DETAIL.ID, Jember – Pengalaman menjalani operasi akibat patah tulang rusuk membuat Mohammad As’ari (61), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semakin merasakan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

As’ari mengatakan seluruh biaya perawatan hingga operasi yang dijalaninya ditanggung Program JKN sehingga dirinya tidak terbebani biaya pengobatan.

“Saya pernah mengalami patah tulang rusuk akibat terjatuh hingga harus menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit. Berkat Program JKN, seluruh biaya pengobatan saya ditanggung BPJS Kesehatan,” ujar As’ari, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut As’ari, pelayanan yang diterimanya berlangsung cepat sejak tiba di rumah sakit.

Ia mengaku langsung memperoleh penanganan medis sebelum proses administrasi kepesertaan dilakukan.

“Saat tiba di rumah sakit, saya langsung ditangani tanpa harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Setelah kondisi saya stabil, petugas meminta data kepesertaan BPJS Kesehatan,” katanya.

Setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat, As’ari dirujuk ke dokter ortopedi yang menyarankan tindakan operasi.

Seluruh proses perawatan hingga operasi berjalan lancar tanpa biaya tambahan karena ditanggung Program JKN.

Ia mengaku kini selalu memanfaatkan JKN setiap kali membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, jaminan pembiayaan tersebut memberikan rasa tenang ketika harus menjalani pengobatan.

“Saya sangat terbantu, terutama saat harus menjalani operasi yang biayanya tentu tidak sedikit jika harus ditanggung sendiri. Berkat Program JKN, saya bisa menjalani pengobatan dengan tenang tanpa khawatir memikirkan biaya, asalkan kepesertaan tetap aktif,” ucapnya.

Selain merasakan manfaat pembiayaan, As’ari juga memahami mekanisme pelayanan lanjutan melalui surat kontrol.

Ia menilai jadwal kontrol yang diberikan dokter membantu memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kondisi pasien.

“Saya selalu berusaha datang sesuai jadwal yang diberikan dokter. Dengan mengikuti jadwal kontrol, pelayanan menjadi lebih teratur dan dokter bisa memantau perkembangan kondisi saya sehingga pengobatan dapat berjalan sesuai rencana,” tuturnya.

Berkaca dari pengalamannya, As’ari mengingatkan masyarakat untuk menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.

“Jangan lupa memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Kita tidak pernah tahu kapan akan membutuhkan layanan kesehatan. Dengan kepesertaan yang aktif, kita bisa lebih tenang karena jaminan pelayanan kesehatan sudah tersedia saat dibutuhkan,” ujarnya. (*)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pada 2026 ini, Pemkab Bondowoso berhasil meraih empat penghargaan nasional di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai apresiasi atas komitmen dan keberhasilannya menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Salah satu penghargaan diberikan kepada Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

Berbagai program, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B dinilai berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga di Bondowoso.

Selain itu, Pemkab Bondowoso juga meraih penghargaan atas keberhasilannya memperluas akses layanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Capaian peserta KB Baru Metode Operasi Wanita (MOW) sepanjang 2026 bahkan melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 100 persen.

Penghargaan berikutnya diberikan atas penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026.

Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah.

Apresiasi juga diterima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso atas peran aktif dan inovasinya dalam menggerakkan masyarakat menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional.

Kontribusi TP PKK dinilai mampu memperkuat implementasi program pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Bondowoso, bukan semata keberhasilan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, seluruh OPD, ASN, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bondowoso dalam mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun selama ini menjadi modal penting dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

Ia berharap raihan empat penghargaan nasional tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Empat penghargaan nasional yang diraih semakin menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam mendukung pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. (*)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mencapai target pelayanan bagi 365 ribu warga, atau sekitar 46 persen dari total penduduk kabupaten.

Langkah percepatan ini dibahas dalam rapat evaluasi yang dipimpin langsung Bupati Bondowoso di Ruang Sabha Bina Praja, Selasa, 28 Juli 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Moch Jasin, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, capaian pemeriksaan telah menjangkau sekitar 166 ribu warga atau setara 45,53 persen dari target.

“Masih tersisa sekitar 200 ribu warga yang menjadi sasaran dalam lima bulan ke depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Masyarakat tidak perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan.

Pemerintah menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas kesehatan akan hadir langsung ke lokasi kegiatan: mulai dari pondok pesantren, posyandu, majelis pengajian, kegiatan sosial, hingga lingkungan RT dan masjid.

“Siapa saja yang ingin mengadakan pemeriksaan secara kolektif, cukup sampaikan permohonan ke Dinas Kesehatan atau puskesmas terdekat. Kami siap turun ke lokasi. Tujuannya tentu agar semakin banyak warga yang mudah mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada puskesmas dengan capaian pelayanan tertinggi.

Puskesmas Sempol menempati urutan pertama dengan capaian di atas 90 persen, disusul sejumlah puskesmas lain yang telah melampaui angka 70 persen.

Sementara itu, puskesmas dengan capaian terendah akan mendapatkan pendampingan khusus.

Pihaknya akan mengevaluasi strategi, menyusun jadwal pelayanan baru, hingga menentukan titik layanan di lapangan agar target akhir tahun dapat tercapai.

Jasin menambahkan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Bondowoso.

Pemeriksaan kesehatan dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk melahirkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengajak masyarakat menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai kebiasaan, bukan hanya dilakukan saat sakit.

“Jangan menunggu sakit baru memeriksakan diri. Yang kami dorong adalah kesadaran hidup sehat lewat upaya promotif dan preventif sejak dini,” ucapnya.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat paham bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dijaga bersama.

Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia Bondowoso semakin meningkat. (*)