DETAIL.ID, Jakarta – Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia sudah dilanda sebanyak 2.304 bencana. Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat bahwa risiko perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah. Dalam momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”, untuk menjawab kebutuhan akan perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, namun juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Dari data bencana yang terjadi selama 2026, 94,27% merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73% merupakan bencana geologi. Bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.

Sekjen ATR/BPN menilai, penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sehingga pembangunan di Indonesia tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Penataan ruang bukan hanya mengatur di mana pembangunan boleh dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dengan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. Selain berperan dalam mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga menjadi acuan dalam rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi.

Dalam penyusunan RTR itu sendiri, aspek kebencanaan sudah menjadi salah satu pertimbangannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” kata Suyus Windayana.

Dalam Talkshow Hari Tata Ruang 2026 ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Lebih dari landasan mitigasi bencana, tata ruang ini jadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian saat bencana, hingga dasar rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK

Talkshow Hari Tata Ruang Nasional ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga instansi swasta. Sejalan dengan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat. Dengan perencanaan yang memperhatikan risiko bencana, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, namun juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (*)

DETAIL.ID, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya, yakni HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pertimbangan pencabutan HGU, meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Klaster kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini ditetapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020, dan tidak akan diberi perpanjangan. Pertimbangannya, antara lain faktor ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran yang berulang.

Ketiga, terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan untuk tidak memberikan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah lahan yang terbakar tidak lebih dari 50% dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Kelima, terdapat tiga HGU yang pencabutan sebagian atau seluruhnya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Ketiganya meliputi HGU 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS. Pendalaman terhadap kelompok kelima dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan juga dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ini hadir para Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Dinas Kebudayaan, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) tengah merumuskan langkah strategis untuk memperpanjang durasi singgah pelancong pada tahun 2027.

Berbagai agenda kesenian dan kebudayaan dirancang demi mendongkrak daya tarik daerah.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, mengungkapkan bahwa durasi menginap wisatawan saat ini belum mencapai angka maksimal.

Pihaknya bertekad menggenjot lama tinggal sekaligus mendatangkan lonjakan kunjungan baru.

“Memang lama tinggal wisatawan di Jember masih belum optimal. Harapan kami nanti, selain lama tinggal juga menambah jumlah kunjungan wisatawan di Jember. Tentu targetnya harus lebih baik dari tahun ini,” kata Regar, Selasa, 10 November 2026.

Pihaknya kini fokus memetakan berbagai kendala serta potensi kekayaan daerah guna mendongkrak sektor pariwisata.

Target yang dipatok pada 2027 mendatang adalah membuat wisatawan betah singgah hingga dua hari di wilayah setempat.

“Jadi, wisatawan bisa tinggal lebih lama di Kabupaten Jember,” tuturnya.

Fasilitas pendukung turut dibenahi, termasuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada akses jalur wisata agar pengunjung merasa aman saat bepergian malam hari.

Faktor lain yang turut mendongkrak kunjungan adalah penerapan integrasi tiket antara Pantai Watu Ulo dan Papuma.

“Ini sangat melonjak signifikan. Bahkan target PAD yang sudah ditetapkan tahun ini, sudah terlampaui oleh destinasi Watu Ulo,” ucap Regar.

Kebijakan tiket terpadu tersebut diharapkan mampu membuka peluang emas dalam menahan pelancong agar tidak cepat beranjak.

Sinergi lintas instansi juga digalang bersama Dinas Pendidikan guna merangkul puluhan perguruan tinggi di wilayah setempat.

Diskusi lanjutan dijadwalkan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pelaku seni, serta manajemen Jember Fashion Carnaval (JFC).

Kolaborasi juga melibatkan Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) demi mengoptimalkan potensi wisata daerah.

“Sekarang Jujur, di tahun 2026 kami masih mencoba untuk bersinergi dan berkolaborasi, sehingga di 2027 ini sudah bisa dieksekusi. Jadi, moga-moga nanti ini bisa optimal,” katanya. (*)