Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.

Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.

Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.

“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.

Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.

Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.

Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.

Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun

MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.

Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.

Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.

Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.

Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.

“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.

Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.

Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Kolaborasi Berdampak, UNJA Raih Silver Winner Anugerah Kerja Sama Diktisaintek 2025

DETAIL.ID

Published

on

Mendalo – Universitas Jambi (UNJA) meraih penghargaan Silver Winner pada Anugerah Kerja Sama Diktisaintek 2025 dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) dengan subkategori Kerja Sama Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat Terbaik.

Penghargaan tersebut diumumkan pada Jumat,, 19 Desember 2025 dalam acara Anugerah Diktisaintek 2025 yang berlangsung di Graha Diktisaintek, Jakarta. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan pemerintah kepada insan pendidikan tinggi.

“Ini adalah bentuk apresiasi kami, apresiasi pemerintah untuk Bapak/Ibu di seluruh lapisan keluarga besar Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Anugerah ini tentu bukanlah garis akhir dari perjalanan kita bersama, melainkan penanda bahwa kepercayaan pemerintah dan negara kepada Bapak/Ibu semua semakin besar,” ujar Menteri Brian.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut serta menekankan adanya peningkatan prestasi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu kita meraih penghargaan Bronze Winner untuk kategori kerja sama. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih penghargaan Silver Winner pada kategori yang berbeda, yaitu Kerja Sama dengan Instansi Pemerintahan. Semoga kedepannya kita dapat terus meningkatkan kinerja dan meraih prestasi yang lebih baik lagi, serta memperoleh penghargaan di berbagai bidang,” ujar Prof. Revis.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi UNJA untuk terus bergerak maju dalam berbagai bidang. Tidak hanya pada penguatan kerja sama, UNJA juga berkomitmen meningkatkan kinerja dan kontribusi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar kehadiran perguruan tinggi benar-benar memberi manfaat nyata.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Natuna Dukung Operasi Lilin Seligi 2025 Demi Keamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan Operasi Lilin Seligi 2025 dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto pada kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Operasi Lilin Seligi 2025 yang dilaksanakan di Aula Polres Natuna, Kamis, 18 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Natuna beserta jajaran yang telah menginisiasi dan memfasilitasi rapat koordinasi lintas sektor sebagai upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Natuna.

“Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Boy.

Sekda menambahkan bahwa selama ini pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif berkat kerja sama yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang efektif guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

“Tujuan kita bersama adalah menjaga keharmonisan, keamanan, dan ketertiban masyarakat agar seluruh rangkaian perayaan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendie dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan dan keterlibatan seluruh unsur terkait.

“Pengamanan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru merupakan agenda rutin nasional yang memiliki potensi kerawanan, baik gangguan kamtibmas, kemacetan lalu lintas, hingga potensi bencana alam. Oleh karena itu, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat melaksanakan Operasi Lilin Seligi 2025 guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya pengamanan yang berlandaskan toleransi antarumat beragama dengan mengedepankan pendekatan humanis, inklusif, dan berkeadilan, sebagai wujud komitmen Polri dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan gereja di Kabupaten Natuna. Seluruh pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Melalui sinergi lintas sektor yang solid, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap Operasi Lilin Seligi 2025 dapat berjalan dengan lancar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna.

Reporter : Saipul Bahari

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemerintah Kabupaten Batanghari Salurkan Sejumlah Bantuan untuk Korban Bencana Alam

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari menyalurkan bantuan kepada 76 korban bencana alam dan non alam yang terjadi pada 2024-2025 di daerah itu.

Penyaluran tersebut diberikan langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari,Zulva Fadhil kepada korban bencana, di Bulian pada Rabu. 17 Desember 2025. Bantuan itu berupa sejumlah uang tunai, paket sembako dan peralatan rumah tangga.

Ketua TP-PKK Kabupaten Batanghari, Zulva Fadhil mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanda kasih dan peduli dari pemerintah setempat terhadap masyarakat.

“Kita sangat prihatin karena bencana itu juga menimbulkan permasalahan seperti pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat, yang tentunya masih memerlukan bantuan dari pemkab,” katanya.

Untuk itu, Ketua TP-PKK mengharapkan bencana ini dapat menjadikan masyarakat dapat menyadari dan waspada serta siaga dalam menghadapi bencana. Dan juga bantuan ini bisa bermanfaat untuk membangun kembali perekonomian keluarga.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Sholihin juga mengatakan ada 76 korban bencana alam dan non alam dengan rincian 60 KK terdampak akibat kebakaran dan angin puting beliung pada 2024, dan 16 KK yang terlibat bencana 2025.

“16 KK korban bencana pada 2025 itu periode bulan Juli sampai November,” katanya

Untuk tahun 2025 total bantuan yang disalurkan sebesar Rp 335 juta kepada 37 Kartu Keluarga, sementara pada 2024 bantuan mencapai Rp 422 juta untuk 69 KK.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs