Connect with us
Advertisement

DAERAH

Tak Kunjung Serah Terima Bikin RTH Putri Pinang Masak Mulai Rapuh, Penegak Hukum Diminta Bertindak

Published

on

Salah satu kerusakan yang sudah timbul di RTH Putri Pinang Masak. (DETAIL/Juan)

DETAIL.ID, Jambi – Ruang Terbuka Hijau Putri Pinang Masak yang berlokasi di eks Pasar Angso Duo Jambi tak henti-hentinya jadi sorotan masyarakat, sebab proyek yang menelan duit APBD Provinsi Jambi TA 2022 senilai Rp 34,5 miliar itu amat kontras hasilnya.

Dengan segala masalah yang timbul atas proyek garapan PT Delta Bumi Hatten tersebut, Ketua Forum Aktivis Jambi, Iin Habibi menilai bangunan RTH tersebut hanya asal jadi. Kondisi bangunan serta vegetasi juga disebut-sebut tidak sesuai dengan perencanaan begitu juga dengan spesifikasinya.

“Dan parahnya lagi bangunan yang sampai kini belum diserahterimakan itu sudah mulai mulai rapuh, tanamannya juga tak sedikit yang kering dan mati,” kata Iin Habibi pada Jumat, 19 Juli 2024 menanggapi proyek tersebut.

Segudang masalah pada RTH Putri Pinang Masak tersebut sebenarnya sudah terungkap oleh BPK dalam LHP atas LKPD Pemprov Jambi TA 2023. Dimana pemeriksaan atas proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dikerjakan oleh PT Delta Bumi Hatten itu menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 884,69 juta, ketidaksesuaian spesifikasi teknis sebesar Rp 3.42 miliar, dan denda keterlambatan sebesar Rp 76,62 juta.

Namun entah bagaimana tindaklanjutnya, tidak ada kejelasan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari pelaksana kegiatan. “Sekarang sudah tahun 2024, anehnya bangunan RTH tersebut belum juga diserahterimakan dan jauh dari penegakan hukum yang ada di Provinsi Jambi.

Berkembang persepsi bahwa aparat penegak hukum terkesan tutup mata dari segala bentuk ketidaksesuaian yang ada pada pembangunan RTH tersebut,” ujar Iin.

Atas semua rangkaian peristiwa tersebut, Ketua Forum Aktivis Jambi itu pun menduga bahwa ada upaya kongkalikong antara eksekutif dan oknum-oknum aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Jambi.

“Ironis di tengah susahnya ekonomi hari ini, tingginya tingkat kemiskinan, banyaknya pengangguran, eksekutif malah menghabiskan anggaran yang tak jelas output-nya dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Provinsi Jambi,” katanya.

Atas bentuk disorientasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi itu, Iin berharap para penegak hukum membuka hatinya untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Provinsi Jambi, khususnya pada proyek RTH Rp 35 miliar tersebut.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

DAERAH

Bupati Pasuruan Buka Buka Forum Konsultasi Publik 2026, Ini Pesannya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Bupati Rusdi Sutejo membuka Forum Konsultasi Publik 2026 dan Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Jumat, 19 Februari 2026 di Hotel Dalwa Syariah Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Dalam acara Forum konsultasi publik 2026 dihadiri Asisten Administrasi Umum, Diana Lukita Rahayu juga Kepala Bapperida, Bakti Jati Permana serta dalam forum tersebut juga sebagai penanda purnatugas dari Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri.

Bupati Rusdi Sutejo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapenda atas pengabdian selama ini dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tidak terkecuali juga ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan jajaran.

Bupati Rusdi mengatakan, Bapenda merupakan sektor yang diharapkan dapat mensubstitusi ketika dana transfer daerah berkurang, karena tanpa Bapenda apa yang telah direncanakan juga tidak dapat terlaksana.

“Bapenda ini adalah sektor yang kita harapkan sebagai instansi yang bisa mensubstitusi ketika transfer ke daerah berkurang maka penguatannya di Bapenda. Bapperida juga tidak akan bisa merencanakan jika tidak ada anggaran kas daerah,” katanya.

Selain itu juga seluruh staf yang ada di Bapenda juga diminta untuk dapat bekerja secara cerdas sekaligus cermat. Hal terpenting adalah dengan seluruh target yang ada dapat berbanding lurus dengan target yang telah ditetapkan oleh kementerian.

“Sehingga jika terdapat kekurangan hal tersebut akan menjadi koreksi agar target bisa sesuai. Karena saat ini beberapa daerah mengalami keterbatasan fiskal akibat pemotongan dari pusat maka diharapkan dapat menyesuaikan serta semakin mempercepat pelayanan terutama kepada masyarakat Pasuruan,” kata Bupati Rusdi.

Birokrasi saat ini Bupati Rusdi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan daerah lain harus menyesuaikan zaman kalau tidak mengikuti maka akan ketinggalan zaman.

“Kita harus bisa lebih baik dari yang lain. Dan karena keterbatasan fiskal kita harus kerja lebih cerdas serta pelayanan kepada masyarakat harus maksimal serta kondusif,” ujarnya. (Tina)

Continue Reading

DAERAH

RSUD Grati Terus Berbenah, Lengkapi Fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, RSUD Grati terus berbenah dan berlari dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya dilakukan dengan melengkapi fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre.

Direktur RSUD Grati, drg. Dyah Retno Lestari memaparkan, penambahan fasilitas tersebut bagian dari inovasi terbarukan dengan Targetnya mampu menjawab tantangan kesehatan modern yang semakin kompleks.

“Saya bersyukur. Alhamdulillah tim kami terus berupaya mengoptimalkan layanan dengan menghadirkan Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Tentunya dengan kelebihan yang berbeda dari ruang operasi biasa nya Jadi produk modul alatnya sangat canggih, bisa untuk menyetting tekanan negatif positif yang berfungsi melindungi pasien dan Nakesnya serta lebih meminimalkan infeksius,” katanya.

Dengan kedatangan Wakil Bupati Shobih Asroni bersama Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi di Aula Gedung Graha Sayyid Sulaiman RSUD Grati meresmikan alat sarana prasarana medis yang baru dinilai lebih canggih dan efektif.

“Sekaligus mempermudah operator ruang operasi dalam melakukan tindakan dengan tampilan data-data rekam medis terbaru pasien yang langsung dapat diakses ke ruang operasinya bisa langsung terintegrasi dengan SIM RS kita,” ujarnya.

“Jadi semua data rekam mediknya real time yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Seperti radiologi, pemeriksaan laborat dan sebagian di situ langsung bisa melihat data-data pasien dan terintegrasi, terhubung dengan layanan penunjang lainnya,” kata Direktur RSUD Grati.

Sementara itu, Wakil Bupati Gus Shobih mengapresiasi Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Menurutnya, layanan medis yang baru menjadi bagian dari tugas dan peran RSUD Grati dalam memberikan perawatan terbaiknya kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur. Tidak terkecuali dalam mendukung keselamatan dan efisiensi kerja tenaga medis.

“Alhamdulillah RSUD Grati terus melakukan pengembangan-pengembangan layanan. Seperti yang hari ini kita meresmikan bersama sama serta penambahan ruang operasi Smart Operating Theater. Saya mengapresiasi penambahan fasilitas dan inovasi yang terus diupayakan bersama,” tutur Gus Shobih sapaannya pada Rabu, 18 Februari 2026.

Di sisi lain, Wabup Gus Shobih meminta kepada seluruh jajaran hospitalia RSUD Grati untuk terus meningkatkan kualitas. Baik SDM, fasilitas sarana dan prasarana maupun perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan dan prioritas. Berikut, pengembangan serta pelayanan dan inovasi agar tidak tertinggal khususnya di Kabupaten Pasuruan.

“Saya berharap, seluruh tenaga kesehatan di RSUD Grati memberikan pelayanan maksimal. Semoga ke depannya, RSUD Grati terus maju berkembang, kaya inovasi dan semakin bagus dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan profesional,” katanya. (Tina)

Continue Reading

DAERAH

Wakil Bupati Merangin Kecewa, Minta OPD Turunkan Ego

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026.

Kekesalan Wabup dipicu oleh rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4 pada Kamis, 19 Februari 2026 itu merupakan forum menyelaraskan program strategis daerah.

Sayangnya, sejumlah kursi kepala OPD dan Camat justru diwakili oleh staf yang dianggap tidak menguasai persoalan teknis di lapangan.

Dalam arahannya, A. Khafidh secara tegas meminta para staf yang mewakili pimpinannya untuk meninggalkan ruangan dan kembali ke kantor.

Ia menginstruksikan agar instansi terkait mengirimkan pejabat yang lebih berkompeten dan memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

“Saya minta yang mewakili dan tidak tahu titik masalah untuk pulang ke kantor. Panggil perwakilan yang lebih tinggi untuk hadir di sini,” ujar Wabup A. Khafidh.

Selain masalah kehadiran, Wabup menyoroti lemahnya sinkronisasi antar instansi yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Ia mencontohkan sulitnya koordinasi pemangkasan pohon di area taman kota Bangko sebagai bukti nyata adanya ego sektoral.

“Ada kegelisahan karena antar OPD tidak ada sinkronisasi. Jangan ada lagi bahasa ‘itu bukan tugas saya’ ketika ada persoalan di lapangan. Setiap kegiatan pasti ada urusannya dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” ujarnya.

Terkait agenda pembangunan, Wabup menekankan agar seluruh jajaran melakukan percepatan berdasarkan SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026.

Ia juga mengingatkan para pejabat untuk segera menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca-pergeseran jabatan beberapa waktu lalu.

Beberapa instruksi yang disampaikan Wabup antara lain meminta Camat dan OPD memastikan seluruh administrasi wilayah tertib agar tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Wabup A. Khafidh juga menyinggung soal program Stunting. Menurutnya, penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional yang harus didukung data akurat dari desa dan Puskesmas.

Sementara itu, para camat diminta untuk melakukan pembinaan ketat terhadap Kepala Desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

Wabup juga menegaskan agar seluruh OPD menjaga kualitas pekerjaan dan menghindari penumpukan progres di akhir tahun. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs