ADVERTORIAL
Wagub Sani Buka Rakor Forum Pembauran Kebangsaan Dalam Wujudkan Jambi Harmoni Menuju Pilkada Damai 2024
Jambi – Abdullah Sani selaku Wakil Gubernur Jambi membuka Rapat Koordinasi Pembauran Kebangsaan se-Provinsi Jambi tahun 2024 dengan tema “Forum Pembauran Kebangsaan Siap Mewujudkan Jambi Harmoni Menuju Pilkada Damai 2024” bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa, 2 Juli 2024.
Dalam acara tersebut juga dihadiri Kepala Bidang II Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Amidi, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi Andika, para Unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi, para Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi, Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya.
Dalam kata sampaiannya, Wagub Abdullah Sani mengatakan bahwa selaku Kepala Daerah dirinya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.
“Agenda Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat semakin meningkatkan sinkronisasi dan komunikasi pelaksanaan program FPK provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, menyamakan persepsi peran dan fungsi FPK provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan penguatan kelembagaan organisasi FPK provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi,” ujar Wagub Abdullah Sani.
“Terkait tema agenda hari ini, yaitu ”Forum Pembauran Kebangsaan Siap Mewujudkan Jambi Harmoni Menuju Pilkada Damai 2024, melalui peran FPK yang sangat strategis dalam masyarakat, saya berharap dapat menciptakan suasana damai dan tenang, meredam potensi-potensi konflik antar suku maupun umat beragama yang ada di Provinsi Jambi, bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama menjaga agar Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi berlangsung damai dan demokratis, demi perjalananan roda pembangunan dan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat dan daerah yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
Wagub Abdullah Sani menuturkan, Provinsi Jambi mempunyai berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar diberbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Dinamika kehidupan beragama dan bersuku bangsa didalam masyarakat bisa menimbulkan perselisihan dan perbedaan pemahaman yang dapat memicu terjadinya konflik dan perselisihan yang dapat mengganggu dan mengancam stabilitas kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, damai, dan harmonis.
“Alhamdulillah, berkat peran serta seluruh komponen masyarakat, suasana harmonis, damai, dan rukun di Provinsi Jambi dapat terus terjaga dan terpelihara sebagai modal utama untuk melaksanakan berbagai program pembangunan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Abdullah Sani juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh paguyuban yang ada di Provinsi Jambi atas kontribusinya turut menjaga dan memelihara kerukunan dan keharmonisan antar masyarakat Provinsi Jambi yang majemuk dan multietnis.
”Identitas etnis maupun kesamaan lainnya yang diusung oleh setiap paguyuban tidak hanya berdampak pada terpeliharanya silaturahmi dan melestarikan kebudayaan kelompok tertentu, namun juga memiliki peran strategis untuk menciptakan kehidupan sosial yang seimbang dan harmonis, menegakkan kesetaraan ras dan menjaga persatuan dan kerukunan hidup di Provinsi Jambi. Besar harapan saya, paguyuban masyarakat yang ada di Provinsi Jambi dapat terus menguatkan eksistensinya sebagai komunitas sosial yang membina kerukunan antara anggota sekaligus bekerja sama untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat,” ucap Wagub Abdullah Sani.
Mengenai hal itu, Wagub Abdullah Sani berharap melalui kegiatan hari ini, Forum Pembauran Kebangsaan se-Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan peran dan fungsinya untuk menyatukan pemahaman antar suku dan agama di Provinsi Jambi tentang bagaimana menjaga silaturahmi dan toleransi masyarakat yang majemuk.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi terkait persoalan-persoalan yang ada dan menemukan solusi untuk memitigasi dan mengatasi konflik yang berpotensi hadir dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kerukunan dan keharmonisan di Provinsi Jambi dapat terjaga, demi pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi serta Pilkada Serentak Tahun 2024 yang damai dan demokratis,” tuturnya.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Bidang II Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Amidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan diharapkan forum pembangunan kebangsaan atau Provinsi Jambi memiliki pemahaman yang sama.
“Dalam melaksanakan tugas pembauran kebangsaan di daerah maka diharapkan forum ini dapat mewujudkan pembangunan kebangsaan dengan penuh keharmonisan, saling menghormati dan saling percaya diantara masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis serta memperkuat persatuan dan kesatuan,” kata Amidi.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Minta Finalis Gus Ning Jember Fokus Jadi Solusi Bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menerima kunjungan silaturahmi para peserta Gus Ning Jember di ruang audiensi pada Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat tersebut, Muhammad Fawait mengajak para generasi muda untuk berdiskusi santai mengenai peran mereka dalam membangun daerah ke depan.
Kepada para peserta, Gus Fawait berpesan agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang autentik.
Menurutnya, rasa percaya diri merupakan modal utama bagi anak muda agar bisa berkarya secara maksimal tanpa harus merasa tertekan oleh standar orang lain.
