PERKARA
Bapak Cekik Anak Kandung Hingga Tewas, Ketahuan Saat Gali Lubang di dalam Rumah
DETAIL.ID, Merangin – Sebuas-buasnya harimau tidak akan mau memakan anaknya sendiri. Pepatah ini tidak berlaku bagi Abdulah Y (37) warga Bungo Kuning, Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir lintas.
Pelaku tega menghabisi anak kandungnya sendiri, Nurdin (13) yang masih pelajar dengan cara mencekik leher korban hingga tewas di dalam rumahnya. Kejadian pembunuhan ini terungkap saat ada kerabatnya datang ke rumah pelaku.
Dari data yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, korban pada pukul 11.00 WIB awalnya tengah bermain layangan bersama dengan kerabatnya. Namun tiba-tiba korban dipanggil pelaku yang juga ayahnya untuk pulang ke rumah.
Korban yang pulang ke rumah pelaku lalu bermain main lagi, namun saat korban ingin berpamitan pulang ke rumah ibunya, korban tidak di perbolehkan oleh pelaku, tetapi korban tetap berniat tetap pulang ke rumah ibunya. Ternyata penolakan korban membuat pelaku marah, sebab pelaku menginginkan korban tidur di rumahnya. Pelaku yang marah langsung mencekik leher korban hingga tewas.
Usai melakukan pembunuhan, pelaku kemudian menggali lubang di dalam rumahnya untuk mengubur jasad korban. Namun naasnya sekitar pukul 14.30 WIB, tiba-tiba ada kerabatnya yang bernama Sabli datang kerumah hendak mengambil kartu BPJS untuk keperluan membeli obat.
Betapa terkejutnya saat Sabli masuk ke rumah, ternyata pelaku tengah menggali sebuah lubang, dan Sabli berusaha menanyakan maksud pelaku membuat lubang dengan santainya pelaku menjawab, “Daklah,” kata pelaku.
Sabli yang curiga kemudian berusaha mencari keberadaan Nurdin. Begitu masuk ke dalam kamar, korban didapati sudah terbujur kaku. Sabli berusaha untuk membangunkan korban tetapi tidak ada suara sahutan. Sontak, Sabli kemudian memberitahu kepada warga desa dan mengamankan pelaku.
Warga yang marah melihat kejadian sadis tersebut, kemudian beramai-ramai mengikat tangan dan kaki pelaku lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Kapolres Merangin, AKBP Ruri Roberto melalui Kasatreskrim Polres Merangin, Iptu Mulyono, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kasusnya sedang ditangani. Pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Merangin.
“Benar ada peristiwa pembunuhan dan korbannya anak sendiri. Kasus ini sedang kita tangani. Untuk motif pembunuhan karena anaknya tidak mau tidur di rumah pelaku,” ujar Kasatreskrim pada Senin, 19 Februari 2024.
Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan bahwa, pelaku dan ibu korban sudah lama pisah dan baru 40 hari lalu mendapatkan surat cerai, namun terlepas dari informasi pelaku pernah mengalami gangguan kejiwaan masih butuh keterangan dari dokter ahli jiwa.
“Ibu korban dan pelaku sudah tiga tahun pisah, tetapi baru 40 hari bercerai resmi lewat pengadilan dan untuk kondisi kejiwaan pelaku kita akan koordinasi dan cek lewat dokter ahli jiwa, tapi yang jelas pelaku saat ini kita jerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara,” katanya.
Reporter: Daryanto
PERKARA
Disetujui Kejagung, 2 Perkara di Jambi Ini Diselesaikan Lewat RJ
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyetujui penghentian penuntutan terhadap 2 perkara tindak pidana umum yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose yang digelar pada Rabu, 18 Februari 2026.
Persetujuan disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof Dr Asep Nana Mulyana kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH.MH melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) serta Para Kajari se-Wilayah Kejati Jambi, Kepala Seksi Bidang Pidum di lingkungan Kejati Jambi dan Kasi Pidum se-Wilayah Kejati Jambi.
Dalam kesempatan itu, Kajati Jambi menyetujui dua permohonan penghentian penuntutan yang diajukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi dan Kejaksaan Negeri Merangin.
Adapun rincian perkara yang disetujui melalui mekanisme keadilan restoratif sebagai berikut:
- Perkara dari Cabang Kejari Batanghari di Muara Tembesi atas nama tersangka Ari Saputra Bin Ali Zamza yang disangka melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
- Perkara dari Kejari Merangin atas nama anak Radit Egiansyah Bin Edi Firdaus yang disangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kajati Jambi, Sugeng Hariadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa persetujuan penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pelaksanaan keadilan restoratif pada esensinya adalah upaya memulihkan keadaan dan menjaga harmonisasi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Dengan berlakunya undang-undang yang baru, segera lakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan,” kata Kajati Jambi.
Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Bab IV mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.
Sinergi antarpenegak hukum dan lembaga terkait menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan pidana dan Restorative Justice termasuk pidana kerja sosial, berjalan terukur dan efektif, dengan memperhatikan kesiapan sarana, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
Dengan persetujuan ini, Kejati Jambi menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan pendekatan hukum yang humanis, berkeadilan, dan adaptif di era baru KUHP dan KUHAP. (*)
PERKARA
Waka I DPRD Jambi Gugat Mantan Adik Ipar Terkait Sengketa Lahan, Ivan Wirata: Ini Hak Saya Menggugat
DETAIL.ID, Muarojambi – Sengketa lahan seluas 242.590 meter persegi atau sekitar 24,259 hektare di RT 09 Km 35 (Pal 2), Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, bergulir ke pengadilan. Ivan Wirata bersama Karyani Ahmad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut teregister dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Snt pada 22 Desember 2025. Ivan dan Karyani menggugat Sri Wulandari serta Sri Mulyati sebagai tergugat. Kepala Desa Bukit Baling dan Kepala Kantor ATR/BPN Muarojambi turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan mereka sebagai pemilik sah atas objek tanah dimaksud. Mereka juga memohon agar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan peta bidang tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah demi hukum.
Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar dan kerugian materiil Rp 225 juta yang diklaim berasal dari kehilangan hasil panen serta biaya operasional dan pemeliharaan lahan. Mereka juga meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan (uitvoerbaar bij voorraad) serta menjatuhkan uang paksa (dwangsom) Rp 1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan.
Sidang perdana digelar pada 8 Januari 2026, namun ditunda karena turut tergugat tidak hadir. Pada sidang lanjutan 19 Januari 2026, para pihak dijadwalkan menempuh proses mediasi.
Ivan Wirata yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi menyatakan gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak anak-anaknya. Ia menilai kepemilikan harta yang diklaim pihak tergugat merupakan hak bersama yang diperuntukkan bagi anak-anaknya, meski dirinya dan Karyani Ahmad telah berpisah.
”Kalau itu hak saya untuk menggugat. Itu untuk anak-anak saya. Harta kami diklaim pihak lain, tentu kami tempuh jalur hukum. Biarlah pengadilan yang membuktikan,” ujar Ivan kepada DETAIL.ID pada Selasa, 17 Februari 2026.
Ivan juga mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian, termasuk dugaan penyerobotan dan pencurian hasil sawit di atas lahan yang disengketakan.
Diketahui, penggugat merupakan mantan pasangan suami istri. Sementara kedua tergugat disebut sebagai mantan adik ipar dari pihak penggugat. Proses mediasi akan menjadi tahapan lanjutan sebelum perkara memasuki agenda pembacaan jawaban tergugat.
Reporter: Jogi Sirait
PERKARA
Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian
DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari ke Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Informasi tersebut berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN Mbn dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Dalam data SIPP disebutkan, perkara didaftarkan pada Selasa, 10 Februari 2026, sementara tanggal surat gugatan tercatat pada Senin, 9 Februari 2026. Gugatan diajukan melalui kuasa hukum penggugat, Vernandus Hamonangan.
Tak hanya Sekda sebagai pihak tergugat, dua institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari turut tercantum dalam perkara tersebut, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Batanghari serta Inspektorat Daerah Batanghari.
Namun demikian, berdasarkan penelusuran di SIPP, rincian materi gugatan maupun petitum belum dapat diakses publik. Informasi yang tersedia baru sebatas identitas para pihak, klasifikasi perkara, serta jadwal persidangan.
Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di PN Muara Bulian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penggugat maupun tergugat terkait pokok perkara yang disengketakan.
Reporter: Juan Ambarita


