Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pj Bupati Laporkan Kondisi Banjir Merangin ke Deputi BNPB Pusat

Published

on

Merangin – Pj Bupati Merangin, H Mukti melaporkan kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Merangin ke Deputi BNPB Bidang penanganan Darurat Mayjen TNI Fajar Setyawan dan Gubernur Jambi, H Al Haris pada Kamis, 25 Januari 2024.

Laporan tersebut disampaikan H Mukti pada rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir dan Longsor dalam Provinsi Jambi 2024 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

“Banjir di Kabupaten Merangin terjadi sejak 1 Januari 2024 berada di 12 titik. Kemudian banjir kembali terjadi kali ini lebih besar pada 12 -13 Januari 2024 di 27 titik,” ujar Pj Bupati melaporkan.

Pada rakor yang dipimpin Gubernur Jambi H Al Haris yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman tersebut, Pj Bupati melaporkan Kabupaten Merangin dikelilingi empat sungai.

“Keempat sungai itu, Sungai Batang Tembesi yang berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Sungai Merangin yang berhulu dari Danau Kerinci, Sungai Batang Tabir dan Sungai Masumai,” ujar H Mukti.

Bila Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh banjir, kata Mukti, sudah dipastikan Kabupaten Merangin diterjang banjir, namun tidak besar seperti di Kerinci. Paling dua atau tiga hari sudah selesai karena banjir lewat saja.

Diakui H Mukti, sepanjang 20 tahun terakhir, banjir yang terjadi hanya kali ini yang lebih besar, yang berdampak pada sarana umum, seperti lima jembatan gantung putus, belasan rumah ibadah rusak, sekolah-sekolah dan rumah warga.

“Kami turun bersama Forkopimda, ada banyak rumah yang terendam sampai ke perabungnya. Banjir bandang yang terjadi sekiltar pukul 03.00 WIB itu cepat sekali terjadi, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya,” ucap H Mukti.

Selain banjir, lanjut Mukti, bencana longsor acap kali terjadi di wilayah Luhak 16, mulai dari Kecamatan Tiangpumpung, Muara Siau, Lembah Masurai sampai ke Jangkat dan Jangkat Timur.

Kondisi itu membuat jalan satu-satunya yang menjadi ‘urat nadi’ perekonomian masyarakat jadi lumpuh. Butuh waktu sampai satu hari untuk membersihkan material longsor, sehingga jalan bisa dilalui kembali.

Selama bencana banjir terjadi di Kabupaten Merangin, sambung H Mukti, pemerintah bersama Forkopimda dan masyarakat terus menyalurkan bantuan sembako, obat-obatan dan pakaian layak pakai kepada keluarga korban banjir.

“Kita sudah dirikan posko bencana di rumah dinas Bupati Merangin, sehingga masyarakat antusias mendonasikan bantuan buat para keluarga korban banjir. Sejak 2 Januari 2024, SK Merangin Darurat Bencana sudah dikeluarkan. Alhamdulillah sampai sekarang Merangin sudah aman,” tutur Pj Bupati.

Tampak hadir pada rakor itu, Forkopimda Provinsi Jambi, Deputi BNPB Bidang penanganan Darurat Mayjen TNI Fajar Setyawan, Forkopimda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, BMKG, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. (*)

Advertisement

DAERAH

Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.

Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.

Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.

“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.

Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.

“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.

Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.

Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.

“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.

“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.

Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.

“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.

Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).

“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

DETAIL.ID

Published

on

Malang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, pada acara Panen Raya TNI yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat, 17 Juli 2026. Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan.

“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN melalui akun Instagram resminya.

Tak hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tutur Menteri Nusron.

Perwujudan ketahanan pangan lewat Panen Raya Serentak yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia ini, menurutnya dapat terselenggara berkat adanya kolaborasi lintas sektor.

“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” ucap Menteri Nusron.

Ada beragam hasil tani yang dipanen dalam kegiatan Panen Raya di Kota Malang ini, mulai dari tebu, padi, hingga kedelai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs