Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.

Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.

Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.

“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.

Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.

Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.

Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.

Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun

MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.

Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.

Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.

Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.

“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.

Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.

Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)

Advertisement

ADVERTORIAL

Gerak Cepat Tanpa Menunggu Pusat, Pemkab Jember Gelontorkan Layanan Homecare Jemput Bola

DETAIL.ID

Published

on

Tim medis Homecare Jember memeriksa lansia. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Langkah progresif ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mereformasi pelayanan kesehatan masyarakat.

Alih-alih menunggu hasil pengkajian teoritis dari instansi pusat atau institusi perguruan tinggi, Pemkab Jember di bawah kepemimpinan Bupati Gus Fawait memilih langsung tancap gas mengeksekusi program Homecare langsung ke rumah-rumah warga.

Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa keputusan untuk langsung menerjunkan layanan jemput bola ini didasari oleh prinsip kedaruratan medis.

Menurutnya, urusan kesehatan warga tidak boleh ditunda-tunda oleh birokrasi yang panjang maupun riset akademis yang memakan waktu lama.

“Ketika tingkat pusat maupun perguruan tinggi masih mendalami formulasinya, Jember memilih untuk langsung bertindak di lapangan. Masalah kesehatan masyarakat adalah urusan mendesak yang membutuhkan kepastian, bukan penundaan,” kata Gus Fawait.

Secara filosofis, program Homecare ini dirancang sebagai bentuk manifestasi kepedulian dan empati negara terhadap warga yang terpinggirkan.

Melalui program ini, tim medis dan nakes dikerahkan secara berkala minimal satu kali dalam sebulan untuk memantau lima kelompok sasaran prioritas:

  1. Lansia Tunggal: Warga lanjut usia yang hidup sebatang kara tanpa ada keluarga yang mendampingi.
  2. Ibu Hamil Risiko Tinggi: Menyasar kelompok kurang mampu yang terdeteksi memiliki komplikasi kehamilan berdasarkan hasil USG dan analisis dokter spesialis obgyn guna menekan angka kematian ibu.
  3. Warga Disabilitas dengan Penyakit Bawaan: Memastikan hak aksesibilitas kesehatan yang setara bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan kronis.
  4. Balita Terindikasi Stunting: Langkah preventif jangka panjang demi menyelamatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi masa depan Jember.
  5. Masyarakat Kurang Mampu Penderita Penyakit Kronis: Menjangkau pasien stroke, diabetes, hingga penderita yang membutuhkan cuci darah berkala yang kerap terkendala finansial.

“Program ini memastikan kesehatan fisik mereka tetap terpantau sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi masa muda mereka bagi daerah,” ucap bupati.

Untuk mengoptimalkan pergerakan di lapangan, Pemkab Jember telah menyiapkan 50 mobil armada Homecare.

Tidak hanya itu, bupati juga berencana menghadirkan tambahan armada roda dua guna mengatasi berbagai kendala geografis dan akses jalan yang sulit dilalui mobil.

Rencana penambahan armada motor ini mendapat sambutan positif dari para nakes di lapangan.

Kepala Puskesmas Sumberjambe, dr. Sukron Nanda Firmansyah, menyatakan dukungan penuh karena kebijakan tersebut dinilai sangat solutif bagi mobilitas tenaga medis.

“Kami sangat mendukung rencana tersebut karena pasti akan memudahkan mobilitas teman-teman nakes di lapangan, terutama untuk menjangkau akses-akses pemukiman yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat,” ujar dr. Sukron.

Ia menambahkan, meskipun di wilayah Sumberjambe mobil masih bisa masuk meski jalurnya sempit, masih banyak titik dan daerah lain di Jember yang memiliki medan jalan jauh lebih berat sehingga membutuhkan armada roda dua.

“Banyak daerah lain atau titik tertentu yang jalannya lebih sulit,” ujar Sukron. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Kucuran Bantuan Pusat Cair, SMPN 7 Jember Perbarui 9 Kelas hingga Lab Komputer

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait dan stakeholder terkait meninjau SMPN 7 Jember, Senin (10/8/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Sembilan ruang kelas dan satu laboratorium komputer di SMP Negeri 7 Jember resmi direvitalisasi memanfaatkan alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pembaruan ini menyasar perbaikan fisik bangunan serta pemenuhan fasilitas penunjang belajar siswa.

Bupati Jember Gus Fawait mendatangi lokasi sekolah untuk melihat langsung hasil perbaikan sarana tersebut sekaligus menemui para siswa dan jajaran tenaga pendidik, Senin, 10 Agustus 2026.

Peninjauan ini dilakukan untuk memantau pemanfaatan bantuan infrastruktur pendidikan di daerah.

Kepala SMPN 7 Jember, Davit Rahman, menyambut positif rampungnya perbaikan gedung dan ruang laboratorium di sekolahnya.

Menurutnya, pembaruan fisik ini membawa suasana baru yang berdampak langsung pada motivasi belajar siswa.

“Dukungan revitalisasi ini luar biasa bagi kami. Insyaallah, dengan fasilitas yang semakin baik, siswa kami akan lebih semangat untuk belajar dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih nyaman,” kata Davit.

Selain fokus pada ruang kelas, sekolah juga memaksimalkan keberadaan gedung olahraga (GOR) yang ada di kompleks SMPN 7 Jember.

Fasilitas tersebut tidak hanya digunakan untuk jam pelajaran olahraga siswa, tetapi juga disiapkan sebagai tempat latihan bagi atlet-atlet Kabupaten Jember dalam menghadapi ajang olahraga daerah. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gubernur Al Haris Serukan Salat Istisqa di Tengah Karhutla Jambi: Mohon Allah Turunkan Hujan di Bumi Jambi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid di Provinsi Jambi menggelar salat istisqa di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ajakan itu disampaikan Al Haris saat turun langsung meninjau sekaligus membantu pemadaman kebakaran lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Minggu, 9 Agustus 2026 siang kemarin.

Di tengah kondisi lahan yang kering dan suhu yang semakin panas, Al Haris meminta masyarakat ikut mengambil langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

“Pastikan lahan-lahan di desa kita aman dari api. Saya minta tolong masyarakat desa di mana pun di Jambi ini, pastikan desanya tidak ada lahan yang terbakar,” ujar Al Haris.

Al Haris juga meminta setiap desa yang memiliki kawasan gambut melakukan pemetaan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, wilayah gambut harus mendapat perhatian lebih karena memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan minim hujan.

“Petakan daerah gambut. Yang di desa-desanya ada gambutnya, mohon betul tim relawan desa siaga duluan. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan di desa masing-masing,” katanya.

Selain mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, Al Haris mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid untuk melaksanakan salat istisqa atau salat meminta hujan.

Ajakan tersebut disampaikan karena kondisi Jambi semakin panas dan kering. Persediaan air juga mulai sulit, sementara debu mulai terlihat di sejumlah lokasi.

Gubernur berharap salat istisqa dapat dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar hujan segera turun di wilayah Jambi.

“Mohon pada para ulama, kiai, imam masjid, mari kiranya kita sediakan waktu kita habis salat wajib untuk melakukan salat istisqa. Meminta kepada Allah agar hujan turun dengan cepat di bumi Jambi ini,” tuturnya.

Al Haris juga meminta masyarakat mendoakan seluruh personel yang saat ini berjibaku menangani kebakaran lahan.

“Mohon doakan kami, mohon doanya agar kami, tim bekerja selamat, sukses, tidak ada korban, dan api bisa dipadamkan,” kata Al Haris. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs