SIASAT
Pertanyakan Netralitas Pemilu 2024, Sejumlah Mahasiswa Datangi Sekretariat KPU Tebo
DETAIL.ID, Tebo – Sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tebo mendatangi Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo pada Senin, 22 Januari 2024.
Kedatangan sejumlah mahasiswa tersebut bertujuan untuk melakukan dialog interaktif dengan Komisioner KPU Kabupaten Tebo dan mendesak lembaga penyelenggara ini agar bersikap netral dalam Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dalam dialog tersebut, pengurus bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tebo, M. Dapit Tholibin mempertanyakan tentang kebijakan atas isu-isu yang didapatkan di media sosial maupun dari pihak yang berkaitan di antaranya tentang kode etik yang diinstruksikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Kemudian, tentang Polemik Pemilu 2024 yakni batas Usia Paslon Capres dan Cawapres yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam perkara Nomor 90/PUU-21/2023, yang mana dalam hal ini dikabulkan oleh Mahkamah konstitusi yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Selanjutnya, tentang kebijakan KPU Kabupaten Tebo dalam menuntaskan banjir yang dalam hal ini baru terjadi, dan mungkin akan ada terjadi banjir susulan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024 dimana hal tersebut terindikasi akan menjadi salah satu persoalan yang sangat krusial.
Poin pertanyaan selanjutnya ialah tentang fasilitas yang diperoleh atas pemilih disabilitas dan orang tua serta bagaimana solusi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Tebo.
Dan kemudian pertanyaan terakhir yang disampaikan ialah tentang bila mana salah satu Anggota KPPS di desa mendapatkan musibah meninggal dunia terhitung sejak sebelum pelaksanaan Pemilu, kira-kira kebijakan apa yang diambil oleh KPU Kabupaten Tebo dalam perihal ini.
Karena jujur saja, kata Dapit, tidak ingin peristiwa yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 lalu banyak korban jiwa berjatuhan pada kalangan anggota KPPS di beberapa wilayah di Indonesia terulang kembali pada Pemilu depan,” kata Dapit.
Menyikapi kedatangan para mahasiswa serta menanggapi beberapa pertanyaan yang dilontarkan didalam forum tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Faudiyah, S.H. I, M. H. sangat menyambut baik atas kedatangan para mahasiswa ini.
Dirinya sangat mengapresiasi serta menyambut baik atas kedatangan adik-adik dari HMI Cabang Tebo, dan berterima kasih banyak atas Masukan dan Partisipasi dari Pihak HMI terhadap KPU Kabupaten Tebo serta polemik yang terjadi maupun yang takut terjadi pada Pemilu Tahun 2024 nanti.
Dalam menyikapi dan menjawab pertanyaan pertama, terkait netralitas KPU Kabupaten Tebo, Atiul menegaskan bahwa dirinya bersama keempat Komisioner KPU lain akan bersikap netral.
“Atas nama Ketua dan mewakili Komisioner KPU Kabupaten Tebo beserta jajaran saya menyatakan sikap untuk selalu dan tetap netralitas pada pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang,” ujar Atiul.
Kemudian lanjut Atiul, untuk polemik usia capres dirinya tidak bisa menyatakan benar atau salahnya kebijakan tersebut. “Kami sebagai struktur organisasi pemerintahan di tingkat kabupaten hanya mengikuti instruksi dan kami hanya mengambil kebijakan atas UU yang di tetapkan di tingkat KPU RI,” ujarnya.
Selanjutnya dikatakan Atiul, untuk kebijakan pada poin ketiga dan keempat itu sudah kami Instruksikan kepada penyelenggara di tingkat kecamatan untuk memperhatikan atas fasilitas terhadap pemilih yang terkena dampak musibah baik itu banjir ataupun pemilih yang sudah tua dan disabilitas,” ucapnya.
Terakhir dikatakan Atiul, untuk poin kelima, tentunya yang paling utama pada kesehatan penyelenggara yakni badan badan Adhoc penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Tebo telah berkoordinasi dengan pihak Pemda.
Reporter: Hary Irawan
SIASAT
Reses, Daulat Sitorus Serap Aspirasi Buruh
DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Daulat Sitorus menggelar reses khusus bersama para buruh di Rumah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, Senin, 25 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pentingnya dukungan anggaran terhadap Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai forum komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.
Selain itu, para buruh juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah perusahaan dengan dalih efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Daulat menegaskan dirinya akan memperjuangkan seluruh aspirasi buruh di DPRD Provinsi Jambi.
Daulat pun menekankan bahwa perjuangan buruh harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membuat banyak pekerja berada dalam situasi tidak pasti.
”Terkait banyaknya perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan alasan efisiensi. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Daulat.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kalangan pekerja. Menurutnya, dirinya berasal dari lingkungan buruh dan dibesarkan oleh perjuangan kaum buruh.
”Saya berasal dari buruh dan dibesarkan oleh buruh. Karena itu, aspirasi para pekerja akan terus saya perjuangkan,” katanya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan para pekerja untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan, mulai dari ancaman PHK hingga perlindungan hak-hak buruh di Provinsi Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
SIASAT
Hasto Kristianto Sampaikan Pesan-pesan Megawati di Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah poin penting dalam agenda Konferda dan Konfercab PDI Perjuangan se-Provinsi Jambi pada Minggu, 30 November 2025.
Hasto bilang, dirinya mendapat pesan dari Megawati untuk menyerukan politik lingkungan PDI Perjuangan yang diawali dengan semangat kecintaan terhadap tanah air. Sebagaimana gerakan merawat pertiwi yang telah dicanangkan dan harus terus digerakkan. PDI perjuangan pun menyerukan untuk moratorium hutan, agar tidak disalahgunakan bagi kepentingan segelintir pihak.
“Selain menyelamatkan ekosistem kita, Ibu Mega juga berpesan agar Badan Penanggulangan Bencana terus bergerak membantu rakyat membantu rakyat dalam tanggap darurat bemcana, sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat serta daerah-daerah lain,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan lewat organisasi sayap Badan Serbaguna (Baguna) kini juga tengah aktif bergerak membantu masyarakat terdampak bencana tanpa membeda-bedakan afiliasi politiknya. Semua itu, kata Hasto, digerakkan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Sekjen PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kondisi ekosistem lingkungan yang jadi pemicu bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia saat ini, terkhusus di Pulau Sumatera. Oleh karena itu Ketua Umum PDI Perjuangan juga mengajak agar semua masyarakat bersama-sama saling merawat ekosistem lingkungan, yang tak lain merupakan jalan peradaban manusia itu sendiri.
“Maka mari kita jaga peradaban kita, dengan (menjaga) hutan-hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan pusat ekosistem yang harusnya kita kaji manfaatnya bagi kemanusiaan, bukan dieksploitasi yang kemudian menciptakan bencana di mana-mana,” katanya.
Sementara itu disinggung terkait target Pemilu 2029, Hasto bilang saat ini PDI Perjuangan lebih berbicara pada konsolidasi mulai ideologi hingga organisasi politik kader. Sebab menurut Hasto target politik PDI Perjuangan sendiri merupakan fungsi di tengah-tengah rakyat.
“Itu akan dicanangkan di dalam Konferda dan Konfercab ini serta sikap politik kita. Terhadap lingkungan, perekonomian rakyat, sikap politik terhadap geopolitik dan geostrategis dari Jambi. Ini semua akan disampaikan kepada masyarakat luas,” katanya.
Secara geografis, letak Provinsi Jambi yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera, maka menurut Hasto aspek konektografi harus dikedepankan. Selain itu ia kembali menekankan soal pentingnya menjaga lingkungan khususnya ekosistem Sungai Batanghari.
Kata Hasto, agar tidak ada lagi limbah industri yang dibuang ke Sungai Batanghari, yang telah merekam jejak peradaban yang luar biasa.
“Itu pesan utama dari ibu Megawati, cintailah lingkungan hidup. Selamatkanlah hutan-hutan kita, selamatkanlah sungai-sungai kita,” ujarnya.
SIASAT
Sah! Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Pemilukada 2024 Dipercepat
DETAIL.ID, Tebo – Pelantikan Bupati dan Wakil Terpilih Kabupaten Tebo dijadwalkan akan dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2025.
Hal tersebut diketahui setelah terbitnya surat dengan kop Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 22 Januari 2025 tentang kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.
Dalam isi surat tersebut, pada point pertama DPR RI dan peserta rapat diatas menyetujui pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak ada sengketa hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan ditetapkan oleh KPU Kabupaten serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
Kemudian pada point kedua, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari hasil pemilihan serentak tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi RI akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi RI berkekuatan Hukum. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Terkait hal ini, Ketua Tim Koalisi Partai Agus – Nazar, H.Harmain saat di wawancarai media ini pada Rabu, 22 Januari 2025, mengatakan sangat bersyukur jadwal pelantikan ini di majukan lebih cepat dari jadwal semula.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah, semoga pelantikan ini berjalan dengan lancer sesuai dengan harapan,” ujar Harmain.
Kemudian, Harmain juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tebo terpilih yaitu saudara Agus dan Nazar, pasca pelantikan nanti dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya dalam membangun Kabupaten Tebo untuk lima tahun mendatang sesuai dengan visi dan misi yang berkeadilan demi Tebo Maju.
Reporter: Hary Irawan



