Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Untuk Ke-6 Kalinya, Kabupaten Tanjungjabung Barat Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Published

on

ist

Jambi – Kabupaten Tanjungjabung Barat menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk ke-6 kalinya.

Pencapaian tersebut diraih dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 di Wilayah Provinsi Jambi.

Penerimaan Opini WTP diselenggarakan di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa, 7 Mei 2024.

Kepala BPK Perwakilan Jambi, Paula Henry Simatupang, menekankan pentingnya kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan Papemda dan bahwa pemeriksaan keuangan daerah merupakan amanat konstitusi.

Ia juga menjelaskan tujuan dari pemeriksaan laporan keuangan dan empat standarisasi yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan, termasuk pemeriksaan laporan SPI.

“Dengan pencapaian WTP ini, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat, serta angka pengangguran dan kemiskinan di daerah akan turun, sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya

Sementara itu, Anwar Sadat, Bupati Tanjungjabung Barat menyampaikan rasa syukur karena kabupaten Tanjabbar berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk keenam kalinya berturut-turut, mulai dari tahun anggaran 2018 hingga 2023.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya

Bupati berharap, bahwa pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Tanjabbar untuk melaksanakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Bupati menambahkan, opini WTP ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten, yang akan menjadi dasar penting dalam melanjutkan pembangunan dan reformasi birokrasi. (EPR/*)

Advertisement

ADVERTORIAL

BPJS Keliling Permudah Akses Layanan Administrasi JKN hingga ke Desa

DETAIL.ID

Published

on

Untit Setiawati menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – Berbagai inovasi layanan administrasi yang dikembangkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memudahkan peserta mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

Manfaat tersebut dirasakan Untit Setiawati (61), warga Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, yang telah menjadi peserta JKN selama sekitar 11 tahun.

Selama menjadi peserta JKN, Untit mengaku telah beberapa kali memanfaatkan layanan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap bagi dirinya dan anggota keluarganya.

Seluruh layanan tersebut dapat diakses dengan baik melalui Program JKN tanpa membuatnya khawatir terhadap biaya pengobatan.

“Alhamdulillah, saya sudah menjadi peserta JKN sekitar 11 tahun. Selama itu, saya dan keluarga sudah beberapa kali memanfaatkan JKN untuk rawat jalan maupun rawat inap. Semua proses pelayanan berjalan dengan baik sehingga kami merasa sangat terbantu, terutama karena tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan,” ujar Untit, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut Untit, pengalaman memanfaatkan Program JKN selama bertahun-tahun memberikan rasa tenang karena pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis dapat diperoleh tanpa biaya tambahan.

Dengan demikian, ia dapat lebih fokus menjalani proses pemulihan tanpa dibebani kekhawatiran akan biaya pengobatan.

“Selama berobat menggunakan JKN, alhamdulillah semua proses pelayanan berjalan lancar. Saya tidak pernah dipungut biaya tambahan karena seluruh tindakan dan pengobatan yang saya jalani sesuai indikasi medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya pun bisa fokus menjalani pengobatan tanpa memikirkan biaya,” katanya.

Saat itu, Untit memanfaatkan BPJS Keliling untuk mengurus keperluan administrasi kepesertaannya.

Ia mengaku prosesnya berlangsung cepat, mudah, dan tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan.

“Saya sempat tidak bisa login ke Aplikasi Mobile JKN karena nomor handphone saya berubah. Setelah meminta bantuan di BPJS Keliling, petugas langsung membantu memperbarui data sehingga saya bisa kembali mengakses aplikasi. Prosesnya cepat dan pelayanannya sangat baik,” ucap Untit.

Untit menilai BPJS Keliling menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kepesertaan tanpa harus datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Menurutnya, lokasi pelayanan yang berada di desanya dan dekat dengan rumah sakit tempat ia berobat membuat pengurusan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.

“Menurut saya, layanan BPJS Keliling sangat memudahkan. Kebetulan lokasinya dekat dengan rumah sakit tempat saya berobat, jadi saya tidak perlu datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Petugas yang membantu juga memberikan penjelasan dengan jelas sehingga prosesnya menjadi lebih mudah,” tutur Untit.

Untit juga menyampaikan harapannya agar layanan BPJS Keliling terus diperluas.

Ia menilai penambahan hari operasional akan memberikan kemudahan bagi lebih banyak peserta dalam mengakses layanan administrasi JKN.

“Semoga BPJS Keliling ke depan bisa beroperasi setiap hari kerja. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan administrasi karena lokasinya lebih dekat dan tidak perlu datang ke kantor cabang,” ujarnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pengalaman Operasi dengan JKN Bikin Warga Jember Paham Perlunya Surat Kontrol

DETAIL.ID

Published

on

Mohammad As'ari menunjukkan aplikasi mobile JKN. (Foto: Dok/Humas BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pengalaman menjalani operasi akibat patah tulang rusuk membuat Mohammad As’ari (61), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, semakin merasakan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

As’ari mengatakan seluruh biaya perawatan hingga operasi yang dijalaninya ditanggung Program JKN sehingga dirinya tidak terbebani biaya pengobatan.

“Saya pernah mengalami patah tulang rusuk akibat terjatuh hingga harus menjalani perawatan dan operasi di rumah sakit. Berkat Program JKN, seluruh biaya pengobatan saya ditanggung BPJS Kesehatan,” ujar As’ari, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut As’ari, pelayanan yang diterimanya berlangsung cepat sejak tiba di rumah sakit.

Ia mengaku langsung memperoleh penanganan medis sebelum proses administrasi kepesertaan dilakukan.

“Saat tiba di rumah sakit, saya langsung ditangani tanpa harus mengurus administrasi terlebih dahulu. Setelah kondisi saya stabil, petugas meminta data kepesertaan BPJS Kesehatan,” katanya.

Setelah menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat, As’ari dirujuk ke dokter ortopedi yang menyarankan tindakan operasi.

Seluruh proses perawatan hingga operasi berjalan lancar tanpa biaya tambahan karena ditanggung Program JKN.

Ia mengaku kini selalu memanfaatkan JKN setiap kali membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, jaminan pembiayaan tersebut memberikan rasa tenang ketika harus menjalani pengobatan.

“Saya sangat terbantu, terutama saat harus menjalani operasi yang biayanya tentu tidak sedikit jika harus ditanggung sendiri. Berkat Program JKN, saya bisa menjalani pengobatan dengan tenang tanpa khawatir memikirkan biaya, asalkan kepesertaan tetap aktif,” ucapnya.

Selain merasakan manfaat pembiayaan, As’ari juga memahami mekanisme pelayanan lanjutan melalui surat kontrol.

Ia menilai jadwal kontrol yang diberikan dokter membantu memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kondisi pasien.

“Saya selalu berusaha datang sesuai jadwal yang diberikan dokter. Dengan mengikuti jadwal kontrol, pelayanan menjadi lebih teratur dan dokter bisa memantau perkembangan kondisi saya sehingga pengobatan dapat berjalan sesuai rencana,” tuturnya.

Berkaca dari pengalamannya, As’ari mengingatkan masyarakat untuk menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.

“Jangan lupa memastikan kepesertaan JKN tetap aktif. Kita tidak pernah tahu kapan akan membutuhkan layanan kesehatan. Dengan kepesertaan yang aktif, kita bisa lebih tenang karena jaminan pelayanan kesehatan sudah tersedia saat dibutuhkan,” ujarnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Prestasi Nasional! Pemkab Bondowoso Sabet Empat Penghargaan Sekaligus

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid didampingi kepala Dinsos saat menerima penghargaan di kota Malang, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo - Rehan/detail.id)

DETAIL.ID, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pada 2026 ini, Pemkab Bondowoso berhasil meraih empat penghargaan nasional di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai apresiasi atas komitmen dan keberhasilannya menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.

Salah satu penghargaan diberikan kepada Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atas kepemimpinannya dalam mengakselerasi pelaksanaan Program Prioritas Nasional.

Berbagai program, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran 3B dinilai berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup keluarga di Bondowoso.

Selain itu, Pemkab Bondowoso juga meraih penghargaan atas keberhasilannya memperluas akses layanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

Capaian peserta KB Baru Metode Operasi Wanita (MOW) sepanjang 2026 bahkan melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 100 persen.

Penghargaan berikutnya diberikan atas penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026.

Dokumen tersebut menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah.

Apresiasi juga diterima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso atas peran aktif dan inovasinya dalam menggerakkan masyarakat menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional.

Kontribusi TP PKK dinilai mampu memperkuat implementasi program pembangunan keluarga hingga ke tingkat desa.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Bondowoso, bukan semata keberhasilan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, seluruh OPD, ASN, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bondowoso dalam mendukung program nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurutnya, kolaborasi yang terbangun selama ini menjadi modal penting dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

Ia berharap raihan empat penghargaan nasional tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat inovasi, dan menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Empat penghargaan nasional yang diraih semakin menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam mendukung pembangunan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs