Connect with us

DAERAH

Berpolemik, Penanggungjawab PT Hanro Sayangkan LPJK Main Bekukan SBU Perusahaan Tanpa Ada Konfirmasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Pasca dilaporkan oleh Gapensi Jambi ke KPK RI terkait dugaan kecurangan proses lelang pada tender proyek di UKPBJ Tanjungjabung Barat. Salah pihak perusahaan yang dilaporkan angkat bicara.

Penanggungjawab PT Hanro, inisial PH mengaku tidak tahu jika Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaannya telah dibekukan oleh Lembaga Pemgembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Menurut dia SBU perusahaannya terbit dan tercatat masih berlaku hingga 2026.

“Itu makanya. Sekarangkan sistem online. Kan ngurus SBU-kan banyak persyaratan, kita lengkapi, di situ kan ada disetujui baru kita download keluarlah (keterangan) terbit tanggal ini, berlaku sampai dengan 2026. Habis itukan dibekukan, macam mana?” kata PH lewat telepon, Senin 22 Juli 2024.

Disinggung soal status Penjabat Teknis Badan Udaha (PJBU) apakah masih aktif atau tidak? Penanggungjawab PT Hanro itu berdalih bahwa lantaran SKA sudah habis, maka masa berlalu maka dicabut. Dia pun kembali mempersoalkan tidak adanya pemberitahuan soal pencabutan SKA tersebut dari instansi berwenang.

Mereka mengaku baru mengetahui masalah ini  belakangan setelah ramai jadi sorotan. Hal itu juga diakui bahwa memang pihaknya jarang membuka sistem OSS, sebab mereka hanya berpegang pada SBU yang sudah dikeluarkan oleh LPJK dan status masa berlaku masih aktif hingga 2026.

“Enggak akan mungkin kami mau ikut tender kalau SBU kami mati,” katanya.

Dia pun balik menyayangkan LPJK yang langsung main membekukan terhadap SBU perusahaannya tanpa disertai dengan adanya konfirmasi atau pemberitahuan resmi pada perusahaan.

“Dak ado, itu be lah dari 2023. Dak ado pemberitahuan karena kita berpatokan ke SBU masih berlaku sampai tahun 2026,” ujarnya.

Dia pun kini pusing dengan polemik yang terjadi atas proyek yang sudah mulai digarap perusahaannya itu. Namun pada prinsipnya dia tetap siap jika masalah ini ditelisik lagi.

“Kalau mau ditelisik lagi ya terserahlah. Tapi pada prinsipnya itulah. Kalau kita sudah tahu 2023 sudah dibekukan (SBU), enggak mungkin 2024 ikut tender. Alangkah bodohnya kita,” katanya.

Sebelumnya PT Hanro memenangkan tender proyek peningkatan jalan di simpang SP 2 Trans Kecamatan Renah Mendaluh dari duit DBH Sawit dengan nilai Rp 19,8 miliar. Polemik kini muncul di tengah jalan, bahwa SBU perusahaan tersebut ternyata sudah lama dibekukan oleh LPJK.

Sementara upaya konfirmasi terhadap PJBU PT Hanro Parulian Lumbangaol, tidak mendapat jawaban tegas. Dia tampak tertutup. Dikonfirmasi soal SBU perusahaan yang sudah dibekukan oleh LPJK. Dia malah bertanya balik.

“Siapa yang bilang?” katanya sembari menutup telepon. Konfirmasi lanjut via pesan WhatsApp terkait perusahaan yang kini dilaporkan ke KPK RI pun tak mendapat tanggapan darinya.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

DPRD Pertanyakan Koperasi Tiga Serumpun

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Anggota DPRD Merangin, M Topik mempertanyakan keberadaan Koperasi Tiga Serumpun yang selama ini menjadi mitra PT KDA dan keberadaannya berada di mana saja.

“Tiga Serumpun lokasinya dimana saja, berapa luasan yang dikelola. Jangan sampai ada gesekan lagi di tengah masyarakat sebab saat ini sudah ada masyarakat yang mengklaim di lokasi tersebut,” kata M Topik pada Senin, 24 Februari 2025.

Jika ada yang di kabupaten Merangin, Pengelolaan lahan milik koperasi Tiga Serumpun, jangan sampai memunculkan konflik di tengah masyarakat.

“Saya minta lahan yang dikuasai Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai memunculkan konflik baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Nazar, salah satu Humas PT KDA menjelaskan bahwa lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

“Kalau luasan lahan koperasi Tiga Serumpun ada 1.500 hektare berada di Merangin dan 1.500 hektare berada di wilayah Sarolangun, tapi yang bisa menjelaskan Ketua Koperasi Tiga Serumpun. Untuk PT KDA selama ini bekerja sama dengan dua koperasi, Tiga Serumpun dan Koperasi STK,” kata Nazar.

Waka II DPRD Merangin, Ahmad Fahmi meminta agar lahan yang dikelola Koperasi Tiga Serumpun jangan sampai merugikan masyarakat.

“Lahan yang dikelola Tiga Serumpun silakan dilakukan dengan baik dan jangan sampai merugikan perusahaan,” ujar Ahmad Fahmi.

Sementara itu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Hendri Widodo meminta agar PT KDA segera mewujudkan ISPO.

“Perusahaan PT KDA sudah baik, cobalah wujudkan satu saja ISPO tahun ini baik pengelolaan kerja sama dengan koperasi atau Gapoktan. Selain itu soal harga potongan rendemen saya juga sudah dipanggil pihak kejaksaan,” kata Hendri.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

PT KDA Diminta Jangan Kucing-kucingan Soal CSR, Data Sudah Ada di Tangan APH

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Rapat antara PT KDA dan DPRD Merangin di ruang Banggar berjalan cukup dinamis. Rapat yang dibuka oleh Waka I DPRD Merangin, Fahmi dihadiri oleh OPD dan Forum Pemuda Batin IX Ilir banyak diwarnai temuan.

Pengelolaan CSR banyak disoroti. Bahkan dari keluhan yang masuk ke DPRD Merangin ditemukan banyak keluhan seperti tidak pedulinya perusahaan terhadap keluhan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh M Topik, Ketua Komisi I DPRD Merangin bahwa dirinya pernah mengalami sendiri untuk mengantar surat yang ditandatangani Bupati Merangin untuk meminta bantuan tetapi banyak sekali alasannya.

“Saya sendiri pernah mengalami, ngantar surat dari kepala daerah. Jawaban orang perusahaan bilang harus dikirim ke Jakarta dulu, padahal ini kepala daerah yang menandatangani diabaikan apalagi cuma masyarakat,” kata Topik pada Senin, 24 Februari 2025.

Rasa kesal disampaikan di ruang rapat bukan hanya soal CSR tetapi pola replanting yang dilakukan di Jelatang juga diduga menyalahi aturan penanaman yang berada di lokasi daerah aliran sungai.

”Coba cek tanaman baru di dekat sungai, berapa jarak dari sungai, jangan sampai tidak diindahkan,” ujarnya.

Sementara itu M Helmi, anggota DPRD Merangin menegaskan, jika perusahaan Hanya menyalurkan CSR dalam satu tahun hanya Rp 150 juta tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Bagaimana mungkin perusahaan yang katanya sudah centang biru, tapi penyaluran CSR cuma ratusan juga saja, berapa sebenarnya CSR yang setiap tahun disalurkan, jangan-jangan jumlahnya jauh lebih besar tetapi dimanfaatkan oknum. Ini wajib diperjelas dan dipertegas dalam pengelolaan CSR PT KDA,” kata Helmi.

Waka II DPRD Merangin, M. Fahmi meminta agar perusahaan KDA bisa menjelaskan secara rinci dan meminta data untuk diungkapkan.

“Jangan main-main ini, Pak. Kalau CSR ada Forum CSR tetapi faktanya sangat kecil dibanding dengan perusahaan lain di Merangin, ada apa dengan PT KDA? Soal penamaan baru di dekat sungai nanti kita sidak kalau tidak diindahkan, akan saya permasalahkan. Saya sepakat jangan sampai ada kucing-kucingan, sebab data kamu ada di tangan aparat penegak hukum. Jangan coba-coba ya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Forum Pemuda Batin IX Ilir, Mahyudin mengaku sangat kecewa dengan sikap manajemen PT KDA yang tidak pernah menghargai organisasi.

“Kami sudah tiga kali bersurat, bahkan sampai datang ke kantor perusahaan tapi tidak ada satupun yang menemui. Kami hanya ingin berdiskusi banyak warga yang perlu perhatian dari PT KDA, jika tidak ada kontribusi untuk masyarakat untuk apa ada perusahaan di lingkungan kami,” kata Mahyudin.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Wabup Merangin H Khafid Ambil Apel Perdana

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, H. A. Khafid Moein mengambil apel disiplin perdana di halaman kantor bupati Merangin, yang diikuti seluruh pejabat dan ribuan pegawai di jajaran Pemkab Merangin pada Senin, 24 Februari 2025.

Pada apel tersebut, Wabup menyampaikan pesan maaf Bupati Merangin, H. M. Syukur yang mestinya hadir mengambil apel, tapi karena masih mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah sehingga belum bisa hadir.

“Pak Bupati titip salam kepada semua pejabat dan pegawai di jajaran Pemkab Merangin. Mudah-mudahan apel Senin depan Pak Bupati bisa hadir,” ujar Wabup yang saat itu tampak rapi mengenakan seragam baju kuning khaki dilengkapi syal selimpang.

Wabup bangga kerena pada apel itu dibawah komando Sekda Merangin Fajarman, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin hadir semua, begitu juga dengan para pegawai tampak ‘meluber’ di lapangan apel.

Semua lanjut wabup, sangat berkomitmen dengan niat yang tulus dan ikhlas bersama-sama cepat bergerak, membangun Kabupaten Merangin yang sama-sama dicintai dan disayangi.

Selain menekankan kedisiplinan, Wabup juga pesan pentingnya menjaga kebersihan Kota Bangko. Berdasarkan pengaduan sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT) ke wabup, kondisi sampah sudah menumpuk di sejumlah tempat di Kota Bangko.

“Nanti pengaduan RT itu akan langsung kita sikapi. Setelah rakor pengendalian inflasi nanti, saya bersama OPD terkait akan langsung memantau kondisi tumpukan sampah itu dan langsung minta petugas membersihkannya,” ucap Wabup.

Sebelumnya Wabup sempat menghentikan apel yang baru dimulai. Hal itu karena masih banyak pegawai yang terlambat memasuki lapangan apel, sehingga Wabup minta apel jangan dimulai dulu sebelum semua pegawai masuk ke lapangan apel. (*)

Continue Reading
Advertisement