PERISTIWA
Jurnalis Terus Menolak Revisi UU Penyiaran
DETAIL.ID, Jambi – Ada yang berbeda di Tugu Pers, Kota Jambi pada Senin malam, 27 Mei 2024. Sejumlah jurnalis, seniman, aktivis serta pers mahasiswa, bersatu dalam Komunitas Penyelamat Pilar Demokrasi menggelar aksi penyalaan lilin serta bincang-bincang terkait draft revisi Undang Undang Penyiaran yang disinyalir bakal mengkebiri kebebasan pers.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi, Suwandi dalam sambutannya tak menutup kemungkinan bahwa draft revisi UU Penyiaran ini bakal diloloskan menjadi Undang Undang sebagaimana Ombibus Law.
“Bisa saja ini (UU Penyiaran) akan menjadi seperti UU Omnibus law,” ujar Suwandi.
Namun para jurnalis, seniman serta kelompok masyarakat yang pro terhadap kemerdekaan pers itu tak tinggal diam. Suara-suara penolakan terus didengungkan dengan aksi-aksinya.
“Harapannya memang kita berdiri malam ini adalah untuk memunajatkan doa-doa kita ke langit. Agar tugu Pers yang menjadi simbol kemerdekaan pers ini tetap berdiri kokoh di negeri ini,” ujar Suwandi.
Ismet Raja, salah seorang seniman yang dikenal vokal terhadap berbagai isu pun memimpin jalannya doa bersama, menolak pengesahan revisi UU Penyiaran.
Dalam bincang santai atau talkshow yang mereka gelar, Suwandi mengungkap bahwa dalam rentang 2 Minggu ke belakang aksi-aksi serupa dari berbagai pihak telah berlangsung di berbagai Kota. Pagi tadi, 27 Mei 2024 juga AJI Jambi, PFI, IJTI, Komunitas Pers Mahasiswa serta Komunitas Rambu House juga menggelar aksi demonstrasi menolak revisi RUU Penyiaran di DPRD Provinsi Jambi.
Sayangnya tak satupun anggota dewan yang turun menerima aspirasi mereka, hanya Ketua KPI Jambi yang turun menemui massa aksi KPPD.
“Tidak masalah, bagi kami karena kami sudah tegas menyuarakan tolak RUU Penyiaran,” ujar Suwandi.
Sementara itu, Irma Tambunan dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi mendapati beberapa poin dalam draft rancangan UU Penyiaran yang jelas bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999. Masalahnya, tahun ini disebut-sebut sebagai batas waktu pengesahan dari revisi UU tersebut. DPR pun seolah kejar tayang jadinya sebagaimana jika dilihat dari prosesnya sejauh ini.
“Bagaimana mereka kemudian menghasilkan pasal-pasal baru tersebut setelah dicermati, kita menemukan keanehan. Di antaranya adalah kekhawatiran bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan Pers,” kata Irma.
Salah satunya Irma bilang, karna ada pada Pasal 50 b, di situ disebutkan adanya larangan peliputan jurnalisme investigatif secara eksklusif. Selain itu juga sengketa-sengketa pers diselesaikan oleh KPI.
“Ini sangat bertentangan dengan UU Pers No 40 tahun 1999,” katanya.
Tak cuman itu, menurut Ketua PFI Jambi tersebut pihaknya juga menemukan beberapa kejanggalan lain dalam pasal-pasal yang terkandung dalam draft revisi UU tersebut, dia pun mendesak agar RUU tersebut segera dicabut.
Suwandi pun beranggapan sama, bahwa draft revisi UU Penyiaran yang kini sudah disetor komisi 1 DPR RI ke Baleg DPR RI sarat akan pengekangan terhadap kegiatan pers. Yang seperti ini menurut Suwandi seharusnya tak perlu dibahas oleh DPR.
“Dikembalikan ke Komisi 1, tidak usah dibahas. Atau kalau mau lanjut, pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi itu dihilangkan,” katanya.
“Itu yang jadi poin pentingnya. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan. Ya kami berharap itu ditunda, bahkan juga tidak disahkan sama sekali gitu. Agar jangan terjadi lagi DPR mengesahkan UU di tengah malam,” katanya lagi.
Kalau berdasarkan penuturan Ketua PFI, Irma, dia sebenarnya tak menyangkal bahwa UU Penyiaran perlu diperbaharui. Karena ada tuntutan seiring perkembangan media dari analog ke digital. Namun dia menggarisbawahi DPR cukup perbaharui apa yang perlu diperbaharui. Bukannya mengekang kebebasan pers dengan modus memperbaharui UU Penyiaran.
“Kami tidak menolak bahwa UU penyiaran itu perlu diperbaharui, tetapi perbaharuilah apa yang perlu diperhabarui tanpa mengekang kebebasan pers. Jika pers sudah dikungkung kemerdekaannya. Maka tandanya demokratisasi itu akan segera mati,” katanya.
Wandi pun menyampaikan kekhawatiran yang serupa, dia bilang bahwa menjadi kekhawatiran bersama ketika pers dibungkam maka otoritarianisme baru yang akan muncul dan menguat.
“Ketika pers ini dibungkam maka tidak ada lagi gawang terakhir. Masyakat akan bingung mana informasi yang bernar, yang bukan hanya propaganda pemerintah. Ketika investigasi dilarang. Investigasilah harapan terahir kita untuk membongkar kebohongan-kebohongan yang ada,” katanya.
DETAIL.ID, Jambi – Keberadaan atau penguasaan telepon genggam atau Hanphone (HP) oleh Warga Binaan dalam Lembaga Permasyarakatan, menunjukkan kelemahan serius dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas Lapas.
Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Jambi, Dr. Erwin, menyikati terjaringnya 51 Hp di Lapas Kelas IIA Jambi, belum lama ini.
”Keberadaan HP di dalam sel mencerminkan belum maksimalnya komitmen melarang benda terlarang beredar di lapas tersebut,” ujar Dr Erwin, Rabu kemarin, 13 Mei 2026.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, HP adalah barang terlarang di dalam Lapas karena berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan atau peredaran narkoba dan mengganggu stabilitas keamanan.
Regulasinya jelas, Permenkumham No. 8 Tahun 2024, Pasal 26 huruf i, Mempertegas larangan narapidana dan tahanan memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi.
Kemudian, Pasal 66 ayat 2 huruf a dan Pasal 75 huruf a. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Mengatur kewenangan petugas untuk mengamankan barang terlarang demi keamanan dan tata tertib.
Jika ditemukan saat razia, berdasarkan Pasal 67 Ayat 1 UU 22/2022, petugas berwenang menyita dan memberikan sanksi tegas berupa pelanggaran disiplin berat.
Meski begitu, menurut Erwin dalam perspektif hukum pemasyarakatan dan hak asasi warga binaan, pendekatan persuasif oleh petugas Lapas dengan meminta narapidana menyerahkan handphone (HP) secara sukarela adalah tindakan yang dibenarkan dan sejalan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks pembinaan dan menjaga keamanan.
”Narapidana tetap memiliki hak berkomunikasi dan informasi. Pendekatan persuasif memungkinkan petugas mengarahkan warga binaan untuk menggunakan fasilitas yang legal untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar,” katanya.
Dr Erwin memandang pendekatan persuasif adalah metode pembinaan yang humanis, namun bukan solusi akhir. Kebijakan ini harus dibarengi dengan tindakan penegakan hukum disiplin yang tegas terhadap barang yang disita dan evaluasi ketat terhadap sistem pengawasan di pintu utama maupun pemeriksaan rutin kamar hunian untuk mencegah terulangnya penyelundupan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Kepemilikan telepon genggam alias hanphone (Hp) oleh warga binaan di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) masih terus jadi persoalan akut. Baru-baru ini, 51 Hanphone (Hp) terjaring di Lapas Kelas IIA Jambi.
Soal ini Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar mengaku telah memerintahkan Kalapas Jambi, untuk segera menindaklanjuti.
”Berdasarkan laporan dari Kalapas Jambi, bahwa benar telah dilakukan bersih-bersih sebagi wujud komitmen deklarasi zero halinar. Dan tentunya saya sudah minta kepada kalapas untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Irwan, Selasa 12 Mei 2026.
Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Syahroni Ali mengakui terjaringnya 51 Hp dari berbagai blok warga binaan, mulai dari blok tipikor, kriminal, hingga narkoba. Peristiwa itu menurutnya terjadi pada Minggu 10 Mei 2026. Namun itu, kalau kata Syahroni bukanlah hasil penindakan. Melainkan, katanya, diserahkan secara sukarela oleh para warga binaan.
”Kita kan ada upaya, cara dalam meminta hp itukan macam-macam. Ada yang penindakan malam-malam kita tangkap, banyak cara kita mengambil itu. Nah ini berbeda, kita melakukan pendekatan persuasif, tidak saling menyakiti. Kemudian dari hati ke hati mereka serahkan ke kita. Mereka takut juga teman-temannya saya tindak register F,” ujar Syahroni, Selasa 12 Mei 2026.
Itu karena sebelumnya, Kalapas Jambi itu mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari Hanphone, Pungli dan Narkoba (Halinar).
Terkait 51 barang terlarang yang, katanya diserahkan secara sukarela oleh para warga binaan. Syahroni mengaku bakal melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan keterlibatan petugas lapas dalam menyelundupkan barang terlarang pada warga binaan, maka sanksi tegas menanti.
”Kalau itu ternyata ada pegawai yang terlibat, saya akan lakukan tindakan tegas, iya resikolah” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut atas 51 HP tersebut, Kalapas juga mengaku kedepan bakal dimusnahkan. Selain itu ia juga berencana untuk penambahan warung telepon (Waltel) di dalam lapas sebagai saluran komunikasi warga binaan yang legal.
Disinggung kembali terkait regulasi yang berlaku dimana kepemilikan telepon genggam oleh warga binaan, punya sanksi register F atau masuk catatan pelanggaran tata tertib berat yang berujung pada pembatalan hak remisi, asimilasi, cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), dan pembebasan bersyarat (PB).
Kalapas berpadangan begini.
”Dak bisa juga kita lakukan dengan kekerasan dengan represif. Apalagi kita overcrowded (overkapasitas). Kapasitas 400 diisi 1600 orang. Jadi langkah yang kita lakukan persuasif demi menjaga kondusifitas warga binaan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kota Jambi resmi dibentuk dalam pertemuan yang digelar di E’TED Coffee, Sabtu 9 Mei 2026.
Dalam pembentukan tersebut, Luis Damanik dipercaya menjabat Ketua DPC PIKI Kota Jambi. Sementara posisi Sekretaris dijabat Okto Simangunsong dan Bendahara dipercayakan kepada Olo Sirait.
Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea, mengatakan pembentukan DPC PIKI Kota Jambi menjadi momentum penting bagi perkembangan organisasi PIKI di Provinsi Jambi.
”Hari ini hari yang bersejarah, telah sah dibentuk DPC PIKI Kota Jambi,” ujar Robinson Hutapea. Ia menegaskan seluruh pengurus dan anggota harus memiliki komitmen dalam mengembangkan organisasi ke depan.
”Ini adalah bentuk komitmen kita dalam mengembangkan sayap PIKI untuk mengawal isu-isu kekristenan dan kebangsaan di Provinsi Jambi,” katanya.
Robinson juga mengapresiasi kerja keras pengurus carateker yang telah mempersiapkan pembentukan organisasi hingga resmi terbentuk.
”Terimakasih kepada carateker, saya percaya akibat kerja keras akan menyusul Tanjabbar, kemudian Muaro Jambi,” katanya.
Menurut Robinson, DPD PIKI Jambi menargetkan pembentukan 6 DPC di kabupaten/kota hingga Juni 2026 mendatang sebagai persiapan menghadapi Konferda PIKI Provinsi Jambi.
Selain itu, Robinson berharap DPC PIKI Kota Jambi dapat berperan aktif dalam menjaga pluralisme dan kemajemukan di Kota Jambi. Sementara, Ketua DPC PIKI Kota Jambi, Luis Damanik, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPD PIKI Provinsi Jambi dan formatur carateker DPC Kota Jambi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ia menegaskan akan proaktif dalam menahkodai organisasi sesuai harapan DPP, DPD, serta visi dan misi PIKI.
”Kami akan terus bersinergi dengan DPP dan DPP demi terwujudnya cita-cita PIKI di Kota Jambi, dan kami akan berusaha menjadi solusi atas persoalan-persoalan masyarakat, gereja, dan persoalan sosial lainnya di Kota Jambi,” katanya.
Adapaun Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis Kekristenan yang didirikan pada 19 Desember 1964 di Jakarta.
Organisasi tersebut beranggotakan sejumlah tokoh penting di Indonesia, mulai dari pejabat, pengusaha, guru, dosen, kepala daerah, anggota legislatif hingga menteri.
PIKI didirikan dengan tujuan membantu perkembangan Kekristenan di Indonesia dalam bidang kelembagaan, perekonomian, infrastruktur, keamanan, kesejahteraan, serta perlindungan umat Kristiani.
PIKI juga tercatat sebagai salah satu pelopor berdirinya sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Saat ini, DPP PIKI dipimpin Maruarar Sirait untuk periode 2026-2031. Ia terpilih dalam Kongres VII PIKI yang digelar di Jakarta pada 2 Mei 2026 lalu. (*)
Kejari Pasuruan Musnahkan Barang Bukti dari 86 Perkara
Lima Puluh Persen Bidang Tanah di Sulteng Sudah Bersertifikat, Wamen Ossy: Ini Menunjukkan Sulteng Terus Bertumbuh
Geliat Sepak Bola Jember Kembali Membara, Piala Bupati 2026 Siap Digelar Gratis dengan Hadiah Puluhan Juta
Gus Fawait Titip Misi Pengentasan Kemiskinan ke Direksi Baru PDP Kahyangan
51 HP Terjaring di Lapas Kelas IIA Jambi, Akademisi Unja: Ada Celah Pengamanan
Gus Fawait Minta Finalis Gus Ning Jember Fokus Jadi Solusi Bagi Masyarakat
Pengamat Singgung Anggaran Baru di Tengah Mangkraknya Pelabuhan Ujung Jabung
Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat
51 Telepon Genggam Terjaring di Lapas Kelas IIA Jambi, Kalapas Bakal Tambah Wartel
Sinergi TP PKK dan Posyandu Jember: Kini Layani 6 Bidang SPM hingga Level Desa
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
