ADVERTORIAL
Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.
Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.
Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.
“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.
Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.
Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.
Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.
Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun
MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.
Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.
Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.
Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.
“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.
Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.
Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)
ADVERTORIAL
Sejarah Baru Kesehatan Jember! Gus Fawait Hapus Sekat Profesi dan Buka Karier Perawat
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan visi “Jember Baru Jember Maju” melalui penguatan sektor kesehatan yang inklusif.
Saat menghadiri perayaan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-52 di Pendopo Wahyawibawagraha pada Sabtu, 11 April 2026, Gus Fawait menegaskan bahwa soliditas antar tenaga kesehatan (nakes) merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.
Salah satu kebijakan yang menjadi catatan sejarah adalah diberikannya akses jabatan Kepala Puskesmas bagi profesi perawat.
Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan besar dalam menghargai kompetensi tanpa terbatas pada latar belakang profesi tertentu di lingkungan nakes Kabupaten Jember.
“Baru kali pertama dalam sejarah Jember, ada perawat yang diberi kesempatan menjadi Kepala Puskesmas. Ini adalah era Jember Baru Jember Maju. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkarir, asalkan kinerjanya bagus,” kata Gus Fawait.
Ia menambahkan bahwa seluruh elemen nakes, mulai dari dokter spesialis hingga perawat, harus bersinergi dalam menyukseskan program-program prioritas seperti UHC Prioritas, Program 1200 Nakes, dan launching Homecare.
Kekompakan tim medis dipandang sebagai syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pemkab Jember ingin merangkul semua elemen nakes, mulai dokter spesialis, dokter umum, bidan, hingga perawat. Kita ingin kerja kompak agar kesehatan di Jember jauh lebih baik ke depannya,” ucapnya.
Gus Fawait juga memproyeksikan Jember menjadi pusat destinasi wisata medis.
Dengan kualitas layanan yang terstandarisasi, ia berharap Jember dapat meniru keberhasilan negara-negara maju yang mengunggulkan sektor kesehatan sebagai daya tarik wisatawan sekaligus penyedia layanan publik yang prima.
“Mudah-mudahan Jember juga bisa mengembangkan wisata medis. Kita ingin semua sektor kesehatan, mulai ASN hingga nakes, solid demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Gus Fawait.
ADVERTORIAL
Gus Fawait Pastikan Wajah Baru Jalan Kartini Rampung Akhir Tahun, Siap Jadi Magnet Ekonomi Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan foodstreet di Jalan Kartini, Kelurahan Kepatihan, Sabtu, 11 April 2026 sore.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek tetap berjalan di jalur yang benar sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Dalam pengecekan tersebut, Gus Fawait memberikan arahan agar pengerjaan dilakukan secara teliti tanpa mengabaikan sisi estetika bangunan.
Ia menilai kawasan ini memiliki nilai strategis untuk mengubah wajah kota sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi warga Jember.
“Membangun jalan itu mudah, tinggal aspal atau beton saja. Tapi karena ini dirancang sebagai daya tarik wisata kuliner, perlu ketelitian dan proses yang matang. Insya Allah, akhir tahun ini sudah bisa selesai,” kata Gus Fawait.
Menyadari potensi keramaian yang akan terjadi di wilayah tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember kini mulai menyiapkan simulasi pengaturan lalu lintas.
Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan masyarakat saat kawasan Kartini mulai beroperasi sebagai sentra kuliner modern.
“Kami tidak ingin terburu-buru namun hasilnya tidak maksimal. Semuanya harus ditata dengan baik, dibangun dengan kualitas tinggi, sehingga nantinya benar-benar menjadi simbol keramaian sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kabupaten Jember,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Gaya Kepemimpinan Terbuka, Gus Fawait Uji Publik Program Unggulan Lewat Livestreaming di Wadul Guse
DETAIL.ID, Jember – Era baru transparansi pemerintahan di Kabupaten Jember telah dimulai melalui terobosan livestreaming bertajuk “Gus Bupati Menjawab” di channel YouTube Wadul Guse pada Jumat, 10 April 2026 malam.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, dengan berani membuka ruang diskusi terbuka untuk menjawab langsung keraguan, kritik, hingga isu miring yang beredar di masyarakat.
Di hadapan penonton digital, ia membuktikan bahwa komunikasi antara pemerintah dan rakyat kini dapat dilakukan secara inklusif tanpa sekat birokrasi yang kaku.
Dalam forum tersebut, Gus Fawait didampingi jajaran pakar, mulai dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi, hingga akademisi lintas universitas seperti Prof. Agus Trihartono dan Dr. Irfan Kharisma Putra.
Kehadiran para ahli ini memperkuat basis data dan objektivitas dalam membedah setiap kebijakan daerah yang sedang berjalan.
Membuka sesi tersebut, Gus Fawait menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi.
“Kami hadir di sini bukan untuk retorika atau hiburan semata, tapi untuk memberikan kepastian. Publik berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan dan mengapa kebijakan itu diambil,” ujarnya lugas.
Sorotan utama dalam diskusi ini tertuju pada efektivitas program Mlijo Cinta dan Bunga Desaku.
Program Mlijo Cinta yang fokus pada pemberdayaan pedagang sayur keliling sempat dihujani pertanyaan kritis mengenai distribusinya di akar rumput.
Namun, Gus Fawait menjelaskan bahwa program ini adalah ekosistem yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar domestik secara langsung, bukan sekadar bantuan modal biasa.
Di sisi lain, program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) juga memicu perdebatan mengenai urgensinya di era digital.
Menanggapi keraguan masyarakat terkait efisiensi anggaran program tersebut, Gus Fawait memberikan argumen yang sangat rasional mengenai pentingnya penyelesaian masalah di lapangan.
“Bunga Desaku adalah cara kami menjemput masalah sebelum menjadi bom waktu. Banyak persoalan di desa yang tidak bisa dipahami hanya dari balik meja di kantor kabupaten. Dengan hadir langsung, keputusan bisa diambil dalam hitungan jam, bukan minggu,” kata Gus Fawait tegas saat menjawab interaksi salah satu netizen.
Selain membedah program populer, Gus Fawait juga memaparkan langkah konkret dalam menangani kemiskinan dan optimalisasi infrastruktur bandara.
Meski menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam, bupati tetap tenang dan secara transparan mengakui kendala di lapangan sembari menawarkan solusi jangka panjang.



