ADVERTORIAL
Guna Menekan Aktivitas PETI, Pemerintah Kabupaten Batanghari Gelar Sosialisasi Pencegahan PETI
Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Batanghari pada Kamis, 6 Juni 2024 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Rifa’i.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Pola Kecil Kantor Bupati Batanghari.
Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa kegiatan dan aktivitas PETI masih cukup marak terjadi di Kabupaten Batanghari. Dimana kegiatan PETI tidak menggunakan prinsip pertambangan yang sah serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial khususnya yang ada di Kabupaten Batanghari.
“Pada kenyataannya saat ini masih kita jumpai penambangan tanpa izin terutama penambangan emas tanpa izin (PETI) hal ini dikarenakan faktor tekanan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan mindset masyarakat kita yang menganggap bahwa penghasilan dari usaha tambang memberikan harapan penghasilan yang lebih baik, sehingga membuat masyarakat tergiur untuk melakukan penambangan tanpa izin,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan PETI juga berdampak bagi perkenomian negara karena berpotensi menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak.
Serta itu memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.
“Perhatian khusus Pemerintah Daerah Batanghari terhadap praktik penambangan illegal ini tidak lain disebabkan karera banyaknya dampak negatif dari keberadaan PETI diantaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan,” katanya.
Rifai berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut dapat mencegah terhadap kegiatan PETI di Kabupaten Batanghari.
“Kami mengharapkan peserta sosialisasi pencegahan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Batanghari dapat melakukan penanganan pencegahan untuk mengurangi kegiatan PETI di Kabupaten Batanghari,” tuturnya.
Hadir pada acara tersebut Kejari Batanghari, Kasat Intel Polres Batanghari, Kepala Kesbangpol Batanghari, para Kepala OPD lingkup Batanghari, para Kabag Setda Batanghari, Camat se Kabupaten Batanghari, Kepala Desa dan undangan lainnya. (EPR/*)
ADVERTORIAL
SITASKIN Jember Bergerak, Gus Fawait Pasang Target Penurunan Kemiskinan Lima Tahun
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, bersama Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menggelar Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam satu agenda percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan, kawasan pinggir hutan, perkebunan, dan pesisir pantai yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Jember.
“Masalah kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada sinergi dan kolaborasi. Hari ini adalah awal mula kolaborasi nyata antara Pemerintah Daerah dan Pusat melalui BP Taskin,” ujar Gus Fawait.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap persoalan kemiskinan di Jember.
Pemkab Jember menyiapkan strategi yang menyasar perbaikan infrastruktur sekolah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam. Namun, kami berkomitmen dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan di Jember harus turun secara drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya,” ucapnya optimis.
Gus Fawait menargetkan angka kemiskinan Jember turun secara drastis dalam lima tahun melalui program SITASKIN.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Jember menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yang membutuhkan.
Bantuan itu mencakup 200 paket Gemarikan, paket sembako senilai Rp 250.000 disertai santunan tunai Rp100.000, distribusi paket sembako di Kampung Zakat, aktivasi kembali program PBI JKN, Program Genting (perbaikan atap rumah), Program Jambanisasi, pemberian tablet bagi anak yatim usia TK dan SD, serta bantuan Kacamata Pintar bagi warga tunanetra.
“Kami juga meluncurkan Program Lansia Berdaya untuk memastikan warga senior tetap mendapatkan dukungan di masa tua,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BP Taskin Iwan Sumule menyebut Jember masuk daerah prioritas karena angka kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi.
Ia mengulas strategi program berkelanjutan agar penurunan angka kemiskinan berlangsung konsisten.
“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberlanjutan. Kami hadir untuk memastikan birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi program-program kesejahteraan rakyat,” ujar Iwan menutup penjelasannya.
Penulis: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
FKIK UNJA Resmi Luncurkan 3 Prodi Dokter Spesialis, Tonggak Baru Layanan Kesehatan Jambi
Jambi – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (UNJA) menggelar Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis yaitu Program Studi Bedah, Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Lantai 6 Kampus FKIK UNJA Telanaipura pada Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UNJA, Helmi., Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek yang hadir secara daring, Prof. Dr. Med. Setiawan, dr., AIFM., Ketua Senat UNJA, Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., para Wakil Dekan FKIK UNJA, dosen serta mahasiswa UNJA.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sekaligus Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Dr. dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP, FISQua, Pembina PPDS FKIK (Manager Akademik dan Kemahasiswaan Spesialis Fakultas Kedokteran Padjadjaran), Dr. dr. R. Angga Kartiwa, Sp.M(K), M.Kes., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, dr. Shanti Lestari, S.E., M.M., Direktur RSJD H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi, dr. Herlina M. Basrie, MKM., Ketua Komkordik, dr. Ade Suwanti, Direktur Utama Bank 9 Jambi, H. Khairul Suhairi, S.E., M.M., dan tamu undangan lainnya.
Rektor UNJA, Helmi menekankan bahwa peresmian tiga program studi baru ini merupakan wujud nyata komitmen UNJA untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan akses layanan kesehatan spesialistik yang merata.
“Pencapaian bersejarah ini tentu tidak lepas juga dari dukungan, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Rektor Universitas Padjadjaran dan Rektor Universitas Sumatra Utara, Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, serta para Direktur Rumah Sakit Mitra,” ujar Rektor.
Dalam Laporannya, Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis ini bukan sekedar seremonial akademik melainkan tonggakan somasi masyarakat Provinsi Jambi dalam tenaga kesehatan.
“Komitmen ini nantinya, para peserta didik akan ditempatkan pada daerahnya masing-masing, untuk itu kami mengajak seluruhnya untuk bersinergi dan berkolaborasi karena kita yakin bahwa ini bukan hanya milik UNJA melainkan milik bersama untuk memajukan kesehatan masyarakat Jambi,” kata Humaryanto.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., menyambut baik upaya peningkatan pelayanan kualitas kesehatan dengan pendidikan khususnya melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis yang inklusif.
“Besar harapan kita bersama dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis ini dapat menciptakan pendidikan inklusif agar mempersiapkan Dokter Spesialis kompeten di masa yang akan datang, supaya bisa menjawab kebutuhan tenaga medis di Provinsi Jambi,” tutur Abdullah Sani.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU dan MoA oleh Pimpinan OPD dan para RS Mitra Kerjasama serta Penyerahan Cinderamata dan Plakat dengan harapan Program Pendidikan Spesialis UNJA ini dapat menjadi pelita harapan bagi ribuan bahkan jutaan jiwa yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
Wagub Abdullah Sani Kukuhkan Pengurus FPRB Provinsi Jambi
Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani secara resmi mengukuhkan pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025-2028 yang bertempat di Ruang Bulian, Grand Hotel Jambi, Selasa, 10 Februari 2026.
Wagub Abdullah Sani menyampaikan bahwa pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jambi yang dilaksanakan pengukuhan kepengurusannya ini merupakan upaya dan langkah yang sangat tepat, apalagi dengan berbagai permasalahan lingkungan, potensi untuk terjadinya bencana semakin besar.
”Melihat kondisi dari tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor dengan dampak yang sangat besar, baik korban jiwa maupun materi, serta dampak psikologis. Pada Januari 2026, terjadi banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa daerah juga mengalami bencana. Bencana-bencana yang sangat memilukan tersebut menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan dan risiko bencana amat penting kita pahami dan lakukan secara kolaboratif,” ungkap Wagub Sani.
Dikatakan Wagub Sani, Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial.
“Kondisi geografis dan demografis ini menuntut kita semua untuk tidak hanya bersikap reaktif saat terjadi bencana, akan tetapi menuntut kita juga proaktif dalam upaya pengurangan risiko bencana,” kata Wagub Sani.
”Untuk itu forum ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah kolaborasi lintas sektor/pentahelix, Pemerintah, Akademisi, Dunia usaha, Media, dan Masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah. Forum juga diharapkan menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Provinsi Jambi,” ucapnya.
Wagub Sani berharap pengurus forum FPRB juga menjadi penggerak utama dalam membangun budaya sadar risiko bencana, menguatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal serta menghasilkan program-program nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Wagub Sani menambahkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana adalah investasi jangka panjang, keberhasilannya tidak selalu terlihat secara instan, namun manfaatnya akan sangat besar dalam melindungi kedidupan, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan.
”Akhir kata, marilah kita bersama-sama mendukung keberadaan dan kinerja forum ini, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi kolaborasi sinergi lintas sektor yang akan menghasilkan utusan-utusan yang aplikatif, realistis, yang berdampak langsung terhadap pencegahan mitigasi maupun pemulihan pasca bencana terhadap suatu daerah.
”Jadi mohon bimbingan dan arahan, mari bekerjasama, berkolaborasi, dalam pencegahan bencana di Provinsi Jambi,” ujarnya.


