ADVERTORIAL
Pemkab Merangin Audiensi dan Koordinasi dengan KPK
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melakukan audiensi dan koordinasi dengan Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) Republik Indonesia pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Audiensi yang berlangsung di Auditorium rumah dinas bupati Merangin tersebut dipimpin Pj Bupati Merangin H Mukti, dihadiri Sekda Merangin Fajarman, Ketua Satgas Korsupgah KPK RI Uding Juharudin bersama tim Ny Renta Marito dan Fadli Herdian.
Tampak hadir, Inspektur Merangin Defi Martika, para Asisten Setda Merangin, Plt Sekwan DPRD Merangin Razali, para kepala OPD Pemkab Merangin, para Kabag Setda Merangin, para Irban, auditor dan pejabat P2UPD serta admin MCP.
Pj bupati mengharapkan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI dapat lebih sering berkunjung ke Kabupaten Merangin, agar para OPD Merangin bisa menggunakan anggaran yang kecil dengan tepat dan cepat.
“Masukan dan arahan dari Tim KPK ini akan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami untuk selanjutnya kami laksanakan, guna mewujudkan tatanan Pemerintahan yang lebih baik lagi,” ujar Pj bupati.
Pada kesempatan itu, H Mukti mengusulkan adanya momen-momen pembelajaran seperti seminar maupun sosialisasi dari KPK, baik untuk para kepala desa maupun dinas, badan dan instansi lainnya di Kabupaten Merangin.
Satgas Korsupgah KPK Republik Indonesia Uding Juharudin dihadapan para peserta audiensi dan koordinasi itu, menyampaikan materi paparannya ‘Pemberantasan Korupsi Terintegrasi’.
Dikatakan Uding Juharudin, Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID.
Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jangka waktu setiap tahun
MCP mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public daerah melalui 8 Area Intervensi dilengkapi dengan Indikator dan Subindikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun. Skor MCP merupakan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah
“MCP mendorong pencegahan korupsi baik GRAND CORRUPTION maupun PETTY CORRUPTION. MCP merupakan input dalam pencegahan korupsi, diharapkan berdampak pada peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan layanan publik daerah yang akan diukur melalui Survei Penilaian Integritas,” ujar Uding Juharudin.
Sedangkan strategi pemberantasan korupsi lanjut Uding Juharudin, dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach) dengan membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas/ antikorupsi.
Pendekatan Pendekatan Pencegahan (Preventif approach) dengan pembangunan sistem yang dapat mencegah korupsi dan pendekatan penindakan (Law enforcement approach) yaitu penindakan sebagai efek jera.
Lebih lanjut dijelaskan Ketua Kasatgas Korsupgah KPK RI itu, titik rawan korupsi di daerah di antaranya, perencanaan dan penganggaran. Fee proyek (Ijon Proyek), penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah.
Pengadaan barang dan jasa seperti, mark up anggaran, spesifikasi/kualitas rendah, fee proyek pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Perizinan suap/gratifikasi/pemerasan terkait pemrosesan izin dan non perizinan, izin tidak sesuai ketentuan.
“Manajemen ASN, jual beli jabatan, proses rotasi/ mutase/ promosi yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan. Pengawasan internal yang lemah jumlah APIP kurang, kurangnya kompetensi APIP, lingkungan pengawasan yang lemah, anggaran APIP rendah, ini cukup rawan sekali,” kata Uding Juharudin.
Di samping itu, pengelolaan BMD dimana database aset kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah, aset dikuasai pihak ketiga. Penerimaan rendah korupsi pada sektor penerimaan kurang diperhatikan, potensi pajak tidak dioptimalkan, inovasi peningkatan pajak tidak dilaksanakan.
Pengelolaan dana desa tidak akuntabel, sumber daya manusia dalam pengelola dana desa yang sangat kurang kompeten dan pemahaman soal pengelolaan dana desa yang masih rendah. (*)
Merangin
Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025
Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.
Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.
Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.
Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.
Natuna
Pemerintah Kabupaten Natuna Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Geopark Natuna
DETAIL.ID, Natuna — Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna terus mendukung pengembangan Geopark Natuna sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam kegiatan Indonesia’s Geopark Leader Forum yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025.
Forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, ini menjadi agenda strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan arah kebijakan terkait pengembangan geopark di Indonesia, termasuk Geopark Natuna yang saat ini terus dipersiapkan menuju penguatan status nasional.
Kehadiran Bupati Cen Sui Lan sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam upaya menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai pengembangan geopark tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor edukasi, penelitian, dan pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh kebijakan pembangunan dengan arah pengembangan Geopark Natuna. Ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cen Sui Lan juga menyampaikan bahwa Natuna sejalan dengan isi Deklarasi Komitmen Mendukung Pengembangan Geopark yang memuat lima aspek utama, yaitu:
- Menyelaraskan kebijakan geopark dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Melindungi dan melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.
- Mendorong riset, teknologi, dan pendidikan terkait geopark.
- Menggerakkan ekonomi lokal berbasis pemanfaatan geopark secara berkelanjutan.
- Membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pengembangan geopark.
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa para kepala daerah perlu memahami manfaat geopark secara menyeluruh—baik dari sisi konservasi, edukasi, maupun ekonomi.
“Geopark memberikan nilai strategis bagi daerah. Kepala daerah harus proaktif melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan penguatan ekonomi tanpa merusak lingkungan,” kata Mendagri.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki geopark namun keterbatasan anggaran—sebuah isu yang relevan bagi banyak daerah termasuk Natuna.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bupati Cen Sui Lan menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia akademik, lembaga internasional seperti UNESCO, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan Geopark Natuna.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Envi Explore 2025: Mahasiswa Teknik Lingkungan UNJA Pelajari Pengelolaan Limbah dan Sistem Energi di Industri Nasional
Mendalo – Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Jambi (UNJA) angkatan 2023 melaksanakan kegiatan “Envi Explore: Kunjungan Industri ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT DSSP Power V Sumsel” pada 28–29 Oktober 2025. Program ini bertujuan memperluas wawasan mahasiswa mengenai proses produksi, pengelolaan limbah, serta penerapan sistem manajemen lingkungan pada industri pupuk dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dosen pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) UNJA, Dr. Bambang Irawan, S.Pd., M.T., menyambut baik agenda ini dan menegaskan pentingnya penguatan pengalaman lapangan bagi mahasiswa.
“Kunjungan industri merupakan jembatan antara teori dan praktik. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin meningkat kualitasnya,” ujar Dr. Bambang.
Selama kunjungan, mahasiswa mempelajari proses produksi pupuk urea dan NPK, sistem manajemen mutu, penerapan K3 dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta teknologi pengelolaan pencemaran udara, air limbah, dan limbah B3 di PT PUSRI Palembang. Mereka juga meninjau fasilitas pendukung seperti boiler, unit ammonia, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Di PT DSSP Power V Sumsel, mahasiswa melihat langsung operasional PLTU, sistem pembakaran batubara, teknologi electrostatic precipitator (ESP), cooling system, serta pemantauan emisi melalui Continuous Emission Monitoring System (CEMS). Mereka juga mengamati pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA), efisiensi energi, dan penerapan K3L di area pembangkit. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami praktik industri dan pengelolaan lingkungan serta energi.
Perwakilan HSE dan Operasional PT DSSP Power Sumsel menyampaikan komitmen perusahaan terhadap edukasi mahasiswa.
“Kami selalu terbuka untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, khususnya terkait manajemen lingkungan dan keselamatan kerja. Semoga kunjungan ini membantu mahasiswa memahami tantangan industri energi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Perwakilan HSE dan Lingkungan PT Pusri Palembang juga berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja.
“Industri pupuk sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Kami berharap pengalaman ini dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bekal pada saat terjun ke dunia kerja,” katanya.
Mahasiswa juga memberikan tanggapan positif terhadap kesempatan observasi langsung di lapangan. Zaitun Azzahra Munawaroh menyebut kunjungan tersebut memperluas pemahamannya mengenai sistem pengelolaan limbah dan penerapan K3 di industri besar. Rika Aulia menambahkan bahwa meskipun mereka tidak mengunjungi unit IPAL karena alasan operasional, penjelasan yang diberikan tetap membantu memahami alurnya. Sementara itu, Zikra Aulia Putra menilai observasi langsung terhadap pengelolaan limbah B3 memperkuat wawasannya tentang tanggung jawab lingkungan industri.
Secara umum, para mahasiswa menilai kegiatan ini informatif dan bermanfaat, meskipun waktu kunjungan terbatas dan beberapa area pabrik tidak dapat diakses. Program Studi Teknik Lingkungan UNJA berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin serta melibatkan lebih banyak sektor industri. Kunjungan ini diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pihak industri di masa mendatang.

