Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.

Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.

Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.

“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.

Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.

Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.

Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.

Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun

MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.

Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.

Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.

Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.

“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.

Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.

Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Investasi Jember Tembus Rp 2,57 Triliun, Gus Fawait: Tingkatkan PAD Tanpa Naikkan Pajak!

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember memimpin acara Bunga Desaku di Desa Lampeji, Senin (6/4/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan lonjakan investasi yang signifikan pada tahun 2025 dengan nilai realisasi mencapai Rp2,57 triliun, atau naik sebesar 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian impresif ini didorong oleh akselerasi program rumpun investasi yang kolaboratif serta penguatan layanan digital perizinan terpadu (JELITA).

Berdasarkan data yang dirilis, sektor perumahan atau real estate masih menjadi penyumbang terbesar, disusul oleh industri makanan dan pengolahan tembakau, serta industri kimia dan farmasi.

Keberhasilan ini melibatkan 457 pelaku usaha yang terdiri dari 410 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 47 Penanaman Modal Asing (PMA), dengan total serapan tenaga kerja menyentuh angka 10 ribu orang.

Meski pertumbuhan masih terpusat di sektor properti, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pemerataan ekonomi melalui strategi kemitraan antara usaha skala besar dengan UMKM, serta pengembangan hilirisasi kopi dan tembakau yang menjadi komoditas unggulan Jember.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa meroketnya investasi merupakan instrumen krusial dalam memperkuat struktur ekonomi daerah selain mengandalkan belanja pemerintah.

Ia menyebut Jember mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan tertinggi di Jawa Timur hingga 36 persen tanpa membebani rakyat dengan pungutan pajak baru.

“PAD naik pesat tanpa menaikkan pajak, bahkan beberapa pajak kita turunkan. Yang dilakukan oleh Jember istimewanya adalah pendapatan naik pesat tanpa menaikkan pajak,” ujar pria yang akrab disapa Gus Fawait tersebut dalam acara Bunga Desaku di Desa Lampeji, Senin, 6 April 2026.

Lebih lanjut, Gus Fawait menekankan bahwa kehadiran investor sangat vital untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menurunkan angka pengangguran secara otomatis.

Dengan iklim usaha yang ramah investasi, pemerintah optimistis tren positif ini akan terus berlanjut hingga tahun 2026.

“Ke depan kita harus menjadi kabupaten yang ramah investasi. Karena mengurai kemiskinan, selain government expenditure atau APBD, yaitu yang kedua adalah investasi. Semakin banyak investasi, lapangan pekerjaan terbentuk, maka pengangguran turun, maka otomatis kemiskinan akan menurun juga dan masyarakat lebih sejahtera,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs