ADVERTORIAL
Al Haris Ajak Semua Elemen Bangun TVRI Stasiun Penyiaran Agar Lebih Maju
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan, selama ini kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan TVRI Jambi cukup baik, TVRI Jambi senantiasa menjadi salah satu media yang mencerdaskan anak bangsa dengan terus berupaya meningkatkan kinerja, termasuk mengangkat dan mempromosikan potensi daerah, keunggulan daerah, budaya daerah yang merupakan bagian dari budaya nasional.
Hal tersebut diucapkan Gubernur pada saat menyaksikan Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Jambi dari PLT. Kepala TVRI Stasiun Jambi Dasril, SH kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi yang baru Herly Marjoni, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu, 8 Mei 2024 siang.
Gubernur Al Haris mengatakan, walaupun perkembangan media elektronik maupun media masa cukup banyak namun perkembangan TVRI sangat luar biasa baik.
“Saat ini perkembangan TV swasta sangat menjamur dan banyak sekali, tapi TVRI memiliki peran yang sangat penting dalam mewarnai siaran-siaran dalam memberikan layanan penyiaran publik yang bermutu kepada masyarakat Indonesia, yang sangat positif terhadap edukasi kepada Masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.
“Saya sangat menghargai peran TVRI dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukasi yang bermanfaat, dan hiburan yang berkualitas kepada seluruh penjuru negeri, khususnya Provinsi Jambi. Saya berharap dalam era digital ini, TVRI Stasiun Jambi dapat terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pemirsa yang beragam,” tutur Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, saat ini yang menjadi tugas bersama adalah bagaimana melayani dan menjembatani masyarakat dengan baik dan sungguh-sungguh apa saja yang menjadi isu-isu masyarakat, sehingga TVRI bisa hadir untuk memberikan kesejukan-kesejukan kemasyarakat.
“Sebagai lembaga penyiaran kita harus bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat yang bersifat netral dalam memberikan penyiaran sesuai dengan koridor penyiaran,” kata Gubernur Al Haris.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi yang lama atas segala dedikasi dan kontribusinya yang telah membawa TVRI kearah yang lebih baik selama masa jabatannya. Terima kasih atas segala upaya dan pengabdiannya kepada TVRI dan masyarakat Provinsi Jambi. Untuk Kepala TVRI Stasiun Jambi yang baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Provinsi Jambi,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga mempercayai bahwa kepemimpinan baru ini dapat membawa semangat baru dan strategi inovatif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
“Insya Allah kerja sama yang baik selama ini akan terus kita lanjutkan, walaupun sempat terputus saat kita dilanda berbagai persoalan mulai Covid, elnino, sehingga ada bantuan-bantuan yang sangat perlu kita kasihkan kemasyarakat, kemungkinan ditahun 2025 bisa kita lanjutkan kembali apa-apa yang sudah direncanakan dengan pengalaman, komitmen, dan kompetensi yang dimiliki, akan mampu membawa TVRI Stasiun Jambi ketingkat yang lebih tinggi lagi,” ucap Gubernur Al Haris.
“Saya juga ingin mengajak semua pihak, baik pemangku kepentingan, pegawai TVRI, maupun masyarakat untuk terus memberikan dukungan dan kerjasama dalam membangun TVRI Stasiun Jambi menjadi lembaga penyiaran yang lebih maju, lebih inklusif dan lebih relevan bagi masyarakat Provinsi Jambi.” kata Gubernur Al Haris.
Sementara itu Dewan Pengawas LPP TVRI Drs. Syifaq, M.Si menyampaikan bahwa dirinya cukup bahagia dapat menyaksikan serah terima jabatan Kepala TVRI Stasiun Jambi dari PLT. Kepala TVRI Stasiun Jambi Dasril, SH kepada Kepala TVRI Stasiun Jambi yang baru Herly Marjoni, karena banyak tak terlepas dari kepala yang terdahulu Raden Sarjono yang saat ini sudah menjadi salah satu direksi, yaitu Direktur Keuangan di LPP TVRI Pusat.
“Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan kami terhadap TVRI Jambi mampu menjadi salah satu wadah wahana untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di TVRI, buktinya, Kepstanya mampu menjadi yang terbaik di TVRI,” katanya.
“Keberhasilan dari seorang pimpinan itu apabila berhasil membawa TVRI akan lebih baik, dimana lembaga penyiaran membutuhkan dinamika atau penyiaran acara -acara yang lebih baik, bisa diterima oleh masyarakat Provinsi Jambi,” tuturnya. (MM/*)
DETAIL.ID, Jakarta – Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.
“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.
Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” kata Sutrisno.
Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.
“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” ujar Sutrisno.
Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan.
Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah merancang skema taktis untuk mengintegrasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai rantai pasok utama (supplier) kebutuhan komoditas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil agar seluruh hasil bumi dan produksi pangan petani lokal dapat terserap seutuhnya oleh pasar domestik.
Rencana strategis tersebut dipaparkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, usai menyerahkan bantuan armada operasional berupa mobil pikap dan truk kepada pengurus KDKMP bersama jajaran Forkopimda di Jember.
“Filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan penurunan kesenjangan pendapatan. Itu yang menjadi perhatian utama Presiden,” ujar Gus Fawait.
Ia menerangkan, selain diproyeksikan menyokong program MBG, KDKMP mengemban peran vital untuk mengontrol stabilitas harga gabah di tingkat bawah.
Koperasi diinstruksikan melakukan intervensi langsung dengan menyerap hasil panen masyarakat guna memastikan harga gabah tidak dipermainkan oleh spekulan atau tengkulak.
Gus Fawait juga membantah keras anggapan miring yang menyebut KDKMP akan menjadi saingan berat bagi pelaku usaha swasta.
Ia mendesak publik untuk melihat fungsi kehadiran koperasi ini secara objektif sebagai pengisi kekosongan sektor komersial yang selama ini belum terjangkau oleh korporasi besar.
“Jangan terpengaruh persepsi yang salah. Koperasi ini bukan untuk bersaing dengan swasta, tetapi mengisi ruang yang belum terlayani sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember, Letkol Inf Rifqi Muhammad Syuhada memaparkan bahwa pembentukan KDKMP di lapangan terus dikebut secara masif.
Hingga saat ini, TNI telah menuntaskan pembentukan di 42 titik atau rampung 100 persen dari target fase awal.
“Kami berharap seluruh target desa dan kelurahan dapat terpenuhi pada Agustus 2026. Kendala saat ini sebagian besar berkaitan dengan ketersediaan lahan yang harus disiapkan masing-masing desa,” tutur Rifqi.
ADVERTORIAL
Serahkan Lebih dari 1.000 Sertipikat Tanah Wakaf dalam ICOP 2026, Menteri Nusron Minta Penerima Jadi Pionir Percepatan
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf, yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026. Momen ini juga digunakan Menteri Nusron untuk mengajak para penerima berkontribusi memperluas gerakan sertipikasi tanah wakaf di berbagai daerah.
“Bapak/Ibu yang tanahnya sudah disertipikatkan, kami mohon menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN. Ayo kita sertipikatkan bersama-sama,” ujar Menteri Nusron.
Dari total 1.032 sertipikat yang diserahkan dalam kesempatan ini, sebanyak 251 sertipikat adalah aset dari Banten, 687 dari Jawa Barat, dan 94 dari DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan pondok pesantren untuk mempercepat proses sertipikasi wakaf, dengan target seluruh sertipikat tanah wakaf rampung sebelum 2029 sebagai warisan pengamanan aset umat. “Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini,” kata Menteri Nusron.
Kepada seluruh peserta dan penerima sertipikat di ICOP 2026, Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu dari lima jenis tanah dalam sistem pertanahan nasional. Kelima jenis tanah tersebut, yaitu tanah negara, tanah hak, tanah ulayat atau tanah adat, tanah aset, serta tanah wakaf yang telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Secara nasional, dari sekitar 126,7 juta bidang tanah yang terdaftar di Indonesia, sebanyak 97 juta bidang telah bersertipikat. Sementara itu, khusus tanah wakaf tercatat ada sebanyak 522.026 bidang, namun baru 306.189 bidang yang telah bersertipikat. Jika dibandingkan, tingkat sertipikasi tanah wakaf saat ini baru mencapai sekitar 58,65%.
Meski demikian, langkah menjamin keamanan tanah-tanah wakaf ini terus berproses. Sejak 2016, jumlah bidang tanah wakaf bersertipikat meningkat signifikan, dari 100.144 bidang menjadi tambahan sekitar 206.045 bidang atau naik lebih dari 200%. Di momen ini, Menteri Nusron mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyertipikatkan tanah wakaf.
“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tutur Menteri Nusron.
Dalam rangkaian acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta jajaran. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
Anggota DPRD Batang Hari Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Penipuan DO Sawit Rp 7,5 Miliar
Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan
Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Eselon II, III, dan IV untuk Perkuat Kinerja Pemerintahan
Sudah Sudah Dilantik, Camat Pamenang Selatan Tak Kunjung Menempati Rumah Dinas, Abaikan Imbauan Bupati Merangin
Sisi lain Fenomena Puncak Gunung Es LGBT di Merangin
Ekonomi Jember Segera Merata dengan KDKMP
Serahkan Lebih dari 1.000 Sertipikat Tanah Wakaf dalam ICOP 2026, Menteri Nusron Minta Penerima Jadi Pionir Percepatan
22 Ribu ASN Jember Serentak Promosikan Potensi Daerah
Pemkab Jember Evaluasi SOP BBM Subsidi untuk Permudah Petani dan Nelayan
Anggaran Pertanian Tembus Rp312 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah Jember
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
