ADVERTORIAL
Wagub Sani Berharap Rakor Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi Jadi Wadah Silahturahmi Demi Kesejahteraan Masyarakat
Jambi – Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Abdullah Sani menyambut baik atas terselenggaranya Rapat Koordinasi (Rakor) Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dinilai menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman dan wawasan para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi dan diharapkan Rakor ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat membuka Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi Tahun 2024, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis, 22 Februari 2024.
Hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini mengambil tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Staf Ahli dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Kepala Daerah Menuju Jambi MANTAP”.
“Rapat koordinasi ini memiliki arti dan makna penting dan strategis dalam upaya meningkatkan sinergisitas dan kinerja Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi. Saya berharap Rakor ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.
Dalam kata sampaiannya, Wagub Sani menegaskan bahwa para Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi telah meringankan langkah dan meluangkan waktu untuk menghadiri Rapat Koordinasi ini.
”Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kedudukan dan peran strategis Staf Ahli, sehingga Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi akan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya dalam membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, demi kemakmuran masyarakat dan daerah,” kata Wagub Sani.
Selain itu, Wagub Sani juga berharap dengan digelarnya Rakor ini, akan terjalin sinergi dan kolaborasi antar Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam rangka mengakselerasi pembangunan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, perekonomian masyarakat dan daerah, serta kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi.
“Peserta Rakor Staf Ahli Kepala Daerah yang saya banggakan, berdasarkan Pasal 170 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada Gubernur mengenai masalah urusan pemerintahan sesuai bidang keahliannya, serta mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan keuangan daerah,” ucap Wagub Sani.
Wagub Sani juga mengatakan bahwa Staf Ahli diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan berwawasan, yang mampu menjadi tim konseptor dan kreator yang mumpuni bagi kepala daerah, dalam memberikan kontribusi analisis kebijakan, masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk mengakselerasi pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
“Saya berharap agar bapak/ibu para Staf Ahli Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi bangga terhadap jabatan yang diemban, berkontribusi aktif dan melaksanakan budaya kerja yang memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki, dalam memberikan kajian terkait isu-isu strategis dan terkini serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, juga dalam pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah,” tutur Wagub Sani.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani berpesan kepada seluruh peserta Rakor untuk mengikuti Rakor dengan sebaik-baiknya, sehingga output Rakor ini berkontribusi besar bagi pemerintah daerah.
“Saya berharap Staf Ahli Kepala Daerah se-Provinsi Jambi terus meningkatkan peran dan kreativitasnya dalam memberikan kajian dan tela’ah sebagai masukan bagi Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah, yang tentunya kontributif terhadap kemajuan nasional Indonesia,” kata Wagub Sani.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Tema Wisman selaku Panitia Pelaksana menyatakan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah untuk meningkatkan peran sesuai dengan kekhususan bidangnya masing-masing dalam memberikan masukan-masukan kepada Kepala Daerah berkenaan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
“Staf Ahli Kepala Daerah diupayakan memiliki kegiatan kajian-kajian rutin berkenaan dengan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah, kegiatan tersebut diharapkan para staf ahli dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis yang ada di daerah,” ujar Tema Wisman.
ADVERTORIAL
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah. Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menteri Nusron menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.
“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” ujar Menteri Nusron.
Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertipikasi tanah ini, Menteri Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun Anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Rumah milik MBR yang belum bersertipikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menjadi pimpinan rapat kerja kali ini pun menyampaikan dukungannya terhadap program Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL.
“Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI ini, turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (*)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Ajak Gus dan Ning Jember 2026 Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Daerah
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember mengajak para finalis dan pemenang Gus dan Ning Jember 2026 untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil menembus jajaran lima besar.
Gus Fawait menyebut para finalis merupakan aset daerah yang memiliki prestasi luar biasa.
Menurutnya, pencapaian mereka tidak hanya diukur dari kemampuan akademis, tetapi juga dari penguasaan seni serta kepedulian dalam melestarikan budaya lokal.
Dalam arahannya, Gus Fawait juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih Kabupaten Jember.
Pemerintah daerah, kata dia, terus menjalankan komitmen memberikan layanan kesehatan gratis, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Di sektor konektivitas, Bandara Jember yang kini melayani penerbangan langsung menuju Jakarta turut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses transportasi dan mobilitas masyarakat.
Pada bidang ekonomi, Gus Fawait mengungkapkan capaian positif yang diraih Jember sepanjang 2025.
“Performa ekonomi Jember telah menjadi yang terbaik di wilayah Sekarkijang, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gus Fawait.
Dia optimistis Jember akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan timur Pulau Jawa.
Visi tersebut diharapkan mendapat dukungan dari Gus dan Ning Jember 2026 melalui kontribusi nyata di berbagai bidang.
Menutup sambutannya, Gus Fawait menyampaikan pesan kepada kalangan mahasiswa agar tetap aktif menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Pemerintah, menurutnya, membuka ruang bagi kritik, demonstrasi, maupun audiensi sebagai bagian dari demokrasi.
“Penyampaian pendapat tidak disertai tindakan yang mengarah pada caci maki, penghinaan, maupun pelecehan martabat karena bertentangan dengan nilai budaya masyarakat Jember,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Siapkan P4MI dan Perda PMI
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat upaya perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar di Alun-Alun Jember, Minggu, 14 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah agar masyarakat tidak lagi harus mengurus berbagai kebutuhan pekerja migran ke luar daerah.
“Mereka harus ke Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. Terlalu jauh, butuh waktu 3 sampai 4 jam. Mungkin itu juga yang membuat banyak yang berangkat pakai jalur non-prosedural,” ujar Gus Fawait.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Jember telah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan lokasi apabila pembentukan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Kabupaten Jember mendapat persetujuan.
Kemudahan juga diberikan pada layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja migran.
Tiga Rumah Sakit Daerah di Jember kini disiapkan untuk melayani medical check-up sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan di luar daerah.
“Insya Allah harganya, tiga rumah sakit ini adalah yang termurah se-Jawa Timur, tapi kualitasnya tetap terjaga,” kata Gus Fawait.
Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menguji coba program beasiswa bagi putra-putri PMI untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Pemerintah daerah juga berencana menambah kuota penerima beasiswa pada tahun ini.
Pemkab Jember turut menyatakan kesiapan menyediakan lahan apabila Kementerian P2MI membangun pusat pelatihan kerja di Jember.
Program tersebut akan disinergikan dengan lulusan SMK untuk mendukung peluang bekerja di luar negeri melalui program go global.
Di penghujung sambutannya, Gus Fawait menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja migran melalui pembentukan Desa Migran di seluruh wilayah Jember yang didukung regulasi daerah.
“Kami berkomitmen untuk bagaimana membuat desa di seluruh Jember ini menjadi Desa Migran. Insya Allah tinggal Perda (Peraturan Daerah)-nya saja, kami berkomitmen untuk membuat Perda terkait masalah PMI,” tutur Gus Fawait.



