PERKARA
Kepemilikan Lahan Berganti Lewat Proses Peradilan, Sejumlah Warga Terancam Tergusur
DETAIL.ID, Jambi – Sejumlah warga yang mendiami kawasan Lorong Sentra, Kumpeh Ulu, Muarojambi terancam tergusur. Mereka diharuskan meninggalkan lokasi tersebut lantaran tanah bakal dikosongkan oleh penggugat atas nama Hasanuddin pasca menang gugatan atas pemilik sebelumnya Zulhair Zizvar di Pengadilan Negeri Sengeti atas perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt.
Sejumlah masyarakat berkerumun di atas objek tersebut saat proses eksekusi pada Rabu kemarin, 10 Juli 2024. Mereka berhadapan dengan pihak pengadilan bersama ratusan personel polisi. Mereka protes sebab menilai hukum tak berpihak pada mereka yang sudah bertahun-tahun bermukim di objek lahan tersebut.
Namun Kahfi A Lutfi selaku Panitera Pengadilan Negeri Sengeti menyampaikan bahwa pihaknya hanya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dimana atas perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Snt yang dimohonkan oleh Hasanuddin, telah dimenangkan olehnya.
“Yang dalam amar putusan bahwa sah tanah 3 SHM adalah milk Pak Hasanuddin, yang perkara ini lawan dari Pak hasanudin adalah Zulher Zizvar, Pak Depi Indra, Deden Komara, Zakaria, M Iqbal, M Toha, Ahmad Fauzan. Pada hari ini tepat hari Rabu 10 Juli 2024 kita melaksanakan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Kafhi.
Dari amar putusan yang dibacakan oleh Panitera PN Sengeti tersebut, seluruh bangunan yang berdiri diatas objek lahan sengeta tersebut dikosongkan untuk kemudian dirobohkan. Pihak pengadilan dibantu Polres Muarojambi mengosongkan 2 rumah atas objek tersebut. Sementara 1 rumah dikosongkan sendiri secara sukarela oleh penghuninya.
Kahfi menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan. Bagi masyarakat atau pihak terkait yang tak terima, dia mempersilakan untuk menempuh langkah hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami hanya tugasnya apa yang ada di isi putusan itu yang kami jalankan. Isi putusan seperti ini, ini yang kami lakukan. Dan untuk selanjutnya nanti terserah oleh pemohon (Hasanuddin) mau melakukan apa, ini hak dan tanggung jawab pemohon sendiri dalam menjaga dan melindungi hak mereka,” ujar Kahfi.
Sementara pemilik sertifikat sebelumnya atau termohon dalam perkara ini, Zulher Zizvar menyampaikan keberatannya soal indentitas yang berbeda dengan yang terdaftar dalam perkara. Soal ini Kahfi bilang bahwa pihak Zulher sudah ada melakukan upaya hukum. Itu sudah berproses dan sudah diputus oleh pengadilan.
“Tahun 2022 mereka mengajukan gugatan atas nama yang mereka anggap tidak benar dan telah diputus dan dinyatakan sudah benar dan putusan dikuatkan. Hari ini kita melaksanakan 2 putusan yang sudah dikuatkan Mahkamah Agung. Jadi terhadap nama yang dianggap tidak benar sudah diluruskan oleh Mahkamah Agung,” ujarnya.
Kahfi pun menilai bahwa berdasarkan putusan, objek atas nama SHM punya Zulher tidak berada di atas objek tanah milik Hasanudin. Objeknya berbeda dan tak diketahui dimana lokasinya. Dia hanya menegaskan bahwa objek lahan 3 SHM tersebut kini sah punya Hasanuddin.
“Ini sudah jelas dalam isi putusan. Dan kita tidak menghiraukan isi putusan mereka (Zulher). Dia tanah yang mereka miliki bukan diatas tanah ini. Itu sudah dipaparkan di pengadilan, di sini kita hanya melaksanakan isi putusan,” katanya.
Lagi-lagi dia pun mengimbau kepada para penghuni objek tanah tersebut untuk segera mengosongkan dan meninggalkan tanah tersebut. Karena pemiliknya kini sudah berubah. Jika ada yang tetap mendiami atau mendidikan bangunan tanpa persetujuan pemohon (Hasanuddin) maka bakal ada akibat hukum yang timbul kemudian.
Sementara Hasanuddin, menyampaikan dirinya memberi batas waktu 10 hari bagi para warga di atas tanah yang baru dimenangkannya itu. “Ya 10 hari lah,” ujar Hasanuddin.
Panitera Kahfi pun menimpali bahwa para warga di atas lahan sengketa tersebut kini statusnya menumpang pada Hasanuddin.
“Jadi Bapak Ibu yang ada rumah di atas tanah ini menumpang sama Pak Hasanuddin bukan ke Pak Zulher lagi silakan temui Pak Hasanuddin, bernegosiasi lah kapan bisa tinggal (pergi) dari sini,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.
Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.
“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.
“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.
Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.
“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.
Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Lagi-lagi RSUD Raden Mattaher didugat di Pengadilan Negeri Jambi, baru-baru ini 2 gugatan sekaligus ditujukan pada Rumah Sakit milik Pemprov Jambi itu. Dilihat pada laman penelusuran Perkara PN Jambi, ke-2 gugatan tersebut teregister pada Kamis, 18 Desember 2025.
Pertama, ada pihak PT Anggrek Jambi Makmur. Pada gugatan yang teregister dengan nomor perkara 251/Pdt.G/2025/PN Jmb ini, perusahaan pengolala limbah tersebut dalam petitumnya, meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian pengelolaan limbah antara penggugat dan tergugat sah secara hukum.
“Kemudian pihak penggugat meminta kepada pihak tergugat untuk membayar tagihan sejumlah Rp 1.722.762.000 dan denda keterlambatan Rp 547.259.412,” ujar Hakim Humas PN Jambi, Otto Edwin pada Senin, 22 Desember 2025.
Kemudian, gugatan ke-2 datang dari PT Rajawali Nusindo, badan usaha yang bergerak di bidang alkes dan obat-obatan tersebut menuntut kepada pihak RSUD Raden Mattaher untuk membayar sebesar 12.991.622.193.
Gugatan diajukan atas dugaan, dimana penggugat menilai pihak rumah sakit tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian pengadaan alat kesehatan.
Adapun kedua perkara perdata tersebut bakal segera disidangkan pada Januari 2026 mendatang.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Menjelang akhir tahun 2025, mantan Kadis Pendidikan Provinsi Jambi TA 2021-2022 resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK TA 2022. Selain itu, mantan Kabid SMK periode serupa juga ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang broker.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin 22 Desember 2025. Ketiganya yakni VAP selaku PA atau Kadisdik, Bkr KPA yang menjabat selaku Kabid SMK, dan DH selaku broker proyek resmi berstatus tersangka per 22 Desember 2025.
“Dari ketiga laporan polisi ini sudah kita tingkatkan sebagai tersangka, terhadap VAP sebagai PA Kadis 2021-2022. Kemudian Bkr saat itu menjabat sebagai Kabid. Kemudian DH Broker,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin, 22 Desember 2025.
Menurut Dir Krimsus Polda Jambi itu, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara, pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan sejunlah alat bukti dan keterangan ahli.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Sub Dit Tipikor Polda Jambi, ditemukan bahwa VAP dan Bkr memang sengaja melakukan pertemuan bersama broker bersama DH dalam hal pembahasan terkait proyek alat praktik SMK senilai Rp 121 miliar TA 2022.
“Jadi ada aliran dana baik secara langsung maupun melalui rekening. Itu yang kita temukan, makanya kita berani menetapkan tersangka terhadap 3 orang ini,” ujarnya.
Disinggung apakah aliran dana dari proyek alat praktik SMK tersebut juga mengalir ke pihak-pihak lain oleh KPA, Dir Krimsus Polda Jambi itu bilang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik sejauh ini, aliran dana dari KPA belum ditemukan pada pihak-pihak lain.
“Sementara ini belum kita temukan mengalir ke tempat lain. Tapi enggak tahu pemeriksaan sebagai tersangka (selanjutnya) disitu berbunyi atau tidak,” ujarnya.
Ketiganya kini terancam dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Reporter: Juan Ambarita
Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu
Perusahaan Pengelolaan Limbah Hingga Perusahaan Alkes Gugat RSUD Raden Mattaher
Merangin adalah Kabupaten Pertama di Jambi yang pada Paripurna Terbuka HUT ke-76 Dihadiri Menteri
Vahrial, Bukri dan David Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Disdik Provinsi Jambi
Zulhas Kabulkan Permintaan Bupati H M Syukur Saat HUT Merangin ke-76
GERAM Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik JPU Kasus Pasar Tanjung Bungur ke Kejati Jambi
Kejurprov Drum Band Resmi Ditutup, Ivan Wirata: Ajang Ini Penting Buat Pembentukan Karakter
Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026
Vonis Rendah Terhadap 7 Koruptor Pasar Tanjung Bungur Memanas, Geram Jambi Segera Turun Aksi
Kolaborasi Berdampak, UNJA Raih Silver Winner Anugerah Kerja Sama Diktisaintek 2025
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
