DAERAH
Ketua DPRD Merangin: Perusahaan Jangan Rugikan Masyarakat Pengguna Jalan
DETAIL.ID, Merangin – Rusaknya jalan menuju Kecamatan Tabir Selatan yang diunggah oleh salah satu akun TikTok dan merekam aksi salah satu Temenggung Suku Anak Dalam yaitu Temenggung Tampung. Ia marah-karena karena jalan kabupaten yang rusak gara-gara dilalui kendaraan bertonase besar milik PT SAL dan kendaraan bermuatan kernel milik PT Shogun.
Tak urung peristiwa ini memantik kemarahan Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Herman Efendi. Pria yang akrab disapa Abong Pendi mengatakan, sikap pemerintah daerah juga harus tegas, kalau tidak ada izin penggunaan jalan kabupaten sebaiknya disetop, jangan menunggu regulasi baru bergerak.
“Kalau memang tidak ada izin penggunaan jalan, jangan diam, setop kendaraan bertonase besar milik perusahaan yang lewat jalan kabupaten. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Ini soal kepentingan masyarakat banyak penguna jalan,” kata Pendi pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Dikatakan Pendi, pemerintah harusnya sudah melihat kejadian ini bukan karena diviralkan oleh masyarakat baru bergerak, rapat untuk menentukan sikap.
“Bayangkan Suku Anak Dalam saja sudah paham manfaat pembangunan, seperti akses jalan menuju Tabir Selatan. Keberadaan pemerintah juga harus hadir saat masyarakat kesulitan, jangan kita tutup mata dan membiarkan kejadian ini, kalau ada kelompok atau individu masyarakat yang diuntungkan dari keluar masuknya kendaraan milik perusahaan, pemerintah wajib tegas, jalan yang dilalui itu milik siapa, kalau milik pemerintah ya tegas disetop,” ucapnya.
Menurutnya perusahaan juga harus memiliki rasa empati terhadap kepentingan masyarakat banyak, jangan sengsarakan masyarakat.
“Keberadaan perusahaan harus bisa mementingkan kepentingan masyarakat, jangan sengsarakan masyarakat pengguna jalan, sebab ribuan orang mempergunakan jalan untuk menuju ibukota kabupaten,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD Kabupaten Merangin juga bakal memanggil perusahaan melalui komisi yang membidangi agar fungsi pengawasan yang melekat di DPRD segera bisa dijalankan.
“Saya akan bersurat kepada dua perusahaan ini dan meminta ke komisi terkait agar segera turun memanggil pihak perusahaan sesuai dengan salah satu tugas DPRD melakukan pengawasan,” katanya.
Sebagai warga Tabir Selatan, Pendi juga sangat kecewa dengan rusaknya jalan menuju rumahnya di Tabir Selatan. Jika tidak diindahkan dirinya akan melakukan aksi portal jalan.
“Saya sebagai warga Tabsel sangat kecewa. Kalau tidak ada iktikad baik dari perusahaan saya sendiri yang akan memportal jalan, dan menyetop kendaraan CPO, kernel milik dua perusahaan,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah
DETAIL.ID, Jakarta – Untuk mempermudah masyarakat mencari informasi awal tanpa perlu mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan layanan ATR/BPN Dekat. Jangkauan layanan tersebut diperluas, dari sebelumnya hanya tersedia di 46 Kantah, kini masyarakat di 19 kabupaten/kota lainnya dapat mengakses layanan pertanahan melalui mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat.
“Melalui ATR/BPN Dekat, kami ingin mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi awal atau berkonsultasi mengenai urusan pertanahan. Petugas kami yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, dalam keterangannya pada Senin, 16 November 2026.
Layanan ATR/BPN Dekat di wilayah tambahan 19 kabupaten/kota ini mulai bisa dimanfaatkan terhitung sejak 14 November 2026. Kini, tak hanya masyarakat di sejumlah area pada Pulau Jawa dan Bali, mobil layanan keliling juga disediakan oleh Kantah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh; Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Kota Dumai, Provinsi Riau; serta Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Di Provinsi Sumatera Selatan, layanan ATR/BPN Dekat tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Lahat. Sementara di Provinsi Sumatera Utara, masyarakat dapat mengaksesnya di Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Pematangsiantar.
Lokasi pelaksanaan ATR/BPN Dekat menyesuaikan kebijakan masing-masing Kantah. Umumnya, masyarakat dapat menemukannya di sejumlah titik aktivitas publik, seperti pasar, lokasi car free day, kantor desa, maupun alun-alun kabupaten/kota. “Melalui ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis pelayanan, mulai dari konsultasi dan pengaduan pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat berupa nama atau alamat, hingga layanan hak tanggungan dan roya,” ucap Uunk Din Parunggi.
Mobil layanan keliling diharapkan dapat menjadi ruang interaksi antara masyarakat dan petugas pertanahan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh penjelasan mengenai berbagai prosedur dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengurus layanan pertanahan lebih lanjut di Kantah.
“Untuk mengetahui jadwal dan lokasi kehadiran mobil layanan keliling ATR/BPN Dekat, masyarakat dapat menghubungi Hotline layanan di 081110680000 atau memantau sosial media Kantah setempat. Jadi, masyarakat dapat menyesuaikan waktu kunjungan dan memanfaatkan layanan yang tersedia,” tutur Kepala Biro Humas dan Protokol. (*)
DAERAH
Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah
DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat — Roda Pemerintahan di tingkat tiyuh (desa) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi memasuki babak baru. Bupati Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, S.P., secara resmi melantik 25 Kepalo Tiyuh terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini dipusatkan di Aula Lantai III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba, Kamis, 12 November 2026.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Lampung, Wakil Bupati Tubaba, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suwadi, S.Sos., Ketua TP PKK dan Ketua I TP PKK Tubaba, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kabupaten Tubaba. Kehadiran para unsur pimpinan daerah ini mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam mengawal kemajuan pembangunan dari tingkat desa.
Dalam kesempatan yang sama, rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 Kepalo Tiyuh periode sebelumnya, 9 Penjabat Kepalo Tiyuh, 8 perwakilan panitia pemilihan, serta penyerahan piala pemenang dan piagam penghargaan kepada pembina tiyuh terbaik lomba tiyuh tingkat kabupaten.
Kepala Subdirektorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Suwadi, S.Sos., yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menyampaikan apresiasi atas sukses dan kondusifnya pelaksanaan pemilihan tingkat desa di Kabupaten Tubaba.
”Alhamdulillahirabbil’alamin, hingga detik ini semua berjalan dengan lancar, kondusif berkat perjuangan dan doa Bapak Ibu sekalian beserta pimpinan yang ada. Ini menjadi titik fokus Bapak Menteri Dalam Negeri dan Pak Dirjen Bina Pemdes, di mana proses yang berjalan dan pasca pelaksanaan di lapangan berlangsung kondusif serta sesuai mekanisme perundang-undangan,” ujar Suwadi.
Dalam arahannya, Bupati Novriwan Jaya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, serta Kementerian Dalam Negeri atas dukungan maksimal sehingga hajat demokrasi di Tubaba dapat berjalan aman dan lancar. Bupati juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Kepalo Tiyuh purna bakti serta para Pj. Kepalo Tiyuh atas dedikasi dan jasa mereka selama mengabdi.
Kepada para Kepalo Tiyuh yang baru dilantik, Bupati berpesan agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan tiyuh dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran kepalo tiyuh sebagai garda terdepan dalam mengawal berbagai program prioritas nasional maupun program unggulan daerah, yang meliputi:
1. Tubaba Sehat: Fokus mengawal kesehatan masyarakat dengan target peningkatan angka harapan hidup yang kini telah mencapai 75 tahun dan terus didorong hingga menyentuh 80 tahun.
2. Tubaba Cerdas: Komitmen memastikan tidak ada anak di Tubaba yang putus sekolah melalui dukungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi.
3. Tubaba Berdaya: Mendorong perputaran ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi akses permodalan KUR dan KUR super mikro bekerja sama dengan perbankan (Bank Lampung, BSI, dan BRI) dengan target peredaran dana mencapai Rp1 miliar per tiyuh.
4. Bank Sampah Bergerak: Mendukung gerakan lingkungan hidup agar seluruh tiyuh membentuk bank sampah demi membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejalan dengan program nasional Indonesia Asri.
5. Infrastruktur: Terus berkoordinasi dan mengusulkan program pembangunan infrastruktur melalui pemerintah pusat maupun provinsi, di tengah upaya bersama dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
Dengan dilantiknya para pemimpin baru di tingkat tiyuh ini, Pemkab Tubaba optimis sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga tingkat tiyuh akan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)
DAERAH
Berkat UHC Prioritas, Warga Jember Bisa Operasi Jantung Gratis di Bali
DETAIL.ID, Jember – Seorang warga asal Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, mendapatkan penanganan medis gratis melalui program jaminan kesehatan daerah setelah mengalami serangan jantung saat bekerja di Bali.
Pasien tersebut kini menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, setelah sebelumnya sempat terkendala perkiraan biaya tindakan mencapai Rp200 juta.
Kondisi darurat itu terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah jantung yang mengharuskannya segera menjalani tindakan medis lanjutan.
Besarnya estimasi biaya sempat membuat pasien kebingungan saat hendak mengurus proses pengobatan di rumah sakit rujukan tersebut.
Situasi berubah ketika pasien mengurus administrasi pelayanan kesehatan dan mengetahui bahwa fasilitas jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Jember tetap berlaku bagi warga yang sedang berada di luar daerah.
Seluruh proses penjaminan tersebut kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pasien dapat ditangani tanpa terbebani biaya ratusan juta rupiah.
“Terima kasih kepada Bupati Jember, Gus Fawait,” katanya.
Akses layanan kesehatan daerah ini pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh warga ber-KTP Jember yang membutuhkan penanganan medis darurat maupun lanjutan, termasuk mereka yang sedang merantau atau bekerja di luar wilayah Kabupaten Jember. (*)



