ADVERTORIAL
Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.
Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.
Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.
“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.
Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.
Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.
Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.
Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun
MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.
Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.
Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.
Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.
“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.
Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.
Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)
ADVERTORIAL
Anggaran Pertanian Tembus Rp312 Miliar, Terbesar Sepanjang Sejarah Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa komitmen ketahanan pangan di wilayahnya dibuktikan lewat alokasi anggaran sektor pertanian yang fantastis.
Sinergitas Pemkab Jember dan pemerintah pusat sukses mengucurkan bantuan hingga Rp312 miliar sepanjang 2025 dan 2026.
Gus Fawait mendesak seluruh pihak untuk menguji data secara objektif sebelum melempar kritik mengenai kepedulian pemerintah terhadap nasib petani lokal.
“Ini adalah yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember, sehingga kalau ada yang mengatakan Pemkab Jember dan pemerintah pusat tidak perhatian kepada sektor pertanian, saya pikir harus dicek dulu data yang dimiliki,” ucap Gus Fawait dalam acara Pro Gus’e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jember, Sabtu, 6 Juni 2026.
Ia menjelaskan, salah satu pilar utama dari besarnya anggaran tersebut dimanifestasikan melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah).
Program ini dirancang sebagai instrumen taktis untuk mendongkrak frekuensi dan volume panen secara masif.
“Tadi jelas yang biasanya panen sekali, bisa panen dua kali. Yang biasanya panen dua kali, bisa panen tiga kali. Yang produktivitasnya awalnya berapa, hari ini meningkat,” ucapnya.
Berdasarkan data teknis dinas, total cakupan program Oplah di Jember selama periode 2025–2026 mencapai hampir 12.000 hektare, dengan target intervensi khusus pada 2026 seluas 7.070 hektare.
Langkah ini, menurut Gus Fawait, menjadi strategi jitu yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi problem penyusutan serta keterbatasan lahan pertanian di Pulau Jawa.
“Di Pulau Jawa agak susah karena memang terbatas lahan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan strateginya adalah meningkatkan luas panen dan salah satu tools-nya adalah optimalisasi lahan,” katanya.
Menutup keterangannya, Bupati Jember memerintahkan masyarakat yang masih meragukan efektivitas program ini untuk meninjau langsung fakta di lapangan, sekaligus berpesan agar bantuan ini dikelola dengan penuh tanggung jawab.
“Optimalisasi lahan ini adalah membantu luas panen. Mudah-mudahan bisa amanah dan saya titip kepada seluruh penerima program optimalisasi lahan untuk dikerjakan sebaik mungkin,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Peringatan HLUN 2026, Pemkab Jember Komitmen Muliakan Lansia Lewat Program Nyata
DETAIL.ID, Jember – Suasana penuh khidmat dan penghormatan mewarnai Alun-Alun Nusantara Jember pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Ratusan warga lanjut usia (lansia) dari seluruh penjuru Kabupaten Jember berkumpul untuk merayakan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 dengan mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.
Momentum ini menjadi bentuk apresiasi konkret atas dedikasi dan kontribusi besar para lansia dalam perjalanan pembangunan bangsa.
Agenda strategis tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari organisasi sosial, komunitas pemerhati lansia, unsur Forkopimda, hingga jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, hadir mewakili Bupati Jember untuk menyampaikan sambutan resmi.
Dalam pidatonya, Indra menegaskan bahwa HLUN tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda tahunan biasa, melainkan momentum sakral untuk menghargai rekam jejak, perjuangan, dan pengabdian para orang tua serta sesepuh.
“Para lansia harus dipandang sebagai sumber kebijaksanaan, teladan, inspirasi, sekaligus penguat nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda. Dari merekalah kita belajar tentang perjuangan, kesabaran, kerja keras, dan semangat untuk terus berkarya,” ujar Indra Tri Purnomo.
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh mengandung pesan mendalam tentang pentingnya peran lansia dalam mendukung kemajuan bangsa.
Kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh produktivitas generasi muda, tetapi juga oleh kontribusi para lanjut usia yang selama puluhan tahun telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan pengalamannya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan lansia.
Komitmen tersebut sejalan dengan semangat yang terus digaungkan oleh Bupati Jember melalui jargon “Gus Bupati Cinta Lansia”.
“Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen moral dan komitmen pembangunan. Kami ingin menghadirkan Kabupaten Jember yang menghormati, melindungi, dan memuliakan para orang tua serta lanjut usia. Sebab ukuran kemajuan suatu daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari bagaimana daerah tersebut memperlakukan para lansianya dengan hormat, kasih sayang, dan bermartabat,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Lantik 130 Pejabat, Menteri ATR/Kepala BPN: Berikan Manfaat dan Pelayanan yang Adil bagi Masyarakat
DETAIL.ID, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 130 pejabat, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026. Dalam arahannya, ia menekankan agar para pejabat terlantik sebagai ujung tombak Kementerian ATR/BPN harus memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Semua jabatan hanya sementara, karena itu mumpung kita mendapatkan amanah, ayo kita laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, memberikan kemanfaatan dan pelayanan seadil-adilnya kepada masyarakat luas. Terutama dalam hal kecepatan dalam pelayanan,” ujar Menteri Nusron dalam pelantikan yang berlangsung daring dan luring.
Pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 113 Pejabat Administrator, dan 1 Pejabat Fungsional. Kepada pejabat terlantik yang tersebar di penjuru Indonesia, Menteri Nusron menitipkan tugas untuk mengawal jalannya pelayanan pertanahan sekaligus memastikan perbaikan kualitas layanan pertanahan.
“Soal kecepatan dan pelayanan, Bapak/Ibu menjadi ujung tombak. Kita masih banyak pekerjaan rumah. Kita selesaikan satu per satu supaya tingkat kepuasan masyarakat terhadap BPN semakin hari semakin meningkat,” kata Menteri Nusron.
Pelantikan disahkan dengan pembacaan pakta integritas dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji oleh perwakilan pejabat terlantik. Menteri Nusron menyebut pelantikan ini adalah tugas konstitusional yang dilaksanakan secara periodik untuk memperkuat organisasi melalui penyegaran sumber daya manusia (SDM). “Selama berkarier di BPN, semuanya bisa mengalami posisi dan kondisi pernah bertugas di semua zona dengan durasi waktu tertentu,” katanya.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, Menteri Nusron mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat kolaborasi dan menunjukkan dedikasi terbaik di tempat tugas masing-masing.
“Kami ucapkan selamat bagi Teman-teman yang naik pangkat. Bagi yang pindah ke pusat, mari berkolaborasi dengan baik. Bagi Teman-teman yang dari pusat pindah ke daerah, di tempat baru berikan intensitas dan dedikasi yang baik, serta tingkatkan kecepatan layanan,” tutur Menteri Nusron. (*)



