ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Apresiasi Tokoh Adat yang Berkomitmen Besarkan LAM Jambi
Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., mengapresiasi peran tokoh-tokoh adat yang telah berkomitmen membesarkan Lembaga Adat Melayu Jambi sehingga semakin maju dan berkembang. Hal ini disampaikan Gubernur pada Puncak Hari Adat Melayu Jambi Tahun 2024, bertempat di Abadi Convention Center (ACC) Kota Jambi, Minggu, 7 Juli 2024.
“50 tahun sudah perjalanan Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi dengan segala dinamika perkembangan nya. Oleh karena itu kita patut bersyukur bahwa kita terlahir ditengah-tengah negeri yang mempunyai adat istiadat yang mempunyai lembaga adat,” ujar Gubernur Al Haris.
“Kemudian kita juga bersyukur memiliki tokoh-tokoh adat yang berkomitmen membesarkan Lembaga Adat Melayu Jambi sampai pada hari ini. Ini semua berkat tokoh-tokoh kita sehingga LAM Jambi semakin maju dan berkembang,” kata Gubernur Al Haris.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi nomor 538/Kepgub/Disbudpar/2023 pada tanggal 23 Juli 2023 yaitu menetapkan Puncak hari Lembaga Adat Melayu diperingati setiap 1 Muharram.
Dalam kata sampaiannya, Gubernur Al Haris mengatakan, dalam adat Melayu, agama Islam menjadi panutan dan boleh dikatakan hampir tidak ada dari masyarakat Melayu yang tidak menganut agama Islam, sehingga adat dan agama Islam ini merupakan jalinan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dititikberatkan pada agama, dimana adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah, syarak mengato adat memakai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Melayu dimana adat tidak boleh bertentangan dengan agama.
“Karena pada hakikatnya, adat istiadat ini merupakan ketentuan yang mesti kita taati dan hargai dan menjadi suatu tata nilai yang tumbuh dan berkembang pada lapisan masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu,” kata Gubernur Al Haris.
Selanjutnya Gubernur Al Haris menyampaikan ucapan terimakasih kepada Forkopimda selaku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi dan juga kepada Bupati/Wali Kota yang menjadi pembina di daerah nya masing-masing.
“Kami ucapkan terima kepada teman-teman kami Forkopimda yang juga selaku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi yang ikut membesarkan Lembaga Adat Melayu Jambi, termasuk juga kepada Bupati/Wali Kota yang juga pembina lembaga adat Melayu diwilayah masing-masing dan ketua Lembaga Adat kabupaten/kota yang terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ucap Gubernur Al Haris.
“Kita berharap LAM dimasa mendatang terus berkiprah dan memberikan manfaat untuk anak negeri di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang kita cintai,” kata Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM mengatakan bahwa tugas LAM Jambi ini yaitu memelihara adat istiadat bekas pakai nenek moyang yang harus dilestarikan hingga saat ini.
“Kami tugasnya hanya memelihara bekas pakai nenek moyang kita terdahulu dan sampai sekarang harus tetap kita lestarikan. Dengan perkembangan zaman saat ini yang semakin jauh dengan adat, kami masih menerapkan itu semua tentu didukung dengan pejabat pemerintah daerah,” ujar HBA.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.
Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.
Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.
Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Fotokopi KTP Pemohon
- Surat Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
- Mengisi Formulir Pendaftaran
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.
“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.
Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.
“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.
Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.
Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.
Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.
Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.
Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.
Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.
Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.
“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.
“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.
Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.
“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.
“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma


