DETAIL.ID, Merangin – Manisnya biaya bimbingan teknis (Bimtek) yang banyak menawarkan program, serta penawaran untuk jalan-jalan gratis dengan balutan studi tiru, membuat pejabat Merangin memilih untuk ikut cawe cawe agar tawaran dari Ketua Organisasi Pemerintah Desa serta PKK bisa dimuluskan.
Bahkan, tidak sedikit dari pejabat terkait sering lempar tanggungjawab saat aksinya diketahui publik, dan selalu lempar bola kepada panitia penyelenggara.
Seperti yang terjadi pada saat Bimtek Kepala Desa ke Cibinong yang harus terlantar di Bandara Sultan Thaha Jambi. Dari penelusuran tim DETAIL.ID, didapati fakta yang mencengangkan, bahwa puluhan Kades yang terlantar di Bandara Sultan Thaha bukan karena terlambat namun dikarenakan panitia belum menyetorkan biaya Bimtek, sehingga peserta yang belum bayar tidak dapat tiket pesawat, dan dari panitia hanya menyediakan bus untuk membawa para Kades ke Cibinong, dan anehnya hanya 11 orang Kades yang mendapatkan kembalian uang sebesar Rp 500 ribu saja.
“Kemarin bukan terlambat, tapi memang tidak ada tiket yang dibelikan, kami hanya disiapkan bus untuk sampai ke Cibinong, dan dikasih uang kembalian yang katanya uang tiket sebesar Rp 500 ribu per orang,” ujar salah satu Kades yang enggan ditulis namanya ini.
Bahkan dalam penyelenggaraan bimtek jika tidak ada persetujuan dari pejabat terkait, sudah pasti tidak akan berjalan.
“Sudah jadi rahasia umum, kalau tidak disetujui bapak itu, bapak anu pasti gagal lah, sebab momen bimtek sudah jadi ajang bisnis. Pejabat terkait bisa saja membawa sejumlah stafnya secara gratis, tapi SPPD bisa dibuat, dan yang jelas bisa jalan jalan gratis,” ujarnya lagi.
Sementara itu, dari grup PKK Kabupaten Merangin juga gaduh dengan biaya yang mahal, apalagi ada ‘surat sakti’ dari istri pejabat yang mengarahkan agar perjalanan bimtek bisa diarahkan kepada salah satu agen travel, dan juga banyak kejanggalan.
“Surat nya sangat jelas mengatakan, dan apa sih yang didapatkan dari studi tiru untuk desa, jujur saja nol, dan terkesan cuma jalan jalan gratis di biayai negara. Ke depannya lebih baik undang narasumber berkompeten di Merangin biar lebih hemat biaya, dan saya berharap penegak hukum bisa memeriksa anggaran untuk bimtek Kades dan PKK,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Discussion about this post