DAERAH
STAIN Madina Jadi Lokasi Terakhir Roadshow BIK 2024 OJK dan Forkom IJK Sumut
DETAIL.ID, Panyabungan – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kabupaten Mandailing Natal (STAIN Madina) menjadi lokasi terakhir roadshow kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan di STAIN Madina ini menjadi acara penutup dari rangkaian program edukasi Forkom IJK Goes to School/Campus/Community yang dimulai dari Kabupaten Labuhanbatu, Karo, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Mandailing Natal.
Kepala OJK sekaligus Ketua Pengarah Forkom IJK Sumut, Khoirul Muttaqien, seperti keterangan resmi yang diterima media di Medan pada Kamis, 23 Oktober 2024, bilang kegiatan BIK 2024 di STAIN Madina digelar pada 17 Oktober 2024 lalu dan dihadiri oleh 300 peserta yang didominasi oleh para mahasiswa.
“BIK 2024 digelar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang merata dan setara di Sumut, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ucap Khoirul Muttaqien.
Di acara itu Khoirul Muttaqien menegaskan pentingnya edukasi keuangan bagi generasi muda, terutama mahasiswa, dalam membentuk kebiasaan finansial yang cerdas dan berkelanjutan.
“Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami cara mengelola keuangan pribadi, tetapi juga mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran acara dan memberikan informasi lebih lanjut kepada para peserta, acara ini juga dihadiri oleh 9 lembaga jasa keuangan yang berpartisipasi melalui kegiatan Mini Expo.
Antara lain Bank Sumut, Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT Pegadaian, BPRS Sindanglaya, Bursa Efek Indonesia serta Korea Investment dan Sekuritas Indonesia.
Lembaga Jasa Keuangan tersebut menyediakan informasi tentang produk keuangan serta memberikan konsultasi langsung kepada peserta mengenai cara memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dalam rangkaian ini, OJK dan Forkom IJK Sumut telah menjangkau lebih dari 2.850 masyarakat yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, petani, dan aparatur sipil negara (ASN).
Di situ OJK dan Forkom IJK memberikan edukasi keuangan mengenai berbagai produk perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), pasar modal, serta materi mengenai perlindungan konsumen khususnya terkait modus investasi ilegal, pinjaman online ilegal dan judi online.
Seluruh rangkaian kegiatan edukasi di 6 kabupaten tersebut dilaksanakan juga kegiatan mini expo dengan capaian pembukaan 192 rekening dengan nominal transaksi sebesar Rp 388 juta.
Rinciannya meliputi 188 pembukaan rekening tabungan, deposito, RDN, tabungan emas dengan nominal sebesar Rp 174 juta, 4 pembiayaan atau pembiayaan emas dengan nominal Rp 214 juta, dan 873 transaksi QRIS.
Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan BIK 2024 ini, OJK dan Forkom IJK Sumut menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Sumut.
Melalui berbagai program dan kegiatan edukasi keuangan, OJK bersama Forkom IJK Sumut berupaya mendorong masyarakat agar lebih mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang aman, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta stabilitas ekonomi lokal.
OJK bersama Forkom IJK Sumut terus berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen pada tahun 2024.
Melalui berbagai program edukasi keuangan, kolaborasi strategis dengan lembaga jasa keuangan, serta inisiatif-inisiatif yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, OJK dan Forkom IJK Sumut secara aktif mendorong peningkatan literasi dan akses terhadap produk serta layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
OJK berharap melalui kerja sama dengan berbagai pihak di sektor jasa keuangan, edukasi yang terus menerus dilakukan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan mengurangi kerentanan terhadap praktik-praktik keuangan ilegal.
Reporter: Heno

DAERAH
Verifikasi Lahan di Lubuk Mandarsah Gagal, Petani STT Tebo Tolak Kemitraan Sepihak dengan PT WKS

DETAIL.ID, Tebo – Upaya verifikasi lapangan terkait konflik lahan antara masyarakat anggota Serikat Tani Tebo (STT) dan PT Wira Karya Sakti (WKS) di Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, gagal terlaksana secara transparan.
Verifikasi yang dijadwalkan pada Senin 14 Oktober 2025 tersebut batal dilakukan dengan baik karena pihak PT WKS, Kelompok Tani Langkup Berjaya, Pemerintah Desa Lubuk Mandarsah, serta pihak Kecamatan Tengah Ilir tidak hadir di lokasi.
Padahal rencana verifikasi lapangan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dalam pertemuan di kantor Desa Lubuk Mandarsah pada 7 Oktober 2025 lalu. Kegiatan tersebut seharusnya menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria antara warga dan perusahaan. Namun, ketidakhadiran pihak terkait membuat proses ini kembali tertunda.
Masyarakat anggota STT menyatakan penolakan terhadap kemitraan lahan mereka yang disebut telah dimitrakan secara sepihak oleh Kelompok Tani Langkup Berjaya kepada PT WKS. Mereka menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar kesepakatan dan merugikan hak-hak petani.
Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jambi Frans Dodi, selaku pendamping para petani pun menyesalkan sikap perusahaan dan unsur pemerintah yang tidak menghadiri verifikasi lapangan sesuai jadwal yang sudah disepakati.
“Pihak PT WKS dan pemerintah desa serta kecamatan membatalkan secara sepihak verifikasi yang sudah di sepakati hari ini,” ujar Korwil KPA Jambi, Frans Dodi pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Padahal verifikasi ini dinilai penting untuk membuktikan dan memperjelas status lahan masyarakat. Ketidakhadiran pihak terkait menunjukkan kurangnya iktikad baik dalam penyelesaian konflik yang sudah berlangsung lama.
Dalam berita acara hasil verifikasi yang disusun masyarakat, disebutkan bahwa beberapa nama warga yang tercantum dalam dokumen Kelompok Tani Langkup Berjaya merasa tidak pernah ikut kelompok tersebut dan menolak pencatutan nama mereka dalam kemitraan dengan PT WKS.
Warga pun menyesalkan ketidakhadiran unsur pemerintah dan pihak perusahaan. Ditengah tuntutan transparansi dalam penyelesaian konflik, verifikasi lahan malah tetap dilakukan dengan hanya dihadiri beberapa warga dan Anggota DPRD Tebo, Fahruddin Alroji.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
LMP Tanjungjabung Timur Desak Ranperda BUMD Dibatalkan, Soroti Dugaan Kerugian Negara

DETAIL ID, Tanjungjabung Timur – Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Tanjungjabung Timur Sudirman, mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibatalkan. Ia menilai keberadaan BUMD di daerah tersebut justru menimbulkan banyak masalah dan potensi kerugian negara.
“BUMD PT Bumi Samudra Perkasa banyak masalah di dalamnya. Ada kerugian negara sejak berdiri, dan itu harus diaudit,” kata Sudirman pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menurutnya, kondisi BUMD tersebut sudah menjadi rahasia umum. Selain dugaan kerugian hingga miliaran rupiah, Sudirman juga menyebut kantor perusahaan itu sering tertutup dan tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
“Utang BUMD Tanjab Timur dengan pihak ketiga seperti PT PDPDE Gas, PT Enviromate Technology Internasional (ETI), dan PT Lineli Altura Asia (LAA) mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Apakah ini sudah dibayar? DPRD jangan langsung membuat Ranperda, telusuri dulu persoalan ini,” ujarnya.
Sudirman menegaskan, DPRD Tanjab Timur harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap BUMD tersebut. Ia meminta agar lembaga berwenang dilibatkan untuk melakukan audit secara transparan.
“DPRD harus kroscek, kalau perlu minta audit resmi. Ini uang negara, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk duduk bersama membahas permasalahan BUMD Tanjab Timur agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari.
“Ayo kita duduk bersama, DPRD, pemerintah, dan pihak terkait. Kita bahas secara terbuka persoalan BUMD ini, karena ada dugaan kerugian negara di sana,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Lapas Kelas III Suliki Gelar Razia Gabungan Bersama APH

DETAIL.ID, Suliki – Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, Lapas Kelas III Suliki menggelar razia gabungan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) pada Minggu malam, 12 Oktober 2025. Kegiatan ini melibatkan personel dari Polsek Suliki dan Koramil 03 Suliki, dengan menyisir seluruh blok dan kamar hunian warga binaan mulai pukul 20.00 WIB.
Razia ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, sekaligus bagian dari implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fokus utama kegiatan adalah memastikan tidak adanya barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone, senjata tajam, maupun benda lain yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk pengawasan rutin, tetapi juga simbol sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas sistem pemasyarakatan.
“Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan kondusif bagi proses pembinaan warga binaan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaboratif dan pengawasan berkelanjutan, Lapas Suliki terus memperkuat langkah-langkah preventif demi mewujudkan pemasyarakatan yang humanis, tertib, dan bebas dari pengaruh negatif.
Reporter: Diona