PERISTIWA
Ada Aliran Dana Perusahaan Masuk Rekening Istri Kades, Terungkap Nama Oknum Anggota Polisi Berinisial BS

DETAIL.ID, Tebo – Sejumlah masyarakat Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menggelar rapat bersama perangkat desa di aula Kantor desa tersebut pada Selasa, 30 Juli 2024.
Dalam rapat itu, masyarakat mempertanyakan kepada Kepala Desa (Kades) terkait dana bantuan untuk fakir miskin yang diterima dari sejumlah perusahaan yang ada di desa tersebut.
Rapat sempat kisruh dan akhirnya ditutup setelah perwakilan masyarakat mengaku kecewa dan sedih pada tingkah laku oknum Kades dan istri bersama keponakannya, yang diduga menerima uang dari perusahaan.
“Kenapa kami sedih dan kecewa? Ada bantuan dari semua perusahaan di wilayah Kilis memberikan bantuan tersebut untuk fakir miskin di Desa Muara Kilis namun sayangnya bantuan tersebut diduga digelapkan dan tidak disalurkan,” kata salah seorang warga berinisial D, pada Selasa, 30 Juli 2024.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Muara Kilis, Ilham angkat bicara. Dia mengakui bahwa untuk bantuan CSR dari PT Asia Multi Investama (AMI) memang ada dan itu masuk ke rekening khusus desa di Bank Jambi.
“Dana tersebut sudah digunakan untuk kegiatan sosial termasuk kegiatan pembinaan, pemberdayaan masyarakat, salah satu contohnya yaitu digunakan untuk pembelian tanah lokasi untuk kegiatan Futsal Pemuda,” ujar Ilham.
Ilham juga mengaku, dana tersebut juga digunakan sebagai bantuan untuk santunan anak yatim, parkir miskin, kegiatan sosial dan keagamaan lain yang tidak dapat diakomodir dari APBDes.
“Intinya, semua dana yang sudah kita terima, peruntukannya sangat jelas, dan itu lengkap dengan SPJ dan dokumentasinya. Ini sudah mau saya jelaskan waktu rapat kemarin, tapi sudah terlanjur panas, terpaksa rapat saya tutup,” kata Kades.
Kades mengaku jika ada uang yang tidak diketahui peruntukannya masuk kedalam rekening istrinya. Namun dia membantah jika uang tersebut dari perusahaan.
“Memang ada uang yang masuk ke rekening istri saya, itu bukan dana dari perusahaan, tapi dana dari BS, anggota Polri aktif. Sampai sekarang saya juga tidak tahu itu peruntukannya untuk apakah. Soalnya sampai sekarang saya minta rincian dana itu dan untuk apa saja, tidak pernah dijelaskan sama perusahaan,” katanya.
Begitu juga dengan dana yang dikatakannya sebesar Rp 20 ribu per mobil untuk desa. “Setahu saya, dana itu sebesar Rp 130 ribu per mobil. Memang ada Rp 20 untuk Kades, tapi yang Rp 110 ribu lagi ke mana?. Kok tidak dipermasalahkan,” katanya.
Untuk itu, Kades minta agar perusahaan transparan dalam mengalokasikan dana untuk desa. Jangan sampai masyarakat salah paham yang akhirnya akan memecah belahkan antar sesama masyarakat di Desa Muara Kilis.
Diberikan sebelumnya, sejumlah masyarakat Desa Muara Kilis pada Selasa, 30 Juli 2024 menggelar rapat bersama para perangkat desa. Mereka mempertanyakan pada Kades, dana bantuan fakir miskin dari sejumlah perusahaan yang ada di Muara Kilis, Tebo, Jambi.
Salah satu masyarakat berinisial D mengaku kecewa dan sedih pada tingkah laku oknum Kades dan istri bersama keponakannya,
“Kenapa kami sedih dan kecewa? Ada bantuan dari semua perusahaan di wilayah Kilis memberikan bantuan tersebut untuk fakir miskin di Desa Muara Kilis namun sayangnya bantuan tersebut diduga digelapkan dan tidak disalurkan,” katanya pada Selasa, 30 Juli 2024.
Ia menjelaskan memiliki bukti dan hasil transferan dari perusahaan kepada istri Kades dan keponakan Kades Ilham. “Peristiwa ini benar dan tidak hoaks,” ujarnya.
Karena tidak puas, mereka mengundang sejumlah pihak terkait. “Kami masyarakat merasa tidak puas atas informasinya ini, kami undang masyarakat dan tokoh lain dihadiri pihak kepolisian dan Babinsa menggelar rapat di aula kantor Desa Muara Kilis,” ucapnya.
Ia berharap pada Kades agar mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat sekaligus meminta maaf pada masyarakat.
“Jangan lagi menjelek-jelekkan perusahaan yang telah membantu masyarakat fakir miskin maupun masyarakat tidak mampu di Desa Muara Kilis karena kami punya bukti hasil transferan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. Pesan WhatsApp-nya masih ceklis satu.
Reporter: Syahrial
PERISTIWA
Minim Peminat, SMPN 23 Kota Jambi Hanya Terima 17 Siswa Baru

DETAIL.ID, Jambi – SMP Negeri 23 Kota Jambi yang terletak di Jalan Raden Fatah, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur hanya menerima 17 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Padahal, sekolah ini menyediakan kuota sebanyak 256 siswa.
Akibat rendahnya jumlah pendaftar, dari delapan ruang kelas yang tersedia, hanya satu kelas yang terisi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMPN 23, Fery bilang bahwa idealnya satu kelas diisi minimal 20 siswa.
“Saat ini baru ada 17 siswa. Itu baru cukup untuk satu kelas. Idealnya minimal 20 siswa per kelas,” kata Fery pada Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Fery, penurunan jumlah peserta didik baru sudah terjadi dalam tiga tahun terakhir. Lokasi sekolah yang kurang strategis serta minimnya jumlah sekolah dasar di sekitar kawasan disinyalir jadi penyebab utama rendahnya pendaftar ke SMPN 23.
Meski demikian, proses belajar mengajar tetap berjalan lancar pada hari pertama sekolah. Para siswa tampak antusias dan guru tetap menjalankan tugas mengajar secara optimal.
Pihak sekolah berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini, serta mencarikan solusi agar SMPN 23 tetap dapat beroperasi dan memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Kepala BKD Klaim Timsus Bakal Dibentuk Tindaklanjuti Nonjob 13 ASN, Ceritanya Begini…

DETAIL.ID, Jambi – Peristiwa Nonjob 13 orang ASN Pemprov Jambi masih terus menuai perbincangan, belakangan beredar informasi bahwa ke-13 ASN Eselon 3 dan 4 tersebut diduga dipalsukan surat pengunduran dirinya, lalu diinput ke dalam sistem BKN RI.
Setelah riak-riak mulai muncul belakangan, mereka lantas dipanggil menghadiri pertemuan dengan Sekda lengkap dengan Kepala BKD Provinsi Jambi. Semua kemudian berujung pada munculnya 2 versi surat berita acara kesepakatan. Ada yang pada poinnya menerima SK terkait Nonjob, kemudian surat versi lainnya menahan diri untuk tidak membawa ke ranah hukum.
Belakangan Kepala BKD Provinsi Jambi, Sulaiman buka suara, namun ia terkesan tidak merespons dengan gamblang. Sulaiman tak menampik isu yang beredar. Namun menurutnya isu munculnya surat palsu pengunduran diri yang mengiringi nonjob 13 ASN tersebut masih sebatas praduga.
“Ini kan proses sudah selesai, sudah dinaikkan rekomendasinya ke Kemendagri dan BKN, bahkan sudah dilakukan penonjoban tetapi dalam hal ini ada praduga kesalahan,” ujar Sulaiman pada Senin, 14 Juli 2025.
Kepala BKD tersebut mengklaim bahwa pihaknya dalam hal manajemen aparatur sipil tentu mematuhi UU Nomor 20 tahun 2003. Namun seiring dengan isu beredar adanya oknum ASN BKD yang diduga dengan sengaja memalsukan surat pengunduran diri lengkap beserta tanda tangan sejumlah ASN.
Sulaiman mengaku ke depan pihaknya bakal bersurat pada Gubernur Jambi, menyarankan agar dibentuk tim khusus guna menindaklannuti permasalahan ini.
“Jadi BKD dalam hal ini Pemda akan membentuk tim khusus, kita belum tahu siapa oknum BKD yang melaksanakan hal (pemalsuan) tersebut. Tim khusus ini akan dibentuk, itu yang akan menyelidiki siapa oknumnya,” ujarnya.
Disinggung soal tindak pidana dalam dugaan pemalsuan tersebut, Sulaiman berpandangan bahwa dalam hal ini masih dalam lingkup administrasi pemerintahan, sebagaimana UU Nomor 30 tahun 2014.
“Undang-undang ini kan kalau dilanggar tentu ada sanksi, masih pada ranah itu. Belum sampai ke ranah pidana. Karena dia masih dalam rangka aparatur sipil negara,” katanya.
Jika nantinya terbukti adanya kesalahan dalam proses nonjob 13 ASN tersebut. Sulaiman yakin Gubernur bakal menindaklanjuti.
Begini dia bilang. “Bisa jadi alternatif mengembalikan jabatan ke semula, bisa juga hal lain. Itu nanti (tergantung) Pak Gubernur. Karena keuangan, kepegawaian itu hak prerogatif Gubernur,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Mutasi Pejabat Kejaksaan: Kajari Jambi Berganti, Abdi Reza Fachlewi Junus Jabat Posisi Baru

DETAIL.ID, Jambi – Gerbong mutasi kembali bergulir di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jambi, M N Ingratubun, akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III pada Direktorat III Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) di Kejaksaan Agung RI.
Sebagai pengganti, posisi Kajari Jambi akan diisi oleh Abdi Reza Fachlewi Junus yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.
Perpindahan posisi ini juga memunculkan rotasi lanjutan. Jabatan Aspidsus yang ditinggalkan Abdi Reza, akan diisi oleh Adam Ohoiled, yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kota Tual, Provinsi Maluku.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya, membenarkan adanya rotasi pejabat eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
“Pak Kajari Jambi pindah ke Kejagung, dan digantikan Aspidsus Pak Reza. Sementara Aspidsus diisi oleh Kajari Tual, Maluku,” ujar Noly, pada Rabu, 9 Juli 2025.
Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil Kejaksaan RI tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada tanggal 4 Juli 2025.
Reporter: Juan Ambarita