukcapil, Bank 9 Jambi. Kami harapkan pelayanan pemerintah kabupaten dan vertikal disatu pintu ini,” ujar Bachril.
Kemudian Bachril Bakri juga menuturkan bahwa Mall Pelayanan Publik ini mempunyai moto lebih cepat, mudah dan berkualitas. Dengan harapan kehadiran Mall Pelayanan Publik ini bisa mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi biaya dan waktu.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Ketua DPRD kabupaten Sarolangun, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sarolangun serta para tamu undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Lagi dan Lagi, Bupati Fadhil Arief Pertahankan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Daerah
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut, yang bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Senin, 16 Juni 2025.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, S.E,M.Si menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Batanghari kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.
Penyerahan tersebut diawali dengan Penandatanganan Berita Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Bupati Fadhil Arief didampingi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kabupaten Batanghari meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Jambi.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian tugas konstitusional dari BPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini/tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah.
Selanjutnya Bupati Batanghari Fadhil Arief memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari beserta jajarannya, yang telah bekerja dengan baik dan tingginya sinergitas antar semua OPD hingga Kabupaten Batanghari meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Inspektur Kabupaten Batanghari, Kepala Bakeuda Kabupaten Batanghari, dan OPD terkait.
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur memimpin jalannya musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2025-2029, di Aula Bappeda Merangin, pada Selasa, 17 Juni 2025.
Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan RPJMD tahun 2025-2029. Musrenbang ini untuk menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Di Musrenbang ini dijabarkan visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk itu saya minta masukan dan saran penyempurnaan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” ujar Bupati.
Hal ini lanjut Bupati, tentunya sesuai dengan program-program prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari rancangan awal RPJMD.
Visi Kabupaten Merangin tersebut “Menuju Merangin Baru 2030, dengan semangat baru, Merangin Berdaya saing, Akuntabel, Reformis dan Unggul”. Untuk mencapai visi daerah itu, ditempuh melalui empat misi.
Keempat misi tersebut yaitu, pertama, mengembangkan sumber daya manusia Merangin yang unggul dan berbudaya. Kedua, memantapkan infrastruktur daerah, ketiga, mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dengan skema ekonomi hijau (green economic) berbasis keunggulan daerah (pertanian, pariwisata dan UMKM).
Sedangkan yang keempat, membangun tata kelola Pemerintahan Kabupaten Merangin yang baik dan bersih untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (berbasis teknologi informasi 5.0).
Pada pembukaan Musrenbang itu ditandatangani berita acara oleh Sekda Merangin Fajarman, unsur Forkopimda Merangin, instansi vertikal, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah/Kades, TP PKK Merangin dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan.(*)
ADVERTORIAL
Serahkan SK Pengangkatan CPNSD Formasi Tahun 2024, Ini Pesan dan Harapan Bupati Fadhil Arief
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, menyerahkan surat keputusan tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) formasi tahun 2024, yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati Batanghari pada Senin, 16 Juni 2025.
Penyerahan surat keputusan tersebut langsung diserahkan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief didampingi Pj Sekda Batanghari, Mula P Rambe.
Bupati Fadhil Arief mengatakan ketika surat keputusan pengangkatan ini sudah diterima, tentunya ada konsekuensi yang harus dijalankan serta pertanggungjawaban ke depannya.
Untuk itu, Bupati Fadhil mengharapkan kepada para CPNS yang baru sudah menerima SK pengangkatan untuk dapat mampu membuktikan dengan prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Selain itu, tetap jaga serta pertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas, tanggung jawab,” ucapnya.
“Teruslah memacu diri untuk tetap bersemangat, berdedikasi dan berprestasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Batanghari Super Tangguh,” ujarnya lagi.
Dapat diketahui, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) formasi tahun 2024 sebanyak 96 orang yang terdiri dari dua orang kesehatan dan 94 orang tenaga teknis.
Sebelumnya, Kabupaten Batanghari membuka formasi CPNS sebanyak 110 kuota formasi dengan jumlah pelamar 2.538 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 7 orang dan tenaga teknis 2.531 orang.
Dugaan Korupsi Bermodus Pungli TPP dan BOK di Puskesmas Kebun IX Terus Berproses, Rina: Kalau Tidak Benar Pasti Sudah Lama Dihentikan
Sidang TPPU Mafi Abidin, Tek Hui dan Tekmin Klaim Duit yang Mengalir ke Mafi Hasil Menang Togel
Dikonfirmasi Soal Dugaan Korupsi, Mantan Kapus Kebun 9 Sebut Sudah Basi Ceritanya: Kalau Memang Ada Bukti Proses
Lapas Suliki Gelar Panen Raya Padi Sebagai Perwujudan dari 13 Program Akselerasi Menteri Imipas
Syukur Akan Tinggalkan Kepala OPD yang Banyak Gaya
Lagi dan Lagi, Bupati Fadhil Arief Pertahankan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Daerah
Bupati Syukur Pimpin Musrenbang RPJMD 2025-2029
Diduga Sarat Penyimpangan, GMNI Desak Kejati Jambi Usut Tuntas Penempatan Dana BLUD RSUD STS Tebo
Kepala Puskesmas Kebun IX Diduga Korupsi TPP dan BOK, Dilapor ke Polres Audit Investigasi Mentok di Inspektorat
Serahkan SK Pengangkatan CPNSD Formasi Tahun 2024, Ini Pesan dan Harapan Bupati Fadhil Arief
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Tersangka Korupsi Bank BNI, Jaksa Tahan Direktur Utama dan Mantan Direktur PT Prosympac Agro Lestari
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
