Merangin – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Merangin yang berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke-8 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Ucapan yang sama juga disampaikan Jokowi kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, yang juga meraih penghargaan yang sama dari Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi, pada sambutan pembukaan acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 pada Senin, 8 Juli 2024.
ArtikelTerkait
“Selamat kepada jajaran Pemerintah yang meraih penghargaan Opini WTP dari BPK RI. WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita menggunakan APBD dan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, sehingga setiap tahun harus diperiksa,” ujar Jokowi
Pada acara yang berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center, Jakarta tersebut, tampak dihadiri oleh Pj Bupati Merangin, H. Mukti bersama Gubernur Jambi, H. Al Haris dan para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi lainnya.
Dikatakan Presiden RI, saat ini dunia semakin bergejolak, baik politik maupun ekonomi. Krisis ekonomi telah melanda berbagai kawasan dunia.
“Alhamdulillah ekonomi dan politik Republik Indonesia sangat stabil,” tutur Jokowi.
Ekonomi Indonesia saat ini tumbuh 5,11% dan inflasi tetap terjaga dengan baik, berkat setiap Senin dilakukan Rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI.
Selain itu, Jokowi pada acara itu juga mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah berjalan dengan baik, menjadi modal dasar dalam membangun negara Republik Indonesia.
Namun diakui Presiden, untuk tumbuh kompetitif sama dengan negara-negara lain di dunia, Bangsa Indonesia harus lebih lincah, cepat dan taktis.
“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun dan pemanfaatan peluang sesempit apapun,” kata Presiden Jokowi.
Akuntabilitas dan fleksibilitas pinta Jokowi, harus dijalankan secara seimbang, tidak boleh terbelenggu dengan rumusan prosedur dalam proses. Semua harus fokus pada capaian yang pemanfaatannya untuk rakyat dan kemajuan negara. (*)
Discussion about this post