“Jangan pernah minder ataupun malu menjadi diri sendiri,” ujar Gus Fawait memberikan motivasi.
Ia menitipkan pesan mendalam bahwa gelar atau jabatan yang disandang nantinya harus berbanding lurus dengan dampak sosial yang dihasilkan.
Baginya, tujuan akhir dari setiap gerakan anak muda adalah memberikan nilai tambah dan membantu sesama, bukan sekadar mengejar kesan hebat di mata publik.
“Yang terpenting bukan siapa yang terlihat paling hebat, tetapi siapa yang mampu hadir membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa pengabdian tidak harus dimulai dengan langkah raksasa.
Keikhlasan dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, walau dalam skala kecil, justru menjadi bukti nyata kualitas seorang pemuda.
“Sekecil apa pun kontribusi yang diberikan, jika bisa membawa kebaikan untuk masyarakat, itu sudah sangat berharga,” ucapnya.
ADVERTORIAL
Bicara Soal Amanah Pimpinan dalam Pengajian di Pandeglang, Menteri Nusron: Permudah Rakyat
DETAIL.ID, Pandeglang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri acara Pengajian Umum Yayasan Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten pada Sabtu, 9 Mei 2026. Dalam pidatonya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa titel seorang pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik.
“Kalau ada pemimpin yang sedang memimpin dan ketika memimpin itu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, mempermudah rakyatnya, maka doa Rasulullah, angkatlah derajatnya orang tersebut, permudahlah hidupnya,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan, Rasulullah SAW berdoa agar pemimpin yang menyulitkan urusan masyarakat juga dipersulit hidupnya oleh Allah SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga mendoakan pemimpin yang mempermudah urusan rakyat dan mengangkat harkat masyarakat agar dimudahkan hidupnya serta ditinggikan derajatnya.
“Bentuk mempersulit itu antara lain memperlambat pelayanan administrasi, mempersulit pengurusan surat, sertipikat, maupun bantuan kepada masyarakat,” tutur Menteri Nusron.
Di hadapan seluruh peserta pengajian, Menteri Nusron meminta dukungan doa agar dirinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
“Saya mohon doa moga-moga saya sebagai (alumni) santri ketika memimpin ini betul-betul bisa mempermudah dan mengangkat rakyatnya sehingga Allah mempermudah hidup kita,” katanya.
Selain pengajian, dalam acara ini juga berlangsung penyerahan sejumlah sertipikat tanah wakaf, di antaranya untuk Masjid Al-Ittihad dan Musala Anwarul Hidayah di Pandeglang, Banten. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said; serta Ketua Umum Yayasan Anwarul Hidayah Nahdlatul Ulama, Endin AJ. Soefihara. (*)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
ADVERTORIAL
Sinergi TP PKK dan Posyandu Jember: Kini Layani 6 Bidang SPM hingga Level Desa
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memperkuat integrasi pelayanan dasar masyarakat melalui kolaborasi lintas lembaga antara TP PKK, Tim Posyandu, dan Bunda PAUD.
Langkah strategis ini dikukuhkan dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Selasa, 12 Mei 2026.
Fokus utama dalam agenda ini adalah implementasi Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi ini menandai perluasan fungsi Posyandu yang tidak lagi hanya menangani kesehatan, namun juga mencakup bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kelurahan.
Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, memberikan apresiasi tinggi kepada para penggerak perempuan yang hadir dari seluruh pelosok kabupaten.
Ia menilai peran kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD sangat krusial dalam menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.
“Para penggerak PKK, kader Posyandu, dan Bunda PAUD bukan hanya sekadar menjalankan amanah organisasi, tetapi juga menjadi denyut penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat,” ujar Ghyta dalam sambutannya di hadapan para peserta.
Ghyta menjelaskan bahwa perubahan skema Posyandu menuju 6 bidang SPM merupakan upaya untuk menjadikan layanan publik lebih relevan dengan kebutuhan nyata warga.
Ia meminta para kader untuk aktif melakukan validasi data di lapangan, mulai dari kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, hingga identifikasi rumah tidak layak huni agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Ghyta juga mewanti-wanti agar perubahan format pelayanan ini tidak dianggap sebagai hambatan administratif oleh para kader di lapangan.
Sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi untuk memperluas jangkauan manfaat organisasi bagi kesejahteraan keluarga di Jember.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan 6 bidang SPM tidak boleh dipandang sebagai beban baru. Sebaliknya, perubahan tersebut harus dimaknai sebagai afirmasi positif untuk memperluas manfaat Posyandu agar semakin dekat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Selain penguatan infrastruktur sosial, kegiatan ini juga mempertegas komitmen Pemkab Jember terhadap pendidikan anak usia dini melalui program unggulan satu tahun wajib belajar prasekolah.
Melalui sinergi ini, TP PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi Jember yang sehat dan berdaya saing melalui aksi nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.



