ADVERTORIAL
Al Haris: Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Jadi Salah Satu Penopang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengatakan jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan terus menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bahkan Indonesia ke depan.
Hal tersebut dikatakan Gubernur saat menghadiri Aksi Hari Konsumen Nasional (Harkonas) dan Pasar Murah, yang diselenggrakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, bertempat di Depan Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemarin Minggu, 22 September 2024.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris sangat mengapresi dan berterima kasih kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta jajaran terkait yang menyelenggarakan acara ini, bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait.
“Aksi Hari Konsumen ini merupakan apresiasi kepada konsumen yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, sekaligus ajakan kepada konsumen agar terus semakin kritis, teliti, dan cerdas dalam bertransaksi. Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Provinsi Jambi bahkan Indonesia,” ujar Gubernur Al Haris.
“Kita mengetahui bahwa konsumen ini adalah masyarakat yang sehari-harinya belanja yang menggunakan bermacam-macam produk-produk agro dan industri lain yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi konsumsi rumah tangga,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga menjelaskan jika harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih belum begitu sempurna, karena Jambi selama ini masih ada pengaruh pertambangan batubara.
“Masyarakat Jambi masih banyak tergantung dan menikmati batubara masih banyak, seperti sopir saja kurang lebih enam ribu dan pekerja di tambang-tambang dan warung-warung yang di pinggir jalan, ini sangat mempengaruhi ekonomi Jambi, disamping primadonanya perkebunan dan pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi kita kisaran 4,15 dibawah nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Ekonomi Jambi triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen (y-on-y). Laju inflasi Provinsi Jambi secara year on year (y-on-y) pada Agustus 2024 sebesar 2,50 persen. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi kita bertumbuh cukup baik dan inflasi kita terkendali dengan baik pula,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Jambi juga menuturkan saat ini yang bisa meningkatkan perekonomian salah satunya pada sektor investasi. “Bidang investasi di Jambi, bisa kita akui kurang begitu baik, ada beberapa PSN yang kurang berjalan, contoh PSN Kemingking, yang dulu sudah ditetapkan pemerintah menjadi pusat kawasan industri, tapi kini tidak jalan,” kata Gubernur Al Haris.
Selanjutnya, Gubernur Al Haris menjelaskan, akibat penerimaan masih rendah, tentu saja konsumsi rumah tangga menjadi lemah. “Untuk itu kita harus mendorong banyaknya investasi di Provinsi Jambi agar pendapatan masyarakat meningkat juga konsumsi rumah tangga juga meningkat,” kata Gubernur Al Haris.
“Bagi pemegang kebijakan di Provinsi Jambi agar di permudahkan yang berminat berinvestasi di Provinsi Jambi, baik itu perizinan, kalau sudah bagus investasi kita, tentu akan baik pendapatan masyarakat dan akan meningkat konsumsi rumah tangga,” tutur Gubernur Al Haris.
“Berdasarkan data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), konsumsi merupakan pendukung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05%. Pada tahun tersebut, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6% atau lebih dari separuh total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan terus menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah harus hadir dalam menjamin bagi pelaku industri, usaha merasa terlindungi dengan baik dan insya Allah ekonomi akan meningkat secara berlahan. “Kita harus memberikan rasa aman bagi industri, pengusaha, kalau mereka sudah tergabung insya Allah perekonomian Jambi bisa naik,” tutur Gubernur Al Haris.
Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Disperindag Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kota Sungai Penuh dan YLKI, LPKI. Selain itu pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan 2000 paket sembako.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terpilih oleh pemerintah pusat dalam peduli dalam perlindungan konsumen.
“Kita meraih ini tidak terlepas dari bimbingan kerja keras, saran dari Bapak Gubernur Al Haris, seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April yang lalu, tapi baru sekarang pada bulan September ini baru bisa terlaksana, disini hadir perwakilan dari pelaku usaha, distributor, konsumen rumah tangga, serta mahasiswa dan SMA Jambi, disini kita menjelaskan bahwa konsumen itu mendapat perhatian dari pemerintah, melindungi,” ujarnya.
“Perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini makin kompleks dan rumit, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, tugas pemerintah yaitu memastikan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen terjaga dengan baik,” katanya.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.
Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.
Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.
Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Fotokopi KTP Pemohon
- Surat Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
- Mengisi Formulir Pendaftaran
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.
“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.
Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.
“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.
Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.
Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.
Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.
Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.
Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.
Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.
Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.
“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.
“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.
Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.
“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.
“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma


