Merangin – Penjabat (Pj) Bupati Merangin, H. Mukti, minta semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan upaya percepatan kegiatan, baik dari proses pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban nya.
Hal tersebut disampaikan H. Mukti saat memimpin jalannya Rapat evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) 2024, di Auditorium rumah dinas Bupati Merangin pada Rabu, 15 Mei 2024.
“Untuk OPD yang ada keterkaitan nya dengan proses tender dan proses pengajuan pencairan, harus menerapkannya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Pj Bupati dibenarkan Sekda Merangin Fajarman.
ArtikelTerkait
Selain itu kepala OPD juga diminta untuk terus melakukan pemantauan, terhadap perkembangan serapan anggaran dan perkembangan progress kegiatan setiap bulannya, serta tindaklanjuti dengan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan.
Sekda Merangin, Fajarman menambahkan, bendahara dan bagian perencanaan di setiap OPD, agar dapat mengkoreksi mengapa bisa terjadi kelemahan pada proses pelaksanaan kegiatan dan proses pertanggungjawabannya.
“Kita harus tahu di anggaran mana yang seharusnya sudah digunakan, tapi belum juga kita pergunakan. Apa masalahnya? Nah ini yang bapak dan ibu lakukan pada rapat di OPD setiap bulannya. Tolong ini kontrol terus,” kata Sekda.
Ada kebiasaan buruk di setiap OPD lanjut Sekda, ada kegiatan yang sifatnya dianggap sepele. Misalnya ada anggaran untuk pelatihan, sampai bulan pelaksanaannya belum tahu pelatihan apa yang akan dibuat dan kemana pelatihan akan dilakukan.
“Kalau pelatihan nya itu dijadwalkan pada April, mestinya pada Februari sudah tahu kemana akan dilakukan pelatihan itu dan apa pelatihan nya, sehingga pada April tinggal melaksanakannya saja dan sepulang nya sudah bisa di SPJ-kan,” ucap Sekda.
Begitu juga tegas Sekda, dengan belanja rutin seperti belanja peralatan alat tulis kantor, juga sering disepelekan, uangnya sudah diambil tapi SPJ-nya belum juga dibuar sampai berlarut-larut.
“Nah ini agar untuk menjadi perhatian,” ujar Sekda lagi.
Sedangkan untuk belanja modal diakui Fajarman, dilihat dari pergerakan kegiatannya ada yang dipangkas, karena memang belum banyak yang menyelenggarakan kegiatannya.
Sekarang jelas Sekda, sudah bulan Mei 2024 untuk itu disegerakan mungkin kegiatan yang melalui dana APBD untuk dilakukan. Kalau kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah ada juknis yang harus diikuti, jangan sampai juknis terlewati, nanti anggarannya tidak terserap dengan baik. (EPR/*)
Discussion about this post