Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pemerintah Provinsi Jambi Dapat Opini WTP dari BPK, Namun 3 Permasalahan Ini Harus Segera Ditindaklanjuti!

DETAIL.ID

Published

on

BPK Serahkan LHP atas LKPD dan IHPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Pemerintah Provinsi Jambi kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada Senin, 24 Juni 2024.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang ke-12 kalinya. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam keterangan tertulis BPK yang diperoleh awak media, anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit didampingi Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya saat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Gubernur Jambi, Al Haris mengungkap sejumlah permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti yakni;

  1. Terdapat kekurangan dalam prosedur pengawasan dan pengendalian data penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi penyedia BBKB.
  2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR, serta sanksi keuangan yang belum diterapkan.
  3. Utang belanja BLUD RSUD Raden Mattaher tidak dapat dibayar pada tahun berjalan karena belum mendapat dukungan APBD secara rasional sehingga mengakibatkan utang belanja semakin bertambah dan berlarut-larut.

BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Tahun 2023.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi kesesuaian terhadap rekomendasi BPK sebesar 69% dari tahun 2002 hingga Desember 2023.

Angka ini berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 75%. Lebih spesifik lagi, dari tahun 2020 hingga Desember 2023, tingkat kesesuaian di provinsi ini hanya mencapai 43,36%, menandakan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut terutama oleh para pejabat yang saat ini sedang menjabat.

Dalam akhir sambutannya, Ahmadi Noor Supit mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Pemerintah Provinsi Jambi dan kepada Gubernur Jambi beserta jajaran atas kerja samanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

DAERAH

Dukungan Nyata Pesantren Kauman untuk Madrasah yang Luluh Lantak di Saniang Baka Kabupaten Solok

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Kabupaten Solok — Rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama ditunjukkan secara nyata oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang bersama Kantor Layanan (KL) Lazismu Pesantren Kauman. Keduanya menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban banjir bandang yang melanda Nagari Saniang Baka, Kabupaten Solok, pada 27 November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah, khususnya pada fasilitas pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah.

Bantuan yang disalurkan pada Kamis, 4 Desember 2025 ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga besar MTs dan Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, yang salah satu gedung belajar dua lantainya mengalami kerusakan berat. Total bantuan terdiri dari 670 kg beras dan 1.650 butir telur itik, yang seluruhnya berasal dari sumbangan para donatur, alumni, santri, dan guru Pesantren Kauman.

Ketua KL Lazismu Pesantren Kauman, Ustadz Insan Adha Hasibuan, mengungkapkan komitmen Lazismu dalam merespons bencana.

“Dalam kurun waktu seminggu terakhir, penyaluran sudah total 1,2 ton beras ke korban bencana banjir bandang. Agenda kami selanjutnya adalah mencarikan jalan untuk menyalurkan bantuan ke Agam. Kami berharap semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada persyarikatan,” ujarnya.

Tim gabungan dari Pesantren Kauman dan KL Lazismu Pesantren Kauman memulai penyaluran dengan menyerahkan bantuan kepada keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka. Tidak hanya bahan pokok, tim juga memberikan makanan siap santap untuk makan siang para guru sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka di tengah musibah.

Kepala MTs Muhammadiyah Saniang Baka, Ustadz Regi, menyampaikan gambaran dampak bencana yang sangat besar.

“Bencana ini menyebabkan kerusakan parah di salah satu gedung belajar utama kami, sehingga gedung tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk sementara waktu,” katanya.

Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan dan berharap dukungan dari semua pihak dapat mempercepat pemulihan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Usai penyerahan bantuan, rombongan diajak melihat langsung kondisi bangunan yang rusak parah. Tinjauan difokuskan pada gedung belajar MTs yang hancur diterjang banjir bandang.

Menyaksikan kerusakan tersebut, Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, MA, memberikan sambutan sekaligus dukungan moril.

“Pesantren KAUMAN hadir untuk memberikan dukungan moril dan memberikan sedikit bantuan bahan makanan dengan harapan agar keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” tuturnya.

Ia menambahkan dengan penuh harap, “InsyaAllah bangunan yang rusak oleh banjir segera mendapatkan ganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik.”

Kegiatan kemanusiaan ini kemudian berlanjut ke Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka. Di lokasi kedua, Ustadz Yudi Harzi, Sekretaris Badan Pembina Pesantren setempat, menyambut dengan penuh syukur.

“Kami mengucapkan terima kasih karena dalam kondisi duka ini masih mendapat perhatian dan bantuan dari keluarga besar Pesantren Kauman. Kami berharap semoga ini bisa menjadi kekuatan dan semangat bagi Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka,” tuturnya.

Kunjungan penuh makna ini ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Syaikh Ibrahim, memohon keselamatan, ketabahan, dan pemulihan yang cepat bagi seluruh korban terdampak. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama para guru di Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, diakhiri dengan foto bersama sebagai penanda kuatnya ikatan ukhuwah dalam menghadapi ujian.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti nyata gerakan tolong-menolong dalam Islam, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangkitkan semangat dan memulihkan kondisi pendidikan di wilayah terdampak bencana.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Dana Bencana Kurang, Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan TKD 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sumatera Barat— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis, 4 Desember 2025.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.

Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah, yakni :

  • 1.018 rumah rusak berat,
  • 1.787 rumah rusak sedang,
  • 317 unit rumah hilang,
  • 94 jembatan rusak, serta
  • Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.

“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” katanya.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.

“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ucap Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.

“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
  2. Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
  3. Kab. Agam: Rp166.044.192.000
  4. Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
  5. Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
  6. Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
  7. Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
  8. Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
  9. Kab. Solok: Rp144.833.128.000
  10. Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
  11. Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
  12. Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
  13. Kota Padang: Rp371.919.111.000
  14. Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
  15. Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
  16. Kota Solok: Rp108.828.013.000
  17. Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
  18. Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
  19. Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
  20. Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Lapas Suliki Beri Bantuan Warga Kecamatan Gunuang Omeh yang Terkena Dampak Bencana

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Jorong Aia Angek, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kamis, 4 Desember 2025. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pemulihan kondisi warga pasca bencana yang melanda beberapa waktu lalu.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi, yang hadir bersama pejabat struktural serta jajaran pegawai. Kehadiran ini tidak hanya membawa bantuan berupa kebutuhan pokok, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.

Kegiatan ini disambut hangat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi yang turut didampingi oleh Wali Jorong Aia Angek. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pihak Lapas Kelas III Suliki. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang tengah berusaha memulihkan kehidupan sehari-hari.

Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan tentunya menjadi sebuah momentum untuk mempererat hubungan antara Lapas Kelas III Suliki dengan masyarakat sekitar. Kehadiran jajaran pegawai dalam penyerahan bantuan mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.

Diharapkan melalui bantuan sosial ini, kebutuhan warga dapat sedikit terbantu dan perekonomian masyarakat dapat kembali pulih. Lapas Kelas III Suliki berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang bermanfaat, sehingga keberadaan lembaga tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial.

Reporter: Diona

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs