Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Raih Penghargaan dari Badan Restorasi Gambut Mangrove Atas Dedikasi yang Luar Biasa

Published

on

Jambi – Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM) memberikan penghargaan kepada Gubernur Jambi, Al Haris, atas komitmen dan kepemimpinan luar biasa yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai pusat referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BRGM Ir. Hartono, M.Sc kepada Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis Restorasi Gambut Tahun 2024, bertempat di BW Luxury Hotel, Selasa, 7 Mei 2024.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan bahwa Badan Restorasi Gambut Mangrove Nasional sudah memberikan perhatian terhadap perkembangan dan kemajuan dalam pengelolaan gambut di Indonesia khususnya ada 7 provinsi yang menjadi prioritas BRGM termasuk Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah supaya lahan gambut bisa direstorasi dengan baik diantaranya dengan menerbitkan modul-modul pembelajaran anak sekolah dan langkah-langkah yang lainnya.

“Kita berharap masyarakat disekitar lahan gambut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap manfaat dan fungsi lahan gambut, jangan sampai gambut ini menjadi hutan terlantar yang banyak limbah-limbah disana,” ujar Gubernur Al Haris.

“Kita berharap memang kawasan lahan gambut kita ini semakin dikelola dengan baik dan disana masih ada sumber-sumber energi kita dari mulai karbon, oksigennya juga luar biasa disitu. Nah, ini juga menjadi perhatian dunia luar hari ini terhadap gambut-gambut kita Indonesia ini,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Kepala BRGM Ir. Hartono menilai bahwa komitmen yang besar terhadap pemulihan ekosistem gambut jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jambi menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi pengelolaan ekosistem gambut sebagai bagian dari muatan lokal.

“Dengan demikian, diharapkan generasi yang akan datang menjadi lebih paham sejak awal tentang pentingnya restorasi dan pengelolaan gambut berkelanjutan,” katanya.

Hartono juga mengatakan bahwa usaha yang telah dilakukan membuahkan hasil yang sangat memuaskan, dibuktikan dengan el nino tahun lalu dimana Jambi merupakan provinsi dengan hotspot paling sedikit dan tentu membawa dampak terhadap pengurangan emisi.

“Hal ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk diantaranya Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, World Bank, serta GCF (Green Climate Fund),” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Kontruksi Operasi dan Pemeliharaan BRGM Tris Raditian, dirinya menyebutkan alasan memilih Provinsi Jambi sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Restorasi Gambut yaitu penanganan kebakaran gambut yang relatif baik selama kondisi El Nino, adanya dukungan Gubernur Jambi dan Pemerintah daerah yang baik dengan adanya Mulok Gambut pada satuan pendidikan tingkat menengah di Provinsi Jambi dan Pembentukan Pengelola KHG (Kawasan Hidrologis Gambut) Sungai Mendahara dan Sungai Batanghari serta sudah mendapatkan dana karbon bioCF.

Rapat koordinasi teknis Restorasi Gambut ini diikuti oleh 7 Provinsi yaitu, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Selain penghargaan kepada Gubernur Jambi, BRGM juga memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi atas implementasi restorasi gambut yang melibatkan seluruh stakeholder sehingga menjadikan Provinsi Jambi sebagai referensi pelaksanaan restorasi gambut nasional. (MM/*)

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

BPJS Kesehatan Jember Jamin Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran

DETAIL.ID

Published

on

Konferensi Pers Mudik 2026 di Aula Lantai 3 BPJS Kesehatan Cabang Jember, Senin (9/3/2026). (Foto: Dok/BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses selama masa libur Lebaran 2026.

Layanan administrasi kepesertaan hingga pelayanan kesehatan disiapkan melalui sejumlah mekanisme agar peserta tetap memperoleh akses layanan meski berada di luar daerah asal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menyampaikan bahwa berbagai kanal layanan tetap dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan peserta selama periode libur panjang tersebut.

“Peserta masih dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari layanan informasi, administrasi, hingga pengaduan. Selain itu, peserta juga dapat mengakses layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, maupun website resmi BPJS Kesehatan,” kata Yessy, Senin, 9 Maret 2026.

Selain layanan digital, BPJS Kesehatan juga menyiapkan layanan piket di kantor cabang pada 18, 19, 23, dan 24 Maret 2026.

Layanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan langsung.

Peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118-165-165 yang tersedia selama 24 jam setiap hari.

Yessy menjelaskan bahwa Program JKN memiliki prinsip portabilitas yang memungkinkan peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar.

“Selama libur Lebaran, peserta yang berada di luar daerah asal tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan juga wajib memberikan pelayanan kepada peserta,” katanya.

Menurutnya, pelayanan bagi peserta dalam kondisi gawat darurat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Jika peserta mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, mereka dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).

Di sejumlah rumah sakit, BPJS Kesehatan juga menyiagakan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk memberikan informasi serta membantu peserta yang membutuhkan pendampingan saat mengakses layanan kesehatan.

Yessy turut mengingatkan peserta agar memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar tidak mengalami hambatan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Peserta perlu memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif. Apabila kepesertaan tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan segera melunasinya. Jika peserta merasa kesulitan melunasi tunggakan sekaligus, dapat memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang tersedia di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan lebih dari satu juta kanal pembayaran untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran JKN,” ucapnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, BPJS Kesehatan juga menyiapkan Posko Mudik di sejumlah titik strategis yang banyak dilalui pemudik. Posko tersebut memberikan layanan kepesertaan JKN sekaligus disiapkan untuk membantu penanganan kondisi darurat dengan dukungan obat-obatan serta rujukan medis.

Beberapa titik posko tersebut berada di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, serta Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka.

Sementara untuk arus balik, posko disiagakan di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

“Kami berharap komitmen BPJS Kesehatan dalam memastikan akses layanan selama libur Lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses layanan bagi peserta, fasilitas kesehatan diharapkan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta JKN, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani mudik Lebaran,” tutur Yessy.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Safari Ramadan di Kalisat, Bupati Jember Sosialisasikan Program UHC dan Peta Cinta

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam acara safari ramadan di Kecamatan Kalisat. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyosialisasikan program pemerintah daerah kepada kader Posyandu se-Kecamatan Kalisat saat kegiatan Gus Fawait Menyapa di Kantor Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Senin, 9 Maret 2026 siang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Jember.

Forum ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para relawan kesehatan desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, kami bikin acara Gus Fawait Menyapa periode Ramadan. Agendanya hampir sama, cuma ada nuansa Ramadannya. Kami mensosialisasikan program pemerintah seperti UHC, Peta Cinta dan lain sebagainya,” kata Fawait.

Ia menyebut sosialisasi secara langsung masih diperlukan karena tidak semua masyarakat mengakses informasi melalui media sosial maupun platform digital.

“Karena masyarakat Jember ini ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang pakai medsos, ada yang enggak. Maka kita perlu turun ke bawah untuk sosialisasi,” kata Gus Fawait.

Dalam pertemuan tersebut, Fawait juga mengulas kerja satuan tugas yang menangani stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).

Ia meminta kader Posyandu membantu pendataan ibu hamil serta anak-anak yang terindikasi stunting.

“Kita sudah bikin satgas stunting, AKI dan AKB. Nanti para kader ini akan membantu satgas untuk mengidentifikasi ibu hamil dan anak-anak yang terindikasi stunting,” ujar Gus Fawait.

Data hasil pendataan kader selanjutnya diteruskan kepada tenaga kesehatan di puskesmas untuk menentukan langkah penanganan terhadap ibu hamil maupun anak yang terindikasi stunting.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Jember Fokus Entaskan Kemiskinan Lewat Satgas Khusus

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember dan stakeholder terkait foto bersama usai Musrenbang RKPD Tahun 2027. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 9 Maret 2026.

Forum yang berlangsung secara daring dan luring tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat untuk membahas arah pembangunan daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, memaparkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

“Pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apa yang dicapai di daerah juga menjadi bagian dari keberhasilan provinsi dan nasional. Semua harus saling mendukung dan saling terkait,” ujarnya.

Ia juga memaparkan perkembangan indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen serta berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember berada di angka 3,07 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran Jawa Timur sebesar 3,71 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.

“Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan sudah mulai berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Imam.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada pada angka 71,57 serta persoalan stunting.

“Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh dan kesiapan orang tua. Jika pasangan belum siap membangun keluarga, dampaknya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan).

“Kita akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus pembangunan periode 2026 hingga 2027.

Pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat desil satu hingga desil empat.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs