DETAIL.ID, Jambi – Keberadaan atau penguasaan telepon genggam atau Hanphone (HP) oleh Warga Binaan dalam Lembaga Permasyarakatan, menunjukkan kelemahan serius dalam fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas Lapas.
‎
‎Hal tersebut disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Universitas Jambi, Dr. Erwin, menyikati terjaringnya 51 Hp di Lapas Kelas IIA Jambi, belum lama ini.
‎
‎”Keberadaan HP di dalam sel mencerminkan belum maksimalnya komitmen melarang benda terlarang beredar di lapas tersebut,” ujar Dr Erwin, Rabu kemarin, 13 Mei 2026.
‎
‎Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, HP adalah barang terlarang di dalam Lapas karena berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan seperti penipuan atau peredaran narkoba dan mengganggu stabilitas keamanan.
‎
‎Regulasinya jelas, Permenkumham No. 8 Tahun 2024, Pasal 26 huruf i, Mempertegas larangan narapidana dan tahanan memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi.
‎
‎Kemudian, Pasal 66 ayat 2 huruf a dan Pasal 75 huruf a. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Mengatur kewenangan petugas untuk mengamankan barang terlarang demi keamanan dan tata tertib.
‎
‎Jika ditemukan saat razia, berdasarkan Pasal 67 Ayat 1 UU 22/2022, petugas berwenang menyita dan memberikan sanksi tegas berupa pelanggaran disiplin berat.
‎
‎Meski begitu, menurut Erwin dalam perspektif hukum pemasyarakatan dan hak asasi warga binaan, pendekatan persuasif oleh petugas Lapas dengan meminta narapidana menyerahkan handphone (HP) secara sukarela adalah tindakan yang dibenarkan dan sejalan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks pembinaan dan menjaga keamanan.
‎
‎”Narapidana tetap memiliki hak berkomunikasi dan informasi. Pendekatan persuasif memungkinkan petugas mengarahkan warga binaan untuk menggunakan fasilitas yang legal untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar,” katanya.
‎
‎Dr Erwin memandang pendekatan persuasif adalah metode pembinaan yang humanis, namun bukan solusi akhir. Kebijakan ini harus dibarengi dengan tindakan penegakan hukum disiplin yang tegas terhadap barang yang disita dan evaluasi ketat terhadap sistem pengawasan di pintu utama maupun pemeriksaan rutin kamar hunian untuk mencegah terulangnya penyelundupan.
‎
‎Reporter: Juan Ambarita

‎‎DETAIL.ID, Jambi – Komunitas Pikiran Universitas Jambi (Kopi Unja), Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia (HIMSI), Mahasiswa Merah, dan Aliansi Jambi Melawan menggelar nonton bareng serta diskusi film dokumenter Pesta Babi ‘Kolonialisme di Zaman Kita’ di Penataran Gedung Hexagonal Universitas Jambi pada Selasa, 12 Mei 2026.
‎
‎Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa serta akademisi yang membahas isi film dokumenter mengenai situasi sosial dan politik di Papua. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Adeb Davega Prasna mengatakan film tersebut menggambarkan bagaimana negara seharusnya hadir untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi.
‎
‎”Film ini memperlihatkan bagaimana negara hadir ditengah masyarakatnya, tapi bukan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana amanag konstitusi konstitisi. Tapi negara malah hadir sebagai penjajah baru,” ujarnya usai diskusi.
‎
‎Ia juga mempertanyakan posisi masyarakat dalam pembangunan yang berlangsung di Papua. “Apakah masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan?” katanya.
‎
‎Dalam kesempatan itu, seorang mahasiswi asal Papua menyampaikan apresiasinya kepada mahasiswa Universitas Jambi yang hadir menyaksikan film tersebut.
‎
‎”Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Unja yang sudah hadir dan mau melihat bagaimana Papua digambarkan dalam film ini,” ucapnya.
‎
‎Adeb menambahkan, menurutnya tindakan penindasan tidak hanya terjadi di Papua, namun Papua menjadi salah satu contoh yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut.
‎
‎”Jangan biarkan hal seperti ini terus terjadi. Mari bersama-sama menyebarkan film ini,” katanya.
‎
‎Ia menegaskan bahwa film tersebut bukan bentuk makar, melainkan upaya membangkitkan rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
‎
‎”Ini bukan film makar, tetapi untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa cinta kepada negara,” ujarnya.
‎
‎Di akhir kegiatan, peserta nobar dan diskusi kompak menyuarakan sejumlah tuntutan dan seruan solidaritas terkait Papua. “Stop bunuh orang asli papua, tarik militer Indonesia dari tanah papua. Karena papua bukan tanah kosong,” ujar para peserta nobar.
‎
‎Film dokumenter Pesta Babi disebut bukan sekadar tontonan, melainkan potret kolonialisme modern yang ditampilkan melalui eksploitasi tanah, militerisasi, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga pembungkaman suara rakyat.
‎
‎Peserta diskusi menilai, di balik kekayaan sumber daya alam Papua terdapat masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup akibat pembangunan dan eksploitasi yang berlangsung. (*)

DETAIL.ID, Jambi – Kepemilikan telepon genggam alias hanphone (Hp) oleh warga binaan di dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) masih terus jadi persoalan akut. Baru-baru ini, 51 Hanphone (Hp) terjaring di Lapas Kelas IIA Jambi.
‎
‎Soal ini Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar mengaku telah memerintahkan Kalapas Jambi, untuk segera menindaklanjuti.
‎
‎”Berdasarkan laporan dari Kalapas Jambi, bahwa benar telah dilakukan bersih-bersih sebagi wujud komitmen deklarasi zero halinar. Dan tentunya saya sudah minta kepada kalapas untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Irwan, Selasa 12 Mei 2026.
‎
‎Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Syahroni Ali mengakui terjaringnya 51 Hp dari berbagai blok warga binaan, mulai dari blok tipikor, kriminal, hingga narkoba. Peristiwa itu menurutnya terjadi pada Minggu 10 Mei 2026. Namun itu, kalau kata Syahroni bukanlah hasil penindakan. Melainkan, katanya, diserahkan secara sukarela oleh para warga binaan.
‎
‎”Kita kan ada upaya, cara dalam meminta hp itukan macam-macam. Ada yang penindakan malam-malam kita tangkap, banyak cara kita mengambil itu. Nah ini berbeda, kita melakukan pendekatan persuasif, tidak saling menyakiti. Kemudian dari hati ke hati mereka serahkan ke kita. Mereka takut juga teman-temannya saya tindak register F,” ujar Syahroni, Selasa 12 Mei 2026.
‎
‎Itu karena sebelumnya, Kalapas Jambi itu mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari Hanphone, Pungli dan Narkoba (Halinar).
‎
‎Terkait 51 barang terlarang yang, katanya diserahkan secara sukarela oleh para warga binaan. Syahroni mengaku bakal melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan keterlibatan petugas lapas dalam menyelundupkan barang terlarang pada warga binaan, maka sanksi tegas menanti.
‎
‎”Kalau itu ternyata ada pegawai yang terlibat, saya akan lakukan tindakan tegas, iya resikolah” ujarnya.
‎
‎Sebagai tindak lanjut atas 51 HP tersebut, Kalapas juga mengaku kedepan bakal dimusnahkan. Selain itu ia juga berencana untuk penambahan warung telepon (Waltel) di dalam lapas sebagai saluran komunikasi warga binaan yang legal.
‎
‎Disinggung kembali terkait regulasi yang berlaku dimana kepemilikan telepon genggam oleh warga binaan, punya sanksi register F atau masuk catatan pelanggaran tata tertib berat yang berujung pada pembatalan hak remisi, asimilasi, cuti bersyarat (CB), cuti mengunjungi keluarga (CMK), dan pembebasan bersyarat (PB).
‎
‎Kalapas berpadangan begini.
‎”Dak bisa juga kita lakukan dengan kekerasan dengan represif. Apalagi kita overcrowded (overkapasitas). Kapasitas 400 diisi 1600 orang. Jadi langkah yang kita lakukan persuasif demi menjaga kondusifitas warga binaan,” katanya.
‎
‎Reporter: Juan Ambarita